Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban kenegaraan. Disini pengusaha bisa memandang pajak merupakan bagian dari biaya, pembagian laba, bahkan secara ideal sebagai bentuk perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menekan beban pajak (tax burden), maka bagaimana PT "XYZ" tbk menyusun suatu tax planning yang baik sebagai salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan kinerja perusahaan?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa dengan tax planning yang memenuhi kriteria baiknya suatu tax planning, dapat meminimalkan besarnya beban pajak. Pelaksanaan tax planning hendaknya memperliatikan 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu tidak melangganr ketentuan Undang-Undang Perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Untuk melakukan analisis, maka dilakukan pengumpulan data sekundair dari pejabat perusahaan PT "XYZ" tbk. yang bersangkutan dengan bidang tugasnya. Berdasarkan analisis data secara akuntansi ditemukan adanya ketidaklengkapan data pendukung yang memadai berupa perjanjian. Tax Planning yang dijalankan oleh PT "XYZ" tbk mutlak diperlukan karena ternyata dengan didukung sistem administrasi yang rapi, teratur dan tertib tax planning berjalan baik dan dapat meminimalkan beban pajak. Namun disarankan hendaknya dalam melaksanakan tax planning agar supaya jangan menggunakan ketentuan perpajakan yang rawan terhadap perubahan, agar tidak kecewa di kemudian hari."

"Pelaksanaan pembangunan nasional sebagai proyek besar jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit, sektor perpajakan yang dewasa ini menjadi primadona, telah memberikan kontribusi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejalan dengan itu pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak mempunyai tugas berat dalam mencapai target dan yang telah ditetapkan pernerintah. Upaya ini dilakukan melalui jaringan Wajib Pajak baru dan intensifikasi perpajakan pada segala bidang. Di lain pihak perusahaan sebagai salah satu Wajib Pajak yang tujuannya meningkatkan nilai perusahaan akan berusaha menekan biaya pajak serendah mungldn. Dengan demikian perusahaan akan menyusun suatu Tax Planning yang baik sebagai upaya legal until meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar baik sebelum maupun sesudah. Di dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi masalah pada besarnya pajak yang harus dibayar sesudah pemeriksaan dengan melihat seberapa besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Tujuan yang bendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa dengan tax planning yang baik akan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan serta menjelaskan kriteria kriteria yang menentukan baiknya suatu tax planning. Pelaksanaan tax planning pada kenyataannya berkaitan dengan ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan, pelaksanaan kewajiban pembukuan dan faktor pendukungnya, serta perencanaan teknik-teknik tax planning yang telah dijalankan Wajib Pajak. Sejalan dengan hal tersebut haruslah diperhatikan faktorfaktor seperti fakta yang relevan, faktor pajak dan faktor bukan pajak. Untuk melihat hubungan tax planning beserta kriteria-kriteria yang menentukan baiknya suatu tax planning dengan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan, maka diperlukan data-data yang disampel secara random dari kantor pajak serta wawancara dengan 30 wajib pajak responden. Dari hasil penelitian di temukan adanya hubungan negatif antara tax planning beserta kriteria-kriteria yang menentukan baiknya suatu tax planning dengan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Dalam pelaksanaan tax planning disarankan agar memperhatikan 3 prinsip dasar yakni tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk dialog dan harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup. Dan pada akhirnya suatu tax planning hanya akan diiaksanakan jika memang secara cost dan benefits menguntungkan. "

"Sebagai salah satu negara sedang berkembang Indonesia menganggap bahwa proses pembangunan nasional memerlukan peranan investasi asing, khususnya investasi langsung (direct investment) dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan multinasional PMA. Tetapi di sisi lain tugas Direktorat Jenderai Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dimana salah satu obyeknya adalah penghasilan investasi asing harus mengakui kenyataan bahwa obyek pajak tersebut akan meliputi wewenang yurisdiksi perpajakan dua negara, yaitu Indonesia sebagai negara tempat investasi dan negara domisili investor, dimana proporsi pembagian hak pemajakan tersebut akan dirumuskan dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty). Sehubungan dengan hal tersebut maka pokok permasalahan dari tesis ini meliputi : bagaimana ketentuan perpajakan domestik Indonesia dan ketentuan perpajakan internasional mengenai penghasilan investasi asing (foreign direct investment) melalui perusahaan multinasional PMA, faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu negara untuk menyelenggarakan suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan peraturan perpajakan atas penghasilan investasi asing, bagaimana ketentuan tax treaty Indonesia khususnya dengan negara-negara yang mempunyai tingkat investasi cukup besar di Indonesia dalam hal keseimbangan alokasi hak pemajakan penghasilan investasi asing, bagaimana pengaruh ketentuan tax treaty tersebut terhadap tarip efektif pemajakan penghasilan investasi asing serta kaitannya dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan?perusahaan modal asing dengan memanfaatkan ketentuan dalam tax treaty.Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku literatur, peraturan perpajakan domestik dan internasional, karya ilmiah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Untuk melengkapi studi literatur tersebut Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan inventarisasi dan analisa data serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Kekurangan modal dan kebutuhan terhadap peranan investasi asing di Indonesia merupakan salah satu faktor lemahnya posisi Indonesia dalam penyusunan suatu tax treaty dengan negara-negara maju yang merupakan negara investor. Dari 5 tax treaty Indonesia dengan negara-negara investor diketahui bahwa sebagian besar tax treaty tersebut disusun dengan kerangka dasar UN Model dimana proporsi pembagian hak pemajakan antar dua negara ditentukan berdasarkan negosiasi kedua negara. Tetapi terdapat 1 tax treaty yaitu tax treaty Indonesia - Jepang yang dapat dinilai memberikan hak pemajakan yang lebih menguntungkan kepada Jepang sebagai negara domisili.Secara umum bahwa ketentuan perpajakan internasional dalam bentuk tax treaty telah membatasi otoritas dari peraturan perpajakan domestik. Ketentuan perpajakan domestik telah memperlakukan disparitas perlakukan perpajakan atas penghasilan investasi antara dividen dibanding bunga, royalti dan imbalan jasa, karena dividen dikenakan pajak dua kali atau disebut dengan istilah pajak berganda ekonomis. Perbedaan perlakuan perpajakan tersebut menjadi lebih signifikan ketika terhadap obyek tersebut harus diberlakukan peraturan perpajakan international yang tertuang dalam tax treaty, karena selain tarip witholding tax yang lebih rendah masih terdapat obyek-obyek pajak yang hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili atau dibebaskan dari pemajakan di Indonesia. Sehingga hal tersebut telah mendorong investor untuk melakukan tax planning melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menerima penghasilan dalam bentuk selain dividen, yang berakibat pada potensi kehilangan penerimaan pajak negara sumber.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut tidak terlepas dari apa yang disebut transfer pricing, karena tidak sedikit pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa luar negeri dilakukan kepada perusahaan induk atau afiliasi di luar negeri. Sehingga hal yang lebih lanjut harus diperhatikan adalah apakah transfer pricing tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar sesuai prinsip arm's lenght atau sebaliknya direkayasa dalam rangka penghindaran pajak di Negara sumber. Bila kasus pembayaran imbalan bunga, royalti atau imbalan jasa tersebut diindikasikan sebagai rekayasa transfer pricing maka untuk pembuktiannya di lapangan masih banyak mengalami hambatan. Sehingga upaya preventif dari DJP dalam bentuk pembatasan pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa, di antaranya melalui debt equity ratio maupun advanced pricing agreement merupakan alternatif yang lebih efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dari sisi Wajib Pajak maupun Fiskus, serta lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak."

"Pengusaha umumnya memandang pajak sebagai bagian dari biaya, meskipun secara ideal menerimanya sebagai perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dengan pandangan ini pengusaha berusaha meminimalkan beban pajak secara legal dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik merupakan salah satu unsur dalam perencanaan strategis perusahaan. Latar belakang pemilihan topik ini adalah keinginan penulis meneliti bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pajak di PT. X dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan.Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana PT. X melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga tujuan utama perusahaan yaitu pertumbuhan usaha secara berkesinambungan dapat tercapai dengan beban pajak serendah-rendahnya.Tujuan perusahaan pada umumnya adalah maksimalisasi nilai perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut disusun dalam perencanaan strategis. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Pelaksanaan perencanaan pajak secara umum bersumber pada tiga unsur sistem perpajakan yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Pelaksanaan perencanaan pajak yang baik biasanya melalui beberapa tahap yaitu analisis informasi yang ada, membuat model perencanaan pajak, mengevaluasi model perencanaan pajak, mencari kelemahan kemudian memperbaiki perencanaan pajak yang sudah disusun, dan kemudian memutakhirkan perencanaan pajak secara keseluruhan.Penelitian dilakukan terhadap proses perencanaan pajak yang dilakukan PT: X. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menguraikan data dan kemudian dilakukan analisis atas data tersebut untuk memecahkan pokok permasalahan penelitian ini.Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan berupa pengurangan beban pajak yang harus dibayar sekaligus peningkatan nilai laba perusahaan.Dari hasil penelitian penulis menyarankan supaya pelaksanaan perencanaan pajak yang baik juga didukung dengan perencanaan pengembangan bisnis yang relevan seperti mengundang investor yang memiliki bisnis yang berkaitan, mempertimbangkan konversi kepemilikan saham dari perorangan menjadi badan usaha, dan pembayaran dividen yang dilakukan secara berkala."

"Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan. Alasan yang dikemukakan sesuai PSAK Nomor 16 paragraf 29 adalah penilaian aktiva yang paling obyektif adalah berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah khususnya ketentuan perpajakan.Diperkenankannya fasilitas perpajakan beruapa penilaian kembali aktiva tetap perusahaan bertolak dari kondisi perekonomian Indonesia yang kerap dilanda krisis dan memicu adanya perkembangan harga (inflasi) yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter. Kondisi ini yang menyebabkan pada sektor dunia usaha terdapat ketidakserasian antara biaya dan penghasilan yang mengakibatkan posisi keuangan perusahaan menjadi tidak wajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya.Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap, terakhir telah mengeluarkan keputusan Nomor : 4 86/KMK.03/2002 tanggal 2 8 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-519/PJ/2002 tanggal 02 Desember 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.Dengan mencermati seperangkat ketentuan perpajakannya, perusahaan yang mempertimbangkan akan melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya akan mendapatkan peluang tax planning yang dapat dilakukan untuk dapat memperkecil atau meminimalisir jumlah beban PPh Badannya. Upaya tax planning tersebut tidak terlepas dari implikasi pemajakan terhadap penilaian kembali aktiva tetap, yaitu selain syarat administratif dan teknis serta pilihan waktu, umumnya lebih ditujukan kepada beberapa hal yang terkait dengan beban pajak yang akan dipikul oleh perusahaan pelaku penilaian kembali.Suatu metode analisis biaya dan manfaat (cost and benefit) menjadi penting bagi perusahaan dalam mempertimbangkan pelaksanaan penilaian kembali aktiva yang bersifat optional. Keuntungan saat melakukan penilaian kembali (current benefit) dan keuntungan masa depan (discounted future benefits) dapat dibandingkan dengan pengorbanan (cost) yang harus dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan penilaian kembali tersebut. Keuntungan mengalokasikan selisih lebih penilaian kembali sepanjang masa manfaat bagi kelompok aktiva dimaksud, akan menghasilkan penghematan pajak (tax saving) relatif sebesar tarif maksimum PPh Badan perusahaan. Sementara pengorbanan berupa pengeluaran dana untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap (misalnya : PPh final, jasa appraisal, jasa akuntan publik) merupakan cost bagi perusahaan.Penghematan pajak tersebut dapat diproyeksikan kenilai kini arus kas (discounted cash flow). Akumulasi arus kas bersih atas proyeksi nilai kini dari penghematan pajak akan dibandingkan dengan pengeluaran biaya (cost) yang terjadi saat penilaian kembali (initial investment) misalnya PPh final 10%, biaya appraisal, atau jasa akuntan publik. Proyeksi arus kas (ran cash flows effect) melalui tax saving berdasar nilai kini (present value) dapat menghasilkan angka positif atau negatif. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi besaran tax saving adalah tarif PPh Badan yang berlaku, tingkat bunga, besar kecilnya jumlah selisih penilaian kembali, dan karakteristik aktiva tetap (metode penyusutan, masa manfaat). Pendekatan terhadap arus kas (cash flow) perusahaan menjadi signifikan dalam kondisi sumber pendanaan yang menekankan pentingnya efisiensi.Selain pertimbangan atas dasar basil analisis cost and benefit dengan pendekatan cash flow present value tersebut di atas, dalam rangka tax planning yang baik, masih terdapat hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, yaitu terkait aspek fungsi budgeter, aspek administrasi perpajakan dan aspek pembukuan atau akuntansi."

"ABSTRAKDalam rangka memaksimalkan kegiatan produksi material, PT Sirtu Karya Utama berencana melakukan penambahan barang modal pada Perusahaan dengan melalui leasing sebagai sumber pendanaannya. Dalam perjanjian leasing tersebut PT SKU menerapkan sistem Perencanaan pajak untuk mengurangi beban Pajak yang ditanggung oleh Perusahaan. Pada umumnya, sistem perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Tindakan sistem perencanaan pajak yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadaan barang modal. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) melalui penerapan metode perencanaan pajak yang benar. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dan ditunjang dengan penelitian kepustakaan untuk data sekunder (penelitian hukum normatif) terkait dengan pokok permasalahan, beserta penyelesaiannya. Hal ini guna menjawab lebih dalam pokok permasalahan mengenai suatu perjanjian leasing serta sistem perencanaan pajak terkait penerapannya dalam perusahaan PT SKU. Leasing merupakan bagian dari tax planning. Tax planning merupakan rangkaian metode serta tahapan yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa tindakan penghindaran pajak, menjadi satu kesatuan sistem yang dapat meringankan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

---

ABSTRACTIn order to maximize the production of material, PT Sirtu Principal Works plans to conduct additional capital to the Company by way of leasing as a financing source. In the lease agreement PT SKU implement tax planning system to reduce the tax burden borne by the Company. In general, the system of tax planning (tax planning) refers to engineer the business processes and transactions that taxpayers are in the amount of the tax debt is minimal, but still within the framework of the taxation laws. Tax planning can also be interpreted as the fulfillment of tax obligations are planning a complete, correct, and timely so as to be optimally avoid waste of resources. Action planning system of tax, related potential tax consequences to the pressure to the procurement of capital goods. The goal is to streamline how the control of the amount of taxes to be transferred to the government, through legal tax avoidance and not smuggling taxes (tax evasion) through the application of proper tax planning methods. Methods of research conducted by the normative juridical field research in order to obtain primary data and supported by the research literature for secondary data (normative legal research) related to the subject matter, and its completion. It is essential to solve the deeper problem of a lease agreement and related tax planning system application in PT SKU. Leasing is part of tax planning. Tax planning is a series of steps that function as well as the method for combining multiple measures of tax avoidance, into one unified system to ease the tax burden without breaking existing tax regulations."

"Tax Planning is often interpreted as tax evasion. This misperception is rooted in the tax planning conducted often fall in the area of tax evasion, whereas utilizing all means to meet end regardless of the existing tax law and provisions of tax regulation such as reducing sales revenue and increasing cost of goods sold. A good tax planning is always based on the concept of compliance by utilizing tax planning techniques allowed by existing tax law and tax regulations, which is referred to as tax avoidance.

The objective of this research is to analyze how process of preparation and the implementation of tax planning conducted by the PT. X in achieving company's goal, especially in improving cash flow of company. The scope of research is limited the tax planning practice at PT, X.

This research employed a descriptive analytic methodology, with data collecting technique in form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative in nature.

From the analysis results, it is found that the tax planning at PT. X especially in the area of value added tax, income tax of raw material importation, the income tax withholding for services conducted by offshore service providers and the income tax on employment still need to be improved in order to save the cash flow and ensuring the going concern of the PT. X.

A conclusion drawn from this survey is that the tax planning of PT. X can improve the company's cash flow. A recommendation given by this research is that it is necessary to improve the understanding of the nature of company's operation, improve the coordination between finance/tax section with operation/maintenance section, and improve the administrative work flows in the company."

"The government's vision of taxes--a spirit of encouraging an increase in revenue from the sector of taxes--will of course give significant influence on any corporate taxpayer in fulfilling its tax obligations. It is particularly because the corporate taxpayer will certainly aim at the interests in its income (operating profit) and smooth corporate cash flow that will eventually be accounted for to the company owner.Law Number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of a foundation from capital and operational activities that are 'solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object. By amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, lastly amended to become Law Number 17 of 2000, the income exempted from the Tax Objects is no longer regulated. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being a tax object, the surplus or profit will, after being deducted by the allowable cost, be subject to Income Tax.The subject matter of this survey is how the tax planning in the XYZ Foundation is realized. Has the Tax Planning complied with the tax regulations, and can the tax planning reach the foundation's objectives?The objectives of this Survey are to illustrate and describe the realization of the tax planning in the XYZ Foundation, analyze and explain the realization results of the tax planning complying with the tax regulations as well as to explain and describe steps in an effort to improve the future tax planning in reaching the foundation's objectives.The methodology of survey adopted in this thesis writing is a descriptive method of analysis with data collection techniques in the form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative by nature.From the analysis results, it is found that the tax planning in the XY'Z Foundation has applied a tax regulation governing use of surplus fund for facilities and infrastructure to avoid any tax rate and imposition. Apart from being able to avoid the imposition of a high tax rate, the method can also maximize the fiscal cost by depreciation so that the Foundation's taxable income is subject only to a lowest tax rate, that is 10%. All tax obligations as a form of tax planning have been performed. It is to anticipate and cope with administrative requirements in tax obligations.A conclusion drawn from this survey is that the realization of the tax planning, tax obligations and tax control of the XYZ Foundation can reduce tax obligations. This is evident from the small taxable income and the optimum use of surplus fund for facilities and infrastructure not harming the foundation's cash flow so as to support the achievement of objectives.A recommendation-given by the survey is that it is necessary to improve human resources within the XYZ Foundation in order that the future tax planning will be more effective and will continuously keep up with the ever-changing tax regulations."

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007 masih mengandung defisit yang cukup besar, sehingga target penerimaan pajak harus bisa dicapai agar defisit tersebut tidak meningkat lebih besar Iagi. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya agar jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBN, dan tentunya upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak.Uraian yang dikemukakan tersebut di atas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan penerimaan pajak, namun bagi dunia usaha khususnya perusahaan sebagai Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih usahanya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.Untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana yang tidak perlu karena sanksi perpajakan, maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasi an, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang paling efisien. Upaya tersebut merupakan tax management, juga sering disebut dengan istilah tax planning, yang dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu untuk mengimplementasikan fungsi manajemen secara umum agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dan menjelaskan secara teoritis upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan secara balk dan benar melalui analisis data-data yang relevan, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa pada tahun-tahun pajak sebelumitahun 2005, PT. Harapan Hibrida Kalbar ("Perusahaan") belum melakukan langkah-Iangkah perencanaan pajak dengan baik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pajak oleh Fiskus menunjukkan adanya kewajiban pajak yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi-sanksi perpajakan, yang seharusnya tidak perlu terjadi dan sanksi ini tentunya sangat membebani perusahaan.Sejak tahun 2006 perusahaan telah menunjuk Konsultan Pajak untuk melakukan penelaahan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan perusahaan baik tahun pajak yang Ialu maupun tahun pajak yang sedang berjalan. Perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil penelaahan tersebut.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada tahun-tahun sebelum tahun pajak 2006 perencanaan pajak dilaksanakan masih bersifat insidentil dan dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah yang timbul serta belum dilakukan secara terencana dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara terpadu. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar penyusunan perencanaan usaha iangka pendek dan jangka panjang perusahaan mencakup didalamnya perencanaan pajak perusahaan, sehingga perencanaan pajak menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen perusahaan.

---

The draft of State Revenues and Expenditures Budget ("RAPBN?) 2007 is bearing significant deficit; therefore, tax revenues target must be achieved to avoid larger deficit. ln achieving the target, the Directorate General of Taxes continues to put efforts to collect the taxes as budgeted in RAPBN, within the tax law framework. in general, the efforts consist of intensification of tax collection and increasing of the number of tax payers extensively.

The above mentioned measures are the government's effort to increase tax collection, but from tax payers point of view, especially the company as one the tax payer, the tax imposed is an expense that reducing their net income. Therefore, there is a different point of view between government and tax payers in relation to tax collection, whereas government has to collect bigger tax to finance the expenditures of the country, and tax payers are trying to manage the tax payment efficiently as legally acceptable.

In order to comply to existing tax regulation and to avoid tax penalty, the tax payer shall arrange its tax compliance systematically, including planning, organizing, actuating, and controlling of the taxes. The arrangement is called tax management, also known as tax planning; that is to implement the management function in general in order to achieve effectiveness and efficiency in tax compliance.

The defined problem in this research is how the tax planning should be applied by the management in order to improve the financial performance of the company. The objective of the research is to describe the effort that has been taken by the company to fulfill its tax obligation and to explain theoretically, the efforts that could be taken by the company through analysis of the revelant data, so tax planning can be carried out and the company objective could be achieved properly.

The research methodology of this thesis is descriptive analysis, by using library and held research as data collection technique. The collected data will be analyzed qualitatively. Based on data analysis, PT. Harapan Hibrida Kalbar (?The company") did not perform proper tax planning for the years before 2005. The tax audit conducted by tax officer showed that the company has not fully comply with the tax regulations, therefore tax penalty is imposed, which should not be happened. This penalty put significant financial burden to the company.

In 2006, the company has appointed tax consultant to review the tax obligation for current and previous years. The company will correct the tax calculation, payment and reporting, in order to adjust to the tax review.

The conclusion of this research is that the company's tax planning before year 2006 is incidental in nature, and just to solve the problems when they incurred and did not integrate with the short term and long term planning of the company. The recommendation of this research is that the company's short term and long term business plan should be embedded tax planning; thereby, the tax planning will be become the task that shoud be handled by all of the company's personnel."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi.Sampel penelitian ini adalah 67 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010-2011 dengan total observasi sebanyak 134 perusahaan industri manufaktur. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil pengujian model pertama menunjukkan pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil kedua dengan menambah variabel corporate governance sebagai variabel pengendali kepemilikan institusi dan komisaris independen hasilnya masih sama yaitu perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusi dan komposisi komisaris independen secara bersama-sama dapat memoderasi (khususnya melemahkan) hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.Hasil keempat a dan keempat b menujukkan komponen perencanaan pajak yaitu beda tetap berpengaruh positif, beda waktu berpengaruh negatif.

---

This study examines and analyzes The Implication of Tax Planning toFirm Value. The sample of this study were 67 manufacture companies listed in the Indonesian Stock Exchange in 2010-2011 with total observation is 134 companies.

This study is quantitative research. The first model result shows that the implication negativeof tax planning tofirm value. Second model shows with adding corporate governance as a control variable that the result is the implication negative of tax planning to firm value. Thirdmodel, resultin this research is corporate governance as a moderation (especially weaken) the positive relation between tax planning and firm value. The last result four (a) and four (b) shows that tax permanent difference has significant positive, tax temporary difference has significant negative."