Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum proyek dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap perancangan, tahap pelelangan dan tahap pembangunan serta tahap pemanfaatan. Sebelum proyek dilaksanakan, dibuat terlebih dahulu rencana-rencana yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, kualitas pekerjaan dan biaya proyek berikut dengan organisasi pelaksanaannya, tapi pada saat direalisasikan sering terjadi penyimpangan dari rencana yang sudah disusun, baik rencana anggaran biaya proyek maupun waktu pelaksanaan pembangunan. Penyimpangan tersebut diatas bisa disebabkan berbagai hal, baik yang menyangkut masalah teknis maupun masalah ketidakmampuan atau tidak berkualitasnya kontraktor yang melaksanakan pembangunan proyek tersebut yang tidak teridentifikasi sebelumnya pada masa pra kualifikasi. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan kajian terhadap pola serta sistem pengendalian proyek pada tahap pra konstruksi di PT. (Persero) Bank BNI guna dapat menetapkan dan memilih kontraktor yang mampu dan berkualitas serta dapat lebih mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi selama proses pembangunan sehingga menghasilkan tingkat maupun kualitas kinerja proyek yang diinginkan."

"Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambilalih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, apakah terdapat perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas adanya pengecualian penawaran tender wajib dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Penulisan ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis apakah terdapat perlindungan hukum dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan. Dengan tidak dilaksanakannya penawaran tender wajib, pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk tidak memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari penawaran tender wajib. Ketentuan penawaran tender wajib tidak dapat dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan penawaran tender wajib tetap harus dilaksanakan oleh Industrial Bank of Korea selaku pengendali baru dari PT Bank Agris Tbk.

---

This research will discuss the protection of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk with the exemption of mandatory tender offer which must be conducted by Industrial Bank of Korea as the party that takes over the public company. The existence of the exemption to the mandatory tender offer eliminates the opportunity of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk to have their shares purchased by the new controller at the same price as the takeover price or a higher price. On that basis, whether there is legal protection for minority shareholders of PT Bank Agris Tbk on the exemption of mandatory tender offer and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted on the basis of the implementation of laws and regulations in the field of banking. This research uses doctrinal research with the purpose of examining and analyzing whether there is legal protection and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted. By not implementing the mandatory tender offer, the minority shareholders of PT Bank Agris Tbk do not obtain legal protection arising from the mandatory tender offer. The provision of mandatory tender offer cannot be exempted by banking laws and regulations and the mandatory tender offer must still be implemented by Industrial Bank of Korea as the new controller of PT Bank Agris Tbk."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan menggunakan indikator (1) transparansi dan akuntabilitas (2) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (3) efisiensi (4) monitoring dan audit (5) kebutuhan akses informasi yang realtime. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan wawancara secara mendalam, melibatkan 200 responden terdiri dari 180 perusahaan pemasok dan 20 pegawai Pemda Kab. Kuantan Singingi sebagai panitia e-procurement. Analisis data menggunakan metoda Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan E-procurement yang dilaksanakan oleh Pemda Kuantan Singingi selama ini menunjukkan hasil yang memuaskan baik ditinjau dari penyelenggara pelayanan yaitu karyawan Pemda Kuantan Singingi maupun dari pihak perusahaan pemasok barang dan jasa. Pelaksanaan E-procurement telah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa; telah dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; telah dapat meningkatkan perbaikan tingkat efisiensi proses pengadaan barang dan jasa; telah dapat mendukung proses monitoring dan audit pengadaan barang dan jasa; dan telah dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dari pengadaan barang dan jasa.

---

This thesis discusses the evaluation of the e-Procurement implementetion in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, using indicators ( 1 ) transparency and accountability ( 2 ) market access and fair competition ( 3 ) efficiency ( 4 ) monitoring and auditing ( 5 ) need for accessing realtime information . This is a quantitative research design to examine the hypotheses. The data was collected by distributing questionnaires and interviews , involving 200 respondents consisted of 180 suppliers and 20 e -procurement committees . Data analysis using the method of Structural Equation Model ( SEM ).

The results showed that the implementation of e -procurement carried out by the Kuantan Singingi Regency showed satisfactory results both in terms of service providers as well as suppliers of goods and services . Implementation of E -procurement has been able to increase the transparency and accountability of public procurement ; has been able to increase market access and fair competition ; has been able to increase the level of efficiency improvement of procurement processes ; has been able to support the process of monitoring and auditing the procurement of goods and services ; and has been able to meet the needs of real time access information of goods and services."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan Internal Control Questionnaires terhadap Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan di kota adminsitrasi Jakarta Utara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan dan jembatan kota administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.

---

This study focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services. Case Study: Road and Bridge Improvement Project of North Jakarta City Administration. This study is a qualitative research method.

Research is done by observation, interviews and questionnaires to the Officer who deals with the activity (PPTK) and the procurement committee of goods and services as well as those related to road and bridge construction projects in North Jakarta city administration.

From these results, it can be concluded that the control activities in the process of procurement of goods and services in road and bridge construction projects in North Jakarta city administration has met the five elements of internal control."

"Di dalam proses penyelenggaraan Konstruksi, tahapan tender atau proses tender pelelangan merupakan salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahapan ini merupakan kegiatan awal dari proses penyelenggaran konstruksi tidak akan pemah dimulai. Oleh karena itu, Pemilik I Owner, pada tahapan ini perlu menangani secara baik dan benar mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Proses pelelangan yang tidak dikelola secara baik dan benar akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik 1 owner dalam mendapatkan Kinerja harga penawaran yang terbaik dari pemenang tender. Hal ini bisa terjadi karena sistem yang dibuat oleh pemilik 1 owner dalam suatu proses pelelangan adalah tidak tepat dan mengakibatkan penawaran yang diajukan oleh peserta tender tidak akurat yang mengakibatkan penawaran yang diajukan diluar kewajaran. Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan kajian terhadap Pengaruh proses pelelangan di Perusahaan Pemilik 1 Owner terhadap Kinerja Harga Penawaran Proyek Konstruksi, serta seberapa besar konstribusi variabel-variabel proses pelelangan pengaruhnya terhadap kinerja harga penawaran proyek, serta seberapa besar konstribusi variabel-variabel proses pelelangan pengaruhnya terhadap Kinerja harga penawaran. Hasil temuan dalam penelitian ini yang menjadi variabel penentu adalah kepemimpinan dan kemampuan Owner dalam perencanaan dan manajemen suatu proyek, pengalaman kerja dari Construction Manager, Overhead perusahaan 1 track record, pengalaman pemilik dalam melakukan proses pelelangan dan ketersediaan dan harga material konstruki. Hasil-hasil penelitian tersebut diperoleh dari 23 sampel yang telah dapat memenuhi persyaratan statistik. Sampel tersebut didapatkan dari 28 angket yang diisi oleh responden Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisa korelasi, analisa faktor dan analisa regresi berganda (multiple regression). Semua analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan paket software Statistical Program for Science 9.0 for Windows."

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Pengadaan secara elektronik diharapkan lebih transparan dan efisien, namun implementasi e- Government di Indonesia masih belum sepenuhnya maksimal. Dengan demikian, dilakukan penilaian terhadap situs web E-Katalog sebagai bentuk E-Government dalam pengadaan (eprocurement). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan E-Procurement Barang dan Jasa Pemerintah melalui situs web E-Katalog bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dilakukan menggunakan teori e-GovQual oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012), dengan empat dimensi yaitu, efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reability), dan dukungan masyarakat (citizen support). Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada situs web E- Katalog termasuk ke dalam kategori baik dengan persentase sebesar 75,5%, berdasarkan keempat dimensi yang diuji dan telah diturunkan menjadi 19 indikator. Berdasarkan hasil penelitian, masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan dalam situs web E-Katalog, khususnya permasalahan dan kendala yang terkait dengan dimensi keandalan dan dukungan masyarakat yang perlu ditingkatkan oleh berbagai pihak terutama LKPP dan PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) sebagai pengembang layanan.

---

Digital procurement system is expected to be more transparent and efficient, yet the implementation of e-Government in Indonesia is still not fully optimal. Therefore, an assessment of the E-Katalog website as a form of e-Government in procurement (e-procurement) is necessary. This study aims to evaluate the quality of government goods and services e-procurement through the E-Katalog website for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research uses the e-GovQual theory by Papadomichelaki and Mentzas (2012), with four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The author employs a quantitative approach with both quantitative and qualitative data collection techniques, including surveys, in-depth interviews, and literature studies. The findings indicate that the service quality of the E-Katalog website falls into the good category, with a percentage of 75.5%, based on the four dimensions tested and broken down into 19 indicators. The study concludes that improvements are needed in the service quality of the E-Katalog website, particularly in addressing issues and challenges related to reliability and citizen support, which require enhancement by various stakeholders, especially LKPP and PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) as the service developers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"ABSTRAKDukungan terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika terus dilakukan BNNseiring dengan semakin tingginya angka penyelundupan narkotika di Indonesia. Salahsatu upaya yang dilakukan yaitu dengan pengadaan satwa anjing pelacak, peralatan, danperlengkapannya pada tahun 2016. Melalui pendekatan postpositivisme dan metodepenelitian kualitatif tesis ini menganalisa terkait dengan pengadaan satwa anjingpelacak, peralatan, dan perlengkapannya dalam empat perspektif yaitu context, input,process, dan product. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat ketidaktepatan penempatanpengadaan satwa anjing pelacak, peralatan, dan perlengkapannya di dalam programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bawah Bagian Logistik,Biro Umum BNN. Selain itu hasil penelitian juga memperlihatkan ketidaksiapanorganisasi dengan keberadaan satwa anjing pelacak yang terlihat dari tidak adanya tugasdan fungsi lembaga terkait dengan penggunaan satwa anjing pelacak di BNN. Haltersebut secara tidak langsung juga berdampak pada ketidaktepatan sumber dayamanusia dalam pengadaan serta ketidaksesuaian antara kebutuhan orgnanisasi danpengadaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi salah satu contohkasus ketidakefektifan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

ABSTRACTSupport for the eradication of illicit drug trafficking to be carried out by the NationalNarcotics Agency (BNN) along with the increasing number of narcotics smuggling inIndonesia. One effort was carried out by procuring canine with all of the equipment in2016. Through the postpositivism approach and qualitative research methods this thesisanalyzed the procurement of canine with all of the equipment in four perspectives that iscontext, input, process, and product. The results show that there are inaccuracies in theplacement of canine with all of the equipment in the management support program andthe implementation of other technical tasks under the Logistics Division of BNN. Inaddition, the results of the study also showed the unpreparedness of the organization inthe presence of canine, which can be seen from the absence of duties and functions ofthe institutions related to use canine in BNN. This also indirectly affects the inaccuracyof human resources in procurement and the mismatch between organizational andprocurement needs carried out. Therefore, this research is one example of theineffectiveness in government procurement."

"Di bidang pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir mencapai Rp 100 triliun. Pembocoran itu dilakukan melalui menggeiembungkan harga barang dan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa hampir sebagian besar dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan tidak terbuka kepada publik. Semua hal itu bisa terjadi karena mekanisme aturan dan sanksi hokum terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, masih lemah. Kajian Indonesia Procurement Watch bersama Bank Dunia mengemukakan, kebocoran APBN dari sektor pengadaan barang dan jasa untuk publik sebesar 30 - 50 persen. Padahal, hampir setengah biaya APBN digunakan untuk pengadaan barang dan jasa.Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Selain itu, banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30 - 40 persen dari seharusnya. Selama ini, pengadaan barang dan jasa hanya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Di dalam Keputusan Presiden itu antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa untuk publik oleh pemerintah yang nilainya di atas Rp 100 juta harus ditenderkan. Selain itu, pengadaan barang dan jasanya harus dari Indonesia.Dalam konteks permasaiahan ini, Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Indonesia Procurement Watch mengemukakan bahwa kenyataannya, hampir sebagian besar mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan penunjukan langsung yang sangat berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anggarannya pun di mark-up dan volume barangnya sering ditambah-tambahkan. Parahnya lagi, sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan penyimpangan itu hanya berupa sanksi administratif, tanpa ada sanksi hukum pidananya. Hal ini merupakan kelemahan fundamental karena pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menelan lebih dari 40 persen APBN setiap tahunnya hanya diatur oleh aturan setingkat Keppres."