Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi seluruh penduduk. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memelihara kesehatannya. Dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah ditetapkan 10 program unggulan kesehatan dan salah satu diantaranya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No.23 pasal 23, program kesehatan kerja ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa mernbehayakan diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya.Departemen Kesehatan RI telah menyusun pedoman pelaksanaan kesehatan kerja bagi masyarakat kerja sektor informal, agar masyarakat pekerja sektor informal yang jumlahnya sudah mencapai 80% dari seluruh jumlah angkatan kerja dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan dengan menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut seperti pengetahuan tentang program UKK, Komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program, Peran Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan dam pengembangan program, tenaga ahli, anggaran, Juklak dan Juknis, perencanaan, pembinaan, advokasi, disinfo UKK, pembentukan Pos-pos UKK, pelatihan, pencatatan dan pelaporan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subdinas serta Kepala Seksi pengelola program UKK sektor informal rasing-masing Dinas Kesehatan berjumlah 3 orang kemudian dilakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk Matriks yang dibuat berdasarkan transkrip hasil wawancara mendalam, kemudian dilakukan analisis isi berdasarkan teori atau pedoman Upaya Kesehatan Kerja lalu dibandingkan antara kenyataan dengan harapan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Masih rendahnya pengetahuan Kepala Dinas Kesehatan tentang UKK sektor informal, belum adanya komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program UKK, belum berjalannya peran Dinas Kesehatan, belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak tersedianya anggaran, serta belum adanya sistem informasi Kesehatan Kerja merupakan faktor penyebab utama program UKK tidak terlaksana dengan baik.Komitmen yang kuat dari Kepala Dinas sangat dibutuhkan agar program UKK dapat terlaksana, untuk itu pula upaya advokasi kepada Pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di bidang anggaran sangat perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan program UKK mendapat dukungan, dan untuk pemantapan dan pengembangan program UKK maka dari Departemen Kesehatan diharapkan mendesain format yang adekuat untuk Sistem informasi Kesehatan Kerja sehingga dapat dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program UKK.

---

Study of Informal Sector's Occupational Health Program in District Health Offices of Kota Bandar Lampung and South East Lam pung in 2002Health development aims to increase awareness, ability, and eagerness of living healthy by all population. The people is expected to be actively involved in keeping their health. In health development plan headed for "Healthy Indonesia 2010", it has been effected 10 main health programs. One of them is occupational safety and health program, as stipulated in the law No. 23 article 23. The program is implemented in order to reach the optimum work productivity, so the workers that may work healthily without endanger themselves and the people around them.

Ministry of Health had arranged a manual of work health implementation to the people working in informal sector, where their numbers has reached 80 % from all the work forces, so the informal sector workers that may obtain health services according to their works.

This research was conducted to get information about the implementation of informal sector's Work Health Unit (WHU) in the Health Office, and factors that may influence the program of implementation such as knowledge about WHU, Health Office head's commitment- toward the program. Health Office's role in program implementation and development, skilled personnel, budget, implementing and technical guides, planning, advocacy, WHU's disinformation, WHU's post construction, training, recording and reporting.

This research applied qualitative approach by using in-depth interview to the Head of District Health Office, head's deputy, and coordinator of WHU informal sector, where each Office has three personnel, before conducting document studies. Data were analyzed using matrix form according to the result of in-depth interview. Content analysis was done based on theory or Work Health Effort manual, and then it was compared between the realty and expectation.

The result of the research proved that Occupational's informal sector programs in the District Health Offices of Bandar Lampung and South Lampung did not worked as expected yet. The lack of the Office Heads' knowledge about the WHU's informal sector, static role of the Offices, no commitment of the Heads toward the WHU, not availability of Local Government's supports, budget, and information system of Work Health were the main causes of the not working of WHU program.

Strong commitment from the Office Head is really necessary to make the WHU Program is successful. Advocacy to the local government as the policy maker in budgetting is very important, so the WHU that may receive enough supports in its implementation and development. Ministry of Health is expected to provide adequate format in the Information System of Work Health in making plan, implementation, and evaluation of WHU program."

"Praktik kerja profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan seperti suku dinas kesehatan, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi suku dinas kesehatan di bidang farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di suku dinas kesehatan, serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di suku dinas kesehatan. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Peninjauan dan Pemutakhiran Data Beberapa Apotek di Jakarta Selatan Tahun 2018 rdquo;. Tujuan pelaksanaan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan kesesuaian identitas beberapa apotek di Jakarta Selatan dengan database yang dimiliki Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam upaya pemutakhiran data, serta untuk mengetahui kesesuaian apotek di Jakarta Selatan terkait kehadiran apoteker, pelayanan obat resep, dan kesesuaian papan nama menurut peraturan yang berlaku dalam upaya pemutakhiran data.

---

The internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Health Office of South Jakarta aims to understand the role, duties and responsibilities of the pharmacist in government institutions such as the health office, have knowledge about the main tasks and functions of the health office in the field of pharmacy, have insight, knowledge, skills, and practical experience of doing jobs in the tribe of health services, and have a real picture of pharmaceutical problems in the tribe of the health service. This internship is carried out for two weeks with the special assignment of Review and Update Data of Some Pharmacies in South Jakarta 2018 . The purpose of this special assignment is to know the existence and suitability of the identity of some pharmacies in South Jakarta with database owned by Health Office of South Jakarta in an effort to update the data, and to know the pharmacy appropriateness in South Jakarta related to the presence of pharmacist, prescription drug service, and nameplate compliance under applicable regulations for updating data. "

"Tesis ini membahas tentang pengembangan sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan beban kerja di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Metode yang dipergunakan adalah metode perencanaan berdasarkan indikator beban kerja melalui lima langkah pelaksanaan. Sistem informasi ini diharapkan mempermudah pengambil keputusan untuk merencanakan perekrutan, pendistribusian serta mengevaluasi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas sehingga dapat diambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan sistem informasi ini dilandasi oleh input, proses,dan output dari sistem perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas. Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC), pemodelan dan interface.

---

The focus of this study is developing of health human resources planning information system. The system can be used to plan human resources of health especially for community health centre (Puskesmas) based on work load in Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. The method of developing of information system is planning based on work load indicators trough five steps. The purpose of this study is to build a prototype that can support decision makers to plan the recruitment, placement and evaluate human resources of health necessity for community health centre. The stakeholder needs to take the best decision and suitable with organization needs. The developing of information system is built based on input, process and output of health human resources planning information system. The method of this developing of information system was System Development Life Cycle (SDLC), prototype and interface."

"Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

---

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari surveilans kesehatan kerja terkait hipertensi yang telah diterapkan oleh PT X dengan lokasi di Y. Analisis dilakukan dengan melihat gambaran tekanan darah pekerja selama 1 tahun terakhir lalu dianalisis prevalensi dan insiden hipertensi yang ada, kemudian, dilakukan kajian terhadap efektifitas program K3 dalam menurunkan angka prevalensi dan insiden tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif- kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional .Hasil penelitian menyarankan bahwa segera melakukan identifikasi Health Risk Assessment (HRA) terkait faktor risiko hipertensi, segera membuat kebijakan untuk melakukan pemeriksaan sebelum bekerja, lalu melakukan beberapa perubahan pada program kesehatan dan keselamatan kerja.

---

ABSTRACTThis study purposed to analyze the effectiveness of occupational health surveillance related hypertension that has been applied by PT X site Y. The analysis was done by looking at the overview of blood pressure workers during the last 1 year ago and then analyzed the prevalence and incidence of hypertension, followed by an assessment of the effectiveness of the occupational health and safety program in reducing the prevalence and incidence. This study is qualitative-quantitative study with cross-sectional research design. The results of the study suggest that immediate identification of Health Risk Assessment (HRA)-related risk factors of hypertension, , immediately making policy for examination blood pressure workers before work, and then made some changes to occupational health and safety programs."

"Praktik kerja profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusati ini memiliki tujuan agar calon Apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker di instansi pemerintahan seperti Badan POM/Ditjen Binfar dan Alkes Depkes RI/Dinas atau Suku Dinas Kesehatan, memiliki pengetahuan tentang tupoksi instansi-instansi pemerintahan di bidang farmasi, serta memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di pemerintahan. Praktek kerja profesi ini juga ditunjang dengan tugas khusus binwasdal Puskesmas Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan Binwasdal terhadap Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan, mengetahui parameter pelaksanaan Binwasdal Puskesmas, dan mengetahui tindak lanjut pasca Binwasdal Puskesmas. Berdasarkan praktik kerja profesi Apoteker yang telah dilakukan, peserta telah memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di instansi pemerintahan, memiliki pengetahuan terkait tupoksi instansi pemerintahan di bidang farmasi, dan memiliki pengalaman praktis terkait pekerjaan di pemerintahan.

---

Internship at the Department of Health at Central Jakarta has a purpose for prospective pharmacists are able to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in government agencies such as Badan POM Ditjen Binfar Alkes Agency or Department of Health, understands the duties of government agencies in the pharmaceutical field, and has insight, knowledge, skills, and practical experience doing work in the government. The internship is also supported by a special task which is binwasdal Puskesmas Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar which aims to understand the implementation Binwasdal of the Community Health Center Puskesmas conducted by the Dept. of Health, knowing the binwasdal's parameters of the Community Health Center Puskesmas , and determine follow up action after the execution of Binwasdal in Community Health Center Puskesmas . Based on the internship that has been done, the participants have understood the role, duties and responsibilities of pharmacists in government agencies, have knowledge related to the duties of government authorities in the field of pharmacy, and have practical experience related to the job in the government."

"Praktek Kerja Profesi di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Periode Mei 2017 bertujuan untuk memahami peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di Suku Dinas Kesehatan, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dang fungsi Suku Dinas Kesehatan, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang pemerintahan, memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di pemerintahan.Selama melakukan praktek kerja, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan yang termasuk dalam tugas apoteker di pemerintahan yaitu membuat laporan LPLPO, mengikuti sosialisasi SIPNAP, mengikuti sosialisasi PIRT. Praktek kerja profesi dilakukan selama 3 minggu dengan tugas khusus yaitu Rekapitulasi Laporan Pemakaian Dan Lembar Permintaan Obat Periode Desember 2016-Februari 2017 Di 10 Pusekesmas Kecamatan Jakarta Timur.

---

Profession Internship in Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur on May 2017 was intended to have insight, knowledge, and practical experience in doing pharmaceutical practice on government, have knowledge and understanding about standard of pharmaceutical service performed in government, have description about roles, functions, and responsibilities as clinical apothecary in government. During practice, student was performed several activity related to apothecary rsquo s job such as, make LPLPO, attending the briefing of SIPNAP, attending the briefing of PIRT. Practice was performed for 3 weeks with the specific assignment is Recapitulation LPLPO month period Desember 2016 Februari 2017 in 10 Pusekesmas Kecamatan Jakarta Timur."

"Praktik kerja profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker di Suku Dinas Kesehatan, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di lembaga pemerintahan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan. Praktik kerja profesi di Suku Dinas Kesehatan dilakukan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Kehadiran Apoteker di Apotek dan Klinik Wilayah Jakarta Selatan Berdasarkan Survei Mahasiswa Pada Bulan Maret Tahun 2018 rdquo;. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus ini adalah mengetahui kepatuhan kehadiran apoteker di apotek dan klinik yang berada di Jakarta Selatan dan mengetahui kepatuhan kehadiran apoteker terhadap peraturan-peraturan terkait kefarmasian.

---

Internship at Internship at South Jakarta Sub Department for Agency for Health Period May 2018 aims to understand the role, duties and responsibilities of Pharmacists in the South Jakarta Sub Department for Agency for Health, having knowledge of the main duties and functions pharmacist at Sub Department for Agency for Health, having the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practice Government institution, can also have the insight of pharmaceutical practice issues in government institutions. The internship was conducted over two weeks with a special assignment of ldquo;Pharmacist Presence at Pharmacy and Clinic Based on Scholar Survey on March 2018 rdquo;. The purpose of this assigment are to know the compliance of pharmacist presence at pharmacy and clinic located in South Jakarta and to know the obedience pharmacist presence on the pharmaceutical regulations."

"ABSTRAKProfil kesehatan kabupaten/kotamadya merupakan salah satu bentuk produk informasi kesehatan yang memuat gambaran kesehatan di setiap kabupaten/kotamadya. Profil kesehatan kabupaten/kotamadya mulai disusun sejak tahun 1990 setelah disepakati hasil rapat kerja kesehatan nasional tahun 1990.Pada perkembangannya profil tersebut masih diragukan akurasi datanya, sehingga dengan surat edaran menteri kesehatan RI Nomor IR.01 SJ.X.0306 tanggal 17 April 1997 disampaikan bahwa :- Profil dipakai sebagai acuan resmi di dalam penyelenggaraan manajemen kesehatan- Semua pihak diharapkan ikut berperan serta dan membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan profit kesehatan ini.Kabupaten DT. II Purwakarta salah satu kabupaten di Jawa Barat yang data profilnya agak meragukan, untuk itu perlu dilihat bagaimana pengelolaan profit di Kabupaten tersebut.

---

ABSTRACT

District Health Profile is one of health information product which was contain health figures in district level. Since 1990, District Health Profile was compiled and published under recommendation of Annually National Health Meeting (Rakerkesnas) 1990. Moreover, the quality and accuracy of health data in the health profile is still in doubt, so that through Ministry of Health regulation No.IR.O1.SJ.X.0306 dated 17 April 1997 quoted that:

- Health profile should be used as a formal reference in the health management

- All of them were expected directly or indirectly to participate and support in compiling of the health profile.

Purwakarta District is one of district in West Java Province which the data in the health profile believed unreliable, therefore it is needed to have more information how the Purwakarta District Health Profile was managed.

This study is aimed to get a description of Purwakarta District Health Profile in planning, implementing, controlling, monitoring and evaluating."