Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era globalisasi melanda dunia yang telah dimulai pada tahun 1973 dengan adanya embargo minyak oleh Timur tengah terhadap negara-negara Barat, telah memaksa dunia untuk mencari wilayah di belahan dunia lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Sunardi, 1997). Mulailah kerjasama antar negara makin mengglobal, batas-batas negara mulai samar, kepentingan ekonomi menjadi motor penggerak di tiap penjuru dunia. Ciri dari globalisasi ini makin menguat ketika secara perlahan perang dingin berakhir dengan pecahnya negara Uni Sovyet akibat Glasnost dan Perestroika yang memberikan indikasi, bahwa dunia akan berubah secara global dan drastis. Kecenderungan duniapun berubah kepada bentuk kerjasama regional berdasarkan kedekatan geografi (memiliki wilayah strategis). Kecenderungan beberapa dekade terakhir memperlihatkan semakin banyaknya terbentuk blok-blok kerjasama ekonomi regional sebagai bentuk adanya interdependensi antar negaranegara di dunia. Hal ini tak luput melanda kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini adalah negara-negara ASEAN yang dibentuk karena adanya kedekatan geografis dalam satu kawasan (Ibid).Pembentukan regionalisasi ini umumnya didorong kondisi ekonomi negara di kawasan tersebut yang semakin berhubungan erat, satu sama lainnya. Melalui pembentukan kerjasama regional tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi diantara sesama negara anggota (Hendra Esmara, 1994: 67).Gagasan wilayah segitiga pertumbuhan (growth triangle) telah dipromosikan sebagai suatu model kerjasama ekonomi di lingkungan ASEAN, yang melibatkan baik sektor swasta maupun pemerintah dari beberapa negara ASEAN. Seperti gagasan kerjasama ekonomi ASEAN, dasar manfaat segitiga pertumbuhan perlu didapatkan pada komplementaris masing-masing pihak, yang karenanya dalam proses akan diperoleh manfaat dari spesialisasi dan produksi dengan skala ekonomis.Salah satu konsep segitiga pertumbuhan yang dianggap sukses hingga kini adalah kerjasama wilayah SIJORI. Konsep segitiga pertumbuhan yang dilontarkan pada bulan Desember 1989 oleh wakil I PM Singapura Goh Chok Tong, yang meliputi tiga wilayah di tiga negara ASEAN, yaitu Singapura, Johor (Malaysia) dan Riau (Indonesia) telah menimbulkan sambutan dari berbagai kalangan. Adapun pemikiran tersebut terlihat dari adanya hubungan ekonomi antara Pulau Batam dan Singapura yang secara geografi saling berdekatan. Pembangunan Pulau Batam yang telah dilakukan sejak tahun 1970 yang pada prinsipnya merupakan upaya untuk mengembangkan wawasan strategis dalam rangka?."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ketidakpastian terhadap fleksibilitas institusi internasional dalam kasus kerja sama perdagangan Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) antara Tiongkok dengan Taiwan. Kerja sama antara Tiongkok dengan Taiwan menarik untuk diteliti karena kedua negara tersebut dapat menjalin kerja sama dalam sebuah institusi, meskipun hubungan politik antara keduanya kerap dipenuhi oleh ketegangan. Penelitian ini menggunakan teori rational institution design yang menjelaskan bahwa negara merancang institusi internasional sesuai dengan hambatan yang dimilikinya. Teori rational institution design menggagas bahwa ketidakpastian sebagai hambatan kerja sama menyebabkan terbentuknya institusi internasional yang fleksibel. Metode process-tracing digunakan untuk meraih penjelasan mengenai mekanisme kausal antara ketidakpastian dan fleksibilitas institusi internasional dalam proses pembentukan ECFA. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ECFA dirancang dengan fleksibilitas untuk menghadapi ketidakpastian mengenai politik domestik di Taiwan, secara khusus adalah pergantian kekuasaan di Taiwan yang berdampak pada perkembangan hubungan lintas selat Taiwan. Melalui rangkaian negosiasi, Tiongkok dan Taiwan memilih untuk merancang ECFA dengan fleksibilitas sebagai perjanjian sementara yang tidak memiliki batas waktu penyelesaian serta memasukkan ketentuan pemutusan kontrak ke dalam rancangan ECFA. Rancangan institusi tersebut dipilih oleh Taiwan dan Tiongkok dengan mempertimbangkan perlawanan terhadap ECFA dari partai oposisi Taiwan, karena keduanya tidak dapat memastikan apa yang dilakukan oleh partai oposisi terhadap ECFA apabila partai oposisi berkuasa di Taiwan.

---

ABSTRACTThis thesis explains the impact of uncertainty on the flexibility of international institution within the case of trade cooperation between China and Taiwan in Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). Cooperation between China and Taiwan is a considerably interesting subject, because they managed to establish a cooperation agreement despite their constrained political relations. I utilized rational institution design theory as an analytical framework in assessing how states design international institution based on the cooperation barriers they face. The theory suggested that uncertainty as cooperation barrier led to the formation of flexible institution. Process-tracing method was applied in this research to acquire explanation of causal mechanisms between uncertainty and the flexibility of ECFA. Findings in this research show that the flexibility possessed by ECFA is a response to uncertainty about Taiwans domestic politics, particularly power shift in Taiwan that gives significant impact on the development of cross-Strait relations. Throughout a series of negotiations, China and Taiwan decided to design ECFA with some degree of flexibility as an interim agreement that does not specify any deadline and ECFA also includes termination clause. The institutional design is chosen because China and Taiwan needs to consider resistance from Taiwanese opposition parties towards ECFA, as they are uncertain about what the opposition will do to ECFA once they are in power. "

"Dalam menghadapi perubahan mendasar dalam perkembangan dunia saat ASEAN menempatkan kerjasama ekonomi sebagai prioritas utama dalam agendanya. Hal ini sangat beralasan dan mempertimbangkan begitu besarnya kantribusi yang diberikan oleh kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan Deklarasi Bangkok 1967, dimana para negara anggota ASEAN sepakat untuk mengembangkan kerjasama yang lebih efektif guna memperluas aktifitas ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.Sejak lama disadari bahwa kerjasama ekonomi ASEAN dihadapkan berbagai kendala dan hambatan. Upaya penurunan hambatan tarif dan non tarif diantara negara anggota ASEAN tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pada kenyataannya intro-trade ASEAN relatif sangat kecil dibandingkan dengan perdagangan dengan negara-negara diluar ASEAN. Begitupula dengan kerjasama ekonomi sub-wilayah ASEAN seperti SIJORI lebih banyak bersifat bilateral daripada multilateral. Hal ini disebabkan oleh karakter ekonomi antara Johor don Riau lebih cenderung bersifat kompetitif daripada komplementer di bidang industri yang sama.Tesis ini mengkaji pengaruh kerjasama segitiga pertumbuhan SIJORI terhadap wilayah perdagangan bebas ASEAN, yaitu dengan memperlihatkan kaitan antara SIJORI dan AFTA yang disebabkan oleh faktor Singapura yang sangat dominan sebagai aktor utama yang terlibat dengan kedua kerjasama ekonomi tersebut.Tesis ini memperlihatkan bahwa baik pola kerjasama Segitiga Pertumbuhan SIJORI maupun pola perdagangan bebas ASEAN (AFTA) bersifat saling mendukung dalam memperbaiki daya saing dan menarik investasi intra ASEAN maupun dari negara diluar ASEAN. Hal ini dilakukan dengan cara pengaturan kebijakan tarif dan non tarif serta pemanfaatan secara optimal keunggulan komparatif masing-masing negara anggota ASEAN."

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."

"Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mendorong interkoneksi di abad 21. Perkembangan teknologi ini mendorong digitalisasi ekonomi, atau yang biasa disebut dengan ekonomi digital. Sejak pertama kali dibahas pada tahun 1990an, ekonomi digital terus berkembang secara praktis, maupun akademis melalui literatur-literatur yang membahasnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ekonomi digital dilihat dalam ilmu Hubungan Internasional? Dengan menggunakan perspektif ilmu HI, penulis mengkaji literatur-literatur yang membahas ekonomi digital. Penulis berpendapat bahwa ekonomi digital merupakan fenomena hubungan internasional yang  berpengaruh pada pergeseran peran aktor internasional, serta menciptakan dimensi baru dalam tata kelola global.Di era ekonomi digital, muncul aktor-aktor non negara yang memainkan peranan penting, hingga pada titik tertentu bersaing dengan negara dalam mengatur tata kelola. Ekonomi digital juga bersifat multidimensional, karena berdampak pada berbagai sektor. Pertama, memunculkan jenis pasar baru seperti e-commercedi sektor ekonomi. Kedua, mendorong e-government sebagai dampak di sektor politik. Ketiga, memunculkan isu keamanan cyber di sektor keamanan. Terakhir, di sektor pembangunan global, muncul dimensi baru, yakni pertimbangan aspek digital dalam pembangunan berkelanjutan.

---

.Globalization and the development of information and communication technology are two things which encourage interconnection in the 21^stcentury. Technological developments encourage economic digitalization, or what is commonly referred to as the digital economy. Since it’s first discussed during the 1990s, digital economy has been developing practically, as well as academically through the literatures. This paper aims to answer the following question: how is the digital economy seen in International Relations? Using IR perspective, this writing examines some of the literatures about digital economy. Digital economy is an international relations phenomenon which influences the shifting role of international actors, and creates a new dimension in global governance. In this era, the role of non-state actors emerge – to some extent – compete with the state in regulating governance. The digital economy is also multidimensional, as it affects various sectors. First, in the economy sector, it creates new types of markets, such as e-commerce. Second, in the politics, digital transformation enables e-government for the state. Third, in the security sector, it raises concern towards cybersecurity. Fourth, in the global development sector, a new dimension emerges, namely the consideration of digital aspects in sustainable development."