Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Litbangkes tahun 1996 biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun meningkat, menunjukan lebih tinggi dari anggaran biaya. Pada tahun 1984/1985 biaya meningkat dari Rp. 1,89 trilliun menjadi Rp. 7.03 trilliun pada tahun 1994/1995. Peningkatan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingginya inflasi umum, belum ada patokan biaya standar terhadap setiap jenis pelayanan kesehatan, dan "Consumer Ignorance" yang menimbulkan moral hazard yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengendalian biaya antara lain dengan penetapan DRG's.Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran variasi biaya yang timbul pada kasus cedera kepala dengan craniotomy.Penelitian ini adalah suatau Study Eksplorasi terhadap Variasi Biaya Kasus Cedera Kepala Dengan Craniotomy Dalam Rangka Penetapkan DRG's yang dilaksanakan di RSU Tangerang. Kasus cedera kepala adalah merupakan salah satu kasus yang masuk peringkat sepuluh penyakit terbesar. Jumlah kasus yang diteliti adalah 29 kasus yang kemudian dikelompokan menjadi DRG's 2 untuk Craniotomy dengan kelompok umur diatas 17 tahun dan DRG's 3 untuk Craniotomy dengan kelompok umur dibawah 18 tahun.Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus terbanyak adalah kelompok umur diatas 17 tahun yaitu 79,3% dengan rata-rata umur adalah 33 tahun, kelompok umur dibawah 18 tahun yaitu 20,7% dengan rata-rata 13 tahun. Pada kelompok umur dibawah 18 tahun lama hari rawatnya lebih rendah yaitu 6,67 hari dibandingkan dengan kelompok umur diatas 17 tahun yaitu selama 9,7 hari.Ditemukan diagnosa penyerta dan penyulit, diagnosa penyerta hanya terdapat pada kelompok umur diatas 17 tahun, sedangkan untuk diagnosa penyakit sangat bervariasi. Terhadap kasus yang disertai dengan diagnosa penyerta rata-rata biaya Rp. 10.555.862, yang disertai diagnosis penyakit rata-rata biayanya yaitu Rp. 12.993.007.Dalam rangka penyusunan DRG's agar angka rata-rata biaya lebih stabil maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap diagnosa yang sejenis pada beberapa rumah sakit yang typenya sama dengan jumlah sampel yang cukup besar.Daftar Pustaka : 28 (1976 - 2002)

---

Explorative Study of Cost Variability in the Determination of Diagnostic Related Group's (DRG's) of the Cases of Cranium Injury using Craniotomy at the General Hospital of TangerangThe research of Centre for Research and Development of Department of Health in 1996 had shown that cost of health service provision had been increased for the past 10 years; it had shown higher than the allocation fund. In the fiscal year 1984/1985 the cost for health service provision was Rp 1.89 trillions and risen to Rp 7.03 trillions by the fiscal year 1994/1995. The increases of cost for health services provision is influences by high inflation rate, the absence of cost standard for every type of health service, and "consumer ignorance" that led to high morale hazards. To overcome those problems, it is a need to manage the cost, and one the ways is through determination of DRG's.

This research aims at getting description of variability of cost due to head injury using craniotomy.

This research is an Explorative Study of Cost Variability in the Determination of Diagnostic Related Group's (DRG's) of the Cases of Cranium Injury using Craniotomy at the General Hospital of Tangerang. The case of cranium injury is one among the top ten biggest cases in the hospital. Number of cases being examined in this research was 29 cases and it were grouped into DRG's 2 for the craniotomy of age group above 17 years old and DRG's 3 for craniotomy for the age group before 18 years old.

The results of research shows the biggest cases was in the age group above 17 years old such as 79.3% with the average age of craniotomy was 33 years old, the age group before 18 years old was 29.7% with the average age was 13 years old. In the group before 18 years old, the length of stay was 6.67 days; this lower if compared to the age group above 17 years old such as 9.7 days.

It was found a contributory and confounding diagnostic; wherein contributory diagnostic only for the age group above 17 years old, while confounding diagnostic was very varied. The average cost for the case with contributory diagnostic was Rp 10,555,862, while for the confounding diagnostic was Rp 12,993,007.

In order to develop DRG's so that the average cost would be more stable, it is need to make a further study for the similar diagnostic in the several hospitals who have similar type of diagnostic and using a bigger number of research sample.

References: 28 (1976--2002)"

"Salah satu titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM adalah tingkat kesehatan yang dipengaruhi oleh status gizi khususnya usia balita (0 - 5 tahun). Kekurangan gizi merupakan salah satu manifestasi dari kemiskinan. Hal ini karena keluarga miskin (gakin) tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhannya yang merupakan penyebab rendahnya tingkat konsumsi pangan.Untuk mengatasi masalah gizi khususnya pada balita yang muncul sebagai dampak krisis ekonomi telah dilakukan intervensi perbaikan gizi balita diantaranya melalui pemberian makanan tambahan (PMT). karena dana yang ada dirasakan kurang, sehingga PMT yang diberikan belum mampu menjangkau semua balita gakin dengan gizi buruk.Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan fokus pada pembiayaan PMT balita gakin gizi buruk. Desain penielitian adalah operasional riset dengan mengumpulkan data alokasi anggaran untuk PMT balita gakin gizi buruk, perhitungan biaya PMT balita gakin gizi buruk, meghitung kesenjangan dan kerugian ekonomi akibat balita gakin gizi buruk dirawat di rumah sakit. Penelitian hanya menghitung biaya yang sifatnya langsung, sedangkan biaya investasi yang besar (seperti gaji, pembangunan gedung) serta biaya pemeliharaan (pemeliharaan gedung) tidak dihitung, karena biaya tersebut sudah selayaknya menjadi beban pemerintah.Dari hasil analisis didapatkan bahwa dana yang tersedia untuk PMT balita gakin gizi buruk yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2004 dari berbagai sumber sebesar Rp. 365.908.148,-. Sebagian besar (95%) dari APED Kabupaten Tangerang. Perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.960.841.337,-, jadi ada kesenjangan pembiayaan sebesar Rp.594.933.189,-. Ditemukan Pula kesenjangan kegiatan sebagai akibat dari kesenjangan pembiayaan. Kesenjangan yang besar adalah pada perencanaan yaitu tidak ada orientasi petugas dan kader serta pemenuhan sarana posyandu berupa timbangan gakin. Kesenjangan pelaksanaan adalah tidak semua gakin gizi buruk mendapatkan PMT, PMT yang diberikan komposisinya masih di bawah kecukupan gizi yang dianjurkan Depkes, tidak ada tranport distribusi dan transport/ insentif kunjungan rumah oleh kader yang diperlukan untuk memastikan bahwa PMT dikonsumsi oleh sasaran serta memberikan konseling kepada keluarga balita. Selain itu monitoring tidak dilaksanakan di semua desa yang ditemukan kasus gizi buruk.Kerugian ekonomi akibat balita gakin gizi buruk dirawat di RS sebesar Rp. 3.954.900,- terdiri dari biaya langsung 77,77%, biaya tidak langsung untuk makan dan transport penunggu balita serta biaya kesempatan 22,23%. Biaya tidak langsung menghabiskan semua penghasilan gakin yang relatif kecil. Selain kerugian terhitung juga ada kerugian yang tidak bisa dihitung dalam nilai uang yaitu rasa sakit, penderitaan dan berkurangnya kemampuan serta kecerdasan balita di masa depan.Melihat besarnya proporsi APBD dalam pembiayaan PMT balita gakin gizi buruk, maka perlu mobilisasi dana dari sumber lain. Memperhatikan kerugian akibat balita gakin gizi buruk dirawat di RS perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan munculnya gizi buruk dan perlu ada dana tambahan lain untuk mensubsidi biaya tidak langsung rumah sakit agar gakin tidak menjadi semakin miskin.Daftar Bacaan : 43 (1985 - 2004)

---

Cost Need Analysis of Food Supplementation Program for Underfive Children of Poor Families in Tangerang District Year 2004One emphasis of long run development is the development of human resource quality. Important factor that influence the human resource quality is health status which in turn is influenced by nutritional status, especially during the first five years of life. Under nutrition is a manifestation of poverty. This is mainly caused by insufficient amount of money owned by poor families to afford their needs and thus causing low food consumption level.

To overcome under nutrition problem among underfives that was caused by economic crises, several nutrition interventions have been implemented including food supplementation. Due to lack of funding, this program could not reach all severely malnourished underfives from poor families .

This study was conducted in Tangerang District Health Office focused on costing of Food Supplementation Program. Design of this study was operational research by collecting data on budget allocation for food supplementation program, calculating the cost of food supplementation program, calculating the gap between cost need and real allocation as well as the economic loss as implication of hospital care of severely malnourished children. This study only calculated direct cost, and did not calculate large investment such as salaries, building, and maintenance costs considering those as to be fully funded by government.

The analysis showed that available fund for food supplementation program in the year 2004 from various sources was Rp. 365.908.148,-. Most of the funding (95%) came from Local Development Budget (APED) Tangerang District. Predicted cost need was Rp.960.841.337,-, therefore there was Rp.594.933.189,- gap. Gap in activity due to this funding gap was also found. One particular large gap was found in planning where no clear orientation among health workers and cadres and insufficient amount of necessary equipment such as weighing scales to be located in integrated health post (posyandu). Gap in program implementation was reflected by the facts that not all target children received food supplement, insufficient nutrients contained in food supplement, no money for transport, distribution, and home visits by cadres. Monitoring was not conducted in all villages.

The economic loss due to hospital care of severely malnourished children was Rp. 3.954.900,- consisted of 77,77% direct cost, 22,23% indirect costs for food and transport of person who accompanied the child in hospital, and opportunity cost. This indirect costs absorbed the whole income of poor families. There were also losses which could not be valued by money including pain, suffers, and decreasing ability and intelligence of the children.

Considering the large proportion of APBD in the costing of food supplementation program, there was a need to mobilize other sources of funding. To prevent unnecessary cost to be spent by poor families of hospitalized child, there wish an urgent need to prevent severely malnourished cases by various means and interventions, as well as extra fund to subsidize indirect cost to prevent further impoverishment of the poor.

References: 43 (1985-2004)"

"Kebijaksanaan penetapan tarif tanpa memperhitungkan besarnya biaya satuan (unit cost) setiap pusat pendapatan akan mengakibatkan kerugian yang tidak kecil bagi rumah sakit. Dengan dilakukannya perhitungan analisis biaya, maka dapat disusun suatu perencanaan untuk penetapan tarif yang tepat (tarif rasional) sehingga tidak merugikan rumah sakit itu sendiri. Hasil dari analisis biaya dalam rangka penetapan tarif rasional (tarif optimum dengan tetap mempertahankan pemerataan pelayanan) akan dapat memberi gambaran mengenai intervensi-intervensi yang harus dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam rangka pengendalian biaya di rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi biaya satuan, dan kemampuan membayar masyarakat pengunjung sehingga akhirnya dapat ditentukan suatu tarif yang tepat untuk beberapa tindakan pelayanan rawat jalan gigi di PKG - RSCM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan cara mengumpulkan data primer dari pengunjung di Poli tambal dan Poli cabut PKG RSCM serta data sekunder pada unit penunjang dan unit produksi di PKG dan RSCM. Hasil penelitian analisis biaya ini ternyata menunjukkan bahwa di beberapa unit produksi sudah mengalami keuntungan dan kemampuan membayar masyarakat pengunjung juga cukup tinggi. Dari variasi biaya satuan yang terjadi ditiap unit produksi ternyata diakibatkan oleh biaya operasional. Penggunaan biaya operasional di beberapa unit tertentu ternyata belum efisien karena hal tersebut disebabkan oleh faktor utilisasi. Untuk masa yang akan datang disarankan agar rumah sakit dapat melakukan pengendalian biaya opersional seefektif mungkin dan menetapkan tarif rational sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat pengunjung.

---

The Determination of Rational Fees Based on Unit Cost and Community Ability to Pay (ATP), at Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dental Clinic for Fiscal Year 1996/1997The determination of rational fees without considering the unit costs of each revenue center may result in a significant loss for the respective hospital. By calculating the cost analysis, a plan for ascertaining the appropriate fee structure can be formulated which would prevent financial problem for the hospital. Cost analysis in determination of the appropriate fees (optimum fee size but still maintaining even distribution of care) would provide information to the hospital staff which is useful in identifying strategic intervention to control hospital costs.

The purpose of this study is to generate information on unit costs and the ability to pay of patients, in order to establish the appropriate fee structure for a number of outpatient services at the RSCM Dental Clinic. The study is a descriptive study comprising the collection of primary data on patients of the conservation and extraction clinics at PKG - RSCM, and secondary data support and production units at the PKG and RSCM.

The results of the cost analysis indicate that certain production units already make surplus revenue over cost and that the ability to pay of patients are also fairly high. Variation in unit costs at each production unit has been attributed to operating costs. It was also observed that the use of operational costs at certain units were not efficient due to low utilization. It is suggested that the hospitals should carry out operational costs control as effective as possible and establish the appropriate fees in accordance with the patients ability to pay."

"ABSTRAKIndustri minyak dan gas bumi yang merupakan tulang punggung pembangunanIndonesia, dikelola oleh Pertamina bersama dengan Kontraktor Asing dalam bentukKontrak Production Sharing, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ?UndangUndang No.44/PRP/1960 dan No.8/1971. Dalam kontrak tersebut Kontraktor Asingmembiayai semua operasi perminyakan yang akan diganti dan hasil minyak/gas yangdihasilkan, sedang sisanya akan dibagi antara Pertamina dan Kontraktor Asing denganrasio yang ditentukan dalam kontrak. Dalam melaksanakan bisnisnya, Kontraktor Asing dan Pertamina melaksanakanpengendalian biaya melalui prosedur program kerja dan anggaran, pelaporankeuangan dan statistik, serta pengadaan barang dan jasa. Sistem pengendalian biayayang digariskan oleh Pertamina bertujuan mengendalikan biaya seefisien mungkinbagi kepentingan Pertamina sesual dengan misi yang ditetapkan dalam UndangUndang No.8/1971. Sedangkan ?X? Petroleum Company (sebagai salah satukontraktor yang menjadi tempat penelitian) melaksanakan sistem pengendalianbiayanya sesuai ketentuan dan kantor pusatnya, yang kemudian dijabarkan dandisesuaikan dengan sistem yang ditentukan Pertamina. Dengan adanya perbedaan misi antara Pertamina dan Kontraktornya, makapelaksanaan sistem pengendalian biaya tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuanagar biaya dapat dikeluarkan secara efisien tidak sepenuhnya dapat dicapai. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada ?X? Petroleum Company, adabeberapa hal dalam sistem pengendalian biaya yang dapat diperbaiki agar sistem inibekerja secara optimal baik bagi kepentingan Pertamina maupun Kontraktornya.Kesimpulan dan saran bagi perbaikan sistem pengendalian pada Kontrak ProductionSharing adalah sebagai berikut: 1. Secara umum sistem pengendalian biaya pada Kontrak Production Sharing tidakdisesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang kadang bergejolak(misalnya perkembangan harga minyak). Untuk itu sebaiknya dibuat sistem yangdapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tidak kaku. 2. Perlakuan akuntansi yang digabung dengan negosiasi bisnis dapatmengakibatkan rancunya sistem pengendalian biaya, sebaiknya perlakuanakuntansi tetap mengacu kepada Standard Akuntansi Keuangan sedangkaninsentif bisnis dapat diberikan dalam bentuk lain. Dengan demikian pengendalianbiaya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. 3. Saat ini Pertamina hanya menerima laporan keuangan dan Kontraktor, sehinggaPertamina tidak mengetahui sistem alokasi biaya yang dilaksanakanKontraktornya dan mengakibatkan salah interpretasi. Hal ini dapat diatasi bilaPertamina menerapkan Accounting Procedure yang terdapat dalam kontrak, yaitumenentukan daftar perkiraan (Chart of Accounts) serta sistem alokasi biayanyabagi seluruh Kontraktor di Indonesia. 4. Perbedaan kepentingan antara Pertamina dan Kontraktornya dalam hal-haltertentu dapat menghambat lancarnya operasi. Hal ini hanya dapat ditanggulangidengan keterbukaan antara Pertamina dan Kontraktor dalam merumuskan tujuanperusahaan balk jangka panjang, menengah maupun pendek dalam bentukprogram kerja dan anggaran. 5. Pengukuran kinerja dengan cara benchmarking melalui laporan operasionalstatistik kurang dapat dipergunakan karena kniteria maupun kiasiflkasi biayanyabelum seragam. Untuk ¡tu sebaiknya semua Kontraktor Production Sharingdipertemukan dan bersama-sama membuat bench marking, agar dapat dihasilkansuatu tolok ukur yang benar dan perbaikan yang menuju kearah efisiensi biayadapat dllaksanakan dengan Iebih akurat. 6. Persetujuan pengeluaran biaya melalui anggaran, AFE (Authorization ForExpenditure) dan penetapan lelang yang sering memerlukan waktu yang lamamembuat anggaran sebagai salah satu sistem pengendalian biaya tidak dapatmelaksanakan fungsinya dan . perencanaan sering tertunda dan mengakibatkanmembesarnya pengeluaran biaya. Hal ini hams segera ditunggulangi denganmengurangi waktu dan jenjang tingkat persetujuan. 7. Keppres No.16 tahun 1994 beserta semua petunjuk teknis pelaksanaan yangbertujuan untuk mengetatkan pengeluaran biaya, ternyata dapat jugamengakibatkan bertambah besarnya biaya yang disebabkan oleh adanya syaratkandungan lokal yang memberikan toleransi harga yang lebih mahal danprosedur penunjukan pemenang lelang yang berjenjang dan makan waktu. Hal ¡nihams segera ditanggulangi dengan tidak sepenuhnya menerapkan Keppres no.16tahun 1994 terhadap Kontraktor Production Sharing, atau segera menetapkanperaturan yang bersifat debirokratisasi dan deregulasi untuk menyederhanakanrantai persetujuan pengadaan barang dan jasa, agar biaya clapat ditekan serendahmungkin."

"Kualitas pelaksanaan proyek salah satunya ditentukan oleh pengawasan dan pengendalian saat konstruksi berlangsung untuk mencapai tujuan mutu, waktu dan biaya yang sesuai dengan anggaran biaya proyek Variabel biaya proyek yang dapat dikendalikan adalah biaya tenaga kerja, biaya material, biaya peralatan, biaya subkontraklor, biaya kondisi umum dan overhead. Pada proyek konstruksi, biaya peralatan menyumbangkan biaya proyek yang nilainya mencapai 20 - 30 % dari total biaya proyek Dengan kontribusi terhadap total biaya proyek yang cukup besar tersebut, kesalahan pada manajemen peralatan dapat mengakibatkan timbulnya penyimpangan biaya proyek Untuk memperbaiki penyimpangan biaya, dilakukan identifikasi masalah-masalah terhadap manajemen peralatan dan mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan Tindakan koreksi. Tindakan koreksi dapat dilaksanakan apabila penyimpangan yang timbul dalam pelaksanaan proyek dapat di identifikasi secara cepat, sehingga alternatif keputusan tindakan koreksi yang terbaik dapat diambil secara cepat dan tepat. Untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam tindakan koreksi dapat dilakukan dengan banluan program komputer yang berbasis expert system. Pemilihan expert system sebagai pendekatan dalam melakukan tindakan koreksi pada manajemen peralatan dimaksudkan agar pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ataupun beberapa ahli dapat dikumpulkan dan direkam dalam suatu alas berupa program komputer sehingga pakar dapat berbagi pengetahuan yang dimilikinya baik ilmu maupun pengalamannya kepada pengguna yang membutuhkan pengetahuan tersebut. Penerapan expert system pada bidang konstruksi merupakan salah salu terobosan dalam era teknologi informasi saat ini karena begitu banyak informasi yang tersedia namun belum dapat diolah secara optimal.

---

The quality of constructing a project is determined by monitoring and controlling the construction phase to achieve the intended quality, time and cost The cost's variables /hat should be controlled are labor costs, material costs, equipment costs, subcontract costs, general condition costs, and overhead. In a construction project, 20 -30% of the total project costs came from the equipment costs. With this contribution to the total project costs, a mistake or misleading from managing equipment can cause cost variances. To fix these cost variances, ident f cation towards problems from equipment management should be done and a corrective action should be taken. A corrective action can be implemented if the variance is already identified To help and support in determining a corrective action, an expert system based in a computer program can be used. Expert system can collect knowledge from experts where this knowledge are used for recommendation in decision making. Applying expert system in construction industry is one of the breakthrough in information technology era these days."

"Peningkatan efisiensi dan efektifitas pada perusahaan jasa konstruksi salah satunya dapat dilakukan dengan pengendalian biaya, mutu, dan waktu. Biaya merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk dikendalikan pada saat pelaksanaan, agar tidak terjadi cost overrun.Pengendalian terhadap biaya proyek terdiri dari biaya tenaga kerja, material, subkon, kondisi umum dan overhead. Komponen biaya material adalah satu komponen biaya proyek yang sering Input dari proses pengendalian. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi penyebab dominan terjadinya penyimpangan dalam manajemen biaya material, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara penyebab dan kinerja komponen biaya material yang terdiri dari : biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya penyimpanan dan biaya pemborosan dan penggunaan.Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka hipotesa yang akan dibuktikan melalui penelitian ini adalah : Apabila sumber penyebab terjadinya cost overrun tidak diantisipasi dalam manajemen biaya material, maka kinerja biaya proyek akan menurun."

"Hanya rumah sakit yang menawarkan harga terjangkau dengan pelayanan bermutu yang akan menjadi pilihan masyarakat. Terlepas dari tujuan rumah sakit yang mencari untung atau rumah sakit sosial yang tidak mencari untung, perhitungan tarif yang tepat mutlak sebagai suatu keharusan. Alasannya tingkat pemulihan biaya, efisiensi dan mutu adalah andalan utama agar rumah sakit dapat bertahan. Ketiga hal tersebut hanya bisa diwujudkan apabila rumah sakit mengetahui berapa pendapatannya dan berapa biaya yang ia keluarkan.Penelitian ini dirancang dengan studi potong lintang melalui pengumpulan deret data berkala selama 3 tahun untuk mengetahui gambaran tingkat pemulihan biaya rawat inap. Hipotesis diuji untuk membuktikan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya rawat inap dan faktor apa yang dominan berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya rawat Inap. Analisis data dengan metoda penghitungan koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya rawat Inap, sedangkan faktor dominan dicari melalui pendekatan persamaan garis sederhana.Hasil penelitian menunjukkan gambaran tingkat pemulihan biaya rawat inap mengalami kenaikan selama periode 2001-2003, walaupun berbeda untuk masing-masing kelas perawatan. Harapan terjadinya subsidi silang belum dapat dibuktikan ini terbukti dengan lebih rendahnya tingkat pemulihan biaya di kelas utama dibanding kelas 3. Faktor yang berhubungan berbeda untuk masing-masing kelas perawatan, sehingga memerlukan tindak lanjut yang tepat agar pemulihan biaya dapat diperbaiki. Secara umum rata-rata tingkat hunian, jumlah tempat tidur, kapasitas dan lama hari rawat berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya. Tak kalah penting variabel kebijakan tarif dan SOTK RS juga berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya walaupun tidak disetiap kelas perawatan.Penelitian ini menyarankan pengaturan kapasitas dan jumlah tempat tidur yang saat ini berlangsung ternyata telah memberikan dampak terhadap tingkat pemulihan biaya. Ini perlu dilanjutkan dengan penemuan formula yang tepat melalui penerapan hasil penelitian serta penambahan data untuk 5 (lima) tahun.Daftar Bacaan : 44 (1990-2004)

---

Factors Related to Cost Recovery Rate of In-Hospital Care in R. Syamsudin Hospital Sukabumi Year 2001-2003Only hospital that offers affordable price with quality service that will be selected by people. Despite its profit or social orientation, appropriate pricing is a must. Cost recovery rate, efficiency, and quality are major components for a hospital to be survived. Those aspects could only be implemented if the hospital knows exactly its income and expenditure.

This study was designed as cross sectional study and data was collected retrospectively in three years period aimed at describing the cost recovery rate of in-hospital care. Hypotheses were tested to examine which factor was related to in-hospital cost recovery rate and what was the most dominant factor. Data was analyzed with coefficient correlation calculation method to understand the relationship and simple linear modeling to find the most dominant factor.

The study results show that there was an increase in in-hospital cost recovery rate during the period of 2001-2003, even though differences were found for different classes of care. Cross subsidy was not found as expected since the cost recovery rate of first class was lower than that of third class. Factors related to the rate were different for different classes and thus needed appropriate follow-up action as to improve the rate. In general, occupancy rate, bed numbers, capacity, and length of care were related to cost recovery rate. Other important factors were tariff policy and hospital SOTK, though they were not related to cost recovery rate in all classes.

It is recommended to sustain the existing regulation on capacity and number of bed which was proven to impart positive impact to cost recovery rate. This is to be continued with finding appropriate formula through research and with supplementing data for five years.

References: 44 (1990-2004)."

"Di Indonesia, proyek konstruksi jalan merupakan salah satu proyek vital yang besar peranannya dalam meningkatkan perekonomian negara. Data Statistik menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk pembangunan jalan masih merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga bagi kontraktor di Indonesia, infrastruktur jalan merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran utama untuk mendapatkan keuntungan (profit) mengingat pemilik (owner) seluruh proyek konstruksi jalan di Indonesia adalah Pemerintah. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan pengendalian yang efektif terhadap biaya pembangunan proyek jalan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan keuntungan kontraktor.Pengendalian atas penyimpangan biaya proyek dapat diukur dengan beberapa cara. Before-process variance merupakan bentuk pengendalian yang paling efektif karena risiko penyimpangan diukur sebelum terjadinya sehingga dapat direncanakan respon yang paling tepat untuk mengantisipasinya. Respon risiko dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu menghindari risiko, mengalihkan risiko, mengurangi dampak risiko, dan menyediakan dana seandainya risiko terjadi.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko kontraktor dalam pengendalian biaya proyek jalan perkerasan lentur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap PT. Hutama Karya dan PT. Waskita Karya selaku kontraktor BUMN yang telah menangani sejumlah proyek konstruksi jalan perkerasan lentur di Indonesia. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan prioritas faktor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria risk attitude personil proyek merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi. Kriteria identifikasi risiko dan faktor eksternal tingkat makro memiliki bobot yang sama pada urutan kedua diikuti dengan faktor eksternal tingkat proyek dengan bobot yang lebih kecil pada urutan ketiga. Sedangkan urutan prioritas faktor berdasarkan subkriteria adalah kepatuhan personil terhadap ketentuan yang berlaku sebagai faktor yang paling mempengaruhi, diikuti dengan tingkat kedisiplinan personil, kondisi politik, ketersediaan sumber daya, dan kondisi cuaca setempat.

---

In Indonesia, road infrastructure project is one of the most important project which have huge contribution in raising state?s economic matters. Statistic?s data shows that budget for road infrastructure project is still the largest compare to other sectors. For contractors in Indonesia, this situation makes road infrastructure project becoming prime target to obtain profit considering that owner?s of all road infrastructure project in Indonesia is the government. Mindful of those things, effectively cost control in Indonesia?s road infrastructure project need to be done in order to obtain profit.Controlling cost overrun can be done with several ways. Before-process variance is the most effective way because cost overrun measured early in the beginning of project phase. This makes contractor can focus to develop option of responses planning to avoid such cost overrun. Risk response itself can be done with four ways, that is risk avoidance, risk transfer, risk reduction, and risk absorption.This research is done to get knowledge about major factor that influence contractor?s risk response planning in controlling and monitoring cost of flexible pavement?s project in Indonesia. This research is done by case study in two contractors in Indonesia, PT. Hutama Karya and PT. Waskita Karya, that have complete amount of flexible pavement?s project in Indonesia. Data analysis is done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method in order to obtain priority of factors.Result of this research determine personnel?s Risk Attitude as the most influence factor. Risk Identification and Macro Level External Factor have the equal rank in second place, and Project Level External Factor follows with smaller rank in third place. Priority factor?s by subcriteria is defined as follows. Personnel?s submissive of rules in the first place, personnel?s discipline in second place, political condition in third place, resources stock and supply in fourth place, and wheather condition in fifth place."

"Tindakan koreksi pada proyek konstruksi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada semua unsur yaitu: kualitas proyek, waktu penyelesaian proyek, dan biaya pelaksanaan proyek. Ketiga unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lain, yang semuanya akan mempengaruhi biaya pelaksanaan proyek. Penyimpangan biaya proyek antara lain disebabkan oleh material, peralatan, tenaga kerja, subkontraktor, overhead dan kondisi umum.Alokasi biaya material merupakan salah satu biaya terbesar dari total biaya proyek konstruksi, Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan koreksi biaya material secara efektif bila terjadi penyimpangan biaya sehingga tercapai kinerja biaya yang optimal.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tindakan koreksi pada proses pengendalian biaya material terhadap peningkatan kinerja biaya proyek, melalui strategi pemilihan tindakan koreksi yang akan diambil oleh pimpinan proyek. Dari 105 rekomendasi tindakan koreksi pada pengendalian biaya material, setelah dilakukan pengujian ke Iapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner dilanjutkan analisa data, diperoleh 53 model tunggal dan 6 model berganda.Model tindakan koreksi yang paling berpengaruh adalah tindakan koreksi pada kelompok A(Perencanaan) yaitu X1OA (mengevaluasi metode standard yang sudah ada, dan disesuaikan dengan skup pekerjaan, situasi, kondisi dan lingkungan) dan X2A (Melakukan survey yang detail dan matang terhadap kondisi lapangan dan data cuaca yang terdahulu).Berdasarkan hasil simulasi, diperoleh terdapat hubungan keterkaitan anatara variable-variabel yang signifikan dalam proses pengendalian biaya material terhadap peningkatan kinerja biaya proyek. Jika dilakukan peningkatan tindakan koreksi maka kinerja biaya proyek akan meningkat.Dengan demikian diharapkan pimpinan proyek dapat memetakan tindakan-tindakan perbaikan yang akan diambil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya material."