Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kebijakan pemerintah mengenai kemitraan serta persepsi perusahaan dan kelompok tani tentang kebijakan tersebut, 2) mengidentifikasi persepsi perusahaan dan kelompok tani mengenai hubungan kemitraan diantara keduanya, 3) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan, 4) mengidentifikasi bantuan yang diterima oleh kelompok tani dari perusahaan mitra kerjanya serta tingkat kesesuaiannya, 5) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh perusahaan dari kelompok tani mitra kerjanya, 6) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai peran dinas/instansi pemerintah dalam kemitraan, dan 7) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai masalah-masalah dalam kemitraan. Penelitian dengan metode survai ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari populasi kelompok tani yang melakukan kemitraan dengan perusahaan dan populasi perusahaan yang melakukan kemitraan dengan kelompok tani di empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu: Bogor, Cianjur, Bandung dan Purwakarta. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi kelompok tani dan persepsi perusahaan, masing-masing mengenai aspek-aspek dalam hubungan kemitraan diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima. Dari penelitian ini diketahui bahwa perlunya peraturan pemerintah dalam upaya untuk mendorong kemitraan ditanggapi secara berbeda oleh kelompok responden kelompok tani ( 92,9 % menyetujui) dan oleh kelompok responden perusahaan ( 61,5 % tidak menyetujui). Namun demikian, kedua kelompok responden mempunyai persepsi yang sama mengenai hubungan kemitraan, hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan dan peran dinas/instasi pemerintah dalam kemitraan. Terdapat empat persyaratan utama yang dituntut oleh kelompok responden perusahaan terhadap kelompok tani mitra kerjanya, yaitu: 1) mutu produk, 2) komoditas yang bersifat on-line dengan bisnis perusahaan, 3) kemampuan menepati perjanjian, dan 4) usaha tani dilakukan oleh tenaga yang profesional."

"Penjelasan yang dipaparkan didalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang gerakan tani. Bukan hanya perluasan model gerakan tani, tetapi juga perluasan imajinasi dan praktek gerakan petani didalam usaha mereka mencapai cita-cita kesejahteraan sosial. Dalam memberikan perluasan pemahaman itu, memaknai gerakan petani oleh petani sendiri menjadi hal penting yang tidak dapat ditinggalkan. Contoh kasus Koperasi Ciwangun, dipilih sebagai kasus uji bagi perluasan cara baca tentang gerakan petani. Koperasi, didalam historiografi akademis gerakan sosial tidak mendapat tempat yang menggolongkannya sebagai gerakan. Penelitian yang ditampilkan dalam kasus uji ini justru menegaskan bahwa koperasi petani adalah bagian dari gerakan tani. Karena dengan koperasi inilah, mereka tetap bertahan melewati badai politik Indonesia yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.

---

The aim of the explanation in this research to give broader understanding about peasant movement. Not only broader model of peasant movement, but also broader imagination and peasant movements practice in their efforts to gain the social welfare goal. In giving the broader understanding, to comprehend the peasant movement by the peasant itself become the significant thing that cannot be neglected. Koperasi Ciwangun is chosen as the case study for the broader understanding on peasant movement. The cooperative, in social movement historical academic do not obtain a place to be classified as a movement in this case study, but as peasant movement. Because through this cooperation, they are enabled to endure from the ups and downs of politic in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tata kelola koperasi dan kaitannya dengan kinerja koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. Tata kelola koperasi diukur oleh 14 indikator yang diturunkan ke dalam 50 sub indikator sedangkan kinerja koperasi diukur oleh 15 indikator. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola KPSBU Jabar lebih baik dari KPBS Pangalengan dalam hal pendidikan anggota, sistem keanggotaan, komunikasi, kontrol keuangan, hubungan antar koperasi, visi dan misi, transparansi, serta latar belakang pendidikan pengawas. Hal ini berkorelasi positif dengan kinerjanya, di mana KPSBU Jabar secara umum memiliki kinerja yang lebih baik dari KPBS Pangalengan.

---

ABSTRACTThis study explains cooperative governance and its correlation with cooperative performance in Indonesia. The methodogy used is case study of KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. The result indicates that cooperative governance in KPSBU Jabar is better than KPBS Pangalengan in its cooperative education, membership system, cooperative communication, finanancial control system, vision and mission statement, transparency, and financial background of boards. Moreover, the result shows that KPSBU?s governance appears to be positively correlated with its performance since KPSBU also performs better performance than KPBS."

"Tujuan utama pembangunan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah untuk meningkatkan pendapatan petani anggotanya melalui pola intensifikasi yang ditransfer oleh perusahaan inti kepada petani plasma berupa teknologi baru, permodalan serta inovasi dalam manajemen, kelembagaan, pengolahan dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pendapatan bersih usaha tani kelapa sawit petani Anggota Perusahaan Inti rakyat (PIR) atau petani plasma dengan petani swadaya yang memiliki karakteristik lahan dan rentang usia tanaman yang sama. Analisis komparasi juga dilakukan pada setiap unsur pendapatan usaha tani seperti produksi, harga, berbagai biaya, dan informasi kualitatif terkait perilaku petani swadaya dan plasma dalam pengelolaan kebunnya.Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan usaha tani petani plasma lebih besar dari pendapatan usaha tani petani swadaya. Jika dilihat dari unsur-unsurnya, perbedaan juga terlihat pada biaya, produksi, dan harga jual. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku petani terkait pengelolaan kebun berhubungan dengan produksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan usaha tani yang dihasilkan.

---

The main purpose of plantation development through the scheme of Nucleus Estate Smallholders (NES) is to increase farmers' income through intensification process managed by plantation company to farmers in the form of technology transfer and proving access to capital as well as innovation in management, institutional, processing and marketing. This study aims to analyze and compare the net income of Nucleus Estate Smallholders (NES) participant and non participant farmers with the same land characteristic and age range of the plants. Comparative analysis is also implemented on each element of farm income such as production, price, cost, and qualitative information related to the behavior of farmers in operating and managing of their farm.This study found that Nucleus Estate Smallholders (NES) participant farmers have higher income than the non participant farmers. The differences is also found on the cost, production, and sale price. This indicates that the different behavior of farmers in operating and managing their farm is related with the production level, which in turn will affect the level of farm income."

"Penelitian dalam penyusunan tesis ini terfokus pada kebijakan pembangunan pertanian dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Bogar dalam kaitannya dengan optimalisasi peran Pemda,Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Permodalan SektorPertanian. Ketiga komponen tersebut merupakan unsur terpenting dalam pembangunan daerah khususnya pada sector pertanian yang pada umumnya didomonasi oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional. Memperhatikan perbedaan peran ketiga komponen tersebut, maka dalam tesis ini dikemukakan aspek-aspek teoritis serta deskripsi yang selama ini dijalankan oleh ketiga komponen tersebut bagi masyarakat petani di Kabupaten Boger. Pada kenyataannya, selama ini peran kefiga komponen itu belum berjalan secara optimal. Hal ini tergambar pada kinerja pembangunan sektor pertanian yang masih menampalkan masyarakat petani sebagai entitas terendah dari tala niaga pertanian yang cukup panjang diKabupaten Bogar.Untuk membarikan gambaran yang lebih transparan terhadap perkembangan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Boger, dalam tesis ini juga dikemukakan aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat petani di Kabupaten Bogor. Secara umum, usaha pertanian yang dilakukan masih barsifat tradisional dengan penyebaran komoditi yang tidak merata pada sefiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor. Di samping itu, belum ada produk unggulan wilayah yang secarakonsisten dapat dikembangkan masyarakal petani di Kabupaten Bogor.Dari kajian tentang kebijaan pemda dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ini, penulis memandang perlu adanya optimalisasi peran masyarakat yang diwujudkan dalam lembaga swadaya masyarakat dan optimalisasi lembaga permodalan. Optimalisasi kedua lembaga tersebut dipacu elalui produk-produk kebijakan pemda dalam pembangunan pertaniannya."

"Perkembangan perkoperasian kita setelah negara ini berjalan lebih dari 50 tahun, secara kuantitatif sudah mengalami kemajuan. Tetapi secara kualitatif bila dibandingkan dengan dua institusi lainnya yaitu swasta dan BUMN tampaknya berjalan lambat. Hal ini banyak menimbulkan kritikan dan pemikiran, bagaimana kita bisa melihat gejala koperasi itu lebih tajam. Dalam pembahasan dicoba ditempuh dengan melihat gejala koperasi secara menyeluruh,yaitu pertama dengan melihat perkembangan koperasi dari waktu ke waktu. Kedua, dengan menengok kepada aspek kebijaksanaan pengembangan koperasi yang ditempuh pemerintah dan implikasinya di lapangan yang penulis soroti dari sudut peranan pengurus dan anggota dalam pengembangan koperasi itu sendiri.Penelitian menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif yang dalam hal ini data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi koperasi yang demikian ini terjadi karena sebenamya memang tidak dapat terlepaskan dari peranan pemerintah sebagai pembina koperasi di Indonesia. Terutama ketika pada awal tahun 70-an, pemerintah mulai menerapkan dua pola pembinaan pengembangan koperasi secara pola KUD. Pola KUD diperkenankan sebagai satu-satunya jenis koperasi yang diperbolehkan di desa dan bersifat "multi purpose". Pala tersebut sejalan dengan strategi pembangunan yang ditempuh pada waktu itu yang secara sektoral diprioritaskan pada sektor pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Pembentukan koperasi yang dikaitkan dengan strategi pembangunan nasional ini menempatkan pemerintah pada posisi yang demikian sentral. Dengan posisi tersebut, pemerintah atas nama pembinaan mengintervensi koperasi (terutama KUD), sehingga pada akhirnya malah mengakibatkan koperasi (KUD) tidak hanya menjadi pusat pelayanan anggota tapi lebih menjadi alat kebijaksanaan pemerintah.Dampak dari kebijaksanaan ini di lapangan adalah KUD yang melakukan semua anjuranlperintah dari pemerintah terlihat tidak mampu untuk mengusahakan unit-unit usaha yang dipunyai secara optimal. Sedang KUD yang sate lagi justru karena tidak melaksanakan kegiatan (unit-unit usaha) yang konvensional seperti yang diajukan pemerintah malah terlihat maju.Dampak lain adalah partisipasi/dukungan dari anggota mengalami hambatan, ketika anggota yang jumlahnya mencapai ribuan ini harus melaksanakan fungsi kontrolnya. Hal ini terjadi karena penggunaan administrasi modern kurang cocok dengan kondisi masyarakat setempat. Dengan jumlah anggota yang ribuan itu hubungan yang terjadi antara pengurus dan anggota bersifat impersonal, anggota tidak mengenal pengurus secara personal. Hal ini berpengaruh pada penilaian anggota terhadap pengurus, yang jika dibiarkan dapat membahayakan kelangsungan KUD, sebab, kepercayaan dan dukungan anggota adalah modal utama bagi kehidupan koperasi.Untuk itu, sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendefinisikan peranannya atas koperasi, sebab campur tangan pemerintah yang terlalu jauh hanya akan menghambat berkembangnya koperasi itu sendiri."