Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian yang berjudul "Kekuatan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah" ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peranan sertifikat sebagai atas bukti hak atas tanah dalam memberi jaminan kekuatan hukum bagi pemilik hak atas tanah, diharapkan memperoleh jawaban terhadap masalah-masalah hukum yang timbul akibat dari adanya gugatan atau tuntutan dari pihak lain, mungkin mengenai keabsahan sertifikat, salah tunjuk tempat tanahnya dan lain sebaginya.

Untuk membuktikan ke absahan sertifikat terhadap pemilikan hak atas tanah perlu dilakukan penelitian ulang baik melalui keputusan pengadilan maupun keputusan oleh badan yang berwenang mengenai tanah.

Mengingat sistem yang dianut Indonesia sistem negatif yang bertendens positif, pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat adalah sebagai pemilik atas tanah termaksud, sepanjang tidak ada penuntutan dari pihak lainnya atau sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. "

"Tesis ini membahas kekuatan pembuktian sertifikat dan bukti Letter C, cara memperoleh kedua bukti tersebut agar menjadi hak milik masing - masing pihak dan putusan hakim masing - masing peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, berbentuk preskriptif dan bertujuan explanation atau penjelasan yang berfokus pada masalah dengan ilmu monodisipliner yaitu ilmu hukum.Hasil Penelitian menyarankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan proses pendaftaran hak atas tanah, dan pentingnya melakukan transaksi jual beli tanah harus sesuai dengan Hukum Pertanahan Nasional, serta dalam kasus tersebut hakim perlu penggalian hukum yang lebih luas agar putusan yang dihasilkan tegas dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

---

The focus of this study is the proof of title power between building rights title and Letter C, how to grant each of the title by parties and the decisions of judge discretion on each level of court. This research is descriptive analytical with problem focused research and law as the science to answer all the problems on this study.This study suggest the need for socialization of land registration process to the public, and the importance of land sells transaction in according with National Land Law, as well as in this case the Judges need more exploration about the law to result a firm and fair decisions to the parties."

"Meningkatnya populasi manusia menyebabkan meningkatlah kebutuhan tanah, namun ketersediaan tanah terbatas sehingga menimbulkan permasalahan tanah terutama daerah perkotaan. Salah satu permasalahan tanah yaitu mengenai kepemilikan objek hak atas tanah yang sama, dapat dimiliki dua orang yang berbeda dengan bukti dokumen kepemilikan hak masing-masing. Dalam penelitian digunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada, untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis permasalahan, mengenai permasalahan sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti yang kuat, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, peraturan perundangundangan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

The increase in human population have resulted in the increase need for land, but there are only limited availability of land, which give rise to land problems especially in urban areas. One of the issues regarding land is that ownership rights over the same piece of land can be own by two different people having proper documentary evidence of ownership rights of the land. In this study, the judicial normative method is used, which is a study based on using research literature in order to discuss legal issues that exist and to obtain secondary data to analyze problems regarding the issues of land rights certificate as strong evidence, legal protection against the holder of land rights, laws and regulations concerning proof of strength of certificates to create justice and legal certainty for all parties."

"Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, namun dalam kenyataannya sering terjadi penguasaan tanah yang bertentangan dengan Undang-undang misalnya dengan pemalsuan sertipikat, sehingga terjadi sertipikat ganda sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/Pdt/1987. Penyebab terjadinya sertipikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Untuk mengetahui keabsahan masing-masing pemilik sertipikat, perlu dilakukan pembuktian dalam hal ini lembaga peradilan dan dalam tesis ini Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 556/K/Pdt/1987.

---

One evidence of land rights is the certificate itself, but in reality often conflict with the land tenure laws, such as by falsifying a certificate, resulting in dual certification as a case who stated in the Supreme court verdict number 556/K/Pdt/1987. Cause of the certificate could be double is because of any intention, by accident and due to administrative error. To determine the validity of their respective owners evidentiary certificate needs to be done in this case, the judiciary and the Supreme court in this thesis with a decision by a number 556/K/Pdt/1987."

"Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang berkekuatan sebagai akta dibawah tangan. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat beberapa alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di Provinsi Riau di berbagai daerah terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan ?SK camat? dan hal ini termasuk dalam lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh SKGR ini hanya berupa surat keterangan saja yang mana memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Data hasil penelitian ini akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan serta memberikan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : 97- 98/PDT/G/2009/PN.PBR mengenai jual beli dengan Surat Keterangan Ganti Rugi. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi alas hak dibawah tangan ini yang merupakan dasar dari diterbitkan suatu sertipikat maka diperlukannya ketelitian dan registrasi yang baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan sehingga meminimalisir terjadinya Alas Hak yang tumpang tindih.

---

The strength of evidence is greatly required in order to provide legal strength for an ownership, likewise the basis of land right which constitutes the ground for an individual to possess right over his land. A basis of right may be used as the ground for the issuance of land right certificate and has the strength of evidence which constitutes written evidence having the power as a privately drawn up deed. As stated in the elucidation of Article 24 of Government Regulation Number 24 of the Year 1997 regarding Land Registration, there are several written evidences which can prove ownership over land. Certificate of Compensation [Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)] constitutes a basis of right which is commonly used in Riau Province, in various regions, there are different terms being used, however, they all are referring to the same matter which is the basic letter or some communities are referring to it as ?Decree of the Head of Sub-district [SK camat]? and this is included in the definition of other forms of written evidence by any name whatsoever. The strength of evidence possessed by this SKGR is merely a document which similar to a privately drawn up deed.

This research uses juridical normative research form as well as supported by the result of interview with resources and informants. After the entire data is processed and analyzed, then a conclusion is assumed deductively. Data on the result of this research will be presented and finally it will answer the subject matter as well as provide Analysis towards the verdict of the District Court of Pekanbaru Number: 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR regarding sale and purchase by means of Certificate of Compensation. The efforts which must be taken in order to overcome this basis of right based on privately drawn up deed which constitutes the basis for the issuance of a certificate is the need of thoroughness and sufficient registration from the authorized apparatus, in this matter the apparatus in the sub-district and village levels, therefore, it will minimize the occurrence of overlapping Basis of Right upon the land."

"Tesis ini membahas preferensi usaha mikro kecil (UMK) di Provinsi DKI Jakarta dalam menambah modal usaha dengan mengagunkan sertifikat tanah miliknya ke bank. Tesis ini mensurvei 85 UMK di wilayah di DKI Jakarta. Metode probit digunakan dalam analisis. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat 32,94% dari responden sampel berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dalam rangka mendapatkan kredit permodalan perbankan. Variabel yang mempengaruhi preferensi UMK mengagunkan sertifikat tanah adalah luastanah, kepemilikan rencana usaha, dan lingkup pemasaran. UMK yang tidak berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dikarenakan tidak memiliki ijin usaha.

---

This thesis discusses the preferences of small micro enterprises (MSEs) in the Province of DKI Jakarta to collateralize land certificate for bank loan. This thesis surveyed 85 MSEs in DKI Jakarta. Probit methods used in the analysis. The results of the analysis found that there were 32.94% of the sample interest in collateralizing his land certificate in order to get credit banking capital. Variables affecting preference MSE collateralize land certificate is broad land, ownership of a business plan, and marketing scope. MSEs which are not interested because they does not have a business license."

"

Tesis ini membahas mengenai adanya penundaan untuk dilakukan proses penerbitan sertipikat atas Apt Ltm, implikasinya dan peran pemerintah yang diharapkan. Bermula dengan banyaknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan yang di lakukan, salah satunya pada tahun 2015. Namun, berjalannya waktu sampai tahun 2020 Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tidak diterbitkan. Adanya pajak-pajak untuk Pemerintahan Daerah tertunggak sehingga tidak dikeluarkan pemecahan dari Sertipikat Induk kepada anak Sertipikat dalam beberapa bagian. Hal ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh pihak Apt Ltm. Metode penelitian dalam tesis ini bersifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan studi literatur dengan menganalisa sistematika hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, para pihak, perbuatan hukum, antar hubungan hukum, dan obyek hukum. Tipe penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Dalam analisa kasus ini diketahui terdapat kekurangan yang mengakibatkan dapat terjadinya penundaan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Implikasi peraturan kadang lebih ideal, dalam praktek berbeda dari yang diharapkan. Peran pemerintah akan terwujud melalui kewajiban pembayaran pajak-pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang ditetapkan pada saat dilakukannya pemisahan/pemecahan sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun/saat jual beli Rumah susun dilakukan. Penulis memberikan saran agar dapat dilakukan pencegahan dengan melakukan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara autentik dihadapan Notaris/PPAT untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan mendorong pengembang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak-pajak untuk pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kata Kunci: Sertipikat Hak Milik, Satuan Rumah Susun, Pajak Daerah

---

This thesis discusses the postponement of the certificate issuance process for Ltm Apt, its implications and the expected role of government. It started with a number of under-contracted Binding Sales Agreements, one of which was in 2015. However, it will not be issued until 2020. There are taxes for delinquent Regional Government so that no solution is issued from the Main Certificate to the Certified Parts in several sections. This raises legal responsibility that must be done by the Ltm Apt. The research method in this thesis is normative juridical, using secondary data with literature studies by analyzing the systematic system of law which includes legal subjects, rights and obligations, parties, legal actions, interrelationships of law, and legal objects. This type of research conducted in this thesis is a descriptive analytical study, to describe, describe, analyze, and analytically explain the problems raised. In the analysis of this case, it was discovered that there were deficiencies which could lead to a delay in the issuance of the Ownership Certificate on the Flats. The regulatory implications are sometimes more ideal, in practice different from what is expected. The role of the government will be realized through the obligations of paying taxes, the Acquisition Fee for Land and Building Rights, Land and Building Tax levies, which are determined at the time of the separation/division of certificates of Ownership Rights over Flats/when buying and selling flats carried out. The author provides advice that prevention can be done by making an authentic purchase agreement binding before the Notary/PPAT to further enhance protection for consumers and encourage developers to implement obligations in paying taxes for the development of the Special Capital Region of Jakarta.

Keywords: Title of Ownership Certificate, Flats, Regional Taxes

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh Keluarga Chatab selaku pemilik tanah atas Sertipikat Hak Milik dan Girik yang tanahnya di okupasi oleh Penggarap Liar dan Pemerintah Daerah, juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik tanah dalam penanganan Okupasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta cara dan mekanisme yang dapat dilakukan oleh Keluarga Chatab agar dapat menguasai tanah yang dimilikinya secara fisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk pajak bumi), Girik cukup kuat untuk dijadikan pembuktian dalam kasus sengketa di Pengadilan, karena girik ini didampingin oleh alat bukti lain, seperti surat keterangan Lurah, sejarah kepemilikan tanah yang benar dan kuat dan Perjanjian Jual Beli Mutlak yang sudah ditandatangani oleh pihak penjual dengan pihak Keluarga Chatab. Dalam hal penangannya terhadap para Okupan dapat menggunakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan penerapan hukuman kurungan atau dapat dilakukan secara persuasif edukatif oleh Pemilik tanah, apabila secara persuasif ternyata tidak tercapai maka harus dilakukan dengan cara-cara lain yaitu dengan langkahlangkah penertiban.

---

This research aims to acknowledge the form of legal protection which can be gained by Chatab Family as the owner of the land with Right of Ownership Certificate and Girik in which the land have been occupied by Squatters and Regional Government, and also to discuss on the legal remedy which can be conducted by the land Owner in handling the Occupation under the applicable Law in Indonesia and the procedure and mechanisms which can be conducted by Chatab Family in order to retain its land physically. This research is a legal research that is normative juridical using secondary data, amongst others laws and regulations and books. As the result of this research, it is obtained the conclusion that the Right of Ownership Certificate is the evidence of right, prevailing as the strong authentication proof. So that it has a power of proof and shall be accepted as true evidence as long as it is not proven otherwise with other evidence, in the form of certificate or otherwise (petuk pajak bumi), Girik is strong enough to be made evidence on the conflict case in the Court, since this Girik is accompanied by other evidence, such as Head Sub-district statement letter, true and valid history of land ownership and Absolute Sale and Purchase Agreement signed by seller and Chatab Family. In the case of handling it with the Squatters can be conducted using the provisions of Article 6 Paragraph (1) of Law No. 51 Year 1960 with the implementation of confinement sanctions or can be conducted via educative persuasive by the land Owner, if persuasively cannot be achieved then it must be conducted with other ways that is with the ways of publishing."

"Hukum waris mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Serta akibat-akibat yang timbul dari pemindahan tersebut. Salah satu hak yang dimiliki oleh para ahli waris adalah hak menuntut untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak para ahli waris tersebut, namun lebih khusus dibahas mengenai hak menuntut para ahli waris untuk memperjuangkan obyek warisnya yang berupa hak atas tanah dimana bukti kepemilikannya atas nama orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa sertipikat hak atas tanah adalah tanda bukti yang kuat atas kepemilikan suatu tanah, serta merupakan hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah. Sehingga selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam buku tanah harus diterima sebagai data yang benar. Namun disayangkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan menyadari pentingnya sertipikat hak atas tanah ini. Seperti yang terjadi dalam Kasus yang menjdai studi dari tesis ini, Hendrik Sutanto yang mana adalah adik dari SIa Toa Bok yang adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, hendak meminjamkan namanya untuk dipakai dalam proses jual beli yang ingin dilakukan oleh kakaknya tersebut. Maka disepakati secara lisan untuk meminjam nama Hendrik Sutanto dalam akta jual beli yang selanjutnya akan menjadi dasar dari diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tersebut. Adapun tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Hendrik Sutanto tanpa sepengetahuan dari Sia Toa Bok yang akhirnya mengetahui dikemudian hari. Lebih lanjut bahkan Sertipikat tersebut disimpan oleh Hendrik Sutanto itu sendiri. Melihat adanya hal-hal yang tidak wajar ini, menyebabkan kegusaran dari para ahli waris Sia Toa Bok yang senestinya berhak atas rumah tersebut, tetapi pada kenyataannya secara hukum dikuasai oleh pamannya Hendrik Sutanto yang dibuktikan melalui Sertipikat Tanah. Ketidaktahuan Sia Toa Bok akan prosedur pensertipikatan tanah tersebut, sebagai proses final dari proses pemindahan hak tersebut, membuat ia sudah merasa cukup aman dengan hanya memegang salinan resmi dari Akta jual Beli tersebut tanpa menyadari bahwa tanahnya tersebut telah dikuasai secara hukum oleh adiknya, Hendrik Sutanto melalui proses pensertipikatan yang dilakukan adiknya tersebut.

---

Hereditary law regulating about the removal of the properties which left by the heir to his beneficiary. And also the consequences arising from such removal. One of the beneficiary's rights is to claim their right of the heritage, but specially discussed about the beneficiary's right to fight the heritage of lands which legally owned b the other party. As we know, the land certificate is the legal evidence of the ownership of the land, and also as the final result of the land register process. So, if there is no counter claim from the other party, the physical and jurisdiction date mentioned in the land certificate is valid. But, unfortunately most of the people do not know and do not realize the importance of such land certificate.

As happen in the case which being the studying in this thesis, whereas, Hendrik Sutanto, younger brother of Sia Toa Bok, Indonesian citizen, want to lent out his name for purchasing process on behalf of his older brother. So, its orally agreed to lent Hendrik Sutanto's name in the purchasing deed, which hereinafter as the basis of the issuance of the land certificate. The registration process done on behalf of HS, without any approval from STB, which knew it later. Furthermore, even the land certificate was kept by HS. Related to this un proper matters, made STB's beneficiaries worried, which should be owned that house, but in fact, legally that house was owned by their uncle which proven by land certificate. The unknown of STB of the certification process of land, as the final process of the right removal made her/him felt secure with just kept the original purchasing deed, without realizes that the land has been legally owned by his/her young brother, HT trough certification process which has been done him."