Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasan secara utuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ketidak tuntasan penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat produktifitas Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi serta kepastian hukum bagi masyarakat. Secara faktual di dapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasan ini dengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan "Tarik menarik". Hai ini dipengaruhi oleh konflik lama, kerancuan dan tumpang tindihnya beberapa peraturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan Tindak Pidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih basil penyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsi oprasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan. Pemahaman kedua Instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang semula bersifat sementara namun berlaku hingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan Iahirnya Keputusan Presiden RI No.31 tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undangan yang belum semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalah merupakan upaya lebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukup memprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini."

"Kondisi wilayah hukum Polsek Metro Tamanpuri yang bercorakkan kota lama dan merupakan pusat perdagangan dan pusat hiburan, sangat memungkinkan bagi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penanganan perkaranya dilakukan oleh Unit Reserse, dengan keterbatasannya baik personil, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia, sulit diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini terbukti dari terjadinya proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan tidak sesuai prosedur.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta yang menggambarkan kegiatan penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi terdapat adanya proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan diluar prosedur itu berlangsung pada setiap tahapan pemeriksaan peristiwa pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun bentuk-bentuk pemeriksaan diluar prosedur yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu berupa : tindakan kekerasan dan penyiksaan sebagai taktik yang digunakan untuk mengejar pengakuan, perbuatan tidak senonoh yang berupa pelanggaran sampai melakukan tindak pidana, korupsi, yang kesemua tindakan ini termasuk dalam "extra judicial", dan diskresi.Terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur ini sangat mungkin dipengaruhi oleh : hubungan yang bersifat negatif dalam rangka penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu menyangkut hubungan kerjasama, kekuasaan dan pertemanan, lemahnya pengawasan, penyidik/penyidik yang kurang profesional, peran penyidik/penyidik pembantu, status sosial tersangka dan saksi serta sarana dan prasarana serta anggaran yang minim."

"Menurut pendapat para pakar bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan telah ada semenjak Polisi lahir. Namun disebagian anggota Polisi banyak juga yang melakukan proses pemeriksaan tanpa harus dengan cara kekerasan. Didalam Tesis ini saya mengasumsikan bahwa para anggota penyidik Polri yang bertugas melakukan pemeriksaan mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun yang tidak bisa sama adalah pengalamannya.Pada Tesis ini saya menuliskan tentang fokus permasalahan yaitu timbulnya perbedaan-perbedaan diantara para penyidik didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Curas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, kondisi ruangan pemeriksa antara lain budaya kerja di kantor, kondisi ruangan pemeriksa, arahan atasan dan faktor lingkungan diluar tempat bekerja antara lain hadirnya orang lain yaitu keluarga tersangka, keluarga korban dan anggota LBH.Kami sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena belum menjadi perhatian pakar-pakar maupun penulis sebelumnya, mengapa terjadi perbedaan diantara penyidik didalam menangani proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus-kasus yang dikategorikan sama dengan Curas khususnya pencurian dengan kekerasan dengan sasaran kendaraan bermotor."

"Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang tersangka tindak pidana secara daring (online)pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama Pandemi Covid-19 di Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara wawancara dengan penyidik dan Kanit pada Subdit II Dittipidum Bareskrim, Kapus Daskrimti Kejagung, maupun Kabirohumas MA sebagai informan primer, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hasil pemeriksaan online yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak ditandatangani oleh saksi dan tersangka sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP. Kedua, Penyidik Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri dapat menerapkan 2 (dua) pilihan untuk memperoleh BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online yakni: (1) menyampaikan BAP kepada saksi dan tersangka melalui jasa ekspedisi yang terpercaya untuk ditandatangani secara basah; dan (2) BAP dimuat dalam File berbentuk PDF, yang dikirimkan melalui e-mail kepada saksi dan tersangka, kemudian file tersebut dicetak oleh ditandatangani secara basah. Hasil cetak yang telah ditandatangani kemudian dipindai (scanned) dan dikirimkan kembali kepada penyidik. Dengan demikian BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online dapat menjadi wujud nyata dari upaya penegakan hukum secara penuh (full enforcement) yang memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP terkait pemeriksaan saksi dan tersangka, dan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di masa pandemi Covid-19.

---

This Final Project is the result of research on the analysis of the implementation of an online examination of a suspect of a criminal act when the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy was implemented during the Covid-19 Pandemic in Sub-Directorate II of the Directorate of General Crimes (Dittipidum). This research was conducted with a descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods carried out by means of interviews with investigators and the Kanit at Subdit II Dittipidum Bareskrim, Head of Daskrimti AGO, and the Head of Public Relations of MA as primary informants, observation and document review. The results of the study show, first, that the results of the online examination as outlined in the Minutes of Examination (BAP) Investigators of Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri can apply 2 (two) options to obtain BAP results from examination of witnesses and suspects conducted online, namely: (1) submitting BAP to witnesses and suspects through a trusted expedition service to be signed wetly; and (2) the BAP is contained in a PDF file, which is sent via e-mail to witnesses and suspects, then the file is printed by a wet signature. The signed printout is then scanned and sent back to the investigator. Thus the BAP results from the examination of witnesses and suspects conducted online can be a tangible manifestation of full enforcement efforts that comply with the provisions of Article 75 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code regarding the examination of witnesses and suspects, and still pay attention to government policies in enforcement efforts. law during the Covid-19 pandemic. "

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasan secarautuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda MetroJaya. Ketidak tuntasan penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkatproduktiiitas Satuan Resrse Tindak Pidana Korupsi Serta kepastian hukum bagimasyarakat.Secara faktual di dapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasan inidengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenanganpenyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan “Tarik menarik“_ Hal inidipengaruhi oleh konflik lama, keranouan dan tumpang tindihnya beberapaperaturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan TindakPidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih hasilpenyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsioprasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan .Pemahaman kedua Instansi penegak hukum yang merupakan bagian darisistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8tahun 198| tentang KUHAP, yang semula bersifat sementara namun berlakuhingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan lahimya KeputusanPresiden RI No.3l tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Prcsiden RI No. I5tahun |983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997tentang Kepolisian Negara RI.Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undanganyang beium semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalahmerupakan upaya Iebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukupmemprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini."

"Tesis ini tentang pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah Iepas dari ABRI. Perhatian utama tesis ini adalah pada proses penyidikan dengan fokus menyangkut corak pelayanan hukum bagi anggota Polri sesuai dengan sistem peradilan umum sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Dalam kajian tesis ini pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri akan terwujud sesuai dengan KUHAP dan KUHP, apabila perangkat hukumnya memadai dan diorganisasikan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang dilaksanakan saat ini masih terdapat adanya ketidak pastian hukum, terutama dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anggota Polri.Hasil penelitian menunjukkan:1. Tindakan penangkapan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh Provost tanpa Surat perintah penangkapan,2. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada awalnya di Iakukan oleh Provost tanpa surat perintah penahanan3. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri pada awalnya dilakukan oleh Provost, kemudian dilimpahkan kepada fungsi Reserse.4. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan tidak didampingi oleh penasehat hukum.Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penjabaran yang Iebih jelas dan tegas terhadap pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana."