Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya organisasi perlu menyusun struktur organisasi yang mampu mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai dasar digunakan untuk menyusun struktur organisasi, salah satunya adalah berdasarkan fungsional.Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja kabupaten Bangka Tengah merupakan sebuah dinas yang baru dibentuk sebagai perangkat kerja pemerintah kabupaten Bangka Tengah, perlu membentuk struktur organisasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di kabupaten ini. Berdasarkan luas dan kompleksnya masalah diperlukan suatu analisis yang tepat untuk menyusunnya, sehingga diharapkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dapat lebih jelas tergambar dalam struktumya.Studi ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mencari alternatif baru bentuk struktur organisasi Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja kabupaten Bangka Tengah. Hasil studi menunjukan bahwa berbagai faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap struktur organisasi Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja Kabupaten Bangka Tengah, menempatkan struktur organisasi ini berada dalam posisi yang lemah, sehingga diperlukan strategi pengembangan alternatif struktur organisasi baru, yang lebih mampu menggambarkan upaya yang jelas dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dinas ini.Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah perlu dipisahkan beberapa sub dinas di dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja Kabupaten Bangka Tengah, menjadi masing-masing sub dinas tersendiri antara Pencegahan & Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan, menjadi Sub.Din. Pelayanan Kesehatan (i), dan Sub.Din. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (ii), Sub_Din. Promosi Kesehatan & Kesehatan Lingkungan tetap tidak berubah (iii), dan Sub.Din_ Sosial dan Sub.Din. Tenaga Kerja digabung menjadi satu Sub.Din. Sosial dan Tenaga Kerja (iv). Masing-masing sub.din. membawahi dua seksi, yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing. Hal tersebut lebih sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gibson (1994).Disarankan kepada Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja untuk segera memenuhi kebutuhan tenaga (pegawai) untuk mengisi setiap bagian struktur yang masih kosong. Pemenuhan tenaga akan berdampak pada semakin mudahnya Dinas Kesehatan, sosial dan tenaga kerja Kabupaten Bangka Tengah mencapai tujuan.Daftar Pustaka : 21 (1989 - 2003).

---

Design of Organizational Sturcture Health, Social and Labour Office in Bangka Tengah District Result of SWOT Analysis in the Year 2004Organization is formed to achieve a goal which has been determined, and to achieve it, the organization needs to arrange an organization structure which enables to accommodate activities that should be done to achieve. The determined goal, some based are used to arrange the organization structure, one of them is based on functional.

Health, social and labor Office in Bangka Tengah district is a new on duty formed as peripheral of governmental activity, require to organization structure for the agenda of reaching the target of development of health in this sub-province. Pursuant to wide and the complex of problem needed by correct analysis to compile him, was so that expected by efforts to be done to overcome problems which the was facing of earning clearer drawn in his structure.

The study is relationship with those problems. Design of study is kualitative method with SWOT analysis. The aims of this study is to found the new altematife of organization structure in Bangka Tengah District Based on the result of analysis to some internal and external factors influencing the organization structure health, social and labour Office in Bangka Tengah District, it has not shown yet the description of strong effort to overcome impact or problem faced by this service. It can be seen from organization structure which is arranged not based on accurate functions. For instance, function of health service and function of prevention and eradication of disease are combined in one sub.service, whereas there are many and complex problem should he faced, and of course it is more suitable if both function are separated into one its service.

From this study, we can conclude that it is important to separate some sub.service into one its sub.service, between Prevention and Disease Eradication and Health service become sub.service Health Service(i), Prevention and Disease Eradication sub_service(ii), Health Promotion and Environment Health remain it does not change (iii), and Social sub.service and Labor sub.service are combined in one Social and Labor sub.service (iv)_ Each sub.service is in charge of two sections which suitable with work burden. This is more suitable as theory stated by Gibson (1994).

Suggested to Health, social and labor Office to immediately to fulfill requirement of employ to fill each; every structure shares which still empty. Accomplishment of employ will affect progressively easy to Health, social and labor Office in Bangka Tengah District reach target.

Bibliography : 21 (1989 - 2003)"

"Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan suatu varian asuransi kesehatan yang dimodifikasi dari konsep Health Maintainance Organization (HMO). Konsep ini menjadi bentuk penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23/1992 pasal 66. Kehadirannya selama 8 tahun baru diperkirakan mampu mencakup satu juta orang dari 173 juta orang yang tidak terlindungi oleh jaminan (asuransi) kesehatan lainnya.Berbagai kebijakan untuk memperluas cakupan belum juga mampu meningkatkan jumlah kepesertaan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kebijakan JPKM dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilakukan. Adapun fokus utama studi ini adalah bagaimana perhatian kebijakan sekarang dan yang akan datang mencerminkan elemen pemerataan (equity), mutu (quality), efisiensi (efficiency), dan kesinambungan (sustainnabilty) untuk mencapai cakupan universal.Untuk melaksanakan studi ini telah dilakukan penelitian kualitatif sejak akhir September 1999 sampai akhir Desember 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, telaah kebijakan, dan telaah literatur. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang mewakili regulator (Departemen Kesehatan), pakar akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, wakil badan penyelenggara, wakil dari pemberi pelayanan kesehatan, dan wakil dari lembaga peserta. Demikian juga telaah kebijakan (Permenkes 57111993 dan 527/1993 serta Draft RUU PKM), telaah literatur luar negeri (negara Eropa, Amerika, dan Asia), dan telaah literatur dalam negeri yang menerapkan model managed care terhadap aplikasi elemen-elemen tersebut. Setelah diperoleh berbagai alternatif yang termuat dalam setiap elemen equity, quality, efficiency, dan sustainability dengan melihat strength, weakness, opportunity, dan threats dari setiap alternatif itu, akhirnya diajukan usulan pokok kebijakan JPKM yang ideal.Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa JPKM yang sedang berlaku bertitik tolak pada sistem mekanisme pasar yang tidak banyak berbeda dengan asuransi kesehatan komersial. Sementara JPKM yang akan datang (RUU JPKM) mulai mengarah ke asuransi sosial karena kepesertaannya bersifat wajib. Refleksi equity dalam paket tidak jelas dan dalam premi bersifat libertarian. Demikian juga refleksi equity dalam akses belum diperhatikan. Sedangkan elemen quality terlihat belum lengkapnya definisi yang dianut, tidak ada instrumen, belum jelas pengontrol, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mutu. Elemen efisiensi terlihat dengan menempatkan PPK dalam kondisi yang menanggung resiko melalui pembayaran kepada PPK harus dengan praupaya dan kapitasi. Aspek sustainability dari program makin tidak terjamin karena belum jelas model premi dan Bapel yang pluralistik. Selain sifat kepesertaan, maka konsep-konsep lain tidak berbeda dengan Permenkes yang ada sehingga terkesan hanya meningkatkan status hukum dari Permenkes ke Undang-Undang.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan JPKM yang sedang berlaku dan yang akan dilansir tidak mampu mencapai univesal coverage karena konsep-konsep equity, quality, efficiency, dan sustainability tidak dapat diakomodir dengan baik dalam kebijakan-kebijakan tersebut.Untuk dapat mencapai universal coverage maka cukup penting untuk dikaji ulang RUU JPKM secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan. Disamping itu disarankan untuk membentuk tim khusus dan ahli dalam konsep-konsep asuransi kesehatan yang bebas dari kepentingan sektoral atau kelompok tertentu.

---

Policy Analysis of the Public Health Maintenance of Assurance 1999Public Health Maintenance of Assurance (JPKM) is a variance of health insurance scheme modified from managed care concept. This concept is adopted as a model for health care financing and delivery in Indonesia as stated in Health Act of 23/1992 article 66. Along it 8 years of existence the scheme cover no more than 1 million people of 173 millions uninsured.Many policies aimed at expanding coverage have been unable to increase membership. To understand how far the policy can achieve its stated goals, this study was performed. The main focus of this study is how the existing and coming policies reflect equity, quality, efficiency, and sustainability objectives.This study has been conducted September 1999 to December 1999. This study was a qualitative study in which depth interview, policies review, and literature review have been performed. In depth interview is conducted to informants who are representative of regulator (Health Department), academic experts in Public Health Faculty University of Indonesia, representative of PT. Askes and PT. Jamsostek, representative of providers, and representative of consumers. Literature review on Europe, USA and Asia as well as in country experience was also performed. All information gathered is analyzed using strength, weakness, opportunity, and threats analysis. Then, some recommendations are prescribe.Result of this analysis to shows that a current JPKM policy is a market mechanism similar to these of commercial health insurance. While the new draft of JPKM is based on social insurance concept representing by compulsory membership. The equity concept is unclear and the premium is set based on libertarian concept. The quality element shows incomplete, lack of quality measures, and no indication of quality emphasize. The efficiency will be achieved by contracting providers on capitation payment system. Aspect of sustainability is unclear because the mechanism of collecting premium is unclear too and the pluralistic model of sickness funds. Only membership is different from the existing JPKM, the other concepts are not different from Permenkes, this creates impression the policy aims at increasing the status from Permenkes to Act.It can be summarized that JPKM policies can not achieve universal coverage because equity, quality, efficiency, and sustainability concept are not accommodated.To achieve universal coverage it needs a comprehensive review involving other sectors and health insurance experts."

"Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten.PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja.Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative.Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing.Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan.Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru.Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

---

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance.

This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members.

This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure.

The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office.

References: 30 (1995-2003)"

"Tuntutan refomasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan komitmen nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Desentralisasi memberikan pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung semakin besar, perubahan ini memberikan peluang kepada Provinsi untuk menyusun strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih baik dan sesuai kebutuhan daerah, dalam melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan tersebut salah satunya adalah penataan kembali struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang pada saat ini berpedoman pada Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 dan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2000. Lahirnya kebijakan baru Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka secara administrasi perlu perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menyesuaikannya.Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya rancangan atau draff struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan peundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informasi yang didapat berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terpilih, Pejabat Sekretariat Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Akademisi dan Fakultas Sosial Politik Universitas Lampung.Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Memiliki 4 (empat) kewenangan desentralisasi dan 8 (delapan) kewenangan dekonsentrasi dan apabila keduanya diringkas menjadi 7 (tujuh) kewenangan. Visi dan Misi dinilai sudah cukup baik karena sudah mengacu pada komitmen nasional namun belum berjalan secara maksimal. Tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal karena terdistribusi secara merata. Stuktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dinilai masih terlalu gemuk untuk tingkat Dinas Kesehatan level Provinsi karena hanya bersifat lintas Kabupaten/Kota, struktur disusun masih merujuk pada peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000, belum mempertimbangkan aspek kerjasama lintas sektor, lintas program dan pihak ketiga serta tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) rancangan atau draff struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan pendekatan kewenangan dan perundangan yang berlaku serta rekomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpegang pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

---

Claim reformation in many aspects and particularly in governmental aspect has resulted a new national commitment and agenda in governmental arrangement in the province. It was showed by the published constitution number 22 year 999 in term of District Government, Government Regulation number 25 year 2000 in term of the Authority of Central and Province Government as Autonomy Region. Decentralization had given a wider authority in health division to the Province of Lampung Government. So, such change had given an opportunity to the province to make new strategy such as better organizing that appropriate to the local needs and also to conduct the changes as effort to adjust with the decentralization policy. One of changes was to reorganize the organization structure of the Province of Lampung Health Office that referred to the Government Regulation number 84 year 2000 and Local Regulation number 17 year 2000. By the published of Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff, the Province of Lampung Health Office required an adjustment on its organization structure administratively.

The aim of this study was to make a draft of organization structure for the Province of Lampung Distric Office that appropriate to its need and to the existed regulation. The study used qualitative approach in which the gained information was from secondary data through documents review and primary data was from the in-depth interview. Informants in the study were the chosen structural functionary of the Health Office, the Secretariat functionary of the Province of Lampung, the ParIianment member of the Province of Lampung, and academician from Faculty of Politics and Social Sciences of University of Lampung.

The study showed that authority of the Province of Lampung Health Office had 4 decentralization authorities and 8 deconcentration authorities and if they were summarized, there would be 7 authorities. The existing vision and mission seemed good enough because it had referred to the national commitment, although it had not worked out maximally. The main task and function had not been worked out optimally because they were still distributed equally. The organization structure was still wide for the level of Health Office in the Province and still referred to the old regulation, i.e. Government Regulation number 84 year 2000, it had not yet considered the aspect of inter-sector, inter-program, and third party collaboration, and was not appropriate with the existing regulation i.e. Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff.

The study resulted 3 drafts of organization structure and job descriptions for the Province of Lampung Health Office based on the authority and existed regulation approach. It was recommended that in order to change the organization structure of the Province of Lampung Health Office should refer to the principles of decentralization, deconcentration, assistance task, and the Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan faktor-faktor yang berhubungan berdasarkan Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017 (Risnakes) secara multilevel. Selain itu dinilai juga hubungan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan ketanggapan dan kepuasan pasien, serta dengan efisiensi tenaga kesehatan. Penelitian ini adalah analisis lanjut menggunakan data time study Risnakes 2017, untuk menilai produktivitas waktu produktif per waktu tersedia (waktu produktif) dan produktivitas waktu pelayanan per satu pasien (waktu pelayanan per pasien). Waktu produktif diambil dari aktifitas UKM, UKP, produktif lainnya dan non produktif. Rerata produktivitas waktu produktif adalah 83,4%, dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas dan beda antar dinas kesehatan kabupaten/kota. Hasil mendapatkan aktivitas UKM paling rendah di Puskesmas. Sementara produktivitas waktu perlayanan per pasien adalah 9,84 menit per pasien dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas. Beberapa variabel dan komposit dari ketanggapan dan kepuasan pasien rawat jalan berhubungan dengan produktivitas waktu produktif. Efisiensi eknis PNS tenaga kesehatan waktu produktif hanya sebesar 68% akibat adanya inefisiensi teknis. Sementara efisiensi PNS waktu pelayanan per pasien mencapai 98% dimana random error lebih dominan. Kesimpulan didapatkan bahwa Puskesmas dan dinas kesehatan berperan menentukan variasi produktivitas PNS tenaga kesehatan, dimana produktivitas UKM adalah yang terendah. Inefisiesi teknis ditemukan pada produktivitas PNS tenaga kesehatan waktu produktif namun random error berperan pada produktivitas waktu pelayanan per pasien.

---

This study aims to determine the productivity of employees government (PNS) health workers with related factors based Labour Research in health sector (Risnakes) 2017 with multilevel analysis. Besides that, it was assessed too the relationship between the productivity with the responsiveness and satisfaction of patients, and with the efficiency of health workers. This study was an advance analysis based on time study data of Risnakes 2017, to assess the productivity of productive time per available time (productive time) and service time productivity per patient (service time per patient). Productive time was identified from activities of UKM, UKP, other productive and non-productive activities. The average productivity of productive time" was 83.4%, and the variation was determined by the difference between Puskesmas and difference between district / city health offices. The results got the lowest UKM activity in the health center. While the productivity of service time per patient was 9.84 minutes per patient and the variation was determined by the difference between Puskesmas. Several variables and composites of outpatient responsiveness and satisfaction are associated with productive time productivity. The technical efficiency of PNS health worker "productive time" is only 68% due to technical inefficiencies. While the efficiency of civil servants service time per patient reaches 98% where random error was more dominant. The conclusion was that the Puskesmas and health offices played a role in determining the variation in the productivity of PNS health workers, where the productivity of UKM was the lowest. Technical definitions were found in the productivity of health service civil servants in productive time but random error plays a role in productivity service time per patient."

"Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta.Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

---

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint.

Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant.

Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet.

So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint.

Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 )."

"Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions."

"Menghadapi pasar global dimana persaingan sangat terbuka maka industri pelayanan kesehatan harus mampu merubah paradigma lama, pelayanan yang berorientasi dokter ke pelayanan yang berorientasi pelanggan, tidak terkecuali rumah sakit.Upaya untuk pemenuhan tuntutan tersebut maka rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan harus selalu berupaya untuk meningkatkan mutu layanannya. Mutu pelayanan rumah sakit merupakan sesuatu yang abstrak sehingga banyak definisi dibuat oleh peneliti di bidang kesehatan. Disadari bahwa mutu sangat erat kaitannya dengan kondisi atau nilai -nilai yang dianut baik oleh rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan maupun pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.Sampai sa'at ini belum ada suatu standar baku atau alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode Servqual untuk rnengukur kepuasan pelanggan berdasarkan harapan dan persepsi mereka terhadap mutu pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk ( 1985 ) serta dilakukan juga penelitian terhadap minat beli ulang.Desain penelitian adalah cross sectional dengan analisis deskriptif dan merupakan penelitian survey terhadap 200 orang pasien yang dirawat di RS MMC Jakarta dengan menggunakan kuesioner Parasuraman dkk yang telah dimodifikasi sesuai kondisi rumah sakit. Kuesioner berisi lima dimensi mutu Servqual, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty yang menggambarkan harapan dan persepsi pasien terhadap mutu pelayanan. Kepuasan adalah tingkat kesesuaian antara harapan dan persepsi pasien minat beli ulang dibagi menjadi empat subvariabel, seperti ; minat beli setelah melihat fasilitas, lingkungan fisik, pelayanan perawat dan pelayanan dokter.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa semua variabel mutu Servqual baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Metode Servqual bisa digunakan sebagai alat ukur kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan di rumah sakit. Kelima dimensi mutu pelayanan mempegaruhi kepuasan sebesar 44,6 %, sedangkan sisanya 55.4 % dijelaskan oleh faktor lain. Ketidak puasan pasien terlihat pada dimensi emphaty, reliability ( kehandalan pelayanan ) dan responsiveness ( ketanggapan pelayanan ).Pengaruh kepuasan terhadap minat beli ulang rawat inap adalah sebesar 42.1 % sedangkan sisanya 57.9 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh rumah sakit sebagai salah saru alat untuk menyusun strategi perbaikan mutu pelayanan.

---

Facing thc global market and open competition, the health care industry, including hospital, needs a paradigm doctor-centered to patient-centeredb health serivices. In the effort to meet the needs, hospital as a health care sevice provider should seriously improve the quality of its services.

Since quality is a relative term, many health serivices researchers have defined quality of hospital services. It is realized that quality is to a large extent is determined by the conditions and values of hospital as the service provider as well as the patients as the recipient of the health care services.

Currently, there is no quality standard nor standardized instruments to measure customer satisfaction onthe quality of hospital care. This research utilized SERVQUAL method to measure customer satisfaction based on expectation and perception of patients on the quality of service developed by Parasuraman et al. ( 1985 ). In relation to satisfaction, behavioral intention to receive care from the same hospital is also investigated.

The research design i s cross-sectional with descriptive analysis on a survey of 200 in-patients. Questionnaire developed by Parasuraman et al. ( 1985 ) is modified to accommodate a hospital condition.'I'he questionnaire contain tive dimension of the SERVQUAL quality, i.e. tangible, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty that describes expectation and perception of the patients on quality of service provided hospital. The satisfaction is positive if the quality provides is perceived to be equal or better than expected. The behavioral intention to receive care from same hospital is classified into intention utter observing facilities, physical environment, nursing care, and doctor care.

The investigation shows that all SERVQUAL quality variables, individually or collectively, correlate with the customer satisfaction. Hence, the SERVQUAL method may be employed as instrument to measure the in-patient satisfaction on the quality of hospital care. The live dimensions of SERVQUAL affects 44.6% of the satisfaction while the rest is determined by other factors.

The effect of satisfaction onintention to receive care from same hospital is 42.1% and with strong correlation as shown by a score of 0.649. The results of this investigation is expected to provide the MMC Hospital Jakarta with data and informatiob in developing the hospital service quality imrovement."

"Latar belakang: Frambusia banyak ditemukan di negara tropis dan 75% kasus baru terdeteksi pada anak kurang dari 15 tahun. Diagnosis klinis sulit karena dapat menyerupai lesi penyakit lain. Namun pada praktiknya, diagnosis lebih sering ditegakkan berdasarkan temuan klinis dan epidemiologis, karena pemeriksaan serologis dianggap tidak praktis. Tujuan: Mengetahui kesesuaian gambaran klinis frambusia menurut pedoman WHO dengan kepositivan TPHA pada anak usia 1-12 tahun. Metode: Uji deskriptif. Subyek penelitian dilakukan pemeriksaan klinis sesuai lesi frambusia menurut WHO, lalu dikategorikan sebagai terduga frambusia dan bukan frambusia. Seluruh subyek dikonfirmasi dengan pemeriksaan TPHA. Dihitung besar kesesuaian keseluruhan, kesesuaian positif, dan negatif antara dugaan klinis dan TPHA. Hasil: Total subyek penelitian adalah 493 anak. Sebanyak 32 subyek terduga klinis frambusia dan 22 subyek dengan hasil TPHA positif. Proporsi kesesuaian keseluruhan antara gambaran klinis WHO dan TPHA adalah 90,67%, dengan proporsi kesesuaian positif 18,18%, dan proporsi kesesuaian negatif 94,06%. Kesimpulan: Nilai kesesuaian keseluruhan yang tinggi disebabkan karena kepositivan TPHA sangat kecil dibandingkan total subyek. Kepositivan gambaran klinis frambusia menurut WHO hanya memiliki kesesuaian sebesar 18,18% dengan pemeriksaan TPHA, sehingga tidak cukup sebagai sarana penapisan penyakit. Tidak ditemukannya gambaran klinis menurut WHO memiliki kesesuaian sebesar 94,06% dengan TPHA yang negatif.

---

Background: Yaws is most prevalent in tropical countries and 75% of new cases are in children younger than 15 years. Clinical diagnosis can be confused with other skin diseases. However, physician often diagnose the disease based on clinical and epidemiological finding, because serological examination is impractical.

Aim: To identify the conformity of yaws’ clinical manifestation based on WHO classification and TPHA in children age 1-12 years.

Method: Descriptive study. All subjects were examined based on WHO classification, and then categorized as suspected or nonsuspected cases. TPHA were done to all subjects. Data collected were calculated to identify the proportion of overall agreement, positive percent agreement and negative percent agreement between clinical diagnosis and TPHA.

Result: 493 subjects included in this study. There were 32 subjects with suspected yaws and 22 with reactive TPHA. The proportion of overall agreement between suspected case and TPHA were 90,67%, with positive percent agreement of 18,18%, and negative percent agreement of 94,06%.

Conclusion: The high value of overall agreement can be due to rare case compared to total subjects. The positiveness of yaws’ clinical manifestation based on WHO classification only had the conformity of 18,18% with TPHA result, which means that clinical diagnosis alone is nonreliable as screening tool. The negativeness of the clinical manifestation had the conformity of 94.06% with TPHA result."

"Literasi kesehatan merupakan kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, menilai dan menerapkan informasi kesehatan untuk membuat keputusan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi kesehatan memiliki hubungan terhadap status kesehatan seseorang, termasuk kesehatan reproduksi, namun belum banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana literasi kesehatan reproduksi dari wanita pekerja seks (WPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran literasi kesehatan reproduksi pada WPS di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Penelitian kuantitatif dengan disain potong lintang (cross sectional) ini mengambil data pada bulan November sampai Desember 2019 dengan menggunakan kuesioner cetak yang dibagikan kepada 242 WPS. Kuesioner terdiri dari instrumen Sexually Transmitted Diseases Knowledge Questionnaire (STD-KQ) yang mengukur pengetahuan akan infeksi menular seksual (IMS), instrumen European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q16) untuk mengukur literasi kesehatan, serta pertanyaan mengenai  persepsi risiko tertular IMS, praktik pencegahan IMS, dan karakteristik WPS (usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, lama bekerja sebagai WPS, pekerjaan selain WPS, dan penghasilan bulanan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan IMS adalah 9,92 (SD=1,89; dari skala 24) dan rata-rata skor literasi kesehatan adalah 2,28 (SD=0,26; dari skala 4). Lebih dari separuh responden merasa tidak tahu atau tidak memiliki risiko terkena IMS (52%), sementara sebagian besar responden merasa kesulitan meminta pelanggan memakai kondom (59%) dan menolak pelanggan yang tidak mau memakai kondom (63%). Diperlukan intervensi untuk meningkatkan pengetahuan IMS, literasi kesehatan, dan efikasi WPS dalam mencegah penularan IMS.

---

Health literacy is a persons ability to access, understand, assess and apply health information to make health decisions in daily life. Health literacy is associated with reproductive health outcomes; however, research around the reproductive health literacy among female sex workers (FSW) is lacking. This research aimed to explore the reproductive health literacy among FSWs in the District of Cilincing, Jakarta. Data for this cross-sectional study were collected from 242 FSWs using paper-based questionnaire in November-December 2019. The questionnaire consisted of the 16-item European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q16) to measure health literacy, Sexually Transmitted Diseases Knowledge Questionnaire (STD-KQ) to measure knowledge of STDs, as well as questions to measure perceived risks of STDs, perceived efficacy of condom use, and sociodemographic variables (age, marital status, educational level, work hour as FSW, other jobs, and monthly income). The results indicated a low level of both health literacy (M=2.28, SD=0.26; on a scale 4) and knowledge of STDs (M=9.92, SD=1.82; on a scale 24) among respondents. More than half of them perceived unknown or no risk of STD exposures (52%), had difficulties to ask clients to use condom (59%) or to refuse clients who did not want to use condom (63%). Intervention tailored to improve reproductive health literacy among FSWs is recommended."