Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bertekad bulat untuk membela serta mempertahankan dan menegakan kemerdekaannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mengalami gelombang pasang surut dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk Tanah AirKenyataan ini menunjukkan bahwa perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh adalah dengan mengikut sertakan rakyat secara keseluruhan. Rakyat Indonesia adalah pejuang, sedangkan Angkatan Bersenjata yang tumbuh dan berkembang terdiri atas segenap lapisan dan golongan rakyat pejuang. ABRI merupakan prajurit pejuang yang selalu berjuang bahu membahu dengan rakyat, oleh karma itu semangat perjuangan yang telah dimiiiki tersebut harus selalu di pupuk dan dikembangkan baik di kalangan ABRI sendiri maupun di kalangan rakyat.Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberhasilan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional sangat tergantung pada hasil upaya pertahanan keamanan negara yang terwujud dalam stabilitas nasional. Oleh karena itu, betapapun pentingnya mendahulukan pembangunan nasional, maka tidak boleh diabaikan upaya untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman dan tenteram.Pentingnya stabilitas ini, terlihat dari Krida Pertama dari Panca Krida Kabinet Pembangunan VI, yakni :"Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, berwawasan Nusantara untuk memperkuat Ketahanan Nasional dan tekad kemandirian?Trilogi Pembangunan itu sendiri berisikan :1) Pemerataan 2) Pertumbuhan 3) Stabilitas. Dalam konteks pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan nasional, maka pembangunan dibidang politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. dibidang-bidang lainnya, seperti bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan."

"Tesis ini bertolak dari pernyataan Panglima Besar Soedirman pada tanggal 16 Agustus 1946 di Yogyakarta, bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankannya, sebab Proklamasi itulah menjadi dasar dan pokok pegangan serta perjuangan Bangsa Indonesia seluruhnya, buat hari esok dan hari selamanya.Tidak dapat diingkari bahwa falsafah Jawa "Rumangsa Handuweni, Wajib melu Hangrukebi, Mulat Salira Hang rasa Wani", menjiwai perumusan Sapta Marga, yang kemudian secara resmi menjadi pedoman bagi setiap anggota ABRI dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara dan bahkan membentuk jati diri A.BRI. Dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, yang diawali dengan Demokrasi Liberal, kemudian Demokrasi Terpimpin yang disusul Demokrasi Pancasila, ternyata bahwa Dwifungsi ABRI ikut serta memberikan kontribusinya pada pembangunan bangsa, selain mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945.Mengacu pada "Mulat Salina Hang rasa Ward - berani untuk terus menerus meneliti dan melakukan evaluasi atas diri ", bisa disimpulkan betapa besar "PR" yang masih belum terselesaikan untuk menghadapi masa depan, Abad ke XXI.Kajian dengan model Ketahanan Nasional semakin menunjukan bahwa Dwifungsi ABRI tidak hanya beraspek Politik saja, sebagaimana ilmu dari Barat membatasinya, tetapi jauh lebih luas daripada itu.Namun begitu,disadari bahwa Dwifungsi ABRI hanyalah sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menunjukan relevansinya dalam menghadapi masa depan- masa perpacuan besar antar bangsa, demi kelanjutan hidup NKRI. Dengan demikian jelas bahwa Dwifungsi ABRI bukan tujuan.Dengan adanya peningkatan kualitas sebagian masyarakat sebagai hasil pembangunan itu sendiri, dan dengan diterimanya Pancasila sebagal satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat semakin sadar akan haknya untuk ikut serta dalam masalah kenegaraan, maka tibalah saatnya bagi ABRI untuk mengambil posisi baru . Seorang intelektual menggambarkannya dengan "steering, rather than rowing", sehingga dalam posisi inilah Dwifungsi ABRI bisa diterima masyarakat. Namun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai "helmsman" (jurumudi) dalam mengarungi masa depan yang penuh tantangan dan gejolak, masih diperlukan kewibawaan, kearifan, keteladanan serta intelektualitas, selain komitmen dan penghayatan mendalam Sapta Marga dan Delapan Wajib ABRI maupun Sumpah Perajurit."

"ABSTRAKDalam rangka merealisasikan cita-cita nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tabun 1945 antara lain upaya negara untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa maka dilakukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi suatu bangsa yang maju dan mampu menjadi bangsa yang mandiri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang dilandasi oleh sikap mental kejuangan yang tinggi bagi kepentingan nasional yang menjadi kunci utama dari keberhasilan itu. Menyadari akan hal tersebut maka pemerintah bersama aparatnya bertekad untuk meningkatkan kualitas bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam Pembangunan Jangka Panjang II sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1993. ABRI sebagai bagian dari masyarakat, bangsa maupun negera Indonesia bertekad untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah tersebut melalui upaya pendayagunaan segenap prajurit dan PNS dalam kesatuan jajaran ABRI sehingga terwujud Postur ABRI yang Profesional, Efektif, Efisien dan Modern. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila masing-masing unsur personil yang terdiri dari prajurit dan PNS ABRI di kesatuan-kesatuan ABRI terutama di lingkungan kerja Seskoad mampu bekerja sama dan berprestasi secara optimal dan seimbang. Yang menjadi masalah pokok bahwa telah terjadi ketidakseimbangan prestasi kerja antara prajurit dengan PNS sehingga timbal kesenjangan kinerja atau performance gap yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang sehat. Dari hasil penelitian di Seskoad yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara diperoleh hash yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif kuat sebesar 0,84 antara sikap dan perilaku prajurit ABRI dengan kinerja PNS."

"ABSTRACT

Writing the contemporary history of one's own country is hazardous in two respects, firstly, in the academic field there are still plenty of people who think that the events experienced by one's own generation do not properly belong to the realm of history. They cite the oft repeated dictum that historians should have sufficient distance from the occurrences they sought to describe and not infrequently accuse the contemporary historian of engaging himself in political pamphleteering or journalism rather than performing scholarly pursuits. Secondly, it is indeed, true that too many people who were involved in the events treated are still around, and it is unfortunately so that many of them would attack a piece of contemporary historical writing if they think that their role has been described less favorably or less expansively than they would have wished. Or again, they would criticize the historical treatise because personages, whom they like or adulate, are put in a less than bright spotlight. Or, because they are disappointed for the historian's failure to adhere to their point of view about various things, or because of what they perceive as the historian's scorn for their favorite cause.

Although aware of the difficulties involved in the writing of contemporary history of Indonesia, I do belief that the study and writing of contemporary history, including Indonesian contemporary history, is not only justified but also necessary. In Indonesia, as in most new nations, the story of the processes leading towards independence is foremost in the minds of those generations who have witnessed the transition from colonial domination towards national self-determination. In Indonesia, these are the periods covering the National A wakening it the period of the Nationalist Movement from 1908 (which was the year of the founding of the Budi Utomo as the first modern Indonesian association) down till the Japanese occupation of 1942-1945, as well as the period of the Revolution or War of Independence of 1945-1949.

For the latest generations, even the periods following the end of the War of Independence are important to satisfy their thirst for an answer on the why of the present situation. To present-day Indonesians the questions asked about the latest periods in their nation's history are looming very large indeed, larger than the questions asked about long bygone periods like that of the 18 or 19 centuries and further back. Social change during those mere decades has been both sweeping and swift leaving in its wake bewilderment and confusion. The urge towards achieving understanding about the happenings speeding past is not generated solely by curiosity but also by the necessity of charting a course in the turbulent waters of the ocean of the future.

Under these circumstances the study of history has a strongly pragmatic character. There is a powerful urge to conceive what I propose to call by lack of a better term, the "visionary" use of history. With this I wish to denote the quality to give its students the meaning of the series of events it presents, giving them a vision, or outlook, or point of view, about the process, starting somewhere in the past, extending through the present and on towards the future. Without this quality, in the context of a new nation like Indonesia, history would be, I think, "meaningless" with the connotation of being "useless".

History has also, what might be called, a "technical" use. It provides for the empirical data as the product of its research to be employed both in other branches of learning -- particularly the social sciences -- and in more practical endeavors such as the instruction in tactics or arms development at military institutions. And finally, history has an "inspirational" use, needed particularly in the socialization process of succeeding generations to provide them with an image of their society, which, after all, will be theirs to develop further. ;The Peta Army During The Japanese Occupation Of Indonesia."

"Konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang yang dibahas dalam skripsi ini adalah konflik yang terjadi pada tahun 1937-1941. Konflik internal itu terdiri dari konflik antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut, dan konflik yang terjadi di dalam kedua angkatan itu sendiri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya dan berakhirnya konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang tersebut. Sebagai pisau analisis digunakan teori konflik menurut Patricia G. Steinhoff, seorang profesor dalam bidang sosiologi. Konflik yang terjadi di Angkatan Darat dan Angkatan Laut dilatarbelakangi oleh dua peristiwa penting, yaitu Perang Cina-Jepang (1937-1945) dan Persekutuan militer dengan Jerman dan Italia. Dengan latar belakang kedua peristiwa itu di atas, di dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut terjadi konflik antara atasan-bawahan, antar faksi, dan antara individu. Permasalahan yang muncul adalah mengenai invasi Jepang di daratan Cina, dan rencana Jepang untuk mendapatkan sumber daya alam di Asia Tenggara. Rencana invasi ke Asia Tenggara itu bisa membuat Jepang berperang dengan Amerika Serikat yang menguasai Filipina. Sebagian besar pemimpin Angkatan Laut berharap perang bisa dihindari, sedangkan Angkatan Darat menganggap jika perundingan gagal maka perang dengan Amerika harus tetap dilakukan. Konflik dapat diakhiri ketika kaisar mengumumkan perang pada bulan Desember 1941. Setelah perintah itu dikeluarkan, Angkatan Darat dan Angkatan Laut bekerjasama dalam menyusun strategi penyerangan. Angkatan Darat menyerang Malaya dan Angkatan Laut menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Tidak ada lagi pertentangan antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat, serta antara individu-individu yang ada di dalam kedua angkatan. Setuju tidak setuju, keputusan kaisar harus tetap dijalankan. Sikap patuh kepada kaisar ini disebabkan karena prajurit Jepang memiliki semangat bushido dan kokutai sebagai karakteristik bangsa Jepang. Kokutai menempatkan kaisar sebagai dewa dan pemimpin negara yang harus ditaati perintahnya."

"Tesis ini berjudul, "Pemberdayaan Industri Maritim Dalam Rangka Meningkatkan Kekuatan Laut, Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus PT. PAL Indonesia )". Tesis ini berusaha untuk menjelaskan kontribusi PT. PAL Indonesia terhadap Ketahanan Nasional, khususnya kekuatan laut, dari dimensi aspek pertahanan dan keamanan (Hankam) serta ekonomi.Indonesia sebagai Negara kepulauan, sesuai dengan United Nations Convention on Law of The Sea (UNCLOS) 1982, untuk itu peran laut sangat penting bagi Indonesia dari aspek ekonomi, dan aspek pertahanan dan keamanan (keutuhan bangsa). Laut se4bagai medium yang akan menyatukan semua pulau-pulau dan penduduknya bersama sebagai sebuah keutuhan bangsa, sehingga saran kapal sebagai peralatan transportasi taut sangat penting. Pembangunan nasional yang berbasiskan paradigma maritim adalah penting sebagai Negara kepulauan, khususnya pembangunan industri maritim (perkapalan) sebab industri ini sebagai pemimpin untuk industri lainnya yang berbasiskan maritim seperti; industri perikanan, industri pariwisata bahari, industri Migas (off Shore), industri transportasi laut. PT. PAL Indonesia sebagai sebuah industri maritim di Negara kepulauan merupakan industri strategis. PT. PAL merupakan sebuah industri terbesar di Indonesia yang ditetapkan pemerintah sebagai industri strategis.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan PT. PAL Indonesia yang mencakup: 1). Produk yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap kekuatan taut dan ketahanan nasional. 2). Produktifitas dalam menghasilkan produk barang dan jasa. 3). Menemukan strategi pemberdayaan PT. PAL dalam upaya meningkatkan kekuatan taut dan ketahanan nasional.Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode deskriftif dan analisa data menggunakan model SWOT. Metode deskriftif bertujuan untuk menggambarkan kondisi kenyataan yang ada, sedangkan analisa model SWOT bertujuan untuk menemukan sebuah strategi pemberdayaan yang tepat pada PT. PAL yang berdasarkan pada variabel internal dan ekstemal perusahaan.Hasit Penelitian: 1) Produk yang dihasilkan PT. PAL meliputi barang dan jasa, barang terdiri dari kapal dan peralatan pembangkit tenaga listrik, sedangkan jasa meliputi jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal dan pabrik (industri). 2) Kontribusi PT. PAL terhadap kekuatan utatna pertahanan dan keamanan (hankam) berupa kapal patron dan kapal perang (KRI) yang baru, hanya sekitar 11,84 persen. 3) Kontribusi PT. PAL dalam memberikan sumbangan pendapatan nasional barn sekitar 0,039 persen dari keseluruhan PDB nasional Tabun 2005. 4) Berdasarkan analisis menggunakan model SWOT posisi PT. PAL berada di kwadran pertama, sehingga strategi yang harus dijalankan bersifat ekspansi atau agresif.PT. PAL dengan menggunakan strategi pemeberdayaan bersifat ekspansi atau agresif diharapkan dapat untuk meningkatkan produktifitas, selanjutnya secara tidak Iangsung akan menciptakan kesejahteraan dan pendapatan nasional. Kemampuan industri maritim yang baik akan menciptakan kekuatan laut yang kuat, dan secara tidak langsung akan meningkatkan Ketahanan nasional juga.

---

The title this thesis, "Maritime industry Empowerment, For to improve Sea Power, In The Perspective National Resilience (Case Study of PT. PAL Indonesia)". This Thesis is attempting to explain contribute PT. PAL Indonesia toward National Resilience, especially of Sea Power, dimension defence and security and economic aspects.Indonesia as an archipelago state based on United Nations on Law of The Sea (UNCLOS) 1982,-for that role of the sea very important to Indonesia, for economic, defence and security aspects (united nation). The sea as medium that will unite all those island and their people together as a united nation. For that equipment ships (sea Vessel) as a sea transportation very important. National development that base on maritime paradigm is importance as archipelago state, especially development of maritime industry, because this industry as leader to others industries that based on maritime, as fishing industry, Maritime tourism industry, oil and gas industry (off Shore) and sea transportation. PT. PAL Indonesia is a madtime industry in Indonesia as archipelago state, It was estabilished by government as strategic industry.The purpose for this research is to give interpretation and analysis exsistancy of PT. PAL Indonesia that involve : 1) Products are out of PT. PAL and their contribution toward sea power and national resilience. 2) Productivity out of PT. PAL is making materials and service products. 3) To find empowerment strategy of PT. PAL to improve sea power and national resilience.This type of research is qualitative, with use descriftive methods and data analysis use SWOT model. Descreftive methods is aim to describing the real condition, whereas SWOT model is aim to find empowerment strategy that exact at PT. PAL that based on internal and external variable of company.Research result: 1) Products are out of PT. PAL involve material and service, material consist of ships and equipments for electric of power energy, whereas service consist of repair and maintenance service for ships and industries. 2) PT. PAL contributed toward main power defence and security aspects involved patrol ships and war ships appmximatly 11,84 %. 3) PT. PAL had gave contribution to national income for year 2005 only 0,039 % from total national income (PDB). 4) based on SWOT analysis, the position of PT. PAL at first kwadrant (SO: Strenght-Opportunity), so strategy must be done by PT. PAL was exspancy or aggressive. PT. PAL that use expancy empowerment strategy is hoped to increase productivity, furthermore indirectly will be create prosperity and national income. Good maritime industry capability will become sea power is strong, and so indirectly this improve national resilience too."

"Dengan di sahkannya Undang-Undang No 31 Tahun 200.2 tentang Partai Politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dapat memperluas partisipasi politik perempuan. Salah satu sarana untuk memperluas partisipasi politik adalah melalui partai politik. Atas dasar itu penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana PERAN PARTAI POLITIK DALAM PERLUASAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan dan peran perempuan dalam parpol dan lembaga legislatif, memberi gambaran sejauh mana parpol membuka peluang perempuan menjadi anggota legislatif dan pengurus parpol, menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk memperluas partisipasi politik perempuan serta melihat pengaruh terhadap ketahanan nasional.Penelitian ini dilakukan di DPP Partai terbesar dalam Pemilu 2004, yaitu Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN dan PKS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawaneara dengan kader perempuan partai politik, dan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan data dari lembaga-lembaga yang terkait. Analisa basil penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil Penelitian. Pertama kepengurusan di partai politik masih didominasi laid-laid, sedikit sekali perempuan yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, sedangkan peran perempuan sangat besar didalam menentukan kemenangan parpol dalam pemilu 2004. Di lembaga legislatif, sebagaian besar anggota legislatif perempuan ditempatkan pada komisi-komisi yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat dan mereka berperan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat Kedua masih belum optimalnya partai politik memberikan peluang untuk perempuan menjadi anggota lembaga legislatif dan pengurus partai. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam memperluas partisipasi politik perempuan adalah : a. faktor internal perempuan sendiri yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kader perempuan, keterbatasan waktu, dan minimnya dana, b. faktor eksternal yaitu adanya keterkaitan dengan budaya patriarkhi, kurangnya kesadaran pemilih perempuan untuk memiliki wakil perempuan dan sistim peilu proporsional terbuka.Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perempuan, memperkuat organisasi perempuan yang ada, mengadakan hubungan lintas jaringan dengan oraganisasi perempuan diluar partai, membangun akses ke media , melakukan lobying ke para elite partai politik serta sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Perluasan partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan kepengurusan parpol, akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek ideologi, sosial, po;itik dan ekonomi yang berdampak pada peningkatan ketahanan nasional.

---

The enactment of Laws No. 3112002 on Political Parties and Law No. 121 2003 on General Election may enhance-women's participation in politics. One of the facilities to enlarge the political participation is through political parties. This study is aimed at understanding the ROLE OF POLITICAL PARTIES IN ENHANCING WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICS FOR ENHANCING THE NATIONAL RESILIENCE. It is also aimed at illustrating the position and role of women in political parties and legislative bodies, to what extent political parties open opportunities to women to become legislative members and to be engaged in the management of political parties, describing the constraints being faced and strategies used for enlarging the women's participation in politics and looking at their effects to the national resilience.

This research was conducted at the Executive Boards of biggest Parties in the 2004 General Election, namely Golkar Party, PDI-P (PDT of Struggle), PKB, PPP, Democrat Party, PAN and PKS. Interviews with female cadres of political parties are used as method for data collection and collection of secondary data from bibliographic study and data from relevant institutions. Analysis of study results uses qualitative descriptive method.Results of Research. First, the management members in political parties are still dominated by men, only a small number of women serve as decision makers, despite the fact that the women's role is highly significant to win the 2004 general election. In legislative bodies, most female legislative members are placed in commissions associated with people's welfare and they have been playing a role in struggling in the women and people's interests. Second, the political parties have not been optimal in giving the opportunities to women to become legislative members and parties' executive members. Third, the constraints faced in enhancing the women's participation in politics are: a. The internal factors of women, i.e. low quality and quantity of female cadres and human resources, time limit, and inadequate funds, b. External factors, i.e. association with patriarchic culture, inadequate awareness of female voters to have female representatives and the open proportional general election system.

The strategies used to solve such constraints are to enhance the quality and quantity of female human resources, to strengthen existing women's organizations, to organize cross-network relation with women's organizations outside parties, to build access to media, to lobby political parties' elites and to promote political socialization and education to the community. Enhancement of women's participation in politics through women's representation in legislative bodies and the executive management of political parties will pave the way for the struggle of enhancing the community's welfare in regard to ideology, social, political and economic aspects which will bring about impact upon the national resilience enhancement."