Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 108958 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pinem, Ajang
"Anggaran pembangunan merupakan salah satu alat administrasi pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pada kenyataannya, kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan tersebut tidaklah sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan ekonomi.
Di Provinsi DKI Jakarta, besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pengalokasian anggaran pembangunan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, maka dalam penelitian ini dilakukan regresi antara besarnya alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB primer, PDRB sekunder dan PDRB tersier.
Model yang digunakan, dikembangkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas, dimana Modal (Capital = C) direpresentasikan oleh besarnya alokasi anggaran pembangunan, sedangkan tenaga kerja (Labor = L) adalah besarnya jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor perekonomian. Untuk melihat pola hubungan antara variable penelitian telah dilakukan regresi terhadap data time series dalam rentang waktu 16 tahun. Model regresi yang dipakai adalah regresi sederhana model log-log dengan pendugaan secara SUR (Seemingly Unrelated Regression).
Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bawa besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah khusus DKI Jakarta, secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB sektor sekunder dan PDRB tersier. Berdasarkan variable dummy periode kepemimpinan Gubernur Kepala Daerah, diketahui pula bahwa tingkat rata-rata dampak alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB sekunder dan PDRB tersier yang tertinggi terjadi pada periode kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1998 - 2001).

Development budget (anggaran pembangunan) is one among government's administration tools that can support economic growth. However in reality, the policy in allocating development budget is not entirely based on economic consideration.
In Jakarta, the amount of development budget allocated by local government was increasing from year to year. To find out how strong the impact of the development budget allocation toward economic growth of DKI Jakarta Province; therefore, regression was conducted in this research. Among others is the influence of development budget allocation toward the formation of gross regional domestic product (primary GRDP, secondary GRDP and tertiary GRDP).
The model used and developed is in the form of Cobb-Douglas production function, where Capital (C) is represented by the amount of development budget allocation; while, Labor (L) is the amount of labor in each economic sector. To observe the relationship pattern among research variables, was developed regression toward time series data within 16 years. Regression model used is the double log simple regression with Seemingly Unrelated Regression (SUR).
As a whole, the result of this research showed that the amount of development budget being allocated by local government particularly Jakarta is significantly having positive effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP. Based on dummy variable, it was found out that the highest average rate of development budget allocation effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP happened during the leadership period of Governor Sutiyoso (1998 - 2001)
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12596
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Donny Prasetya
"Di tengah maraknya kecenderungan untuk bersikap konservatif dan mengutamakan aspek prudensial di kalangan bankir, riset mengenai industri perbankan ini mencoba untuk mendapatkan pandangan baru atas paradoks yang dihadapi oleh bank Petahana dalam mengadopsi Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation) dalam bentuk layanan perbankan tanpa cabang (branchless banking), untuk memperluas layanan keuangan ke segmen di bawah piramida perekonomian (Bottom of Pyramid). Meskipun ditengarai terdapat adanya potensi bisnis besar yang dapat diperoleh melalui penyediaan layanan bagi nasabah segmen dibawah piramida yang masih belum mendapatkan layanan pada saat ini (underbanked), pengamatan para peneliti atas praktek yang terjadi di pasar memperlihatkan bahwa hanya beberapa Petahana yang mampu untuk mengembangkan kapabilitas unik yang dibutuhkan untuk dapat merebut dan memperoleh kesempatan bisnis baru yang berbasis prinsip Inovasi Disruptif. Dalam rangka untuk mendapat resolusi dari adanya celah pengetahuan di mana pada pihak Petanaha terlihat memiliki kapabilitas yang terbatas untuk dapat merebut kesempatan berbasis prinsip invoasi disruptif; dan di pihak lainnya didorong kebutuhan untuk terus mengejar kesempatan bisnis baru; riset ini mengembangkan konstruk baru yang disebut sebagai Disruptive Innovation Seizing Capability (Kapabilitas Merebut Inovasi Disruptif), yang menghubungkan teori Inovasi Disruptif dengan teori Kapabilitas Dinamis (Dynamic Capability), dan berfungsi untuk menjadi kerangka kerja dalam mengidentifikasikan lebih jauh faktor-faktor yang memperkuat komitmen Petahana dalam mengejar potensi bisnis baru berbasis Inovasi Disruptif. Melalui penggunaan analisa berbasis Structural Equation Modeling (SEM) terhadap data 175 responden yang dikumpulkan dari 12 bank yang di Indonesia, Peneliti menemukan bahwa para Petahana didalam riset ini didorong oleh orientasi stratejik berbasis bertahan (Defensive Orientation), dan bukan didorong oleh orientasi stratejik yang berbasis agresivitas untuk meraih kesempatan di pasar. Temuan ini menimbulkan implikasi bahwa para Petahana yang menjadi responden dari riset ini dimotivasi oleh dorongan untuk melakukan efisiensi, yang berlawanan dengan pertanyaan resmi mengenai tujuan pengembangan layanan perbankan tanpa cabang, yaitu dalam rangka pengembangan pangsa pasar yang baru. Selain itu, riset ini juga menyangkal pendapat sebelumnya atas pentingnya konsensus sebagai salah satu faktor pendorong adopsi Inovasi Disruptif. Secara keseluruhan, riset ini memberikan kontribusi teoretis dalam bentuk perluasan pengetahuan mengenai teori Kapabilitas Dinamis, melalui bukti empiris atas hubungan Kapabilitas Dinamis dengan Inovasi Disruptif. Di samping itu, riset ini juga memberikan kontribusi manajerial dalam bentuk kerangka kerja DISC, yang dapat digunakan oleh manajer sebagai panduan bagi pelaksanaan transformasi digital, yang kerap membutuhkan adopsi atas Inovasi Disruptif.

In consideration of the prudency and pervasive conservatism of bankers, this research on the banking industry attempts to understand the paradox regarding how incumbent banks adopt disruptive innovation in the form of branchless banking to provide financial services to the bottom of the pyramid (BOP) customer segments. Although serving underserved BOP customers has incredible potential, a closer look at the market reveals that there are only a few incumbents able to develop the necessary set of unique capabilities required to seize and capitalize on disruptive innovation opportunities. To resolve the gap in the literature regarding the meager capability of incumbents to seize disruptive innovation-based opportunities, this research advances a novel construct, disruptive innovation seizing capabilities (DISC), which links disruptive innovation with dynamic capabilities and serves as a framework to further identify the factors strengthening incumbents’ commitment to pursue disruptive innovation opportunities. By applying structural equation modeling (SEM) analysis to a sample set of 175 data points derived from 12 Indonesia banks, we find that the incumbents in our study are driven by a defensive orientation rather than strategic aggressiveness to address market opportunities. This finding implies that the incumbents in our sample are motivated to launch the branchless banking initiative because of the pursuit of efficiency rather than their stated objective of market expansion. Additionally, the results of the study refute previous suggestions regarding the important role of consensus as an antecedent that drives the adoption of disruptive innovation. Overall, this research provides an important theoretical contribution in the form of expanding our understanding of the dynamic capabilities framework by linking the construct with disruptive innovation (DI) theory. Finally, this research also provides managerial contributions in the form of the DISC framework, which can be used as a guide for managers leading digital transformation initiatives, which often require the adoption of disruptive innovations, in their organizations."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
D2647
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harisuddin
"Dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi debat selama beberapa dekade. Penelitian ini menganalisa dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi tingkat propinsi di Indonesia periode tahun 2001 sampai dengan 2016. Penggunaan data level propinsi selain jarang ditemukan dalam literature juga untuk mengurangi heterogeinitas yang tidak teramati pada data cross section antar negara. Pendekatan financial deepening dalam penelitian ini dibatasi pada sisi perbankan mengingat dalam sistem keuangan Indonesia, peran perbankan masih sangat dominan dibandingkan sektor keuangan lainnya. Melalui pendekatan data panel, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara financial deepening dengan pertumbuhan ekonomi regional yang mendukung hipotesa supply leading (finance-led growth) pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam kaitan ini diperlukan langkah serius pemerintah untuk terus melakukan pendalaman pasar keuangan domestik khususnya melalui sektor perbankan agar mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Impact of financial deepening to economic growth has been a debate for decades. This research analyzes the impact of financial deepening on provincial-level economic growth in Indonesia from 2001 to 2016. Besides The use of provincial level data is rarely found in the literature, the use of provincial-level data is also intended to reduce unobserved heterogeneity in cross-sectional data between countries. The financial deepening approach in this study is limited to the banking side considering that in Indonesia's banking sector is still very dominant compared to other financial sector. By Using data panel approach, the ratio between liquid liabilities to gross regional domestic product (PDRB) and the ratio between credits distributed by the banking sector to PDRB as a measurement of financial deepening, found a significant positive correlation between financial deepening with regional economic growth that supports supply lead hypothesis (finance-led growth) in previous studies. In this regard, Government must be seriously to enhance policy in order to deepen the domestic financial market, especially through the banking sector to encouraging economic growth."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53575
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adriana
"ABSTRAK
Ekosistem pantai dengan ketiga tipe sumberdayanya, yaitu laut, tambak dan sawah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk Marunda di Pantai Utara Jakarta. Di dalam lingkungan bersangkutan, keseluruhan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi berlangsung atas dasar model pengetahuan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.
Keterikatan yang sangat kuat pada bentuk-bentuk mata pencaharian yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan alam di sekitarnya, menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial ekonomi dan sosial budaya, ketika lingkungan tersebut diambil--alih dan dirubah oleh kegiatan pembangunan kawasan industri Pusat Perkayuan Marunda (PPM).
Kegiatan pembangunan PPM menyebabkan perubahan bentang alam yang ditandai dengan penyusutan lahan garapan penduduk yang semula tinggal di kawasan industri tersebut. Penyusutan lahan garapan tempat penduduk bersangkutan melakukan kegiatan mata pencaharian menimbulkan dampak terhadap keseluruhan sistem mata pencaharian mereka.
Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan lingkungan dan untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan perubahan yang terjadi, penduduk dituntut mengembangkan upaya adaptasi, terutama berupa penyesuaian bentuk mata pencaharian dengan keadaan lingkungan yang ada setelah perubahan.
Upaya adaptasi yang sebenarnya relatif dapat dianggap paling tepat dipilih untuk menanggapi perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi di lingkungan kawasan industri PPM, adalah dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian.
Diversifikasi mata pencaharian pada bentuk-bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk mata pencaharian semula sebagian besar penduduk Marunda, perlu dilakukan agar penduduk yang lingkungan sumberdaya ekonominya terkena akibat langsung kegiatan pembangunan PPM, dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terlalu tergantung pada lingkungan sumberdaya laut, sawah dan tambak di sekitarnya yang masih akan terus berubah, sejalan dengan kelanjutan proses pembangunan PPM. Akan tetapi, pilihan ini tidak dididukung oleh pengetahuan kebudayaan yang luas.
Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Marunda yang relatif sangat rendah dan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki semata-mata hanya berkisar pada lingkungan pantai di sekitarnya, menyebabkan keseluruhan perangkat pengetahuan kebudayaan mereka menjadi sangat terbatas, sehingga tidak mampu menghadapi perubahan orientasi ruang yang telah sangat berbeda kondisinya.
Dari dua bentuk upaya adaptasi yang dikembangkan oleh penduduk setempat, yaitu mempertahankan bentuk mata pencaharian semula dan beralih ke bentuk mata pencaharian baru, tampaknya upaya mempertahan bentuk mata pencaharian sampai saat ini masih menjadi pilihan sebagian besar penduduk.
Pilihan upaya adaptasi sebagian besar penduduk yang masih terikat pada lingkungan sumberdaya semula (laut, sawah dan tambak) akan dapat lebih memperburuk kondisi sosial ekonomi di masa yang akan datang, terutama pada saat proyek PPM mulai beroperasi, jika tidak segera dicari pemecahan dan penanggulangannya secara tepat dan terpadu.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang di dukung oleh data kuantitatif dan dilengkapi oleh studi kasus. Secara keseluruhan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Cara yang digunakan untuk memilih sampel adalah proportional random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 120 orang dan jumlah informan kunci sebanyak enam orang di antara keseluruhan penduduk Marunda.
Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square (X2), sedangkan pengujian signifikansi perubahan dilakukan dengan menggunakan tes Mc Nemar. Perhitungan kekuatan hubungan dilakukan dengan menggunakan koefisien asosiasi Cramer (C) untuk variabel-variabel nominal dan dengan perhitungan koefisien korelasi pangkat d sommers (d y/x) untuk variabel-variabel ordinal.
Studi ini dimaksudkan untuk melihat secara utuh kehidupan sosial-budaya dan sosial-ekonomi penduduk Marunda, khususnya aspek kehidupan ekonomi yang diwujudkan dalam sistem mata pencaharian, baik sebelum maupun sesudah adanya proyek pembangunan PPM. Setelah itu akan dilihat pula gambaran dampak yang timbul dari proses pembangunan kawasan industri tersebut (terutama pada tahap konstruksi) terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk di. Kelurahan Marunda yang berkenaan dengan sistem mata pencaharian.
Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan dapat memberi masukan untuk penyusunan strategi perencanaan pengembangan lingkungan, khususnya pada tingkat lokal bagi pihak PPM dan pemerintah daerah DKI dalam upaya memperbaiki taraf hidup penduduk setempat dan penanggulangan berbagai masalah yang mungkin masih akan timbul. Bagi perencana pembangunan tingkat nasional, terutama yang bertanggungjawab pada proyek pembangunan kawasan industri sejenis, strategi perencanaan dan pengelolaan lingkungan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hidup penduduk di sekitar lokasi proyek juga dapat diterapkan di daerahdaerah lain di Indonesia yang sedang dan akan mengadapi masalah yang serupa dengan apa yang dewasa ini dialami penduduk Marunda.
Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa :
1. Perubahan bentuk mata pencaharian sebagai upaya adaptasi yang dilakukan oleh sebagian penduduk relatif kecil (X²=43,02; C=0,36), apabila dibandingkan dengan perubahan lingkungan sumber daya ekonomi yang terjadi.
2. Perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi tidak langsung mempengaruhi pilihan bentuk mata pencaharian (X2=0,36; C=0,05).
3. Pilihan bentuk mata pencaharian dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi social dalam hubungan yang tergolong cukup kuat (C= 0,48).
4. Pilihan bentuk mata pencaharian juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang kuat (C=0,55). Berarti lebih kuat daripada hubungan antara pilihan bentuk dengan kemampuan adaptasi sosial.
5. Kemampuan adaptasi sosial dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi dalam hubungan yang tergolong sedang dan bersifat negatif (d y/x = - 0,34).
6. Kemampuan adaptasi sosial juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang tergolong kuat dan bersifat positif (d y/x = 0,59). Berarti hubungan yang ada lebih kuat daripada hubungan antara kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi.
7. Diperlukan suatu kebijaksanaan terpadu agar pembangunan PPM yang mempunyai cakupan kepentingan tingkat nasional ini berhasil dilaksanakan tanpa harus mengorbankan kehidupan penduduk Marunda sebagai korban. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar penduduk sulit merencanakan usaha atau bidang pekerjaan secara kongkrit di lingkungan yang masih akan terus berubah, dengan pengetahuan kebudayaan yang terbatas dan kemampuan adaptasi yang rendah.

ABSTRACT
The coastal ecosystem which consists of the three types of natural sources namely the sea, fish farming and rice fields have been forming a most important aspect of living for most Marunda villagers who live in the northern coastal areas of Jakarta. The entire economical process consisting of production, distribution and consumption activities among these villagers have been passed on, through inheritance, from generation to generation.
The exclusive dependability on the traditional ways of earning a living, which entirely relies on the environmental condition, has brought along various socio-economical and socio-cultural problems when this area was reclaimed by the authority and changed through the activities of the new industrial area for "Pusat Perkayuan Marunda" (PPM).
The PPM development activities have changed the spatial range of nature, which is indicated by the shrinkage of cultivated land belonging to the indigenous people who previously lived in this area, before the industrial estate started. The shrinkage of cultivated land, which the indigenous people made a living from before, has caused changes to the entire system of their means of subsistence.
To adjust themselves to the environmental changes and all the various problems these changes have brought along, these villagers will have to develop an adaptive aptitude to the new environment, especially to the new condition.
The adaptive effort, which is considered probably, the most effective, to select for the economical environmental changes in the PPM industrial areas, is through the diversification means of subsistence activities.
The diversification of economical sources which vary from the original ones most of Marunda villagers used to have, should be designed in order that those villagers whose environmental economical sources are directly affected by the PPM activities can live on properly, without having to depend entirely on the sea fishing, rice fields and fish farming in the surrounding areas, which will continue changing in line with the PPM development processes in the future. However; this approach is not necessarily supported by adequate cultural knowledge.
The relatively low level of educational background that most of the Marunda villagers have, including their cultural knowledge, which is restricted to the surrounding coastal areas only, are the source of the incapacity for those villagers to adjust themselves to the entirely new living condition.
Of the two forms of adaptation efforts which the Marunda villagers are making, namely to stick to the traditional means of subsistence and to obtain new living sources, the former seems more preferable.
The preference of most villagers to stick to the traditional sources of living (sea, rice field and fish farms) could worsen the social economical condition in the future, especially when the PPM project begins operation and no accurate integrated solution and prevention steps are taken immediately.
This research is qualitative descriptive by nature and is supported with quantitative data obtained through various study cases. On the whole, the methods used are the qualitative and the quantitative ones. The sampling has been made based on the proportional random system, involving 120 respondents and 6 key sources of information from amongst the entire Marunda villagers.
The hypothetic test is done by use the chi-square (X2) method and the significance test using the McNemar Method. The calculation of relativity strength was done using Cramer's association coefficient (C) for nominal variables and correlative coefficient calculation square d Sommers (d y/x) for ordinal variables.
The purpose of this study is to see and analyze the Marunda villagers' socio cultural and socio economical lives as a whole, in particular the economical aspect behavior, which is reflected in the means of subsistence system.
This research is intended to provide additional information that could be used in setting up the environmental development planning strategies, particularly for the PPM Project Officer and the Jakarta Municipality Office (DKI) in an effort to improve the standard of living of the Marunda villagers and tackle future problems. In addition, this information could also be used by the government authorities, who are dealing with development of similar industrial projects and the environmental planning and development strategies for other areas in Indonesia, which are, or will be facing similar environmental problems which the Marunda villagers are experiencing presently.
The results of this research indicate that:
1. The means of subsistence changes as an adaptation effort is relatively smaller than the economical source environmental changes (X2=43,02; C=0,36).
2. The economical source environmental change does not directly influence the choice of the means of subsistence form (x2=0,36; C=0,05)
3. The means of subsistence form choices are influenced by the social adaptation ability in strong relation (C = 0,48)
4. The means of subsistence form choice is also influenced by the cultural knowledge in strong relation (C = 0,05). Thus, a relation between the choices of form of the means of subsistence as compare to social adaptation ability.
5. The social adaptation ability is influence by the changing of environmental economical source in negative and average relation (d y/x = - 0,34).
6. The social adaptation ability is also influenced by the cultural knowledge in the positive and strong relation (d y/x = 0,59). It means that this relation is stronger than the relation between social adaptation ability and the environmental economical source change.
7. An integrated policy is needed in order that PPM development, which is of a National magnitude level, can be successfully implemented without sacrificing the way of life of Marunda's villagers as victims. This is to be implemented because there is a tendency that some of the villagers are unable to plan as to how to make a living, or choose a field of work in reality, due to the limited cultural knowledge and low level adaptation ability, in an environment which is still constantly changing.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1988
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Kuncoro
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fadhil
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari aliran modal masuk terhadap REER yang terjadi pada 6 negara Asia, meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina dan India untuk periode 1990-2011 melalui 3 jenis aliran modal yaitu, PMA, investasi portofolio, investasi lainnya. Dengan menggunakan model yang dikembangkangkan Lartey (2007) dan metode panel Feasible Generalized Least Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi portofolio memiliki dampak apresiasi REER paling besar, diikuti oleh investasi lainnya dan PMA. Variabel makroekonomi derajat keterbukaan dan konsumsi pemerintah positif dan signifikan terhadap apresiasi REER.

The purpose of this research is to analyze the impact of capital inflows towards the REER, in a sample of 6 Asian countries, consisting of Indonesia, Malaysia, Thailand, Phillippines, China, and India from the year 1990-2011. By using the model developed by Lartey (2007) and Feasible Generalized Least Square regression, the results reveal that portofolio investment have the greatest REER appreciation effect towards the REER, followed by other investment and foregin direct investment (FDI). Macroeconomic variables such as trade openness and government consumption positively and significantly affect the REER appreciation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S54253
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iva Unnaiza Hanum
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi pasar dan hak arus kas pemegang saham pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sample perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dan 2009
Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi pasar mempengaruhi secara negatif transaksi pihak berelasi normal perusahaan Penelitian ini pun menunjukkan bahwa jumlah pelaku pasar mempengaruhi secara negatif transaksi pembelian dari pihak berelasi.

The Objectives of this research is to examine the effect of product market competition and cash flow right of ultimate shareholder to related party transactions This research used manufacture industries that listed in Indonesia Stock Exchange on 2008 and 2009 as research sample
The result of this research shows that product market competition gives negative incentive for companies to do related party transactions in their operational activities This research also shows that number of competitor gives negative incentive for companies to do purchasing from related parties
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S52730
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marwadia
"This study analyze the influence of non-deliverable forward (NDF) and the spot rate of USD/IDR against Bank Indonesia reference rate, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). NDF which came earlier than JISDOR is used by the market participant as the reference rate. The simple method of NDF determination had a great impact on the volatility of the rupiah currency, pushing the Bank Indonesia to issue its own reference currency. JISDOR is an indication of the rates issued by Bank Indonesia as the reference rate for the foreign exchange market in domestic and overseas. The method of creating the reference rate is by weighting the average rate of real transactions through a monitoring system which is managed by the central bank. However, the question arises: what should be done by the monetary authority when there is a party outside the jurisdiction issued the NDF rate as a benchmark that may affect the domestic exchange rate of rupiah in accordance with the desired agenda of the party. We use OLS and ARCH/GARCH to see if independent variables have an influence on dependent variable. Granger Causality test is also used to observe whether there are any relations among the variables."
Depok: Departement of Management, Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia, 2016
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sugeng Purwanto
"Ritter and Welch (2002) explain there are two types of IPO firms, namely higher quality firms and lower quality firms. This research propose the third type, namely bad IPO firms which manipulate and force IPO underpricing. Bad IPO firms are subset of lower quality IPO firms that force false signal as higher quality firms. The false signal was hidden by managing post-IPO trading. Trading management are indirectly funded by using balance sheet cash. Hypothesis testing with the empirical model 1 was to confirm the role of CashRatio as the moderating variable that interact DER to affect IPO underpricing which originally was not. The findings support the predictions that interactive variable DER*CashRatio affect IPO underpricing. A managed trading had a non negative profits constraint so that selective post-IPO trading was conducted to cause trading imbalance observable as skewed trading volume (Skewness). Subsequent tests with the empirical model 2 was to confirm the role of Skewness as the moderating variable that interact VolRatio to affect post-IPO stock return (RGM) which originally was not. The findings support the predictions that interactive variable LnVolRatio*Skew affect RGM. Both findings confirm this research predictions on the possibility of manipulated IPO trading in Indonesia IPO 2009-2012."
Jakarta: Paramadina Graduate School of Business, 2014
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Haedar Akib
"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena kelangkaan pupuk urea tabur dengan cara menelusuri faktor yang melatarbelakangi. Berawal dari deskripsi intermediate factors, sampai pada implementasi dan formulasi kebijakan yang mengatur, sebagai main factors. Sesuai pendekatan Ekonomi Politik yang digunakan, bertujuan: (1) menjelaskan peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, (2) menjelaskan pra-kondisi yang melatarbelakangi wajah ambiguitas kebijakan dilihat dari mekanisme koordinasi yang digunakan, (3) menjelaskan implikasi kebijakan tersebut terhadap kinerja pelaku distribusi dan konsumen. Satuan analisisnya ialah Kebijakan Distribusi Pupuk di Indonesia. Datanya diperoleh melalui indept interview dengan informan terpilih (?purposive") dari policy makers, untuk mewakili departemen dan pelaku distribusi yang terlibat ("snowball.), sehingga representatif untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan.
Jawaban tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia didasarkan atas visi dan misi departemen dan atau pelaku distribusi yang diwakili. Kedua, pra-kondisi yang melatarbelakangi formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, meliputi: (1) Pupuk dan beras merupakan komoditas bersifat "vital dan strategis". (2) Diharapkan distribusi pupuk memenuhi kriteria enam tepat. (.3) Para petani tidak semestinya diperlakukan sebagai "obyek". (4) Asumsi yang dianut policy makers ialah, pupuk "bukan komoditas komersial, melainkan barang yang didistribusikan". (5) Mempertahankan "rente ekonomi" yang dinikmati oleh departemen dan pelaku distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu "sebagian" dari fee, handling fee dan biaya distribusi yang disediakan. (6) Tanggung jawab utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta (7) heterogenitas visi dan misi atau orientasi nilai policy makers.
Kinerja konsumen (petani). Kenaikan harga dasar pupuk urea yang diikuti kenaikan harga dasar gabah tidak menguntungkan petani. Jadi, harapan petani tidak tercapai dan memposisikan memenuhi kebutuhannya dalam batas subsistensi. Disamping itu, meneguhkan superioritas pelaku distribusi, dibandingkan inferioritas petani dalam melakukan jual-beli komoditas input dan output pertanian. Selanjutnya, produsen pupuk (PT PUSRI) diuntungkan dengan tanggung jawab "formal" menyalurkan pupuk sampai lini IV karena hanya menyediakan sampai lini III. Sementara itu KUD berada pada posisi kunci, sekaligus krusial, karena menerima imbal tanggung jawab "aktual" penyediaan pupuk setelah lini III. Akibatnya, resiko ketidakefektifan distribusi pupuk sesuai kriteria enam tepat ditujukan kepada KUD. Kemudian, peran swasta dalam distribusi pupuk "mengaburkan asumsi" bahwa pupuk bukan komoditas komersial dan HET yang ditetapkan hanya berlaku di atas kertas.
Rekomendasi penelitian: (1) Untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk diperlukan terobosan kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan tetap departemen dan pelaku distribusi pupuk Indonesia. (2) Diperlukan insentif dari pemerintah kepada petani, terutama kemudahan memperoleh pupuk sesuai prinsip enam tepat. (3) Campur tangan langsung pemerintah diarahkan untuk menindaklanjuti fungsi regulasi dan pengendalian yang dilakukan dan kebijakan yang mendukung harus tepat waktu. (4) Perlu dilakukan institusional arrangement pada berbagai level, agar terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab departemen dan atau pelaku distribusi pupuk, balk secara formal maupun secara aktual."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T333
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>