Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan Keperawatan di Indonesia saat ini sedang dalam tahap perkembangan menuju terwujudnya pendidikan profesional, seiring dengan proses profesionalisme keperawatan. Tahap perkembangan yang merupakan masa transisi dan keperawatan yang bersifat vokasional kearah keperawatan yang scientific dan profesional ini menuntut beberapa perubahan yang mendasar. Dalam bidang pendidikan, pergeseran yang . terjadi adalah dari suatu bentuk pendidikan keperawatan yang merupakan pendidikan kedinasan, bergeser ke pendidikan profesi yang berada pada jenjang pendidikan tinggi. Pergeseran ini bukan saja menuntut perubahan pada materi pendidikan saja, namun juga menyangkut kebijakan-kebijakan yang melandasi penyelenggaraannya.Tesis ini khususnya menyoroti faktor kebijakan Pendidikan yang akan sangat berpengaruh dalam penentuan kualitas Pendidikan. Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif, guna mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan penyelenggaraan program D III keperawatan, dan pendekatan deskriptif untuk menyajikan state of the art dari penyelenggaraan beberapa Akademi Perawatan di Di Jakarta.Dari hasil penelitian tampak bahwa adanya kebijakan ganda bagi penyelenggaraan pendidikan keperawatan khususnya pada jenjang Diploma III mengakibatkan adanya keragaman dalam proses penyelenggaraan pendidikan antara beberapa Akademi Perawatan. Perbedaan ini dikarenakan tidak adanya koordinasi diantara berbagai pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan atas penyelenggaraan pendidikan ini. Organisasi profesi yang seharusnya memegang peran utama dalam penentuan standar dan pengendalian mutu pendidikan belum berperan secara bermakna. Pada akhir dari tulisan ini antara lain dlusulkan agar dibentuk suatu dewan (board) atau majelis (council) pendldlkan keperawatan yang berfungsi menentukan kebijakan serta memantau penyelenggaraan pendidikan keperawatan."

"Tenaga Ahli Madya Gizi lulusan Akademi Gizi dididik dengan biaya bersumber dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pemerintah "zero growth personal", Departemen Kesehatan hanya menyerap lulusan Akademi Gizi 26,8 %, sisanya 73,2 % bekerja di sektor lain baik di pemerintah maupiun swasta. Desain penelitian adalah penelitian deskriptif, dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui data restrospektif dengan menueiusuri laporan yang ada. Analisis dilakukan terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 199811999, mencakup biaya bersumber dari DIP, DIK, dan BP3 yang dikelola oleh Akademi Gizi Jakarta. Komponen biaya yang menjadi variabe] adalah biaya investasi gedung, peralatan, kendaraan, pegawai, barang dan jasa, perjalanan, pemeliharaan dan bantuan beserta didik. Hasil penelitian menunjukkan biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 19981] 999 sebesar Rp 1.275.526.000,-. Sumber biaya pemerintah sebesar 77,6 % dan non pemerintah 22,6 %. Biaya pegawai merupakan komponen terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan Ahli Madya Gizi. Biaya satuan untuk menghasilkan seorang Ahli Madya Gizi pada kelas regular sebesar Rp 12.941.460,- dan kelas khusus sebesar Rp 11.932.960,-. Subsidi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu orang ahli gizi pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 10.055.515,-. Perhitungan tarif tanpa subsidi Rp 1.857.155,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Perhitungan dengan tarif subsidi Rp 751.560,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Ahli Madya Gizi, disarankan pengambil kebijakan di Departemen Kesehatan, hendaknya meningkatkan pendidikan tenaga iulusan Sekolah Pembantu Ahli Gizi, daripada mendidik keias reguler.

---

Cost analysis and tariff policy for Diploma III program for education of Nutrition Academy at "Akademi Gizi" Jakarta Ministry of Health period 1998/1999Now, the manpower of nutrition graduated from the academy of nutrition is funded by government and non government cost. The purpose of the study was to know the total of study budget, unit cost, and tariff policy. In accordance with government policy that there is " zero growth personnel ", the Ministry of Health only absorb 26.8 % of graduated as government employ and 73.2 % is absorbed by non government as private employ. The design of research was descriptive study based on case study. The data was collected by using the annual academy report. The analysis of data was held in order to know the related thing of the academy nutrition budget on 1998/1999 especially which based on DIP, D1K, and BP3. The variables research consists of investment on building, equipment, vehicle, employed expenses, supplies and services, maintenance and loan cost student. The result of the research indicates that the educational cost for the year 1998/1999 was Rp 1.275.526.000,- .Most of the budged is spent for the operational activity at the academy of nutrition. The actual of unit cost for completing study one of nutritionist in the academy of nutrition was Rp, 12. 941.400 for regular class and Rp, 11.932.960 for special class. In the year of 1998 the government was subsidies Rp. 10.055.515 for one person of nutritionist. Calculation of tariff without subsidies was Rp. 1.857.155 per student /semester if total of student is 120 people per batch. The total cost with subsidies was Rp. 751.650 per student/semesters. According to this result it is suggested to decision maker of ministry of health to develop the graduated of school of assistance nutritionist (SPAG) rather than regular student."

"Untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara kontinyu, diperlukan upaya pemantauan dan penilaian mutu melalui pemantauan kejadian disquality, antara lain pemantauan adverse event (kejadian merugikan). Data tentang kejadian merugikan di negara-negara luar (Amerika, Inggris, Australia) menunjukkan angka kejadian merugikan di sarana pelayanan bervariasi antara 0,006% s/d 36%. Di Indonesia, belum pernah diadakan penelitian tentang kejadian merugikan di pelayanan kesehatan, demikian pula di lingkungan pendidikan kesehatan yang dikhawatirkan potensial terdapat kejadian merugikan dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. PeneIitian ini bertujuan untuk menggali konsep kejadian merugikan dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan DIII Keperawatan Depkes, dilaksanakan di tiga institusi pendidikan Depkes (Akper Depkes Kimia Jakarta, Akper Depkes Bogor, dan PAM Keperawatan Depkes Jambi). Metoda penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat eksploratif. Data diperoleh melalui diskusi kelompok terarah dengan mahasiswa, wawancara mendalam terhadap direktur, dosen dan praktisi pendidikan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, kejadian merugikan yang dialami mahasiswa di kelas berkaitan dengan ketidaksesuaian jadwal tatap muka, strategi mengajar kurang tepat, kekurangan fasilitas/sarana, hubungan interpersonal dosen mahasiswa kurang akrab, perbedaan pendapat di antara dosen, dan libur yang dirasakan kurang. Sedangkan kejadian merugikan di lahan praktek berkaitan dengan kurangnya kesempatan praktek dan kurangnya bimbingan dari dosen/instruktur klinik. Dampak bagi mahasiswa berupa kerugian waktu, kurangnya konsentrasi belajar, kurang memahami materi yang diberikan, kurang pengetahuan, bingung mana materi yang benar, kelelahan dan kejenuhan, kurang motivasi belajar/praktek, kurang terampil, kurang percaya diri, mahasiswa menjadi pasif, kerugian nilai dan tidak lulus. Penyebab kejadian merugikan yang ditemukan meliputi penyebab yang sifatnya institusional (keterbatasan tenaga, fasilitas/sarana, biaya, perencanaan dan pengorganisasian yang kurang tepat), dan penyebab yang sifatnya individual (kelalaian dosen/instruktur klinik mengikuti jadwal atau ketentuan yang ditetapkan, sikap dosen, dan kemampuan dosen yang menyangkut kompetensi mengajar). Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan proses pembelajaran bagi dosen/instruktur klinik diharapkan tetap menyiapkan rancangan pengajaran, meningkatkan wawasan, dan menghargai mahasiswa sebagai mitra. Bagi institusi pendidikan diperlukan pemantapan pengorganisasian, perencanaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, melibatkan staf dan mahasiswa/masyarakat dalam mengatasi masalah, menanamkan tanggung jawab pada staf/membina kerjasama, menetapkan standar kerja operasional secara eksplisit, dan melaksanakan pemantauan dan penilaian mutu melalui survey atau penelitian. Bagi Pusdiknakes/Depkes diharapkan tetap memantau pelaksanaan program pembelajaran, menggerakkan institusi pendidikan untuk menyusun standar kerja operasional, memperketat seleksi institusi yang akan menyelenggarakan program tambahan, meningkatkan bantuan fasilitas dan sarana, dan memberikan otonomi yang lebih luas pada institusi dalam hal pendanaan.

---

To assure and to improve quality of learning process continuously, it is needed to monitor and evaluate the quality by monitoring dis-quality events. This is called adverse event monitoring.

In several countries (USA, UK, Australia), incidence of adverse event in health care is around 0,006% - 36%. In Indonesia, there is no study of adverse event in health care, including in Diploma III Nursing Educational Institution like Academy of Nursing. There is some evidences that adverse event potentially occure on learning process in Academy of Nursing.

This is a qualitative study to explore the concept of adverse event on learning process in 3 Academics of Nursing (Jakarta, Bogor, and Jambi). Data gathered by focus group discussion with students, In-depth interview to directors, teaching staff, and educational instructors/facilitators in each institution and review documented data.

The result of the study showed that adverse event concept on learning process in Diploma III Nursing Educational Institution is interpreted as a matter of uncomfortable, disturbing, or decreasing student's concentration which resulted in temporary or permanent disability on absorbing the lesson during the learning process. These are related to mis-management of learning at the institutions.

The study revealed that adverse events on learning process were associated with inappropriateness schedule of session, inadequate teaching strategic, lack of resources and facilities, poor interpersonal relationship between student and lecturer, different opinion among the lecturer that lead confusion to the students, and inconsistent/unscheduled academic recess. All of adverse events gave rise disability such as unproductive, poor concentration, lack of understanding, lack of student learning, confusion, weary and tiredness, decreased motivation of [earning or practice, lack of skills on nursing, passivity, and low academic performance. These adverse events are related or caused by institutional factors such as lack of resources, inappropriate organizing or planning, and individual. factors such as negligence, inappropriate attitude, and poor competence of lecturer or instructors.

The result could be considered as an input for quality monitoring. Sfecifically for lecturer or clinical instructor, it is reccommended to prepare the instructional design continuously, to improve their competence and ability, and involve student in solving [earning process problem. Furthermore, for academic institutions, it is needed to improve their learning process management from planning, organizing, and evaluating; to fulfill resources needed for the learning process; to involve staff and students and or community in solving learning process problems; to provide standard operating procedures clearly for each staff; and to apply quality monitoring process.

Further, this study suggests to the Center for Health Personnel and Education Departement of Health to consistently monitor academic process, to stimulate institutions in developing quality standards, to improve selection process for additional academic program, to provide resources for academy, and to establish greater autonomy for academy in financing the institution."

"Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sikap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPN1) terhadap kebijakan Departemen Kesehatan mengenai pembentukan program Diploma IV Kesehatan di Indonesia. Studi ini menarik dilakukan karena secara tidak Iangsung terjadi diskriminasi pendidikan terhadap profesi perawat. jika profesi dokter dan dokter gigi memiliki basic pendidikan Sarjana, maka seharusnya profesi perawat juga memiliki basic pendidikan Sarjana.Teori-teon yang digunakan sebagai slat analisis dalam penelitian ini, yaitu: Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil dan Teori Kebijakan Publik. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan instrumen penelusuran literatur dan studi lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah pendirian Diploma IV Kesehatan ini.Penelitian ini menunjukkan bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia menolak kebijakan Departemen Kesehatan tersebut. Penolakan ini teijadi karena kebijakan yang dibuat oleh Negara tidak memperdulikan aspek Good Governance, yakni tidak melibatkan masyarakat, dalam hal ini organIsasi profesi, dalam proses pembuatannya. Sikap ini juga diambil PPN1 bergandar pada kepentingan pengembangan profesi sesuai standard intemasional guna mengantisipasi era global. PPNI meminta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tenaga kesehatan (perawat) untuk tetap konsisten dengan Struktur Sistem Pendidikan Keperawatan profesi yang telah dibuat pada tahun 1996. PPNI juga meminta dukungan terhadap program konversi yang dibuat (Iulusan D III menjadi Sarjana Keperawatan).Penelitian ini juga memperlihatkan terjadinya dualisme pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Jika pendidikan profesi perawat harus memiliki basic pendidikan sarjana, berarti pengelolaan harus dilakukan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendirian Diploma IV ini disinyalir sebagai upaya Departemen Kesehatan agar tidak kehilangan hak pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan. Dengan kata lain, Departemen Kesehatan tidak ingin kehilangan sumber pemasukannya dari sektor pendidikan.Teori-teori yang digunakan, yakni Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil, dan Teori Kebijakan Publik, tidak terbantahkan. Teori-teori tersebut sesuai dengan temuan lapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitan ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

This study is aimed to explore the attitude of the Indonesian Nurses National Association (PPNI) towards the Health Department's policy on the founding of the 4th DipIoma in Health education program in Indonesia. This study is important because it relates indirectly to the discrimination happened in education for professional nurses, where professional medical doctor and dentist need to have a bachelor level of education, the professional nurses should also have the same level of education.

Theories used as analytical tools in this research are theories on democracy, state and civil society and on public policy. This research used a qualitative method by using literature study and field research through in-depth interview with sources related to the founding of this education program.

This research shows that the PPNI rejected this policy due to the ignorance of the state towards the good governance aspect by not including the society, particularly the professional organizations in its policy making process. PPNI took a stand on the interest of developing the nursing profession according to the international standard in order to anticipate the rapid globalization. PPNI demands those who have interests in health workers (nurses) to consistently implement the 1996 Professional Nurses Education System. PPNI also demands for a conversion program for those graduated from 3rd Diploma the same as a bachelor degree in nursing.

This research also shows the dualistic education management of health worker between the National Education Department and the Health Department. If the nursing professional education has to have a bachelor degree as its basic education level, it means the management has to be done by the National Education Department. Hence, the forming of the 41h Diploma may be considered as a way of the Health Department to retain its rights in education management of health workers. In other words, the Health Department does not want to lose its income source from educational sector.

Theories used in this research such as theories on democracy, state and civil society, and public policy are unchallenged. These theories are confirmed by the findings from the study. Hence, this research has a confirming theoretical implication."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap penyelenggaraan Program Khusus D-III Keperawatan dan hal-hal apa yang mempengaruhi kebutuhan ini.Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November tahun 2005 di lima Kota di Indonesia yang mempunyai lulusan Program Khusus D-III Keperawatan terbanyak di Jurusan Keperawatan Politeknis Kesehatan di bawah binaan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesiaa yaitu: Lampung, Semarang, Surabaya, Makasar, Samarinda. Responden (informan) pada penelitian ini adalah pengguna langsung dan pengguna tidak langsung lulusan Program Khusus D-III Keperawatan yang bekerja di rumah sakit pemerintah dan puskesmas.Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh inforrnasi tentang kebutuhan pengguna terhadap Program Khusus D-III Keperawatan dan juga melakukan penelitian kualitatif untuk memperoleh jawaban atau informasi yang mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang yang dapat memperkaya informasi.Hasil yang didapatkan pada penelitian tentang kebutuhan pengguna terhadap Program Khusus D-Ill Keperawatan sama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengguna langsung dan pengguna tidak langsung lulusan Program Khusus D-III Keperawatan sebagian besar masih membutuhkan Program Khusus D-III Keperawatan. Dengan adanya keinginan pengguna untuk mengirimkan kembali stafnya untuk mengikuti pendidikan pada Program Khusus D-III Keperawatan, ataupun merekomendasikan pada orang lain untuk mengirimkan stafnya yang masih SPK/SPR/Suplementary untuk mengikuti pendidikan pada Program Khusus D-III Keperawatan karena untuk melanjutkan pendidikan dengan Program Regular tidak mungkin dilakukan karena harus meninggalkan tugas.Sementara basil penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif untuk faktor-faktor yang meyebabkan pengguna membutuhkan Program Khusus D-III Keperawatan Baling mendukung. Adapun faktor-faktor tersebut seperti kepuasan, kebijakan pemerintah tentang tenaga keperawatan lulusan SPK/SPR/Suplementary harus menjadi D-III keperawatan, pendanaan, rencana organisasi, desain organisasi, dan persediaan tenaga memberikan kontribusi yang menyebabkan pengguna membutuhkan Program Khusus D-III Keperawatan.Dan hasil penelitian ini disarankan bagi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI supaya tetap mempunyai kebijakan agar Program Khusus D-III Keperawatan diteruskan sampai tidak ada lagi tenaga lulusan SPK/SPR/Suplementary di rumah sakit, puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya dengan selalu meningkatkan peran evaluasi dan koordinasi. Juga agar Politeknik Kesehatan Jurusan Keperawatan melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan agar pengguna tetap puas dan akan terus mengirimkan tenaga keperawatannya untuk mengikuti pendidikan pada Program Khusus D-III Keperawatan.

---

This research purpose is to find the user needs toward the conducting of Nursing D-III Special Program, and things that affect these needs. This research done in October-November 2005 in five country on Indonesia that have the largest number of Nursing D-M Special Program with Health Polytechnic in Nursing Majors under health staff education centre of health Department RI which are Lampung, Semarang, Surabaya, Makasar, and Samarinda. Respondent in research is direct user and non-direct user from Nursing D-III Special Program that work in government hospital and public health centre.

This research is study case research, by using quantity method to get information about user needs toward Nursing D-111 Special Program, and also using qualitative to get answers or deeper information according to someone opinion and feeling that can excess the information from quantity research.

Result from research about user needs toward Nursing D-III Special Program is equal between quantity and qualitative research. Most of user directly and non-directly from Nursing D-III Special Program, user still need Nursing D-III Special Program. With the present of user will to send back his staff to follow Nursing D-III Special Program education, or recommend other to send his staff that equal to SPI/SPR/Supplementary to follow education in Nursing D-III Special Program because continuing education with Regular Program is impossible to do because they'll leaving the job behind.

Meanwhile the quantitative and qualitative researches for factors that cause the user need Nursing D-III Special Program support each other. Those factors are satisfaction, government policy toward SPK/SPR/Supplementary graduate has to continue their education to Nursing D-III Special Program, financing, organization planning, organization design, and personnel supply, give contribution that cause user need Nursing D-III Special Program.

From this research result suggested to Health Staff Education Centre of Health Department RI constantly have policy that makes Nursing D-III Special Program continues, until there is no SPK/SPR/Supplementary graduate in hospital, public health centre, and other health services, and always conduct evaluation and coordination. Moreover, make Health Polytechnic in Nursing Majors gradually increasing the quality in order to satisfy the user and constantly send their nursing staff to follow Nursing D-III Special Program education."

"One of the problem in Education program espicially in senior technical high shool is disability entering on job vocation. Dual system Education Program (PSG) is constructed to disolve it problem. This research aim to evaluate implementation through this program...."

"Pendidikan tenaga kesehatan diselenggarakan untuk memenuhi kehutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis dan mutunya sesuai dengan kebutuhan program kesehatan dan kebutuhan pasar kerja.Pendidikan tenaga kesehatan diarahkan agar lulusannya memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional serta sistem nilai yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta mampu bersaing untuk merebut pasar kerja global bahkan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kesehatan lainnya.Agar penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan berlangsung sesuai dengan ketentuan, dan dapat menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan telah berupaya meningkatkan kualitas penyelengaraan pendidikan tenaga kesehatan melalui akreditasi institusi.Penelitian ini ingin mengetahui tentang hubungan akreditasi dengan mutu lulusan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan di Propinsi DKI Jakarta tahun 2002. Metode penelitian crossectional berlokasi di DKI Jakarta, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Diknakes dan institusi pendidikan, waktu penelitian 7 Juni s/d 7 Juli 2003, populasi penelitian semua institusi pendidikan D III baik milik Depkes, ABRI dan swasta yang menyelenggarakan ujian akhir program (UAP) dan telah terakreditasi.Hasil penelitian diperoleh gambaran mutu lulusan Program Diploma III Pendidikan Tenaga Kesehatan di Propinsi DKI tahun 2002 adalah sebagai berikut: rata-rata IP Semester lulusan adalah 2,78, rata-rata nilai UAP yaitu 3,052, dan rata-rata nilai IPK adalah 2,936, nilai akhir akreditasi JPT diknakes di DKI adalah 79,59, hubungan antara akreditasi dengan indeks prestasi, UAP, IPK dan hubungan komponen akreditasi dengan program pendidikan tidak menunjukan hubungan yang bermakna pada alfa 5%, namun terdapat perbedaan yang bermakna pada rerata nilai akreditasi komponen lintas sektoral berdasarkan jenis Diknakes (Kebidanan, keperawatan dan lainnya), rerata nilai komponen sarana prasarana, situasi umum dan nilai akhir akreditasi pada jenis program (program umum dan program khusus), rerata nilai komponen ketenagaan, sarana prasarana dan nilai akhir akreditasi berdasar status kepemilikan (Pemerintah dan Swasta) serta rerata nilai IPS dan IPK berdasar jenis program.Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh proses penyelenggaraan pendidikan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan, input kurang baik, tenaga dosen yang tidak tepat, materi pengajaran kurang cocok, sarana penunjang yang kurang memadai dan sistim administrasi kurang tepat. Lahan praktek, proses pendidikan dan pengajaran yang masih belum sesuai.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah rata-rata nilai akreditasi secara umum masih rendah, tidak ada hubungan antara komponen-komponen dengan mutu lulusan baik rerata IPS, UAP maupun IPK. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan perlunya standardisasi IPK, pembenahan dalam berbagai komponen akreditasi, ujian akhir program dan proses penyelenggaraan pendidikan.Pustaka 36 (1980 - 2003)

---

Analysis on Relationship between Accreditation Scores to Quality of Graduates from Diploma III of Health Manpower Education in Province of Jakarta, year of 2002Health manpower education is provides health manpower, in terms quantity, type, and quality for health programs and also market demand. Health manpower education directed to graduate health professionals which have good skills and knowledge for competition in global market even to create job opportunity for other health professionals.

In order to ensure health manpower education program as expected, The Center of Health Professional Education continually improve quality of health manpower education program through institutional accreditation system.

This study objective is to find out relation between accreditation and quality of graduate of Health Manpower Education Program in the province of Jakarta, in the year of 2002. This study used cross sectional design and carried out in Jakarta, used secondary data gained from The Center of Health Manpower Education (Pusdiknakes). The time of study is from June 7th to July 7'h, and study population is all Diploma III institutions belong to Department of Health, military owned, and privates which have carried out program's final examination (UAP) and have been accredited.

Based on the results of this study, description of quality of graduate Diploma III program of Health Manpower Education in province of Jakarta is following; average of grade index semester (IP) is 2,78, average of UAP is 3,05, and average of GPA is 2,936, total of JPT accreditation scores of Diknakes in province of Jakarta is 79,59, relation between accreditation with IP,UAP, IPK and relation of accreditation components with education program have no significant relationship in a =5%, but there is a significant relationship on average scores of inter sector accreditation components based of type of Diknakes (midwifery, nursery, etc..), average scores on facility and infrastructure, general situation, and final scores of accreditation on type of programs (general program and special program), average scores on manpower, facility and infrastructure, and final scores of accreditation based on ownership status (government and privates), and average scores on IPS and IPK based on type of programs.

This condition could be caused by educational processes that did not conform norm that has been determined, have no better input, lecturer, inappropriate education material, inadequate infrastructure and administration system non suitable.

Conclusion of this study is average scores of accreditation in general is still low, no relationship between components with quality of graduates in terms of IPS, UAP, or IPK. Based on the results, it is recommends that there should be IPK standardization, restructuring the components of accreditation, final examination of program and educational processes."