Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LATAR BELAKANG MASALAHPenduduk dunia terus bertambah setiap saat, dengan laju pertumbuhan yang terus bertambah cepat. Fenomena ledakan penduduk ini telah muncul pada abad-abad terakhir dan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama tentunya menyangkut sumber daya, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok pangan, kesehatan dan pasokan energi. Persoalannya adalah apakah pertambahan penduduk ini dapat diikuti pertambahan yang sepadan di bidang pangan, sedangkan sejak saat sekarang saja jumlah penduduk dunia yang miskin dan lapar sudah cukup besar. Tanpa usaha-usaha untuk membatasi pertumbuhan tersebut, sangat dikhawatirkan bahwa pada suatu saat yang tidak terlalu lama lagi penduduk dunia akan tidak dapat tertampung. Dan kalau saat itu tiba, akan timbul ketegangan-ketegangan internasional yang sangat membahayakan kehidupan manusia secara menyeluruh. Greg Cashman dalam buku "What Causes War 7", menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari timbulnya peperangan adalah karena pertumbuhan penduduk. Dalam teori Lebensraum disebutkan bahwa Lebensraum adalah tempat yang dibutuhkan oleh manusia untuk ruang hidup sehingga mereka tumbuh, berinteraksi dan akhirnya coati. Hitler lebih menekankan pada aspek normatif dari Lebensraum, yaitu jika seseorang percaya bahwa tempat dapat menyebabkan peningkatan penduduk"

"ABSTRAKKemiskinan struktural pada hakekatnya disebabkan oleh adanya kepincangan kebijakan publik yang dirasakan oleh masyarakat sejak zaman kolonial sampai pada zaman kemerdekaan. Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah telah menggariskan berbagai kebijakan, dan terakhir adalah melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Melalui program ini, masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa tertinggal, diinjeksikan bantuan dana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, Pendamping dan Bantuan Teknis, agar masyarakat termotivasi untuk mandiri dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Masyarakat miskin yang diteliti di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yaitu di Desa Cijengkol, Cicantayan dan Neglasari temyata telah menderita kemiskinan struktural sebagaimana dimaksud diatas. Mereka hanya memiliki lahan pekarangan seluas 0,01 HA dan hanya 36% diantara mereka yang memiliki sawah, itupun sangat terbatas yaitu 0,03 HA per-Kepala Keluarga, dengan demikian mereka ini tidak akses terhadap peluang-peluang kebijakan pembangunan pertanian seperti Bimas, Inmas, KUD, yang pada umurnnya melayani petani berlahan luas atau 0,5 HA keatas. Sebagian besar penduduk Desa Neglasari (98 %) dan penduduk Desa Cijengkol (83 %) masih berada dalam kebodohan. Pada awal peluncuran Program IDT tampak ada gejala munculnya Kelompok pemburu Rente Ekonomi untuk mengambil nilai tambah dari program IDT, sementara Sosialisasi kebijakan belum efektif, namun kemungkinan tersebut segera dapat diwaspadai masyarakat. POKMAS IDT yang menjadi KOR dari kebijakan ini telah memahami partisipasi, menjadi pusat informasi, pengembangan jati diri, demokrasi, otonomi, dan pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat, dimana kesemuanya itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat. Pendapatan masyarakat di lokasi penelitian telah menunjukkan peningkatan, dibarengi dengan kemampuan memupuk modal, menggulirkan dana, mampu membayar pajak, akses ke dunia Perbankan dan membentuk Koperasi Sendiri. Mereka sekarang bukan lagi sekedar "Role Player" yang telah ditetapkan peranannya oleh "Top Down" tanpa berdaya menyampaikan aspirasinya, akan tetapi mereka telah menjadi subjek yang berinisiatif mampu menetapkan peranannya dan percaya diri. Mereka telah menyadari berbagai masalah yang mereka hadapi, menganalisa potensi lokal dan peluang yang mungkin diraih, analisa musim kritis, hambatan dan ancaman. Sebagian besar dari mereka (74,60 % dari responden) telah mampu merencanakan usaha-usaha produktifnya sebagai bukti nyata dari awal kemandirian masyarakat. Sistem dan mekanisme pelaksanaan program IDT secara prinsip dapat diterapkan pada desa-desa non IDT dengan memperhatikan kondisi lokal spesifik yang beraneka ragam di seluruh Indonesia."

"Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2).Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya.Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota.Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti upaya-upaya Pemkab Karo dalam memberdayakan aparaturnya.Penelitian ini bertolak dari adanya masalah yaitu dalam proses pemberdayaan aparatur di Pemkab Karo seperti proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil, dan promosi jabatan dan kepangkatan yang dilaksanakan di Pemkab Karo, diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan dari ketentuan yang berlaku.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei dengan pendekatan kualitatif, dimana besarnya populasi adalah seluruh pegawai negeri sipil di Pemkab Karo sebanyak 6.956 orang, sedangkan jumlah sampel yang diambil dilakukan secara stratified random sampling berjumlah 99 orang.Sesuai dengan metode yang digunakan, bentuk instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah kuesioner sebagai instrumen utama, dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji dengan menggunakan indikator rekruitmen pegawai negeri sipil, pemberdayaan melalui promosi jabatan dan kepangkatan, serta pemberdayaan aparatur melalui mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non-formal.Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menyusun tabel frekuensi, kemudian ditentukan persentasenya. Hasilnya ditafsirkan dengan membandingkan pada tolok ukur yang ditetapkan yaitu : > 75 % masuk kategori baik; 60 % - 75 % kategori cukup; dan < 60 % berada pada kategori kurang.Dan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil yang dilakukan di Pemkab Karo sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum optimal, karena diduga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dalam hal pemberdayaan aparatur bidang promosi karir juga sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa penempatan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, dan pelaksanaan promosi dilakukan kepada pegawai yang berprestasi dalam pekerjaannya, namun demikian juga masih ditemukan bahwa dalam penempatan pegawai diduga masih dipengaruhi karena faktor kedekatan dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi sudah dilaksanakan dengan baik, namun yang perlu menjadi perhatian bahwa Pemkab Karo sampai saat ini belum memberikan beasiswa kepada pegawainya yang ingin mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya harus menunggu kesempatan beasiswa yang diberikan dari instansi/institusi lain atau dengan menggunakan dana pribadi. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan non-formal berupa kegiatan diklat sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa diktat yang diikuti sudah sesuai dengan tuntutan pekerjain, dan dirasakan manfaatnya dalam melaksanakan pekerjaannya.Untuk itu perlu menjadi perhatian yang lebih serius lagi bagi pimpinan di Pemkab Karo, khususnya dalam hal rekruitmen calon pegawai negeri sipil supaya dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat lagi dan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terutama bagi aparatur di Pemkab Karo supaya ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The goal of this research is to examine the efforts of Karo's Regency Government in empowering its apparatus. Based on the issue of apparatus empowerment process at Karo Regency Government, in North Sumatera Province, it is assumed that deviation has occurred in recruitment process of state official, and the ranks and occupational promotions enforced in Karo Regency.

The survey methods approach used on the research is qualitative. Using stratified random sampling, the sample taken are 99 people, from the total 6,955 people state officials in Karo Regency. In collecting the research data, based by this method, questioners are used as the main instrument that has been complemented by interview and library research. In order to answer the research question, this research used recruitment' indicator of state official, empowerment based ranks and occupational promotion, also apparatus empowerment through formal and non-formal education.

The data analysis technique used in the research is frequency table by defining the percentage. The research result interpreted by comparing few measurements which are below 75% is in good category; between 60-75% is sufficient; and below 60% is in low category.

The research results showed that recruitment process of state official by Karo Regency Government have been achieved adequately, but not yet optimal because in it still exist deviation such as corruption, collusion and nepotism. ln the field of empowering its apparatus carrier promotion, the Karo Regency Government also did it well. This showed by the placement official done by based on its expertise and the promotion consideration based on the official performance.

Nevertheless, in placing those state officials still colored by close relations with the high ranking official factor. In term of opportunity to get higher formal education, the Karo Regency Government also has doing well. But there's still notion to be made that the Karo Regency Government up until now still haven't give scholarship to its state officials. Many of the states officials have to wait scholarship opportunity given by other institution or by using their own funds. In term of non-formal activities, the training and education for the state official is also doing well, which being done according to the demands of occupation and the benefits have been felt in supporting the state official duties.

Based on the result of this research, the Karo Regency Government needs to give more attention to its state official recruitment process so supervision could be made, and violations by the Karo Regency Government apparatus are punished according to the regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian, menganalisis pergeseran sektor perekonomian dan mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara untuk penentuan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) analisis yaitu: typologi klassen (TK), loqation question (LQ) dan shift share (SS). Analisis TK menunjukkan bahwa kabupaten tapanuli tengah termasuk daerah yang mempunyai potensi untuk berkembang dan tumbuh secara ekonomi di Sumatera Utara. Analisis LQ menunjukkan bahwa pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan analisis SS menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mempunyai daya saing yang tinggi dan berpotensi untuk maju dan tumbuh yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah."

"Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques.

The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors."