Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian secara tegas menyebutkan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha, oleh sebab itu sudah selayaknya Koperasi dikelola dengan manajemen profesional agar kiprah Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dapat dirasakan peranannya bersama-sama dengan swasta dan BUMN. Dalam rangka mewujudkan koperasi sebagai dijelaskan di atas maka prioritas pembinaan dan pengembangan Koperasi juga diarahkan untuk membina dan mengembangkan Koperasi-koperasi Karyawan (Kopkar) menjadi Koperasi Karyawan yang mandiri. Sasaran yang ingin dicapai oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil selama Pelita VI adalah 3.000 Kopkar mandiri di seluruh Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut Depkop telah menetapkan kriteria penilaian kemandirian kopkar. Dengan menggunakan sampel dari 315 Koperasi Karyawan yang ada di Jakarta Selatan dan juga berdasarkan kelengkapan data selama periode penelitian maka terdapat 20 kopkar yang dapat dijadikan sampel. Untuk mengetahui kinerja keuangan penulis mengamati komponen kinerja yang terdiri dari: 1). efisiensi yang diukur dari perputaran modal kerja dan rasio operasi 2), likuiditas diukur dengan rasio lancar 3). profitabilitas diukur dari RDA, dan profit margin 4). leverage diukur dari ratio hutang terhadap modal sendiri. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Kopkar di Jakarta Selatan pada umumnya menunjukkan kondisi yang cukup baik dalam hal likuiditas dan efisiensi, sedangkan untuk profitabilitas dan leverage menunjukkan bahwa kopkar non mandiri mempunyai kinerja yang kurang baik dibandingkan kopkar mandiri. Selanjutnya dengan menggunakan analisis diskriminan dapat diketahui pula bahwa variabel ROA dan variabel profit margin merupakan faktor terpenting dalam menentukan pengelompokkan kopkar, yaitu dengan bobot untuk masing-masing adalah 64,44 % dan 24,43 sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu rasio operasi, debt to total equity ratio, perputaran modal kerja dan rasio lancar menunjukkan peranan yang relatif kecil. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa yang menentukan pengelompokkan kopkar menjadi mandiri dan non mandiri secara rasio keuangan adalah ROA dan Profit Margin. Sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja keuangan dan pengelompokkan koperasi dalam Skala yang lebih besar, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih besar, juga dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain di luar rasio keuangan sebagai tolok ukur."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2010. Tujuan penelitian adalah : 1) menghitung besarnya potensi Retribusi Parkir di wilayah Jakarta Selatan Tahun 2010; 2) menganalisis kendala dan permasalahan dalam praktek pemungutan retribusi parkir di Jakarta Selatan; 3) menganalisis efektifitas pemungutan retribusi parkir yang dilakukan UPT Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan tehnik Cluster menurut karakteristik lingkungan setempat, untuk unit pengamatan terkecil sampel satuan ruang parkir menggunakan tehnik accidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 189 SRP terdiri dari 133 SRP parkir on street dan 56 SRP off street. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 8.997.669.020,- sedangkan perhitungan potensi berdasarkan Pergub 110 Tahun 2010 sebesar Rp 5.130.951.000,-. Efetktifitas pemungutan retribusi parkir masih ?kurang efektif?. Permasalahan yang dihadapi ; tidak tersedianya sarana pendukung, pengelolaan SDM yang masih rendah, lemahnya pengawasan dan terbatasnya lahan parkir. Rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir adalah ; perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menaikan tarif retribusi parkir yang sesuai dengan kondisi saat ini, mencari solusi alternatif untuk mengurangi parkir tepi jalan.

---

This study aims to determine the potential acceptance of parking charges in the area of South Jakarta Municipality in 2010. Research objectives are: 1) calculate the amount of potential parking levies in South Jakarta in 2010; 2) analyze the constraints and problems in the practice of collecting parking fees at the South Jakarta, 3) analyze the effectiveness of collecting parking fees that do UPT Perparkiran Dishub DKI Jakarta. Location of research conducted in the area of South Jakarta Municipality. The data used include primary and secondary data. The sampling method using cluster techniques according to the characteristics of the local environment, for the smallest sample unit observation unit parking spaces using accidental sampling technique, with samples 189 SRP, consist of 133 SRP on street parking and 56 SRP off street parking.

The study concluded that the potential revenue levy parking in the area of South Jakarta Municipality amounted to Rp 8,997,669,020, - while the calculation based on SK Gubernur No 110 in 2010 potensial amounting to Rp 5,130,951,000, -. Effectiveness collecting parking fees are still "less effective". Problems faced; unavailability of means of support, management of human resources is still low, weak supervision and limited parking. Recommendations are proposed to increase parking fees revenue is; the provision of adequate facilities and infrastructure, raise the parking rate levy in accordance with current conditions, seek alternative solutions to reduce roadside parking."

"ABSTRAKKota Jakarta Selatan sebagai Kota Administrasi terluas kedua di Jakarta setelah Jakarta Timur memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah sampah. Pada prinsipnya sampah dapat dikategorikan menjadi 2 berdasarkan sumbernya, sampah putih untuk sampah yang bersumber dari kegiatan manusia seperti sampah plastik dan sampah makanan, sedangkan sampah yang bersumber dari alam adalah sampah hijau. Hingga saat ini Provinsi DKI, terutama Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum memiliki sistem pengelolaan sampah hijau yang terpadu, sehingga sampah hijau yang terkumpul setiap hari yang dapat mencapai 27 Ton perhari masih belum dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal. Dalam penelitian ini diajukan beberapa metode pengolahan sampah hijau yang diharapkan tidak hanya akan dapat menjadi solusi pengelolaan sampah hijau tapi juga menghasilkan produk yang dapat memberikan manfaat lebih lanjut terutama dalam hal energi terbarukan, yaitu Gasifikasi, Insenerasi dan Komposting. Dari analisis terhadap ketiga proses pengolahan sampah tersebut didapatkan bahwa dengan metode Gasifikasi yang terintegrasi dengan generator listrik bermesin gas potensi energi listrik mencapai 14.711,20 MWh. Sementara dengan menggunakan metode Insinerasi, potensi energi listrik mencapai 8.588,16 MWh. Berbeda halnya dengan metode Komposting yang meskipun paling efisien dalam skala ruang lingkup penelitian ini akan tetapi tidak memiliki potensi energi listrik.

---

ABSTRACTSouth Jakarta City as the second largest administrative city in Jakarta after East Jakarta has various problems, one of which is the problem of waste. In principle, waste can be categorized into 2 based on its source, white waste for waste originating from human activities such as plastic waste and food waste, while waste originating from nature is green waste. Until now, DKI Jakarta Province, especially South Jakarta Administration City still does not have an integrated green waste management system, so that green garbage collected every day that can reach 27 tons per day is still not managed properly and utilized optimally. This research proposes several methods of processing green waste that are expected to not only be able to be a solution for managing green waste but also produce products that can provide further benefits, especially in terms of renewable energy, namely Gasification, Incineration and Composting. From the analysis of the three waste processing processes, it was found that the Gasification method that is integrated with the electric generator engined with gas potential of electrical energy reaches 14.711,20 MWh. While using the Incineration method, the potential for electrical energy reaches 8.588,16 MWh. Unlike the case with the Composting method which although the most efficient in the scale of the scope of this study will not have the potential for electrical energy"

"Program penanggulangan tuberkulosis paru mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis dengan cara memutuskan mata rantai penularan, sehingga tidak merupakan masalah lagi bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk mendeteksi dan mengobati tuberkulosis, strategi pengobatan yang dianjurkan oleh WHO adalah dengan penerapan DOTS (Direct Observe Treatment Shartcourse). Dalam DOTS tersebut faktor pencatatan dan pelaporan merupakan strategi yang penting dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis. Suskesnya strategi ini sangat bergantung kepada perilaku dan sikap dari petugas kesehatan yang melakukan pencatatan dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program tuberkulosis dalam upaya pencatatan laporan TB-01 di Puskesmas. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan jumlah responden seluruh petugas pelaksana tuberkulosis di puskesmas wilayah Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data sekunder laporan pencatatan TB-01, dan kemudian dilakukan wawancara mendaiam kepada 7 orang petugas TB puskesmas untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja mayoritas petugas pelaksana program tuberkulosis dengan rata-rata usia 44,5 tahun dan tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMK serta lama masa kerja lebih dari 5 tahun, adalah baik, namun kinerja 44,7% petugas tuberkolusis adalah buruk. Faktor-faktor yang diteliti untuk mengetahui hubungan dengan kinerja petugas pelaksana program tuberkulosis adalah umur, pendidikan, lama kerja, motivasi, kepemimpinan, supervisi, imbalan dan sarana. Sedangkan faktor-faktor yang paling berhubungan dalam menentukan kinerja petugas program tuberkulosis dalam pencatatan laporan TB-01 adalah supervisi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja petugas pelaksana program tuberkulosis berimbang antara petugas yang berkinerja baik dan buruk. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas adalah pelatihan, motivasi dan supervise. Sedangkan faktor yang paling berhubungan dengan kinerja petugas adalah supervise kemudian motivasi. Dengan melihat kesimpulan penelitian ini, maka disarankan bagi puskesmas untuk meningkatkan kinerja petugas dengan cara membuat dan melaksanakan standar operasionai baku, meningkatkan pembinaan, kerjasama tim dan memberikan penghargaan atas prestai kerja kepada petugas, selain juga memperbaiki kualitas pencatatan laporan dengan siklus PDCA. Adapun untuk Suku Dinas Kesehatan Masyarakat disarankan untuk memfasilitasi pertemuan berkala guna meningkatkan kualitas pencatatan, meneruskan pelatihan petugas secara berkelanjutan dan selalu melaksanakan program studi banding untuk meningkatkan kualitas. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan, disarankan agar sosialisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi DOTS tetap dinformasikan keseluruh UPK dan guna meningkatkan kualitas informasi suatu Sistem Informasi Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh UPK agar secepatnya dapat diselesaikan.

---

The aim of the lung tuberculosis prevention program was to reduce the mortality or sickness number caused by tuberculosis by way of cutting off the chain infection, in order to reduce the people healthcare problem in Indonesia. To detect and cure the tuberculosis, the cure strategy recommended by the WHO is implementing the DOTS (Direct Observe Treatment Short course). The reporting and report writing in DOTS was the important strategy in observing and evaluating tuberculosis prevention program. The success of this strategy relies on the behavior and attitude of the health officers who report and do the writing of the report.

The purpose of this research is to obtain understanding on factors related with the performance of tuberculosis program's officers in the Puskesmas TB-01 report writing. This research was using a cross-sectional design with qualitative and quantitative approach with respondent were the entire tuberculosis officers at the South Jakarta's Puskesmas. Data collections were carried out by examining the secondary data on TB-01 report writing, and followed by in-depth interview to 7 officers to verify the examination results.

The research shown that majority performance of tuberculosis program officer which average age were 44.5 years old and high school level of education and with length of service of 5 years was excellent, however the performance of 44.7% of the tuberculosis program officer were unsatisfactory. Factors examined from measuring the tuberculosis program officer's performance were age, education, length of service, motivation, leadership, supervision, rewards-recognitions and facilities. However, factor which related most with tuberculosis program officer's performance in TB-O1 report writing was supervision.

Research results summarized that the tuberculosis program officer's performance were balanced between excellent and unsatisfactory performers. Factors related to officer's performance were training, motivation and supervision, but the dominant factors in officer's performance were supervision followed by motivation. Looking into the results summaries, it is therefore suggested that the Puskesmas should improved officer's performance by way of developing and implementing the standard operational procedures, increased activities in supervision and team works, giving rewards and recognition to officers' performance, as well as to improve the quality of report writing using a PDCA cycle.

As to the District Public Health, it was suggested to facilitated regular meeting to improve the officers' report writing quality, continue the sustainable training for officers and carrying out the comparative study exercise for performance improvement. For the Province Health Office, it was suggested that it continues the policy related to the DOTS' implementation be informed to every Health Services Units and to improve the information quality, a Health Information System which can be access by every Health Services Units be developed quickly."

"Performance of civil servants coorporation (KPN) in Waingapu is one qualified appraisal of existing cooperation throughout East Sumba that there is a need to do an assessment of the financial performance. This study focuses on how the financial performance of KPN in Waingapu using analytical tools profitability ratios., activity, leverage, and liquidty. Of the profitability, the result of this study shows that of the existing KPN, there is tendency of fluctuation to generate earnings. Viewed from the activity, it is very probable that the capital is not maximally amployed in generating maximum revenue and unstable condition in term of collecting claims. Meanwhile, the use of fixed assetscontinues to rise. Of the financial leverage, there is a fluctuate movement to fulfill short-term and long-term obligation ; the liquidity result shows that the coorporation's ability in meeting its short term obligation tend to go up and down."

"Performance of civil servants coorporation (KPN) in Waingapu is one qualified appraisal of existing cooperation throughout East Sumba that there is a need to do an assessment of the financial performance. This study focuses on how the financial performance of KPN in Waingapu using analytical tools profitability ratios., activity, leverage, and liquidty. Of the profitability, the result of this study shows that of the existing KPN, there is tendency of fluctuation to generate earnings. Viewed from the activity, it is very probable that the capital is not maximally amployed in generating maximum revenue and unstable condition in term of collecting claims. Meanwhile, the use of fixed assetscontinues to rise. Of the financial leverage, there is a fluctuate movement to fulfill short-term and long-term obligation ; the liquidity result shows that the coorporation's ability in meeting its short term obligation tend to go up and down."

"Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Propinsi DKI Jakarta berwenang untuk melakukan bermacam-macam Pajak Daerah, antara lain Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Hiburan. Untuk pemungutan pajak-pajak daerah tersebut disusun Dinas Pendapatan Daerah yang secara struktural sampai ke tingkat Kecamatan. Di wilayah Propinsi DKI Jakarta tidak terdapat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Untuk mencegah timbulnya berbagai implikasi yang lebih luas, maka dalam operasional pemungutan pajak di Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan ada beberapa hal yang paling mendesak harus diperbaiki. Hal-hal tersebut adalah yang menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimanakah implikasi kelembagaan, Pendapatan Daerah Kecamatan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemungutan Pajak Daerah. Tujuan penulisan tesis ini untuk mendiskripsikan dan menjelaskan kondisi kelembagaan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan dan implikasinya terhadap pemungutan Pajak Daerah, serta antisipasinya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat berubahnya kebijakan di Dipenda DKI Jakarta dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Seksi PDK Tingkat Kecamatan di Suku Dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Selatan berperan dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah. Hal ini tercermin dari konfigurasi penerimaannya sebesar 2.28 %. Namun faktor kelembagaan pemungutan Pajak Daerah Tingkat Kecamatan pada saat ini banyak menimbulkan berbagai implikasi yang kurang kondusif. Implikasi yang paling menonjol adalah bahwa dengan pemberian tugas dari Dinas dan Suku Dinas serta Kecamatan yang sering berbenturan dan tumpang tindih dengan tugas pokok yang ada, maka tugas pokok yang ada sering kali tertinggal. Akibatnya pemungutan Pajak Daerah kurang efektif."