Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumberdaya manusia. Kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan kematian. Hal ini karena gizi berpengaruh dan dapat menurunkan mutu kehidupan, menurunkan daya tahan tubuh, terganggunya pertumbuhan fisik, mental dan kecerdasan khususnya pada balita.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai ujung tombak pelaksanaan program kesehatan diderah mempunyai kontribusi yang besar dalam hal meningkatkan kesehatan salah satunya peningkatan status gizi masyarakat diwilayahnya. Pada sisi lain hingga saat ini belum ada penelitian mengenai Manajemen Pelaksanaan Program Gizi, khususnya di Kota Jambi.Tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui gambaran Manajemen Pelaksanaan Program Gizi di Kota Jambi Tahun 2001, dengan menggunakan pendekatan sistem input, proses dan output.Analisis sistem digunakan pada penelitian ini untuk melihat input, proses (input output dalam manajemen gizi. Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode kualitatif, dengan data primer dan data sekunder, dengan instrumen penelitian wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah serta observasi langsung dari 23 orang informan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Kasubdin Kesga Dinkes Kota Jambi, Kasi Gizi Dinkes Kota Jambi, Kepala Puskesmas Kota Jambi, Pelaksana Gizi Puskesmas Kota Jambi, dan Lintas Sektor seperti Sekretaris Daerab Kota Jambi, DPRD Ketua Kornisi E, Ketua Bappeda Kota Jambi dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jambi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Pelaksanaan Program Gizi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Jambi Tahun. 2001 sudah cukup baik, namun masih ada kekurangan pada input. Pelaksanaan proses (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, evaluasi dan pemasaran) sudah sesuai, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.Kekurangan tenaga pelaksana gizi dengan latar belakang D3 Gizi, dana untuk pelaksanaan rutin dan program gizi relatif kurang serta advokasi tidak berjalan lancar menjadi tantangan cukup berat bagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi beserta jajarannya. Tidak tersedianya kendaraan bermotor roda dua di beberapa Puskesmas untuk keperluan program Gizi berdampak rendahnya mobilitas petugas untuk turun ke desa.Daftar Bacaan = 50 (1981-2002)

---

Analysis on Management of Nutrition Program Implementation in Community Health Center in City of Jambi Year 2001Nutrition is one determining factor of human resource quality. Malnutrition causes failure of physical growth and the development of intelligence, reducing productivity, reducing immune system, and increasing morbidity and mortality. Thus, nutrition problem could reduce the quality of life especially among under fives.

Community Health Center (Puskesmas) as the spearhead of local health program has important contribution in improving local community health including community nutritional status. Up to now, there is no study regarding the management of implementation of nutrition program in the city of Jambi.

The aim of this thesis is to understand describe the management of nutrition program implementation in the city of Jambi in year 2001, using system approach consisted of input, process, and output aspects.

System analysis framework is used in this study to describe the input, process, and output in nutrition management. Method used is qualitative method with both primary and secondary data. Research instruments include in-depth interview, focus group discussion, and direct observation. There were 23 informants including the Head of Health Office of City of Jambi, Family Welfare Head Officer, Head of Nutrition Section, Head of Community Health Center of City of Jambi, Nutrition Officer in Community Health Center, and personnel from inter sectoral and related institutions such as City of Jambi Government, Legislative of City of Jambi, Regional Planning Office of City of Jambi, Trade and Industrial Office, and Cooperation office in the City of Jambi.

The study shows that the management of nutrition program implementation in the city of Jambi in 2001 was quite good, but there was still lacking in the implementation of input and process aspects.

Challenges for the Health Office were lacking of nutrition personnel with diploma-3 in nutrition background, lack of funding for routine implementation, and lack in advocacy. Unavailability of motor cycle in several Community Health Center for nutrition program purposes causing low mobility of nutrition personnel to visit the remote areas. It is suggested to combine both top down and bottom up approaches in planning as to guarantee the success of the program and, in turn, fulfill local community's demand."

"Pada lahun 1992, penyakit gigi menempati kedudukan urutan kedua penyakit terbanyak di puskesmas (Depkes, 1992). Pada tahun 1993, 60-80% penduduk Indonesia menderita karies dengan Decayed Missing, Filled Treatment (DMF-T) =2,8.60% anak usia 8-14 tahun yang tinggal di perkotaan menderita gingivitis dengan OHIS-1,5, prevalensi karies 62%, dengan DMFT=2. Sedangkan yang tinggal di pedesaan 55% prevalensi karies dengan DMF-T= 1,5, Dari perhitungan dengan pendekatan beban penyakit yang diukur dengan Disability Life Year (DALY) menunjukkan angka 2.246.552 DALY, yang merupakan urutan ke- 7 dari 12 penyakit utama (Depkes, 1996). Pelaksanaan program UKGS di Banda Aceh sudah dimulai sejak tahun 1976, namun data tentang persentase penduduk pendenta karies dengan besar DMFT-nya belum tersedia. Demikian pula evaluasi tentang bagaimana program ini dilakukan belum terlaksana. Berdasarkan kenyataan ini maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang manajemen pelaksanaan program UKGS di 5 puskesmas dalam Kota Banda Aceh pada bulan Juni tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap 5 orang kepala puskesmas dan 5 orang dokter gigi serta diskusi kelompok terarah terhadap 21 orang perawat gigi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program UKGS memang telah dilaksanakan di puskesmas yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi, namun pelaksanaan keempat fungsi manajemen ini belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan program UKGS. Diharapkan puskesmas memasukkan program UKGS ke dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang kemudian disahkan menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) puskesmas."

"Permasalahan kesehatan yang perlu penanganan serius di Indonesia adalah tingginya angka kasus stunting. Stunting terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia satu dari tiga baduta dan balita mengalami stunting, prevalensi stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 21,6%. Target pemerintah Kota Jambi untuk menurungkan prevalensi sebesar 14% ditahun 2024 hal ini termuat secara jelas dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dampak stunting pada anak-anak menyebabkan hilangnya PDB hingga mencapai 300 triliun rupiah setiap tahunnya, dengan implikasi serius terhadap aspek psikososial dan kesehatan mental anak. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Prevalensi stunting Provinsi Jambi berdasarkan tarikan data EPPGBM berjumlah 18% pada Tahun 2022. Data tertinggi stunting pada Agustus 2023 terdapat di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi sebanyak 67 anak yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 23 anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi kualitatif program pencegahan stunting pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik integratif di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2023. Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan penganggaran, kerjasama lintas sektoral serta pembagian kewenangan pada jajararan pemerintahan yang dapat menjadi potensi penghambat pada percepatan penurunan stunting di wilayah kerja Kecamatan Jambi Timur terutama pada kualitas pelayanan intervensi gizi spesifik integratif stunting yang dilaksanakan di puskesmas Tanjung Pinang. Pada komponen input, perencanaan dan pengganggaran serta kerjasama lintas sektor dan pembagian kewenangan belum di laksanakan dengan implementasi langsung terkait integrasi stunting . Pada komponen proses, yaitu pelayanan yang di lakukan terhadap sasaran prioritas sudah di lakukan tetapi pemantauan dan evaluasi pemberian TTD ibu hamil belum dilakukan berkala dan pendistribusia MT serta TTD belum dibuat jadwal secara tertulis. Pada komponen output, kualitas peningkatan indikator intervensi gizi spesifik terutama pada capaian cakupan Ibu memberikan asi eksklusif dan remaja putri mendapatkan TTD serta Ibu hamil mendapat TTD masih belum mencapai target. Peran dari keterlibatan lintas sektor serta edukasi dari tenaga kesehatan untuk menggiatkan para ibu guna memberikan asi eksklusif serta para remaja putri dan Ibu Hamil untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah perlu ditingkatkan dan didukung penuh.

---

A health problem that needs serious treatment in Indonesia is the high number of stunting cases. Stunting occurs in almost all regions of Indonesia, one in three toddlers and toddlers are stunted, the prevalence of stunting based on the 2022 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI) is 21.6%. The Jambi City government's target to reduce prevalence by 14% by 2024 is clearly stated in Presidential Regulation number 18 of 2020 concerning RPJMN 2020-2024. The impact of stunting on children causes GDP losses of up to 300 trillion rupiah every year, with serious implications for psychosocial aspects and children's mental health. Stunting is a growth and development disorder in children due to chronic malnutrition and recurrent infections, which is characterized by being short or very short based on length/height for age which is less than -2 standard deviation (SD) on the WHO growth curve. The prevalence of stunting in Jambi Province based on EPPGBM data is 18% in 2022. The highest stunting data in August 2023 was at the Tanjung Pinang Community Health Center, Jambi City, with 67 children, which had increased from 2022 with 23 children. This research aims to analyze a qualitative study of the stunting prevention program in the implementation of specific integrative nutritional interventions in the work area of ​​the Tanjung Pinang Community Health Center, Jambi City in 2023. This qualitative research uses primary data originating from in-depth interviews and secondary data originating from document review. The results of the research show that planning and budgeting, cross-sectoral cooperation and the division of authority within government levels are not yet optimal, which could be a potential obstacle to accelerating stunting reduction in the East Jambi District work area, especially in the quality of stunting-specific integrative nutritional intervention services implemented at the Tanjung Pinang health center. In the input component, planning and budgeting as well as cross-sector collaboration and division of authority have not been carried out with direct implementation regarding stunting integration. In the process component, namely the services provided to priority targets have been carried out but monitoring and evaluation of the provision of TTD to pregnant women has not been carried out regularly and the distribution of MT and TTD has not yet been made into a written schedule. In the output component, the quality of improvement in specific nutritional intervention indicators, especially in achieving coverage of mothers providing exclusive breastfeeding and adolescent girls receiving TTD and pregnant women receiving TTD, has still not reached the target. The role of cross-sector involvement and education from health workers to encourage mothers to provide exclusive breastfeeding as well as young women and pregnant women to regularly consume blood supplement tablets needs to be increased and fully supported.

"

"Evaluation on Management of Nutrition Program Implementation on Health Center in Bogor, 1999Health Center gives health service to whole people in Indonesia. Its aim to prevent nutrition problems and to improve nutrition status. In Health Center, there are several employee like nutritionist, nurse, midwife, and others. Bogor was located on West Java and near Capital of Indonesia. Total population on 1999 approximately 680.541 people. Bogor has 23 Health Centers, 31 sub districts, and 37 villages. All of Health Centers implement nutrition program, but it was low targets for DIS, NIS, and PEM, except in 1999/2000. At the present time, management is one of important instrument on health development So, it has to efficient and effective. The study was aimed to get information about evaluation on input (human resource, cost, and facility), process (planning, leadership, and controlling), and output (D/S, NIS, PEM) in implementation of nutrition program. The study was conducted at 6 Health Centers. Data collecting was got from in depth interview and focus group discussion by questionnaire to input and process variable, where as output use secondary data from annual report at Dinkes, 1999. Data analysis use triangulation and was compared between interview result and theory. The result of this study show that input (human resource, cost, and facility) was less and process (planning, organization, leadership, controlling) always exist. The target (NIS, KIS) was increased. Organization gives support to achieve the program. Leader is determinant to moving his staff on implement the program. On the other hand, report monthly was needed to do controlling. Result of under five years (balita) weighing in Bogor show that poor nutrition (medium PEM) are 3,3% (2047 children) and children that weighing are 100%. To intervention poor nutrition, there are fund from APBD II and other from Social Safety Network for Health. Where, it implementation by giving adding food to recovery. On this study, community involvement is necessary and we need one policy about Pozi (Pojok Gizi) Program."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

---

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)"

"Dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas harus ditunjang oleh sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya tenaga kesehatan (ter masuk tenaga keperawatan) yang memadai dari segi jumlah dan kualitas. Oleh karena itu perlu di analisis dan direncanakan kebutuhannya dengan seksama agar dapat didayagunakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan secara efelctif dan efisien.Kenyataan dilapangan menunjukkan beberapa puskesmas di daerah perkotaan cenderung terkesan mempunyai tenaga keperawatan yang "beriebih" sehingga terkesan kurang efisien dalam pelaksanaan pelayanannya. Bila dilihat rata-rata jumlah tenaga keperawatan yang bekeljia di puskesmas dalarn Provinsi Jambi adalah 18,86 (18 - 19 orang), sedangkan rata-rata jumlah tenaga keparawatan yang bekexja di puskesmas dalam wilayah Kota Jambi 21,95 ( 21 - 22 orang). Di Puskesmas Pakuan Baru terdapat 60 orang tenaga kesehatan diantaranya terdapat 31 orang tenaga keperawatm, hal ini menunjukkan kelebihan bila dibandingkan dengan standar tenaga keperawatan pola ketenagaan puskesmus pada Pelita V Puskesmas dengan tempat tidur yang ditentukan 9 orang. Demilcian pula bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga keperawatan berdasarkan SK Mendagri No. 23 tahun 1994 yang berkisar antara 18 - 20 orang.Penelilian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam beban kerja dan faktor penyebab kelebihan tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif untuk mengetahui beban kerja dan besarnya kelebihan tenaga keperawatan, sedangkan untuk mengetahuifaktor penyebab kelebihan tenaga keperawatan digunakan metoda kualitatif. Data diperoleh dengan teknik observasi langsung kegiatan keperawatan dengan menggunakan Formiat "Work Sampling" di puskesmas, telaah data selamder, dan wawancara men dalam terhadap pejabat yang berwenang menempatkan tenaga kesehatan dilingkungén. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Bam ternyata rendah hal ini ditunjukkan oleh jumlah waktu kegiatan keperawatan langsung dan kegiatan keperawatan tidak langsung yang dilakukan tenaga keperawatan masih rendah. Dari segi jumlah, tenaga keperawatan yang ada 31 orang ter nyata kelebihan sebanyak 13 orang. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa faktor penyebab keiebihan tenaga keperawatan di Puskwesmas Pakuan Baru Kota Jambi karena adanya tenaga titipan/ikut suami dan nota dinas yang sulit untuk ditolak oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi, selain itu proses perencanaan kebutuhan tenaga tingkat puskesmas tidak jelas, hanya berdasarkan usulan staf.Untuk meningkatkan produktivitas kerja tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi perlu meningkatkan kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung tenaga keperawatan dengan jalan mengaktiikan kegiatan Puskesmas Keliling, Perawatan kesehatan masyarakat, dan pengaturan kembali jadual dinas/libur bagi tenaga keperawatan di unit rawat inap. Untuk kelebihan tenaga keperawatan, diharapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi mengusulkan kepada Walikota membuat Surat edaran bahwa di linglcungan Dinas Kesehatan Kota Jambi unmk sementara waktu tidak menerima tenaga keperawatan, dan kelebihan tenaga keperawatan diarahkan untuk pindah ke Rumah' Sakit Umum Raden Mat Taher Jambi yang saat ini masih membutuhkan tenaga keperawatan, serta membatasi pemakaian tenaga honorer. Selanjut nya perlu meningkatkan kemampuan tenaga perencana melalui pendidikan dan pelatihan.

---

In keeping and increasing Public Health Centre service of excellence human resource to support the effort is a must, it needs a decent consideration in number and quality of the medical staffs (including the nursing staffs). So that the necessity has to be analyzed and planned thoroughly the organization to achieve its objectively and eficiently.

In reality shows that the public health centre in urban areas tend to have excessive? nursing staffs so it seems that the health service is inefficient. The average of nursing staffs numbers in all Jambi Province's Public health centre for 18,86 (18 - 19 personnel), meanwhile the average of nursing staffs in the urban Jambi area is 21,95 (21 - 22 personnel). Public Health Centre of Pakuan Baru has 60 health staffs, 31 of them are the nursing staff's, it shows an excess to compare with the standard of nursing staff's in the pattern of public health centre personnel at the Five Year Plan with beds for 9 staffs. Likewise when it is compared on letter of decision of Minister of Internal Affairs No. 23 year 1994 which is about 18 - 20 staffs.

This research is conducted to End out deeply the cause factor of nursing staffs excess in Pakuan Baru Public Health Centre Jambi City in 2001. The research method used is quantitative to detect the burden and how much is the excess, while the qualitative to detect the cause factors Data collected by direct observation technique of nursing activity with the use of "Work Sampling" method at the public health centre itself; secondary data study, and in deep interview to authorized official of placing the medical staffs surrounding the Health Department of Jambi Province and Health Department of Jambi City.

The result of study shows that the work load of the nursing staffs in Pakuan Baru Public Health Centre is low, it is appointed by the low time of direct nursing activity and the indirect ones which are done by the staffs themselves. From the number, 31 nursing personnel are over for 13. From the in deep interview, it is found that the cause factor of the excessive are the entrusted personnel/ accompanying husband and also official notes which are quite complicated to be refused by the Health Department of Jambi City, in the other hand the planning process of the medical staffs necessity in the level of public health centre is not clear, it is based only from other staffs recommendation.

To increase the nurses productivity in Pakuan Baru Public Health Centre needs to activate by Public Health Centre Out reach program, public health nursing, and rearranging on duty/time off schedule for the nursing personnel in patient unit. For the excessive staffs, it is expected that the head of Health Department of Jambi City to recommend to the Mayor to make circular letters that in the surrounding of Health Department of Jambi City does not accept nursing personnel for a while, and the excess should be to move to Raden Mat Taher Jambi General Hospital which is in need of nursing staff`s, and to limit the recruitment of honorarium employers. In addition to increase the planning staff ability through education and training is indeed necessary."

"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk mencapai keadaan tersebut diperlukan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas, terselenggaranya kegiatan tersebut memerlukan sumber daya.Di Puskesmas sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia terutama tenaga dokter karena dokter di Puskesmas akan berfungsi ganda yaitu sebagai pelayan kesehatan dan pemimpin Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut seorang dokter harus mempunyai dua kemampuan yaitu managerial skill dan medical skill, dengan demikian diharapkan kinerja Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan.Kenyataannya di kabupaten Musi rawas, manajemen Puskesmas 80 % baik tetapi bila melihat strata Puskesmas maka yang berstrata I hanya 30 %, keadaan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ada yaitu manajemen yang baik akan diikuti oleh kinerja yang baik, oleh karena itu informasi tentang manajemen Puskesmas di Kabupaten Musi rawas diragukan kebenarannya, sehingga menarik untuk diteliti.Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang manajemen Puskesmas yaitu perencanaan, penggerakan kegiatan dan Penilaian di Kabupaten Musi rawas yang dipimpin oleh dokter PTT karena sebagian besar Puskesmas dipimpin oleh dokter PTT.Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmas yaitu; Puskesmas Taba, Puskesmas Muara Kelingi dan Puskesmas Muara Kulam serta pendekatan yang digunakan kualitatif, untuk mendapatkan informasi dari responden digunakan wawancara mendalam dan observasi dokumen, sedangkan untuk menganalisa hasil penelitian dengan content analysis (analisa isi). Hasil penelitian tersebut ternyata perencanaan dibuat berdasarkan instruksi dari atasan, beberapa Puskesmas tidak memiliki uraian tugas, penunjukan petugas dilakukan secara lisan, koordinasi dengan lintas sektoral tidak dilaksanakan, lokakarya mini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, pimpinan Puskesmas tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi petugas, pengendalian tidak dilaksanakan dan masih terdapat beberapa petugas yang tidak mengetahui indikator tugasnya.Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Musi rawas tidak menunjuk dokter PTT menjadi pimpinan Puskesmas tetapi sebaiknya Sarjana Kesehatan atau Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga dokter diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan dengan baik.

---

Analysis Of Public Health Centers Management Realization Which Lead By Non-Permanent Physicians In Musi Rawas Regency, 2001"Health development aimed to achieve healthy life ability for every citizen, to do this it needs some integrated efforts through promotive, preventive, curative, and rehabilitative action, and these actions need resources.In primary Public health centers, non-permanent physicians beside as the head also as health service officer, which mean they should have managerial skill to improve Puskesmas performance.Data showed that in Musi Rawas regency 80% Puskesmas have good management, but that which in level 1 stratum just 30%, this information seem peculiar and doubted, so this research aimed to reveal and digging more information about Puskesmas management such as, planning, activity movement , and assessment in Puskesmas which headed by non-permanent physicians.This research carried out in 3 Public Health Centers Taba which representing city public healt center, puskesmas Muara Kelingi which representing ADB and sub district puskesmas, and puskesmas Muara Kulam which representing sub-urban or solated puskesmas. Using qualitative approach, collecting information from respondents by detailed interview, and documents observation, the results analysed by content analysing.Results of this research are: the planning was made by superintendent instruction, some puskesmas didn't have job descriptions, officer placed by direct order, there wasn't cross sectoraI coordination, not carrying out mini seminar routinely, the Head of puskesmas did not have ability to motivated officers, no controlling, and some do not know their tasks.It recommends the authority or local government not assigning non-permanent physicians to lead puskesmas, but only do their work in medical services not in managerial, and assign the other health officer which competence in managerial works."

"Guna mewujudkan Indonesia Sehat 2010 sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Nasional, maka salah satu usahanya adalah dengan meningkatkan status kesehatan gigi. Status Kesehatan Gigi anak usia I2 th sebagai usia indikator yang dianiurkan WHO tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka DMF-T rata-rata 2,2l dan Prevalensi Karies Gigi 76,9% dan Nilai Performent Treatment Index (PTI) baru mencapai 4,52 % (SKRT, 1995). Sedangkan di Kota Jambi pada tahun 1999 hasil penelitiaan Irma, dkk rnenginformasikan bahwa pada anak usia I2 th DMF-T rata-rata 2,44 dan Prevalensi karies. 83,9 % serta Nilai PTI I,84%. Sementara target Nasional untuk usia I2 tahun pada tahun 2010 rtanti adaiah DMF-T rata-rata 1,0 dan Prevalensi karies gigi 50% serta Nilai PTI 50%. Program UKGS Paripurna sebagai salah satu program yang ada di Puskesmas merupakan program yang Iangsung mcnyentuh kepada kebutuhan pelayanan kesehatan gigi khususnya anak usia 12 tahun yang pada umumnya duduk di kelas V1 SD. Untuk mengetahui gambaran status kesebatan gigi dau gambaran program UKGS Paripurna di Kota Jambi merupakan tujuan dari penelitian ini. Penilaian kualitas program UKGS Paripuma dengan menggunakan ?pendekatan system? memandang bahwa program UKGS Paripurna merupakan suatu organisasi dengan variabel-variabeinya input, pross dan output serta status kesehatan gigi sebagai outcome. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner wawancara untuk variabel independen dan menggunakan formulir pemeriksaan kesehatan gli untuk variabel dependen. Responden adalah penanggung jawab program UKGS Paripuma di seluruh Puskesmas di Kota Jambi sebanyak 20 Puskesrnas, sedangkan sampel murid kelas VI SD binaau UKGS Paripurna sebarnyak 708 orang untuk wilayah Puskesmas deugan kuaiitas Program UKGS Paripuma baik clan 708 oraug untuk wilayah PLISICCSIIIHS dengan kualitas Program UKGS Paripuma kurang baik. Selanjutnya data diolah menggunakan analisis Uji Kai Kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan status kesehatan gigi sebagai berikut; DMF-T rata-rata 2,14 Prevalensi Karies Gigi 79,S4% dan Nilai PTI 5,78%- Kualitas Program UKGS Paripurna dinilai dengan menggunakan ?pendekatan system? didapatkan hasil sebagai berikut: II (55%) Puskesmas dengau kualitasjprogram UKGS Paripurna baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik, 10 (50%) Puskesmas dengan input baik dan 10 (50%) Puskesmas kurang baik, II (60%) Puskesmas dengan proses baik dan 8 (40%) Puskesmas kurang baik, ll (55%) Puskesmas dengan output baik dan 9 (45%) Puskesmas kurang baik. Begitupula dengan status kesehatan gigi setelah dikategorikan didapat hasil 12 (60%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi baik dau 8 (40%) Puskesmas dengan status kesehatan gigi kurang baik. Dari analisis terrnyata anftara seluruh variabel independen mempunyai hubungan yang berrnakna dengau variabel dependen (Status kesehatan gigi). Guna Iebih meningkatkan kualitas dan cakupan SD UKGS Paripuma disarankan Dinas Kesehatan Kota Jambi meningkatkan variabel input berupa penambahau sarana pelayauan kesehatan gigi, peralatan dan obat-obatan terutama untuk tumpata ART, mengadakan dana operasional dan memberikan pelatihan kepada penauggtmg jawab program UKGS Serta memberikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan program UKGS yang lebih jelas.In order to establish Healthy Indonesian in 2010, as one of the elements of National olqiective on general welfare, it is improving the dental health status. The dental health status of children age I2 years as indicator age that suggested by the W.H.O- is still low. lt can be seen from the average rate of DMF-T was 2,2l, prevalence of caries dental was 76,9%, and value of Perfomance Treatment Index only reach 4,52% (House Hold Survey, 1995). While in Ja1'nbi City in l999 the result of survey conducted by lmta et al informed that on children age I2 years the average DMF-T was 2,44 and caries prevalence was 83,9%, the value of PTI was l,84%. Whereas the National target for the children age I2 years in 2010, the average DMF-T is 1,0, caries dental prevalence is 50%, and value of PTI is 50%. Post School Dental Health Program as one of the programs that available at the Health Center is direct program who touches to the need of dental heath service, especially for the children age 12 years, whose at VI graders of Primary School. The objective of this may is to determine me description of aemai health status and the description on post School Dental Health Program in Jambi City. The assessment to the quality of post School Dental Health Program is using "system approach", considering that post School Dental Health Program is an organization with its variables i.e. input, process, output, and dental health status as outcome. The design of this study was cross-sectional; the data collected by interview using questionnaire for independent variable, and using dental health examining form for dependent variable. Respondent is the undertalcer of post School Dental Health Program at entire of Health Centers in Jambi City with the number was 20 Health Centers. The sample were the schoolchildren at Vl graders of Primary School who as the model on post School Dental Health Program with the number 708 subjects, where at the area of post School Dental Health Program both good and was not good. The data was analyzing by chi-square Test. The result of this study shows that the dental health status in Jambi City was still low, especially to schoolchildren at the Vl graders of Primary School, with the detail as the followings: thc average of DMF-T was 2,l4, dental caries prevalence was 79,84, and value of PTI was 5,78%. Ten (50%) of Health Centers with sufficient input variable and 10 (50%) of Health Centers was insuflicient. Twelve (60%) of Health Centers with good process variable and Eight (40%) of Health Centers was not good. Eleven (55%) of Health Centers with good output variable and nine (45%) was not good. lt also with dental health status after grouped, it was obtained result twelve (60%) of Health Centers with dental health status good and eight (40%) of Health Centers was not good. Based on the analysis, the fact among entire of independent variables (input, process, and output) was having significant relationship with dependent variable (dental health status). In order to improve the quality and coverage of the Primary School on post School Dental Health Program, it is recommended to Local Health Ollice of Jambi City to increase the input variable by adding the facility of dental health service, equipment and medicine especially iilling of ART. Conduct operational iiind, giving training to the coordinator of School Dental Health Program And giving clear policy and manual of implementation on School Dental Health Program."

"Di Provinsi Jambi dibeberapa Kabupaten/Kota malaria masih merupakan permasalahan kronis. Di Kota Jambi angka AMT tahun 2004-2006 masib diatas toleransi Nasional dan pencapaian clan indikator SPM masih dibawah target. Program pemberantasan malaria mernpakan salah satu pelayanan esensiai yang dalam pelaksanaanya hams disubsidi (sebagian atau seluruhnya) oleh pemerintah. Denga.n adanya otonoun daerah anggaran bidang kesehatan masingmasing daerah sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan advokasi yang efektif dengan didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peta pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yang dialokaslkan untuk program pemberantasan malaria Tabun Anggaran 2004-2006 berdasarkan sumber, alokasi pemanfaatanrrya dan komitmen pejabat terkait Berta resource gap antara perhitungan estimasi kebutuhan program berdasarkan costing KW-SPM dengan ketersediaan dana. Ruang lingkup penelitian adalah pembiayaan program pemberantasan malaria yang bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh meialui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan. Hasil analisis pembiayaan program pemberantasan malaria diperoleh gambaran bahwa pembiayaan program pemberantasan malaria tahun 2004-2006 semakin meningkat dari Rp 41,6 juta - Rp.I4,8 miliar (Program Kelambunisasi). Total pembiayaan diluar program kelambunisasi lzanya nark dan Rp. 41,6 juta menjadi Rp 214,8 juta. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota meningkat, sedangkan pembiayaan yang bersumber APBD Provinsi tidak ada, pembiayaan bersumber APBN mulai ada di th 2005. Sementara pada tahun 2006 pembiayaan yang terbesar dari BLNIHibah yang mencapai 14,8 miliar hal ini karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan eleman kegiatan hampir setiap tahun alokasi terbesar untuk kegiatan freedmen yang sebagian besar berupa obat. Berdasarkan fumgsi program hampir setiap tahun alokasi untuk kuraiif yang sebagian besar berupa obat, sedangkan kegiatan preventif pada tahun 2006 mempunyai alokasi terbesar karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan mata anggaran hampir setiap tahun belanja operasional obat yang terbesar sedangkan belanja perjalanan mendapat alokasi yang terendah. Tabun 2006 belanja investasi mempunyai alokasi terbesar_ Berdasarkan perhihmgan esfimasi KW-SPM malaria dan ketersediaan alokasi dana di tahun 2006 terdapat resource gap sebesar 46% atau Rp.253.885.035, Jika di luar perhitungan gaji personil program kesenjangannya sebesar 33,3% atau Rp.312.872.831. Dari basil wawancara mendalam dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi. Demikian pula dengan permasalahan malaria merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Pemeriatah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan malaria sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai somber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dari Dinas Kesehatan Kota Jambi serta melakukan koordinasi pada sektor-sektor yang terkait didalam program pemberantasan malaria. Dalam penyusunan anggaran program pemberantasan malaria perlu memperhatikan kebijakan dari gerakan Gebrak Malaria serta memperhatikan kesenambungan anggaran.

---

Malaria is a chronic problem in same district micifalities in province of Jambi. ANII rate is above national tolerance and SPM indicator is under target at period of 2004-2006. Malaria eradication program is one of essential service which must be subsided by government (a half or all of them) on implementation. The presence of district autonomy of health budget for each district is depend on district government commitment, except if it has been done an effective advocation based on an accurate financial information.

This study purpose is getting information about financial planning based on government which allocated for Malaria eradication program at period of 2004-2006 based on source, used allocation and commitment from authority government and resource gap between estimated calculation of program need based on KW-SPM costing of fund.

This study covered cost of Malaria eradication program of government funding District Health Office of Jambi at period of 2004-2006. This study used primary and secondary data. Primary data was collected from in-depth interview with stakeholder and secondary data was collected from financial document. From the cost analysis of Malaria eradication program was obtained an illustration that cost analysis of Malaria eradication program at period of 2004-2006 went up from 41,6 million rupiahs until 14,8 billion rupiahs because kelambunisasi program. Total cost out of Kelambunisasi program went up from 41,6 billion rupiahs until 214,8 billion rupiahs. There is not fend from Province budget, with contribution from central government begins in 2005. While the biggest cost of BLN/donation is 14,8 billion because of Kelambunisasi program. Based on activity element, the biggest allocation for treatment activity every year is medicine. According to program function., the biggest allocation for curative every year is medicine, white preventive activity in 2006 has a big allocation because of Kelambunisasi program. Based on budget, operational cost of medicine gets the biggest allocation, while traveling purchase of medicine gets the lowest allocation every year. Investation cost gets the biggest allocation in 2006. Based on KW-SPM Malaria estimation calculated and fund allocation in 2006 got 46% resource gap or 254 million rupiahs. Out of calculation of program personal salary, the different is 33,3% or 313 million rupiahs.

From in-depth interview result with stakeholder got art illustration that health sector is one of development priority in Jambi Problem of Malaria also need right handling and more attention.

It was suggested to district government to improve an estimated allocation of Malaria eradication program based on program need by mobilizing funds from various sources considering district capacity of budget. It is important to give support by advocation effort effectively from District Health Office of Jambi and coordination with other sectors on Malaria eradication program. It is important to give attention of policy from Gebrak Malaria movement and giving more attention of fund sustainability on fund arrangement of Malaria eradication program."