Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di propinsi DKI Jakarta, penyakit demam berdarah merupakan salah satu prioritas masalah di bidang kesehatan. Kasus demam berdarah setiap tahunnya terus meningkat bahkan terjadi KLB. Tingginya kasus demam berdarah mengakibatkan pengeluaran biaya yang cukup besar haik dari pemerintah maupun dari pasien/keluarga.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran biaya - biaya yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah, yang menjalani perawatan rawat inap di RSUD Tarakan.Tujuan khusus penelitian ini hanya cost of illness dari pasien dan tidak mencakup biaya yang dikeluarkan pemerintah.Desain penelitian adalah survei, yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2004 di RSUD Tarakan, dengan rumus, jumlah sampel 82 responden. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada responden yang sedang menjalani perawatan rawat inap. Selanjutnya data diolah dan dianalisa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responder yaitu jenis kelamin responden yang terbanyak menjalani rawat inap adalah laki-laki. umur rata-rata responden adalah 22.8 tahun.Tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA. Sebelum menjalani rawat inap di RSUD Tarakan, responden terlebih dulu mencari pengobatan dengan membeli obat sendiri dan ke tempat sarana kesehatan lainnya. Besarnya biaya sebelum berobat ke rumah sakit rata-rata Rp 38.054, terendah Rp 1.000 dan termahal Rp 704.845, terdiri dari biaya: obat, jasa, laboratorium dan pemeriksaan lainnya dan transportasi.Responden dirawat di rumah sakit rata-rata 4 hari, dengan variasi antara 1 sampai 10 hari . Kelas perawatan yang digunakan responden semuanya kelas III. Responden ke rumah sakit untuk berobat setelah sakit rata-rata 3 hari. Biaya yang dikeluarkan selama menjalani perawatan rawat inap rata-rata sebesar Rp 369.799.Total hari sakit responden adalah antara 4 sampai 15 hari dengan rata-rata 7 hari sakit. Pendapatan responden yang berkurang/ hilang selama sakit rata-rata sebanyak Rp 145.000 dan pendapatan yang berkurang / hilang dari keluarga yang menunggui rata-rata sebanyak, Rp 202.969.Janis biaya yang dikeluarkan selama sakit demam berdarah terdiri dari 12 jenis biaya dengan total biaya rata-rata sebanyak Rp 892.067. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besarnya biaya langsung Rp 423.690, komponen biaya langsung yang terbesar adalah biaya obat ( 48.8% ) dari total biaya langsung . Besarnya biaya tidak langsung sebanyak Rp 468.377. dimana komponen biaya yang terbesar pada biaya tidak langsung adalah opportunity cost ( 74.5%) dari total biaya tidak langsung.Hasil analisis bivariat antara karakteristik responden dengan biaya menunjukkan bahwa total biaya sakit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. pendidikannya SMA keatas biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang pendidikan s/d SMP , pada kelompok yang pekerjaannnya pegawai biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengn kelompok yang pekerjaanya bukan pegawai, pada responden yang lama sakitnya lama, biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok responden yang lama sakitnya singkat sedangkan pada kelompok responden yang lama hari rawatnya lama dan singkat biaya yang dikeluarkan pasien hampir sama.Penelitian ini hanya dilaksanakan di salah satu RSUD di Propinsi DKI Jakarta dan waktu penelitian bersamaan dengan terjadinya KLB demam berdarah maka hasil penelitian ini belum menggambarkan cost of illness pada semua golongan yang ada di Propinsi DKI Jakarta dan hanya merupakan gambaran biaya yang dikeluarkan oleh golongan yang tidak mampu . Karena itu perlu penelitian lagi yang menggambarkan semua golongan dengan melaksanakan penelitian di beberapa rumah sakit vertikal dan rumah sakit swasta yang merawat pasien demam berdarah di Propinsi DKI Jakarta.Daftar Pustaka : 30 ( 1986 - 2004 )

---

In the special province of district Jakarta, dengue hemorrhagic fever is in a high priority in of public health program. A case of dengue hemorrhagic fever has been increasing annually. The DHF case incared high cost to government and the patients.

The general objective of this research is to obtain information about total cost of DHF disease to those who have been hospitalized at the Tarakan RSUD.The specific objectives of this research is to find out the out the pocket cost of illness being borne by the patient.

This study Surveyed patients being treated at the Tarakan RSUD from April through May 2004 with total sample of 82 respondents . Data were collected by interviewing directly the 82 patient/ family stay in the hospital. The data was then processed and analyzed.

The result indicates that most of (he patient are male, with average age of 22.8 years old. Their educational background are mostly Senior High School graduates. Before being hospitalized at the Tarakan hospital, they fought medicines or went medical facilities. The average cost of priored medicine was Rp 38.054 consist : medicines, services, laboratory, other medical and transportation.

On average, patients need to be hospitalized for 4 days varying 1 to 10 days. All wards used are found out to be the third class. Respondent to go to hospital for make medicine after they are sick 3 days ago. The average cost for to care health in hospitals was Rp 369.700.

Totally, it took them to recover from the illness for 4 to 15 days averaging 7 days. The income average of respondent to decrease during sick as Rp 145.000 and income average of they family to decrease was Rp 202.969

The total expenditure breaks for 12 kind of cost amounting to Rp 892.067 on average. The expenditure is categorized into direct cost and indirect cost. The direct cost amounting Rp 421690 which medicine cost ( 48.4%) is the biggest cost of total direct cost component. The indirect cost amounting Rp 468.377 which opportunity cost (74,5%) is the biggest cost of total indirect cost component.

The result of bivariat indicate cost of illness of the men more expensive than women, senior high school education background cost of illness than secondary school, official group than not official, sufferers an illness has had along time and short time the cost are almost same.

The research that carried out in once of Regional Public Hospital ( RSUD) in the province of Jakarta and at the time has out break dengue hemorrhagic fever moment with the result that research not yet describe of cost of illness from the all group in DKI Jakarta province , and only to find cost of illness by destitute category. It is need to make a future study in the several vertical hospitals and private hospitals that is dengue hemorrhagic fever patients in DKI Jakarta province.

References: 30 ( 1945 - 2004)"

"Propinsi DKI Jakarta adalah daerah endemis DBD. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pcnyakit DBD namun belum menunjukan hasil yang diharapkan hingga pada akhimya Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Bcrdarah Dengue (DBD) yang diberlakukan sejak 11 Juli 2007. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda tersebut menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hulcum normatifl Data primer dan sekunder mengenai pedoman, sumbcr daya dan manajemen pelaksanaan didapat melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaahan dolcumen dari informan yang meliputi; Biro Hukum, Dinas Kcschatan, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Askesmas Walikota Jakarta Timur Serta Suku Dinas Kesehatan, Kecarnatan, Kelurahan, Jmnantik dan masyarakat di Wilayah Jakarta Timur. Hasil penelitian yang dilakukan pada April minggu ke-4 hingga Juni Minggu ke-1 menunjukan bahwa pcraturan Gubemur sebagai petunjuk pelaksanaan belum tcrsusun, sumber daya yang rneliputi petugas, fasilitas penunjang, sumber dana dan peran serta masyarakat maupun manajemen pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharupkan. Ketidalctcrsediaan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan muatan yang diatur dalam Perda menggambarkan belum kuatnya komitmcn Pemerintah Daerah dalam menegakkan suatu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit DBD hingga berdampak pada belum tercapainya sasaran yang diharapkanya dalam menurunkan kasus DBD.

---

The province of DKI Jakarta is an endemic area of dengue fever. Several attempts have been conducted to overcome the problem of dengue fever by the local government but have not yet shown any good result as expected, so the government of DKI Jakarta province finally issued the provincial regulation no.6 in 2007 about the control of dengue hemorrhagic fever (DHF), which has been implemented since july 11, 2007. The research conducted to tind out the implementation of this regulation is done by using qualitative method and normative law approach. Primary and secondary data about the guideline, resource and management of the implementation are obtained through in depth interview, focus group discussion and document review, informes, which are legal bureas, health department, public order department, local house representatives, mayor of east jakarta and the municipallity office of health, Kecamaran, Kelurahan, observer of mosquito larva (Jumantik), as well as residents in region of east Jakarta.

The result of the research conducted in the 4th week of April to the lst week of June demonstrated that the govemortarial regulation as implementation instruction has not been formed as well as resources such as man power, supporting facilities and finance, community participation and implementation management have not been met as expected. The abstinance of and inappropriatness ofthe implementation as ordered in the provincial regulation shows that the commitment of the local government is not strong enough to uphold the provincial regulation no. 6 in 2007 about the control of dengue fever, resulting in not being able to meet the objective to reduce the number of cases of dengue fever."

"Penelitian ini bertujuan mencari pola hubungan variasi cuaca secara spasial dengan kejadian DBD. Studi ini merupakan studi ekologi campuran berdasarkan tempat dan waktu yang dilakukan di DKI Jakarta, mengunakan data sekunder kasus DBD dan data cuaca/iklim (curah hujan, suhu udara, kelembaban, kecepatan angin dan lama penyinaran matahari) tahun 2000-2009. Dilakukan analisis spasial menurut tahun, bulan, kota administrasi dan kecamatan. Pengolahan data spasial yaitu dengan overlay peta antara variabel cuaca hasil interpolasi dengan kasus DBD per kecamatan, dengan grafik untuk data per kota administrasi dan didukung dengan uji statistik korelasi. Korelasi antara curah hujan, suhu udara, kelembaban, kecepatan angin dan lama penyinaran matahari dengan kasus DBD, masing-masing r nya adalah 0,515, 0,304, 0,396, -0,082, -0,392 dengan p< 0,05. Berdasarkan kota administrasi Jakarta Pusat, masing-masing memiliki r 0,615, -0,329, 0,378, 0,274, -0,499; Jakarta Utara masing-masing 0,438, -0,360, 0,618, -0,414, 0,320; Jakarta Selatan, masing-masing 0,441, -0,289, 0,392, 0,091, -0,414; Jakarta Barat dan Jakarta Timur hanya menganalis curah hujan, suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin, r untuk Jakarta Barat masing-masing 0,497, -0,042, 0,136, -0,280; Jakarta Timur masing-masing 0,502, 0,522. -0,148, 0,293. Berdasarkan analisis spasial dengan model grafik dan peta overlay, curah hujan dan kelembaban menunjukkan pola hubungan yang sama dengan pola kasus DBD dan suhu udara, kecepatan angin dan lama penyinaran matahari menunjukkan pola hubungan yang berbeda dengan pola kasus DBD. Disimpulkan bahwa variasi cuaca memiliki pola hubungan secara spasial dan berkorelasi secara statistik dengan kejadian DBD di DKI Jakarta.

---

This study aims to find patterns of weather variations in spatial relationship with the incidence of DHF. This study is based on a mixture of ecology and which takes place in Jakarta, using secondary data of DHF and weather/climate data (rainfall, air temperature, humidity, wind speed and solar radiation) in 2000-2009. Spatial analysis by year, month, city and district administration. Spatial data processing is to overlay a map of interpolated weather variables with DHF cases per district, with graphs for data per city administration and supported by statistical correlation.

Correlation between rainfall, air temperature, humidity, wind speed and solar radiation with DHF cases, each with its r is 0.515, 0.304, 0.396, -0.082, -0.392 with p <0.05. Based in Central Jakarta city administration, each having r 0.615, -0.329, 0.378, 0.274, -0.499; North Jakarta respectively 0.438, -0.360, 0.618, -0.414, 0.320; South Jakarta, respectively 0.441, -0.289 , 0.392, 0.091, -0.414; West Jakarta and East Jakarta only to analyzed the rainfall, air temperature, humidity and wind speed, r for West Jakarta respectively 0.497, -0.042, 0.136, - 0.280; East Jakarta respectively 0.502, 0.522. -0.148, 0.293.West Jakarta respectively 0.497, -0.042, 0.136, -0.280; East Jakarta respectively 0.502, 0.522. - 0.148, 0.293.

Based on spatial analysis with charts and map overlay model, rainfall and humidity showed the same pattern of relations with the pattern of dengue cases and the air temperature, wind speed and solar radiation showed a different pattern of relationships with the pattern of DHF cases. It is concluded that weather variation in spatial patterns and relationships are statistically correlated with the incidence of dengue in Jakarta."

"Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan adalah timbulnya penyakit pada seseorang yang dapat merugikan bagi penderita, keluarga dan ekonominya. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang sering menyerang masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.Di Kabupaten Lampung Utara, setiap tahun terjadi kasus DBD secara berflutuaksi. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 79 penderita dengan kematian/penderita CFR (1,27 %). Walaupun kasusnya reatif kecil namun faktor risiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) sangat mungkin, karena Kabupaten Lampung Utara merupakan perlintasan dari pulau Jawa ke Sumatera, mobilisasi penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, curah hujan tinggi (192,8 mm), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pembuangan sampah sembarangan (83,3 %) dan adanya wilayah endemis DBD.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang penggunaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004, serta pengobatan penderita tahun 1999-2004, dan komitmen pejabat yang berwenang dalam kebijakan anggaran.Desain penelitian ini adalah riset operasional untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kasus DBD juga mengetahui komitmen pejabat tentang pedoman program dikaitkan dengan usulan untuk dana pengobatan kasus.Dari analisis diperoleh bahwa pendanaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004 terbesar bersumber dana dari APBD II sebesar Rp. 141.943.000,00 (70,7%), kemudian APBN sebesar Rp 43.637.000,00 (21,74 %), dan PLN sebesar Rp 15.180.000,00.Dana pemberantasan yang bersumber APBD II selalu tersedia setiap tahun, ini menunjukkan adanya konsistensi dari Pemda untuk program tersebut.Pada analisis kasus diketahui bahwa pada tahun 2004 di Kabupaten Lampung Utara terdapat 3 Kelurahan endemis diwilayah satu kecamatan sehingga terdapat satu kecamatan endemis yaitu kecamatan Kotabumi Selatan. Berdasarkan umur pada tahun 1999-2003 risiko untuk terserang kasus pada usia sekolah (5-14 th) yaitu sejumlah 50 penderita, sedangkan untuk tahun 2004 pada usia produktif (15-44 th) sebesar 88 penderita, berdasarkan jenis kelamin tahun tahun 1999-2003 resiko terserang penyakit DBD lebih besar pada laki-laki 44 penderita sedang perempuan 35 penderita, untuk tahun 2004 (Januari-Juni 2004) risiko terserang hampir sama laki-laki 80 penderita perempuan 82 penderita.Perawatan penderita dilaksanakan di tiga tempat perawatan yaitu RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, dan Balai Pengobatan M. Yusuf yang semuanya berdomisili di Kotabumi.Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dana program DBD dan sangat layak untuk dialokasikan dan dana pengobatan setuju untuk diusulkan dalam program pemberantasan penyakit DBD, akan tetapi dana program DBD terbesar hanya untuk kegiatan kuratif, sedang dana untuk promotif dan preventif relatif sangat kecil.Biaya yang harus dikeluarkan penderita rata-rata Rp. 770.200,00 sedangkan Upah Minimum Regional; (UMR) sebesar Rp. 377.500,00. Apabila seorang diserang DBD (usia produktif), maka keluarga tersebut akan kehilangan penghasilan sebesar 2,04 bulan (tidak mempunyai penghasilan).Proporsi antara dana pengobatan dibanding dana pemberantasan adalah 4 dibanding 1, sedangkan perkiraan pendanaan untuk program DBD tahun 2005 sebesar Rp. 48.604.600,00.Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa pendanaan program pemberantasan penyakit DBD terbesar bersumber APBD II, dari 16 Kecamatan di kabupaten Lampung Utara 15 Kecamatan (93,8 %) terserang DBD, pada tahun 2004 terjadi peningkatan kasus yang sangat bermakna terjadi KLB, komitmen pejabat Pemda mendukung anggaran program pemberantasan DBD dalam alokasi pendanaan baik untuk pemberantasan maupun pengobatan.Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan RSU meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait bahwa penyakit DBD yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah agar memenuhi apa yang menjadi komitmen, sehingga penyakit Demam Berdarah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.Daftar bacaan 37 (1983-2003)

---

Analysis of Financing Program and Dengue Diseases Medication in North Lampung Sub-district in the Year 1999-2004 One of the public health problems that have a great impact to life is the incidence of infecting by disease, which can harm to patients, their family and their economic. Dengue is a contagion that is often attack public, which until now still becomes the problem of public health in Indonesia.

In North Lampung Sub-district, happened Dengue case by fluctuated every year. From 1999 until 2003 there are 79 patient with one death of CFR patient (1,27%). Although the case is small, but the risk of extraordinary occurrence is very possible, because North Lampung Sub-district is a trajectory from Java to Sumatra, high civil mobilization, civil density, high rainfall (192,8 mm), clean life behavior, and healthy especially throwing garbage promiscuously (83,3%), and Dengue endemic area.

This research aim to get a detail vision about the use of Dengue eradication program budget in the year 1999-2004, and also patient medication in the year 1999-2004, and authority caretaker commitment in budget policy.

This research design is an operational research to know and to evaluate program execution and Dengue case also knowing the caretaker about guidance program correlated with suggestion for case medication budget from the analysis got that the highest budget program for Dengue eradication in the year 1999-2004 stemming from APBD II budget in amount of Rp_ 14I.943.000,- (70,7%), and then APBN in amount of Rp. 43.637.000,- (21,74%), and PLN in amount of Rp. 15.180.000,-.

Eradication fund, which is stemming from APBD II always provided every year, it showing the consistent from District Government for that program.

In a case analysis, known that in the year 2004 in North Lampung Sub-district there are 3 chief of village endemic in one sub-district area so that got one endemic chief of village which is South Sukabumi sub-district. Based on age in the year 1999-2003 risk of infected by the case in school age (5-14 years) is 50 patients, in the year 2004 for productive age (15-44 years) is 88 patients. Based on gender in the year 1999-2004 the risk is higher in men than women which is men 44 patients and women 35 patients, for 2004 the risk is almost at the same rate which is men 80 patients and women 82 patients.

Patient treatment conducted in three treatments place that are RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, and M. Yusuf medication hall, which all are in Kotabumi.

From interview result got information that Dengue program fund and very proper to allocate and medication fund accept to be proposed in Dengue eradication program, however the biggest Dengue program fund is just for curative activity, while promotion and prevention fund is relatively small.

Fund which has to be taken by patients is Rp. 770.200,- while UMR is Rp. 377.500,-. If someone got Dengue (productive age) so the family will lose earnings in amount of 2,04 months (don't have an earn).

The conclusion is the biggest Dengue eradication program budgeting is stemming from APBD II, from I6 sub-district in North Lampung chief of village 15 sub-district (93,8%) got Dengue. In the year 2004 there's an improvement of case, which is quite significant, happened KLB, District Government caretaker commitment supporting Dengue eradicating program budget in allocation of budgeting whether for eradicating or medicating.

It suggested to Health District and RSU to improve the coordination to the related institution that Dengue has large affect to public life. In addition, the District Government to obey what has to be a commitment, so Dengue disease will no longer become the health problem for public in North Lampung sub-district.

Bibliography: 37 (1983-2003)"

"Selama tahun 2010-2014 Kota Semarang selalu menduduki tiga besar rangking Incidence Rate DBD di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan program pemberantasan DBD bersumber pemerintah pada tahun 2013-2015 serta kesenjangan sumberdaya. Pendekatan akun biaya kesehatan (health account) digunakan untuk menelusuri pembiayaan menurut sumber, fungsi, penyedia layanan. Hasil studi menunjukkan bahwa total belanja program DBD bersumber APBD tahun 2013 adalah Rp. 4.018.927.020, tahun 2014 sebesar Rp. 4.070.437.715.020, dan tahun 2015 sebesar Rp. 8.889.646.145. Program terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan fungsi layanan kesehatan terutama adalah Surveilans Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Menular. Belanja untuk kegiatan administrasi lebih tinggi daripada belanja untuk program promosi kesehatan dan penangan KLB. Tidak terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang dipotret dari belanja kesehatan program pemberantasan DBD dengan kebutuhan program berdasarkan perhitungan kebutuhan metode SPM. Namun, terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya atau belanja kesehatan dengan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Disarankan agar perencanaan program lebih berfokus pada kegiatan promotif dan preventif.

---

During Year 2010 - 2014 Semarang municipality has been stated as the Big Three city with high incidence rate of dengue in Central Java province. This tracking expenditure of DHF Preventive Program has tried to analyze spending by the Local Government for Year 2013-2015, as well as the resources gap. The health account approach was used to analyze spending by source, function, and provider. Total spending for DHF supported by the local government in 2013 was Rp. 4.018.927.020, in 2014 was Rp. 4,070,437,715,020, and in 2015 was Rp. 8,889,646,145. The key player of the program was the Semarang Municipality Health Office. By function, the highest proportion of the spending was for Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases. The study also found that higher proportion of spending on administration as compared to direct activities such as community empowerment, and program to solve the outbreak. There was no resources gap if available resources was compared to the nedd according to SPM, however there was a resource gap if compared with the plan developed by the municipality health office. The study suggested to improved planning by focusing more on the direct activities such as promotive preventive."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pertama kali dilaporkan tahun 1968 sampai dengan sekarang telah menyebar ke sebagian besar kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selama periode 1992-2002 terdapat 69.330 kasus di wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah kematian 595 orang, sedangkan untuk Jakarta Pusat selama tahun 2000-2003 terdapat 4.905 kasus dengan jumlah kematian 23 orang, rata-rata IR 121,44 dan ABJ (Angka Bebas Jentik) 92.3%. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue (Type 1, 2, 3 dan 4) dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegtpti, ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik-bintik perdarahan, lebam atau roam, kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun/shock. Disamping virus dan agent, faktor-faktor risiko seperti iklim (suhu, curah hujan, kelembaban), faktor demografi (kepadatan penduduk), serta faktor geografi (penggunaan tanah) dalam satu kesatuan ekosistem dapat mempermudah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Study ekologis time trend (kecenderungan waktu) terhadap faktor-faktor risiko tersebut diatas dan melalui pendekatan spasial, dilakukan untuk melihat gambaran fenomena kejadian penyakit DBD. Pemakaian Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan perangkat lunak Arc View 32, dapat memperjelas gambaran penyebaran kejadian penyakit DBD selama tahun 2000 - 2003 per-kecamatan di Jakarta Pusat. Pada tahun 2000-2003, rata-rata suhu udara minimum-maksimum (26,6 - 29,2°C) curah hujan (0 - 23,2 mm) dan kelembaban (66,9 85,9 %). Sebaran tertinggi selama tahun 2000 - 2003 yaitu pada kecamatan Kemayoran, Tanah Abang, Senen, Johar Baru. Lokasi-lokasi tersebut permukiman dan penduduknya padat, akibatnya faktor kelembaban dapat meningkat pada tempat tersebut, dan kondisi ini membuat nyamuk Aedes aegypti hidup serta berkembang biak dengan baik. Sebaran kejadian terlihat mulai meningkat pada akhir musim penghujan, dan sebaran kejadian pada musim kemarau lebih tinggi dari pada musim penghujan. Melihat fenomena yang digambarkan dalam peta, bahwa kejadian penyakit lebih banyak pada permukiman dan penduduk yang padat dan jumlah kejadian penyakit DBD pada musim kemarau lebih banyak dan musim penghujan, serta jumlah kejadian meningkat pada akhir musim penghujan, maka untuk mengantisipasi peningkatan kejadian disarankan kepada Sudinkesmas setempat, untuk meningkatkan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dan penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta perlu pengembangan SIG dan analisa spasial serta peningkatan epidemiologi kesehatan lingkungan.

---

Spatial Analysis of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Incidence in Central Jakarta District on 2000-2003Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) continues to be serious public health problems and major cause of hospitalization and death in Indonesia. The epidemiological dimensions of the disease continue to increase across rural and urban areas in Indonesia since first time DHF was reported in 1968. During the period 1992 - 2002, several outbreaks have occurred in Jakarta Capital of Territory (DKI-Jakarta) with a total incidence of 69,330 cases and with total number of 595 deaths, parts of the above number whereas 4,905 cases in the Central Jakarta Municipality for year 2002-2003 with total number of 23 deaths, IR 121.44 and Larvae Free Index (ABJ) was 92.3 %.

Transmitted by the main vector, the Aedes aegypty mosquito these are four distinct, but closely related viruses that cause dengue (Type 1, 2, 3 and 4). DHF is characterized clinical manifestations: high fever, hemorrhagic phenomena, often with hepatomegaly and in, severe cases, signs of circulatory failure. Such cases may develop hypovolaemic shock resulting from plasma leakage. Beside agent and virus, other risk factors such as climate (temperature, rain drop, humidity), demography, and geographic (land use) in one ecosystem could easier the spread of disease DHF.

Time trend in ecological study with risk factors above and using a spatial approach, is used in this study to find out the phenomena of DHF. Using the Geographical Information System (GIS) with ArcView 3.2, could bold the view of DHF spread during 2000-2003 for each sub districts in Central Jakarta Municipality.

In year 2000-2003, the average of the minimum-maximum temperature was (26.6 - 29.2 °C), rain drop was (0 - 23, 2 mm) and humidity was (66.9 - 85.9 %). The highest spreading of DHF in 2000-2003 was in Kemayoran Sub District, Tanah Abang Sub District, Senen Sub District, lobar Baru Sub District. The above areas which have housing with high density population have relation to increase the humidity then the high humidity could become a reinforcing factor for Aedes aegyply growing and living. The occurrence of DHF tends to increase at the end of rain season, and spreading of disease in dry season does higher compare to rain season.

From the phenomena on the map in this study, the incidence of DHF occurred more at housing with high density population and DHF occurrence in dry season highest compare to rain season, and the number of incidents was increased in at the end of rain season. It is suggested that the Central Jakarta Municipality Health Office needs to increase the health education which emphasize the environmental health aspects such as Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) and Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB), and need to develop GIS with spatial analysis and increasing the epidemiology for environmental health."

"Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular akibat virus dengue dan disebarluaskan nyamuk Aedes sp. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian DBD adalah iklim. DKI Jakarta merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Setiap tahun DBD menjadi satu dari sepuluh kasus penyakit terbanyak di DKI Jakarta yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB). Penelitian ini merupakan studi ekologi yang dilakukan untuk mengetahui hubungan iklim dengan kejadian DBD di DKI Jakarta tahun 2008-2011.Hasil penelitian menyatakan kejadian DBD memiliki hubungan sedang dengan suhu (r=-0,279;p=0,000), kelembaban (r=0,301;p=0,000), curah hujan (r=0,316;p=0,000), dan lama penyinaran matahari (r=-0,392;p=0,000), sedangkan dengan kecepatan angin hubungannya tidak siginifikan (p>0,05).

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an infectious disease caused by dengue virus and the spread of Aedes sp. One of the factors that influence the incidence of dengue is the climate. Jakarta is a region vulnerable to climate change. Each year, dengue became one of top ten cases of the disease in Jakarta that could potentially Extraordinary Events. This study is an ecological study conducted to determine the relationship of climate with the incidence of dengue fever in Jakarta in 2008-2011.

The study stated the incidence of dengue fever are being linked with temperature (r=-0.279, p=0.000), humidity (r=0.301, p=0.000), rainfall (r=0.316, p = 0.000), and duration of solar radiation (r=-0.392, p=0.000), whereas the wind velocity relationship is not significant (p> 0.05)."

"Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 meninggalkan dampak yang berkepanjangan mengakibatkan masyarakat miskin bertambah banyak jumlahnya. Bulan Febuari lalu, Jakarta dilanda wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan korban yang cukup banyak dari golongan tidak mampu, hal ini disebabkan karena terlambat datang ke pelayanan kesehatan dengan alasan tidak mempunyai cukup biaya jika dirawat di rumah sakit.Melalui SK.Menkes No.2541Menkes/JII12004, SK. Gubernur No.591/2004 dan SK.Kepala Dinas No.3622/2004 maka semua pembiayaan pasien demam berdarah dengue yang berobat di puskesmas maupun yang dirawat dirumah sakit namun dirawat diruang perawatan kelas III, ditanggung oleh Pemda Propinsi DKI Jakarta, melalui anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Bencana.Sistem pembayaran pra upaya yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta adalah dengan menggunakan Paket Pelayanan Esensial Rumah Sakit (PPE-RS) yang dipakai sebagai acuan dalam pengajuan klaim rumah sakit, namun belum semua rumah sakit menggunakannya .Hasil verifikasi rumah sakit menggambarkan rentang biaya pengobatan DBD sangat besar jika dibandingkan dengan biaya yang ada di PPE-RS, begitu juga dengan format klaim yang diajukan ke Dinas Kesehatan sangat beragam. OLeh karenanya penulis merancang suatu format klaim yang digunakan oleh semua rumah sakit yang berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta.Penelitian ini merupakan riset operasional dengan memakai data sekunder, berupa rekap laporan pasien DBD. Hasil analisis biaya pengobatan penyakit DBD di kelas III RSUD Pasar Rebo adalah : Rata-rata biaya per kasus DBD di IGD adalah Rp 171.575,- Rata-rata biaya per kasus DBD di kelas III adalah Rp 688.617,- Rata-rata biaya per kasus DBD di ICU adalah Rp 1.942.805 ,﷓Rata-rata biaya perawatan kasus DBD untuk umur < 15 tahun di IGD adalah Rp 165.936,- Rata-rata biaya perawatan kasus DBD untuk umur < 15 tahun di kelas III adalah Rp 626.805,- Rata-rata biaya perawatan kasus DBD untuk umur < 15 tahun di ICU adalah Rp 1.799.412,- Rata rata biaya perawatan kasus DBD untuk umur > 15 tahun di IGD adalah Rp 177.214,- Rata-rata biaya perawatan kasus DBD untuk umur >15 tahun di kelas III adalah Rp 750.429,- Rata-rata biaya perawatan kasus DBD untuk umur >15 tahun di ICU adalah Rp 2.086.197,﷓Rata-rata biaya perawatan kasus DBD yang diikuti dengan penyakit penyerta di kelas III adalah Rp 788.617,- Rata rata biaya perawatan kasus DBD yang diikuti dengan penyakit penyerta di ICU adalah_Rp 1.987.590;Lama hari rawat untuk penyakit kasus DBD di kelas III adalah 4,6 hari.Lama hari rawat DBD di ICU adalah 8 hari. Lama hari rawat kasus DBD dengan penyakit penyerta adalah 5,9 hari. Lama hari rawat kasus DBD dengan penyakit penyulit adalah 6,9 hari.Kisaran biaya perawatan kasus DBD di IGD antara Rp 40.500,- - Rp 377.500; Kisaran biaya perawatan kasus DBD di Kelas III antara Rp 158.100,- -Rpl.909.721,- Kisaran biaya perawatan kasus DBD di ICU antara Rp 743.948; - Rp 7.780.151,- Kisaran biaya perawatan kasus DBD di Kelas III dengan Penyakit Penyerta antara Rp 262.230,- - Rp 939.195,- Kisaran biaya perawatan kasus DBD di Kelas III dengan Penyakit Penyulit antara Rp 102.500,- - Rp 957.258,- Kisaran biaya perawatan kasus DBD di ICU dengan Penyakit Penyerta antara Rp 1.029.145,- - Rp 2.705.614,- Kisaran biaya perawatan kasus DBD di ICU dengan Penyakit Penyulit antara Rp 1.058.171; - Rp 4.231.296,﷓Hasil uji independent t, bermakna pada hubungan antara rata-rata lama hari rawat dan kelompok umur di kelas III. Rata-rata biaya laboratorium dan kelompok umur di kelas III. Rata-rata total biaya perawatan dan kelompok umur di IGD. Rata-rata total biaya perawatan dan kelompok umur di kelas III. Rata-rata biaya tindakan medis dan kelompok umur di ICU.Disarankan bagi rumah sakit, agar hasil penelitian ini dijadikan inforrnasi kepada pasien untuk mengetahui besarnya biaya, lamanya perawatan serta tindakan yang akan diterimanya selama perawatan di rumah sakit. Agar sistem pengkodean penyakit di rekam medis diperbaiki, penulisan pada resume medik dengan ICD-X, penulisan diagnosa harus sesuai antara resume medik dengan ICD-X, sehingga dapat mempercepat pekerjaan. Penulisan diagnosa pada resume medik harus oleh dokter. Hasil dari analisis biaya ini dapat dipakai sebagai dasar perhitungan anggaran pendapatan rumah sakit.Bagi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta, disarankan analisis biaya ini dijadikan landasan pembuatan kebijakan dalam menentukan besarnya biaya klaim, kasus demam berdarah rawat inap pada Paket Pelayanan Esensial Rumah Sakit (PPE-RS), juga dijadikan dasar untuk membuat perencanaan anggaran antisipasi kejadian luar biasa demam berdarah dengue, khususnya dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan bagi orang tak mampu di rumah sakit serta digunakan sebagai alat kontrol dalam pengendalian biaya kesehatan.Bagi asuransi analisis biaya ini dijadikan acuan klaim yang akan dibayarkan kepada pelayan kesehatan serta sebagai alat kontrol dalam pengendalian biaya kesehatan.Daftar Pustaka : 29 ( 1976 - 2003 )

---

Cost of Treatment Analysis of Dengue Hemorrhagic Fever at Class III of RSUD Pasar Rebo in March-June 2004Economic crisis in 1997 had left the long-term impact that caused the increasing of number of poor family. In the last February, dengue hemorrhagic fever (DHF) attacked Jakarta and most of patients came from the poor families. Due to the lack of money for paying the cost of treatment in hospital, they were late to get the treatment.

According to the decree of Minister of Health number 2541Menkes1II112004, decree of Governor number 59112004, and decree of Head of Health Office number 362212004, all cost of treatment of DHF patient both in Heath Center and Class III in Hospital was insured by the government of DKI Jakarta Province through the budgeting of Health Maintenance Security for Poor Family.

Prepayment service system that used by the Health Office of the Province of DKI Jakarta was Hospital Essential Service Package (HESP) that used as reference in proposing claim for hospital, however not all hospitals applied it yet.

The result of hospital claim verification showed a wide range of cost of DHF treatment when compared with the cost stated on HESP. The claim format that proposed to the Health Office was varied. The study aimed to design the claim format for hospital in the Province of DKI Jakarta.

This study was an operational research using secondary data obtained from recapitulation of DHF patient report. The study result showed that cost average of DHF treatment in Emergency Unit (ER), Class III, and Intensive Care Unit (ICU) respectively was LDR 171,575; IDR 688,617; IDR 1,942,805.

The followings were the cost average of DHF treatment for patient with age less than 15 years old in ER, Class III, and ICU respectively was IDR 165,936; IDR 626,805; IDR 1,799,412. Meanwhile the cost average of DHF treatment for patient with age more than 15 years old in ER, Class III, and ICU respectively was IDR 177,214; IDR 750,429; IDR 2,086,197.

The cost average of DHF treatment with followed diseases for each patient in Class III and ICU sequentially was IDR 788,617 and IDR 1,987,590. Sequentially the average of long of stay of DHF patient in Class III and ICU was 4.6 days and 8 days, while the average of long of stay of DHF patient with followed diseases and complication in each was 5.9 days and 6.9 days.

The cost average of DHF treatment in ER, Class III, and ICU, respectively was IDR 40,500-377,500, IDR 158,100-1,909,721, and IDR 743,948-7,780,151. Meanwhile the range of cost of DHF treatment in Class III and ICU with followed diseases in sequence was IDR 262,230-939,195 and 1,029,145----2,705,614. However, the range of cost of DHF treatment with complication was IDR 102,500-957,258 and IDR 1,058,171---4,231,296.

The independent t-test showed that there were significant relationship between the average of long of stay and age group in Class III between the cost average of laboratory and age group in Class III, between total cost of treatment and age group in Class III, between average cost of medical treatment and age group in ICU.

It was recommended to the hospital to use the result of study as information for patients to know the cost of treatment and long of stay that they had to pay. Diseases coding system in medical record should be improved; ICD X and medical resume should be appropriate to ICD X so that the staff could work effectively, diagnose writing should be done by doctor. Cost analysis could be used as calculation base of hospital revenue budgeting. It was also recommended to the Health Office of DIU Jakarta Province in order to use that cost analysis as guideline on making policy such as determining the claim cost of DHF on HESP, and also to make a budgeting plan to anticipate DHF outbreak, particularly in term of health care financing for poor family in hospital, and also as a control tool in health care cost containment. To insurance company, it was suggested to use the study result as claim reference that would be paid to the health provider, and as control tool in cost containment.

References: 29 (1976-2003)"

"Manifestasi klinis demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi permasalahan dalam kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan derajat keparahan DBD menurut kritera WHO 2011 terbagi atas DBD derajat I, DBD derajat II, DBD derajat III, dan DBD derajat IV. Di Indonesia insiden DBD meningkat walaupun angka kematiannya menurun, untuk itu penelitian ini bertujuan meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan keparahan DBD, dimana DBD derajat II, III, dan IV dikategorikan sebagai DBD parah. Penelitian cross-sectional yang menggunakan data sekunder dari studi etiologi demam akut dari delapan rumah sakit di Indonesia, didapatkan proporsi keparahan DBD sebesar 43,3%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keparahan DBD didapatkan faktor jenis serotipe virus DENV-2 (OR = 3,06 95%CI 1,43-6,55), DENV-3 (OR = 2,62 95% CI 1,33-5,15), faktor lama demam (OR = 1,91 95%CI 1,09-3,35), dan faktor jumlah leukosit (OR = 1,79 95%CI 1,02-3,16). Skoring didapatkan sebesar 67% kemampuan untuk memprediksi keparahan.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) as a clinical manifestasion of dengue infection remains a public health problem in Indonesia. According to WHO, DHF severity grade was divided into DHF I, DHF II, DHF III and DHF IV. In Indonesia, the incidence of DHF increased eventhough the mortality rate decreased. Therefore, the study aims to examine prognostic factors related to the severity of DHF, with the category of severe DHF is including DHF II, DHF III and DHF IV.

This cross-sectional study using secondary data from the Acute Febrile Illness Etiology Study of eight Hospitals in Indonesia. The result as follow, the proportion of severe DHF category is 43.3%, the prognostic factors associated with DHF severity are DENV serotype (DENV-2, OR = 3.06 95% CI 1.43 - 6.55; DENV-3, OR = 2.62 95% CI 1.33 - 5.15), day of illness (OR = 1.91 95% CI 1.09 - 3.35), and leucocyte count (OR = 1.79 95% CI 1.02 - 3.16). The scoring with contributing of DENV serotype, day of illness, and leucocyte count as prognostic factors, has only 67% ability to predict DHF severity."

"Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue ( PSN-DBD ) merupakan kegiatan yang ditujukan dalam pemberantasan vektor DBD yang dilakukan oleh masyarakat secara kontinyu dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikatakan berhasil jika dapat menurunkan populasi nyamuk, dengan mengunakan indikator Angka Bebas Jentik (ABJ) harus lebih atau sama dengan 95 % . Angka Bebas Jentik di Kota Padang khususnya didaerah endemis DBD belum mencapai target yang diharapkan (masih < 95 %), sebagai salah satu akibatnya resiko penularan DBD masih tinggi.Berbagai teori dan penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD dalam menurunkan kasus DBD, di samping itu tak kalah pentingnya adalah penyuluhan kesehatan tentang PSN-DBD yang kurang, sikap tokoh masyarakat dan tim pokjanal DBD dalam melaksanakan PSN - DBD belum optimal.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD di Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada tahun 2003 dengan desain penelitian Cross Sectional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya PSN-DBD memiliki nilai median 6,90 pada nilai terendah 3,80 dan tertinggi 13,80, sedangkan penyuluhan, sikap tokoh masyarakat dan sikap tim pokjanal memperlihatkan bahwa sikap tim pokjanal dimasukkan kedalam kategori paling kurang. Dari hasil analisis bivariat diketahui penyuluhan, sikap tokoh masyarakat dan tim pokjanal DBD mempunyai hubungan yang bermakna terhadap gabungan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD. Dalam uji multivariat variabel sikap tokoh masyarakat mempunyai hubungan yang paling dominan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan agar peran serta tokoh masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya menurunkan kasus DBD dengan cara melakukan pertemuan kelompok, memberikan peyuluhan serta ikut mendukung kegiatan pokjanal DBD.

---

Factors Related to Community is Knowledge, Attitude, and Practice on Dengue Haemorrhogie Fever Vector Nest Control in Padang Barat Sub District, Padang Municipality 2004Dengue Hemorrhagic Fever control is a community action in order to control DHF vector through source reduction program that should be conducted in a continuous way. This action is considered success ful if it could reduce mosquito population indicated by Larvae-Free Rate (Angka Bebas Jentik=AJB) of ? 95%. The AJB rate in Padang municipality and particularly in Dengue Hemorrhagic Fever endemic area was still under 95% and might cause high risk of Dengue Hemorrhagic Fever transmission.

Community knowledge, attitude, and practice on Dengue Hemorrhagic Fever mosquito nest control are important factor to reduce prevalence of Dengue Hemorrhagic Fever case. Other important factors are health education on PSN-DBD, attitude of informal leader, and the implementation of PSNDBD by national Dengue Hemorrhagic Fever taskforce.

This study aimed to obtain information on factors related to knowledge, attitude, and practice of community regarding PSN-DBD in Padang Barat sub district, Padang City year 2003. This study was a cross-sectional study and data were analyzed in univariate, bivariate, and multivariate logistic regression analyzes.

The study shows that knowledge, attitude, and practice of community on PSNDBD was less than 6,90 while analysis on education, attitude of informal leader, and attitude of national Dengue Hemorrhagic Fever taskforce showed that the attitude of national Dengue Hemorrhagic Fever taskforce was the least category. Bivariate analysis indicated that education, informal leader's attitude, and national Dengue Hemorrhagic Fever taskforce's attitude were all significantly related to knowledge, attitude, and practice of community regarding PSN-DBD. Multivariate analysis showed that the most dominant factor was informal leader's attitude.

It is suggested to improve and increase the quantity and quality of health education, participation of informal leader, and participation of national DHF taskforce in order to reduce the prevalence of Dengue Hemorrhagic Fever case."