Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut. Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara. Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengenaan bea masuk atas impor alat kesehatan pada produk radiologi diagnostik bagi industri alat kesehatan dalam negeri serta menganalisis alternatif kebijakan jangka pendek hingga menengah dan jangka panjang untuk mendorong industri alat kesehatan radiologi diagnostik dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pengenaan bea masuk atas impor alat kesehatan pada produk radiologi diagnostik ini yaitu untuk melindungi industri dalam negeri, untuk menarik investasi dalam negeri dan sebagai instrumen penerimaan negara. Sementara, untuk dampak negatifnya yaitu akan membuat harga alat radiologi diagnostik menjadi semakin mahal. Alternatif jangka pendek hingga menengah untuk mendorong industri dalam negeri dapat berupa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku alat kesehatan radiologi diagnostik, pemberian fasilitas pengurangan penghasilan terkait biaya Research and Development (R&D) , dan pemberian fasilitas tax holiday. Sementara, untuk alternatif kebijakan jangka panjangnya dapat berupa pengurangan jumlah insentif pajak untuk mendorong kemandirian industri dan kepastian penyerapan produk dalam negeri.

---

This study aims to analyze the impact of the imposition of import duty of medical device on radiology diagnostic products for the domestic medical device industry and analyze short untill medium-term and long term policy alternative to encourage the domestic radiology diagnostic medical device industry. This study uses qualitative approach with data collection technique in the form of library research and in-depth interview. The result of this study indicate that, the positive impact of the imposition of import duties of medical device on radiology diagnostic products is to protect domestic industries, to attract domestic investment and as an instrument of state revenue. Meanwhile, the negative impact will make the price of radiology equipment more expensive. Short to medium term alternatives to encourage domestic industries can be in the form of exemption from import duty on the import of raw materials for radiology diagnostic medical devices, the provision of income reduction facilities related to Research and Development (R&D) costs, and the provision of tax holiday facilities. Meanwhile, for long term policy alternatives it can be in the form of reducing the number of tax incentives to encourage industrial independence and certainty of absorption of domestic products."

"Perdagangan Bebas merupakan semangat yang dijunjung tinggi oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), begitu pula Indonesia dan Brasil. Adanya regulasi Indonesia berkaitan dengan larangan impor ayam dan olahannya merupakan sesuatu yang menciderai perdagangan bebas itu sendiri. Adanya Penyelesaian Sengketa WTO merupakan jalan yang bersifat ajudikatif melibatkan WTO sebagai institusi penegak hokum dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan kasus, penulisan ini menelaah bagaimana problematika hokum kasus DS 484 ini dapat menyebabkan kedua belah pihak terhambat maupun pihak ketiga di dalam kegiatan perdagangan internasional. Lalu, diberikan jalan keluar akan problematika hokum yang terjadi sehingga diharapkan semangat perdagangan bebas tetap terwujudkan. Adanya penemuan-penemuan hokum yang dilakukan oleh panel menggambarkan adanya unsur diskriminatif yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pola dagang internasionalnya, suatu negara tidak bisa hidup sendiri menutu kran ekspor/impor sertaus persen dikarenakan kita adalah masyarakat global. Namun, WTO disini memberikan aturanaturan yang bersifat fleksibel dalam mewujudkan "free trade". Adanya kepatuhan Indonesia di dalam merubah atau memodifikasi peraturan-peraturan diskriminatif terhadap Ayam Gallus Domesticus merupakan suatu perwujudan itikad baik (good faith) suatu negara terhadap putusan panel. Adanya pola-pola transparasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui pemberian notifikasi terhadap DSB merupakan salah satu wujud nyata adanya keinginan suatu negara untuk turut andil dalam perwujudan perdagangan bebas. Namun, dikarenakan adanya pandemic COVID-19, jalannya WTO terhambat. Negaranegara sekarang memfokuskan kepada permasalahan ini. Sampai saat ini pengajuan banding yang dilakukan oleh Brasil masih berlanjut, dan diharapkan panel dapat segera menemukan fakta-kakta hokum yang inkonsisten maupun yang selaras dengan GATT 1994.

---

Free Trade is a one spirit that is held within the WTO members, as well as Indonesia and Brazil. There were some discriminative rules from Indonesia that restrict the demand of chicken import and products from Brazil. That was indeed a violation toward WTO spirit to support free trade. Fortunately, the WTO has their own adjudication system called WTO Dispute Settlement at which parties could submit/report to panels/DSB regarding the issue given. With the legal method of normative-doctrinal, this research focuses on how to solve the legal problem to seek "the way out". Moreover, there are also the WTO remedies at which countries that showed their rules are against WTO principles must abide by the panel report With the panel WT/484/R findings, there were discriminative regulations occurred in Indonesia`s act that against the GATT 1994 Principles. Countries cannot close entirely their gate from export/import transactions. However as members from WTO, we must collide ourselves to abide social cooperation. Thankfully, Indonesia promptly gives regular notifications regarding their modification statue over Gallus Domesticus Chicken so they no longer think about restriction or prohibition. The transparency of what Indonesia did is a form of good faith in order to seek a better understanding within WTO members, as well as Indonesia to Brazil. With the COVID pandemic spread globally, it also hinders the way WTO works. All are postponed. Up to now, the process is still on appealing at which panel must report their findings over DS 484."

"Skripsi ini membahas kebijakan pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri. Penelitian ini meneliti adanya perubahan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari pembayaran cukai ke pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan kendala bagi pelaku usaha. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal mengawasi Minuman Mengandung Etil Alkohol buatan dalam negeri beredar di masyarakat karena adanya instrumen pita cukai. akan tetapi masih banyak yang harus diperbaiki seperti kendala waktu untuk pemesanan pita cukai sampai cara pelekatan pita cukai pada produk Minuman Mengandung Etil Alkohol dan dokumen cukai yang terlalu banyak yang dirasakan oleh pelaku usaha. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai sebaiknya melakukan evaluasi penyempurnaan dalam hal waktu untuk pemesanan pita cukai dan perbaikan bentuk fisik pita cukai agar mudah dilekatkan.

---

This thesis discusses the Analysis of Policy Agglutinating Stamp Excise of Esen Drink Ethyl Alcohol in Internal Country. the research is changes System from excise payment to Agglutinate stamp excise by the Directorate Customs and Excise. This Policy raises a contra from the business in its implementation. The study was a descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of stamp excise is easy of control ethyl alcohol beverage circulated inhabitants but there was still much to be improved as time constraints for booking bands until the excise tax stamp means agglutinating to products Ethyl Alcohol Beverage and documents that are too much. From this research, the authors give advice to the Directorate General of Customs should evaluate improvements in terms of time to order the stamp excise and repair the physical shape to be easily attached to the stamp tax."

"Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.

---

This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue.

The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method.

The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Startegi Pencegahan Penyelundupan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) Golongan C oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Penulis membahas hal tersebut dikarenakan maraknya terjadi penyelundupan di beberapa tahun terakhir ini tanpa adannya pencegahan khusus dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian disini penulis melihat dengan lingkup rational choice theory, tentang bagaimana pelaku melihat keuntungan dari suatu tindakan penyelundupan MMEA Golongan C hingga mempertimbangkan keuntungan ketika melakukan penyelundupan. Dibantu dengan konsep pencegahan situational crime prevention yang dapat digunakan untuk merubah sudut pandang pelaku penyelundupan untuk tidak bisa melihat adannya keuntungan yang didapatkan dari aksi menyelundupakan MMEA. Serta environmental crime yang intinya adalah memberikan dukungan atau mengusulkan pengawasan secara internal dan ekternal yang lebih baik. Sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi tentang strategi pencegahan pada kasus penyelundupan MMEA Golongan C. Seperti rekomendasi bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan sarana dan prasarana strategi pencegahan penyelundupan MMEA Golongan C dengan sistem penjagaan di wilayah perbatasan dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang saling terkait."

"Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dituangkan dalam SE-04/BC/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari kebijakan serta hambatan yang terjadi selama penerapan kebijakan pembebasan cukai. Penelitian ini menggunakan paradigma post-Positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan cukai etil alkohol terbukti efektif untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 dilihat dari penilaian terhadap penerapan kebijakan yang sudah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Hambatan yang muncul dari penerapan kebijakan antara lain kurangnya pemahaman pabrik pengguna terhadap mekanisme pemanfaatan fasilitas, permasalahan pengiriman BKC yang tidak memenuhi ketentuan, serta permasalahan dalam hal pemenuhan atas seluruh dokumen yang menjadi syarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan cukai.

---

The government through the Directorate General of Customs and Excise provides ethyl alcohol excise exemption facilities for the prevention and control of Covid-19 as outlined in SE-04/BC/2020. This study aims to analyze the effectiveness of the policy and the obstacles that occur during the implementation of the excise exemption policy. This study uses the paradigm of post-Positivism with data collection techniques through literature study and in-depth interviews with related sources. The results of the study concluded that the implementation of the ethyl alcohol excise exemption policy was proven to be effective in preventing and tackling Covid-19, judging from the assessment of the implementation of policies that had the right policy, right implementation, right target, and right environment. Obstacles that arise from the implementation of the policy include the lack of understanding of the user factory on the mechanism for utilizing the facility, the problem of sending excisable goods that does not meet the provisions, as well as problems in terms of fulfilling all documents that are required to be able to take advantage of the excise exemption facility."