Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAKSkripsi ini dilatari terdegradasinya alam akibat aktivitas ekonomi manusia. Akar persoalannya, pandangan antroposentrik terlanjur mendominasi pemahaman mengenai alam dalam aktivitas ekonomi manusia. Tulisan ini menyelidiki bagaimana alam dipahami pada ekonomi arus utama, yaitu ekonomi neoklasik dan turunannya ekonomi lingkungan. Dalam pemikiran tersebut, alam ditempatkan sebagai barang, benda, properti, dan eksternalitas. Skripsi ini hendak mengajukan pemahaman ulang, yaitu alam bukan produk dari aktivitas ekonomi. Sebaliknya, alam merupakan sistem yang memungkinkan ekonomi sebagai subsistem di dalamnya bekerja.

---

ABSTRACT

This thesis is backed by an environmental degradation caused by economy activities. The domination of anthropocentrism in the understanding of nature in economy activity is considered as a root of the problem. This writing inquires how nature is acknowledged in the mainstream economics, mainly in neoclassical economics and environmental economics as its derivation. In these perspectives nature are defined as goods, things, properties, and externalities. This thesis is an attempt to redefine nature not as a product in economy activity. Nature is a system determining the economy as its subsystem."

"[ABSTRAKKomedi situasi (sitcom) merupakan salah satu bentuk tayangan di televisi yang berusahamenampilkan potret realita sosial. Meskipun berakar dari fakta dan kondisi masyarakat,komedi situasi juga merekonstruksi paradigma audiens dengan representasi yangdisuguhkan dalam bentuk audio sekaligus visual.Tetangga Masa Gitu sebagai sebuah sitcom baru berusaha menampilkan sosok perempuanIndonesia yang baru dan berbeda dengan stereotipe konvensional. Tetapi di saat yang sama,terdapat bagian dari identitas lama yang masih dipertahankan. Hal ini menunjukkan adanyasebuah ideologi yang mendasari representasi tersebut dan berusaha dikukuhkan. Melaluitesis ini, penulis melihat sebuah redefinisi yang semu dari sosok perempuan yang digagasdalam episode-episode sitcom ini.Teori Representasi digunakan untuk meninjau dialog-dialog dan cuplikan adegan dalamtayangan Tetangga Masa Gitu dan menunjukkan proses redefinisi identitas perempuan.Tesis ini mencoba memberikan pemahaman akan representasi dalam televisi yangmeskipun berubah, akan selalu terhubung dengan akar identitas sebuah masyarakat.

---

ABSTRACTSituation comedy (Sitcom) is one kind of television show presenting snapshots of a society.Eventhough it is based on fact and social conditions, a sitcom also reshapes its audiences?paradigm through audio & visual representations showed in it.As a new sitcom, Tetangga Masa Gitu is trying to present a new model of Indonesianwomen, which differs from the conventional stereotypes. However, there are parts of theold identity that emerge in the sitcom. It shows that there is this one form of ideologyconstructing the way this sitcom represents women. In this research, the aim is to see thefalse redefinition on women narrated in episodes of this sitcom.Theory of representation is used to analyze dialogues and screenshots, and identify theprocess of redefining women?s identity. This thesis attempt to provide understanding uponrepresentations in television which tends to change, yet is always connected to its root insocial identity.;Situation comedy (Sitcom) is one kind of television show presenting snapshots of a society.Eventhough it is based on fact and social conditions, a sitcom also reshapes its audiences’paradigm through audio & visual representations showed in it.As a new sitcom, Tetangga Masa Gitu is trying to present a new model of Indonesianwomen, which differs from the conventional stereotypes. However, there are parts of theold identity that emerge in the sitcom. It shows that there is this one form of ideologyconstructing the way this sitcom represents women. In this research, the aim is to see thefalse redefinition on women narrated in episodes of this sitcom.Theory of representation is used to analyze dialogues and screenshots, and identify theprocess of redefining women’s identity. This thesis attempt to provide understanding uponrepresentations in television which tends to change, yet is always connected to its root insocial identity., Situation comedy (Sitcom) is one kind of television show presenting snapshots of a society.Eventhough it is based on fact and social conditions, a sitcom also reshapes its audiences’paradigm through audio & visual representations showed in it.As a new sitcom, Tetangga Masa Gitu is trying to present a new model of Indonesianwomen, which differs from the conventional stereotypes. However, there are parts of theold identity that emerge in the sitcom. It shows that there is this one form of ideologyconstructing the way this sitcom represents women. In this research, the aim is to see thefalse redefinition on women narrated in episodes of this sitcom.Theory of representation is used to analyze dialogues and screenshots, and identify theprocess of redefining women’s identity. This thesis attempt to provide understanding uponrepresentations in television which tends to change, yet is always connected to its root insocial identity.]"

"Tulisan ini mengangkat tentang pentingnya pengalaman dalam merumuskan identitas politik perempuan, sesuatu yang krusial ketika pejabat publik menentukan kebijakan seperti apa yang tepat dan sesuai untuk kelompok perempuan. Dengan latar belakang wajah politik yang seringkali tampil dalam balutan maskulinitas, momentum keterbukaan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan affirmative action di Indonesia disambut dengan hangat sebagai sesuatu yang positif untuk melawan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan. Persoalan yang muncul adalah para pelaku politik terjebak euforia dari representasi gender tanpa memahami persoalan substansial yang mereka hadapi. Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelusuran studi pustaka, pengumpulan data publikasi lembaga serta artikel daring. Data tersebut dianalisis menggunakan perspektif pemikiran Iris Marion Young tentang serialitas pengalaman perempuan. Tulisan ini mengungkap sesuatu yang transendental, bahwa ada “normalisasi” atribut atas pengalaman dan definisi perempuan. Melalui penelitian ini terlihat bahwa tren peningkatan kuantitas dari representasi perempuan di parlemen bukanlah hal yang paling dibutuhkan, melainkan pengakuan negara atas identitas politik perempuan yang kemudian akan merekonstruksi pola pikir sistem politik serta para perwakilan perempuan politis yang ada di Indonesia saat ini. Implikasinya, harus dilakukan redefinisi atas makna identitas perempuan oleh negara agar ruang publik yang telah direbut melalui kebijakan affirmative action tidak hanya diisi oleh lip service, namun juga mampu mencapai tujuan awalnya, yakni menciptakan keadilan dan kondisi politik yang anti-diskriminasi.

---

This paper raises the importance of experience in formulating women's political identity, it is something crucial when public officials determine what policies are appropriate for women's groups. With a background in the face of politics that often appears in covered  with of masculinity, the momentum of open political participation of women through the affirmative action policy in Indonesia was warmly welcomed as something positive to fight the discrimination that had been experienced by women. The problem that arises is that political actors are trapped in euphoria from gender representation without understanding the substantial problems they face. The data in this writing was collected through literature study searches as well as collection of institutional publication data and online articles. The data was analyzed using the perspective of Iris Marion Young's thoughts on the seriality of women's experiences. This paper reveals something transcendental, that there is a "normalization" of attributes and experiences of women. Through this research it can be seen that it is not the trend of increasing the quantity of women representatives in parliament that is needed, but the state's recognition of women's political identity which will later reconstruct the mindset of the political system and representatives of political women in Indonesia today. The implication, redefinition must be made on the meaning of women's identity by the state so that the public sphere that has been seized through the affirmative action policy is not only filled by lip service, but is also able to achieve its original goal, namely to create justice and anti-discrimination political conditions."

"Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana beauty influencer berupaya meredefinisi kecantikan di media sosial dan bagaimana audiens menegosiasikan wacana tersebut. Studi sebelumnya telah menunjukkan beauty influencer dapat membuat sebuah tindakan untuk meredefinisikan standar kecantikan, salah satunya dengan meluncurkan produk kecantikan dengan model yang memiliki tampilan visual tidak sesuai dengan standar kecantikan. Meskipun demikian, belum banyak studi membahas upaya beauty influencer meredefinisi standar kecantikan di media sosial, bagaimana strategi penyebaran wacana tersebut, dan bagaimana audiens menegosiasikannya. Berdasarkan konsep Mitos Kecantikan Naomi Wolf, studi ini melihat beberapa beauty influencer berperan dalam mereproduksi diskursus yang meredefinisikan standar kecantikan ideal. Berpijak dari teori resepsi Stuart Hall, maka studi ini berargumen beauty influencer yang berupaya meredefinisi kecantikan masih menjadi pihak yang juga melanggengkan standar kecantikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beauty influencer menggunakan lima strategi untuk menyebarkan wacana redefinisi standar kecantikan, yaitu foto tanpa filter, video, berkolaborasi dengan industri kecantikan dan beauty influencer lain, menjadi narasumber webinar, dan menjalin relasi dengan audiens. Namun hal tersebut masih dinegosiasikan karena relasi kuasa dari budaya patriarkal dan kapitalisme di kalangan audiens. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, sehingga teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi daring melalui berbagai praktik yang dilakukan beauty influencer di media sosial dan wawancara mendalam.

---

This study aims to explain how beauty influencers try to redefine beauty standards on social media and how audiences negotiate it. Previous studies have shown that female beauty influencers are able to make an action to redefine beauty standards, one of which is by launching a beauty product that displays a model with a visual form that is not in accordance with beauty standards. However, there are not many studies yet that discuss the beauty influencers’s method to redefine beauty standards on social media, how to spread, and how audiences negotiate it. Reflecting on the concept of the Beauty Myth by Naomi Wolf, this study sees several beauty influencers play a role in reproducing the discourse that redefines the ideal beauty standards. Based on reception theory by Stuart Hall, this study argues that beauty influencers who try to redefine beauty are still the ones who also perpetuate beauty standards. The research findings show that beauty influencers use five strategies to spread the discourse on redefining beauty standards, namely unfiltered photos, making videos, collaborating with the beauty industry and other beauty influencers, hosting webinars, and establishing relationships with the audiences. The efforts is still being negotiated due to the power of the relation between patriarchal cultural values and capitalism among the audiences. This research uses a case study method, so that the techniques for the data collection will use online observation through various practices carried out by beauty influencer on social media and in-depth interviews."

"ABSTRAKPasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya wewenang PTUN tetap mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya suatu KTUN. Tetapi, saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat putusan PTUN yang telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan No.45/B/2016/PT.TUN.MKS yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e ldquo;berpotensi menimbulkan akibat hukum rdquo;. Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya wewenang PTUN tetap mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya suatu KTUN. Tetapi, saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat putusan PTUN yang telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan No.45/B/2016/PT.TUN.MKS yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e ldquo;berpotensi menimbulkan akibat hukum rdquo;.

---

ABSTRACTAfter the passing of Article 87 of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration, there is an expansion in the meaning of the State Administrative Decision KTUN . Thus, it is necessary to understand the difference of definition before and after the emergence of the article. KTUN is interpreted narrowly in the Law on State Administrative Court. After that, the redefinition extension of KTUN affects the authority of the PTUN because KTUN is a dispute object in the PTUN. The last discussion will try to find the decision of the Administrative Court which has applied the provisions of Article 87 of Law Number 30 Year 2014 in the judge 39 s judicial consideration. The research method used is normative juridical, using secondary data and using primary, secondary and tertiary legal material obtained from literature study. The conclusion of this research is the absence of additional authority of PTUN after the emergence of Article 87 because in essence the authority of PTUN still adjudicates and decides the State Administration dispute caused by the issuance of a KTUN. However, the current State Administrative Court must interpret the KTUN under Article 87. Furthermore, there is a decision of the Administrative Court which has applied Article 87 in its legal considerations, namely Decision No.45 B 2016 PT.TUN.MKS which specifically uses the KTUN elementary argument in Article 87 letter e has the potential to cause legal consequences ."

"Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kelola pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum terkait dan bahan hukum tersier yang digunakan black law dictionary dan kamus besar lainnya. Hasil penelitian disimpulkan adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga mengakibatkan BUMN Persero mengenyampingkan identitasnya sebagai badan hukum privat. Saran terhadap penelitian yaitu kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara seharusnya dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN Persero yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, dilakukannya upaya penyelesaian konflik hukum baik horizontal dan vertikal melalui harmonisasi perumusan perundang- undangan di sektor keuangan, dan penyelenggaraan tata kelola BUMN persero mutlak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum privat yang mengacu pada prinsip perusahaan yang sehat.

---

The findings on the legal disharmony of financial sector regulations in defining separated state assets in BUMN-Persero have resulted in a prolonged polemic. The problem of this research is focused on the redefinition, legal status and governance of state assets that are separated as state capital participation in BUMN Persero according to the theory of transformation of the legal status of state finances. Using normative juridical research methods, statue typology and analytical approaches, secondary data types, primary legal materials for financial sector legislation and derivative regulations, secondary legal materials used are related legal books and journals and tertiary legal materials used black law dictionaries and dictionaries another big. The results of the study concluded that there was a legal conflict between Law Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 in defining separated state assets, resulting in BUMN Persero setting aside its identity as a private legal entity. Suggestions for research are that state assets that are separated as state capital participation should be interpreted as assets belonging to BUMN-Persero which are separated from the state budget and are no longer part of state finances, efforts to resolve legal conflicts both horizontally and vertically through harmonization of the formulation of legislation in the financial sector, and the implementation of state-owned enterprise governance absolutely must be carried out based on the provisions of private law which refers to the principles of a good corporate governance."

"Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kelola pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum terkait dan bahan hukum tersier yang digunakan black law dictionary dan kamus besar lainnya. Hasil penelitian disimpulkan adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga mengakibatkan BUMN Persero mengenyampingkan identitasnya sebagai badan hukum privat. Saran terhadap penelitian yaitu kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara seharusnya dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN Persero yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, dilakukannya upaya penyelesaian konflik hukum baik horizontal dan vertikal melalui harmonisasi perumusan perundang- undangan di sektor keuangan, dan penyelenggaraan tata kelola BUMN persero mutlak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum privat yang mengacu pada prinsip perusahaan yang sehat.

---

The findings on the legal disharmony of financial sector regulations in defining separated state assets in BUMN-Persero have resulted in a prolonged polemic. The problem of this research is focused on the redefinition, legal status and governance of state assets that are separated as state capital participation in BUMN Persero according to the theory of transformation of the legal status of state finances. Using normative juridical research methods, statue typology and analytical approaches, secondary data types, primary legal materials for financial sector legislation and derivative regulations, secondary legal materials used are related legal books and journals and tertiary legal materials used black law dictionaries and dictionaries another big. The results of the study concluded that there was a legal conflict between Law Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 in defining separated state assets, resulting in BUMN Persero setting aside its identity as a private legal entity. Suggestions for research are that state assets that are separated as state capital participation should be interpreted as assets belonging to BUMN-Persero which are separated from the state budget and are no longer part of state finances, efforts to resolve legal conflicts both horizontally and vertically through harmonization of the formulation of legislation in the financial sector, and the implementation of state-owned enterprise governance absolutely must be carried out based on the provisions of private law which refers to the principles of a good corporate governance."