Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang melibatkan lingkungan di dalamnya, sehingga interaksi ekonomi tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan dan aktivitas sektor perekonomian saja, tetapi juga harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi tujuan dalam kegiatan pembangunan. Kenyataannya akibat dari pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan pencemaran udara. Permasalahannya adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dengan PDRB sebagai indikatornya, tetapi tetap memperhatikan masalah lingkungan (seperti emisi) sebagai kendala yang harus dipenuhi.Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini mengaplikasikan program linier dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu variasi program linier, yaitu program biner digunakan untuk menentukan nilai optimum keberadaan industri tekstil, industri kimia, industri logam dan angkutan jalan raya, dengan tetap mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah DKI Jakarta tentang rencana umum tata ruang tahun 2005 serta batasan baku mutu lingkungan untuk parameter debu, hidro karbon, oksida nitrogen, sulfur oksida dan karbon dioksida.Hasil aplikasi program linier menunjukkan bahwa industri tekstil, industri kimia dan industri logam dasar harus dipindahkan/relokasi, sedang untuk transportasi tetap berlangsung. Kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa konversi fungsi batasan terbuka untuk diperdebatkan para ahli lingkungan."

"Tesis ini akan mengevaluasi Program P3DT-III dari aépok pelaksanaan perencanaan dengan. rnasalah pokok penelitian adalah ? Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukukung Desa Tertinggal. Dari masalah pokok tersebut selanjutnya diuraikan pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal '? (2) Apakah dalam proses perencanaan itu masyarakat telah dilibatkan dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalanmya.Penelitian ini bertujuan (1) untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih jauh tentang proses Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PBDT) : (2) untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal.Penelitian dan pengamatan lapangan dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yaitu bulan Sepember sampai dengan bulan Oktober 2001. Lokasi Penelitian adalah di Kecarnatan Salirnpaung Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 20 buah Desa sebagai wilayah penelitiarr Dalam pengamatan terhadap proses Perencanaan Program P3DT-DI Pola Kombinasi di Kecamatan Salimpaung tersebut diketahui bahwa mekanisme perencanaan itu telah dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) I sampai 4- Setiap fonun diskusi UDKP menghasilkan kesepakatan-kesepakalan yang dituangkan ke dalam Reacana Strategis (Restra) Kecamatan dan Program lnvestasi Kecamatan (PIK).Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program P3DT-III di Kecamatan Salimpaung diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS). KDS-lah yang menerima dan menjaring usulan pembangunan prasarana dari masyarakat untuk selanjutnya diseleksi dan disusun skala prioritasnya. KDS juga yang rnembawa usulan pembangunan prasarana itu ke dalam diskusi-diskusi UDKP di Tingkat Kecamatan. Selanjutnya proses itu diindikasikan bahwa dalam proses perencanaan PBDT tersebut partisipasi masyarakat terwuj ud dalam bentuk tingkatan yang terdiri dari : Berbagi Informasi, Mekanisme Penyaroaian Pendapat, Mekanisme Kerjasama Pembuatan Keputusan dan Mekanisme Mempennndah Pembcrdayaan Akhimya disimpulkan bahwa proses perencanaan program pembangunan di Kecamatan Salimpang telah berlangsung secara partisipatif."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan aplikasi ekonometri dan sosiometri dengan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan indikator sosial bagi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Permendagri no 9 tahun 1982). Penelitian dengan pendekatan ini yang secara khusus dilakukan ditingkat daerah baik ditingkat propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kodya belum pernah dilakukan. Implementasi perencanaan pembangunan dan pengendaliannya di tingkat daerah dilakukan secara deskriptif dikarenakan berbagai kendala, baik tenaga, data, maupun berbagai kendala lain seperti peralatan, tenaga ahli, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu model makro ekonomi-sosialdemografi-budaya di DKI yang didasarkan atas metode yang melibatkan data berkala yang ada, teori yang ada paket program yang tersedia.Penelitian ini akan bermanfaat bagi PEMDA DKI secara umum, dan secara khusus bagi BAPPEDA terutama pada perencanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan berbagai analisis kebijakan baik intervensi maupun prioritas prioritas pelaksanaan dan berbagai analisis proyeksi. Model ini akan menjadi contoh bagi provinsi provinsi lain, utamanya dalam penerjemahan permendagri no.9 tahun 1982. Metode yang dipergunakan adalah ekonometri yang mencakup empat tahapan secara simultan, ialah konstruksi model, mengumpulkan data yang akan dipergunakan, estimasi parameter, dan analisis. Dari model ini kemudian secara iterasi mungkin akan kembali direvisi setelah dilakukan penerapan terhadap data aslinya. Penerapan model terhadap empiris yang ada diperlukan ahli statistik, programer TSP dan ahli modeling sehingga pelaksanaan penerapan model akan lebih efisien.Data yang dipergunakan adalah data sekunder dad BPS, Kantor Statistik DKI, PEMDA, BAPPEDA, Dinas yang terkait, dan apabila diperlukan harus melakukan survai kecil ke lapangan. Data ini seyogyanya dipergunakan data berkala selama Orde Baru.Estimasi parameter, validasi model dan simulasi dilakukan dengan menggunakan paket program TSP versi 4, yang bisa dioperasikan dalam Komputer PC dengan fasilitas Harddisk + Co-dMath 8087. Jadi perangkat yang dibutuhkan adalah satu set komputer dengan co math 8087 + software TSP.Analisis dilakukan didasarkan atas tiga dimensi analisis ialah analisis struktur yang membahas apakah struktur model keterkaitan antar variabel secara umum sudah benar dan bisa dibenarkan oleh berbagai fihak. Besar kecilnya parameter keterkaitan apakah secara teoritis sudah bisa dibenarkan. Kemudian secara keseluruhan apakah model ini memang valid untuk dipergunakan analisis selanjutnya.Kemudian analisis Kebijakan bisa dilakukan dengan memberikan shock terapi pada satu atau lebih variabel kebijakan, kemudian dikaji bagaimana implikasinya terhadap berbagai variabel output atau variable-variabel lainnya. Dampak ini bagaimana derajat sensitifitasnya, lamanya implikasi yang terjadi, dan kemungkinan berbagai alternatif optimasinya. Terakhir adalah analisis proyeksi dengan menggunakan model makro ekonometri ini, dengan memberikan nilai proyeksi pada variabel independennya (Exogen) selama periode tertentu maka dengam mensimulasikan model ini bisa didapatkan hasil proyeksi dengan berbagai alternatif yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dikonstruksikan sangat sensitif terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik pada variabel eksogen maupun pada variabel endogen. Model secara struktural meunjukkan keterkaitan yang simultan antara berbagai variabel ekonomi, demografi, sosial, dan budaya. Disamping itu model menunjukkan daya proyeksi yang cukup tinggi, yang telah di validasi dengan menggunakan analisis multiplier dengan memberikan berbagai terapi pada veriabelvariabel tertentu. Disamping itu berbagai analisis kebijakan bisa dilakukan dengan mengubah satu atau lebih variabel eksogen, endogen, maupun satu atau lebih parameter yang telah diestimasikan selama selama ini. "

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-U1, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis didasarkan pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan penyebaran polling terhadap 125 responden. Teknik pemilihan responden dengan teknik stratified random sampling.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kesiapan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (27 - 36) yaitu sebanyak 87 responden (69,6%). Sementara itu hanya 16 responden (12,8%) yang berada pada tingkat kesiapan yang tinggi (skor > 38). Dan 22 responden (17,6%) yang mencapai tingkat kesiapan yang rendah (skor < 27). Tingkat kesiapan yang sedang ini meliputi aspek kemauan dan ketrampilan tokoh masyarakat. Aspek kemauan meliputi kesediaan meluangkan waktu, motivasi, penyampaian usulan dalam proses musyawarah, kemauan mengikuti proses musyawarah lebih lanjut, dan kemauan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan aspek ketrampilan meliputi kemampuan dalam mengungkapkan permasalahan, kemampuan mengusulkan permasalahan yang perlu menjadi prioritas pemerintah, kemampuan menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan kemampuan dalam pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati bersama.Sementara itu, tingkat pengetahuan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (23 - 31) yaitu sebanyak 104 responden (83,2%), Sementara itu hanya 12 responden (9,6%) yang berada pada tingkat pengetahuan yang rendah (skor > 31). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengetahuan yang sedang (skor 23). Tingkat pengetahuan tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengetahuan tentang kondisi masyarakat, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan tingkat pengetahuan tentang forum musyawarah pembangunan, baik fungsi dan mekanismenya.Sedangkan tingkat pengalaman tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (25 - 36) yaitu sebanyak 94 responden (75,2%). Sementara itu hanya 22 responden (17,6%) yang berada pada tingkat pengalaman yang rendah (skor < 25). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengalaman yang tinggi (skor > 36). Tingkat pengalaman tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengalaman tokoh masyarakat dalam organisasi formal dan informal, pengalaman dalam mengikuti rapat dalam organisasi tersebut, pengalaman dalam musyawarah pembangunan, dan pengalaman dalam kegiatan proyek pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung.Dan hasil pengukuran regresi terlihat bahwa faktor pengetahuan tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,389. Pengaruh ini, terbilang signifikan karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,705 > 1,658),Sementara itu faktor pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,568. Pengaruh ini terbilang signifikan karena nilai t hitung Iebih besar dari nilai t label (10,655 > 1,658).Secara bersama-sama, faktor pengetahuan dan pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel (88,375 > 3,07). Dan hasil perhitungan tersebut juga terlihat bahwa faktor pengalaman tokoh masyarakat bepengaruh lebih besar daripada faktor pengetahuan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi pengalaman tokoh nasyarakat yang lebih besar dari nilai koefisien regresi pengetahuan tokoh masyarakat (0,568 > 0,389).Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: Perlunya sebuah metode yang mampu menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan, Penumbuhan kesadaran masyarakat hendaknya dimulai dari titik grass root; Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, jangan hanya didasarkan kepada kepentingan politis golongan tertentu saja.; Perlunya sebuah mekanisme controling yang tepat agar peIaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan selain dengan memaksimalkan fungsi legislatif, juga melibatkan masyarakat secara langsung; Perlunya peningkatan pengetahuan dari masyarakat tentang arti dan mekanisme pembangunan melalui dunia pendidikan maupun secara langsung lewat penyuluhan maupun sarasehan dengan warga masyarakat."

"Tesis ini mengkaji tentang perencaaaan pembangunan yang berjudul "Kajian Pelaksanaan Proses dan Mekanisme Perencanaan Pambangunan Daerah : Studi Kasus Propinsi Kalimantan Selatan". Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berarti segala produk hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 secara otomatis jadi tidak berlalu lagi. Begitu juga peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, yaitu Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah (P5D). Apabila sebelum diberlakukannya otonomi daerah peranan pemerintah pusat dalam hal perencanaan pembangunan daerah sangat kuat maka sesudah diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya kemandirian daerah yang lebih dominan.Dengan mengacu pada proses dan mekanisme perencanaan pembangunan ideal, metode penelitian kualitatif deskriptif serta penelitian dokumen dan lapangan maka diperoleh hasil kajian sebagai berikut : 1). Secara konseptual maka konsep perencanaan pembangunan yang diterapkan di Propinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah ideal namun dalam pelaksanaannya belum optimal, 2), Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang ideal, yaitu : kemampuan aparatur Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehubungan dengan pendidikan formal dan non formal mereka, alokasi dana bagi monitoring, evaluasi dan pengendalian program/proyek., kemampuan Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal koordinasi guna pencapaian keserasian dan keterpaduan program/proyek di daerahnya, kualitas data serta peran Gubernur Kepala daerah sebagai manajer pembangunan dan DPRD sebagai wakil rakyat."