Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 148995 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aprilia Nurcahyawati
"Penyesuaian tarif adalah merupakan salah satu upaya untuk memobilisasi dana masyarakat agar secara bertahap dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap subsidi pemerintah. Penyesuaian tarif juga didasarkan atas beberapa pertimbangan yang melandasi upaya cost recovery.
Menurut Ascobat Gani (1997) masalah pokok dalam penyesuaian tarif adalah tidak tersedianya informasi tentang berapa sebetulnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah persatu satuan pelayanan (unit cost) dan berapa sebetulnya kemampuan membayar masyarakat (ATP).
Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam Sumatera Selatan telah satu tahun berubah statusnya dari Puskesmas Rawat Inap. Atas dasar pertimbangan ini Pemerintah Kota Pagaralam berdasarkan Keputusan Walikota Pagaralam No. 03 Tahun 2001 menetapkan tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit ini sebesar Rp. 2.000,- untuk rawat jalan dan Rp.16.000,- per malam untuk rawat inap. Tarif tersebut ditetapkan dengan melihat tarif rumah sakit terdekat dan tidak didasarkan atas biaya satuan yang sesungguhnya dikeluarkan rumah sakit untuk rnemberikan pelayanan.
Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya satuan di unit produksi poli umum dan rawat inap yang dipakai sebagai kebijakan untuk penyesuaian tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam Sumatera Selatan pada tahun 2002. Tujuan khusus penelitian adalah diperolehnya gambaran total pendapatan, total biaya, biaya satuan baik biaya satuan aktual maupun normatif, diketahuinya utilisasi dan kapasitas produksi dan diperolehnya gambaran kemampuan pemulihan biaya atau besarnya tingkat cost recovery rate serta diketahuinya besarnya usulan tarif yang disesuaikan dengan biaya satuan dan cost recovery rate di unit produksi poli umum dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam tahun 2002.
Desain Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Dalam menghitung biaya satuan terlebih dahulu dilakukan pendistribusian biaya dengan menggunakan metode double distribution (metode distribusi Banda). Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam periode bulan Januari - Desember 2002. Pengumpulan data menggunakan alat pengumpul data berupa formulir yang telah disiapkan.
Hasil penelitian menunjukan total pendapatan RSUD Besemah Pagaralam pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 882.034.388,-, total biaya di RSUD Besemah Pagaralam Rp 1.320.747.861,-. Biaya Satuan Aktual unit poll umum Rp 19.779 dan unit rawat inap Rp 254.861,- . Biaya Satuan Aktual Tanpa AIC dan Gaji Unit poli umum Rp 7,279,-dan unit rawat inap Rp 73.681,-. Biaya Satuan Normatif Unit poli umum Rp 13.044,-, dan unit rawat inap Rp 121327,﷓
Utilisasi fasilitas rumah sakit masih berada di bawah kapasitas produksinya dimana untuk unit poli umum tingkat utilisasi baru 46,08% dari kapasitasnya dan rawat inap 33,56%. Gambaran kemampuan pemulihan biaya atau besarnya tingkat cost recovery rate RSUD Besemah Pagaralam adalah sebagai berikut CRR1 (Pendapatan total unit/biaya total unit) unit poli umum 29,4%, rawat inap 15,8%. CRR2 (Pendapatan total unit/biaya total unit tanpa AIC) unit poli umum 30,8%, rawat inap 18,0%. CRR3 (Pendapatan total unit/biaya total unit tanpa gaji) unit poli umum 71,5°/0, rawat inap 38,2%). CRR4 ( Pendapatan total unitlbiaya total unit tanpa gaji dan AIC) unit poli umum 80,2%, rawat inap 54,5%. Total CRR rumah sakit 66,8%.
Tarif yang diusulkan adalah berdasarkan biaya satuan aktual tanpa gaji dan AIC dan CRR4 yaitu kondisi sekarang dimana gaji dan AIC masih di subsidi pemerintah. Pertimbangannya adalah bahwa pendapatan dari tarif dapat menutupi biaya satuan yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan (CRR 100%). Dengan pertimbangan tersebut, maka tarif poli umum menjadi menjadi Rp 7.500,-, unit rawat inap tarif dinaikkan menjadi Rp 76.500,-.
Saran yang disampaikan adalah perlunya dilakukan penyesuaian tarif, perlu ditingkatkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan utilisasi, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk unit-unit produksi lain yang ada di rumah sakit.

Tariff reform is one of the effective ways to mobilize the flow of public fund in order to decrease gradually, the dependency on governmental subsidy. Tariff reform is also based on some considerations those rule the expedient of cost recovery.
According to Ascobat Gani (1997) the main problem in tariff reform is the lack of information about the real cost paid by the government for each service unit (unit cost), and the real ability to pay (ATP) of the public.
The public hospital of Besemah Pagaralam district, province of South Sumatra, has changed its status from the former inpatient-public health center (Puskesmas rawat inap), since a year ago. Based on this consideration, the government of Pagaralam city decided in the Resolution of Major of Pagaralam city no. 03 year 2001, about the medical tariff of the hospital, i.e., Rp. 2,000 for outpatient and Rp. 16,000 for inpatient. However, this tariff was decided by merely referring those adopted by the surrounding hospitals and not based on its real unit cost spent by the hospital in giving medical service.
The present research is generally purposed to understand the unit cost spent by the production unit of policlinic and the inpatient unit that used as the standard in doing tariff reform in the public hospital of Besemah Pagaralam district province of South Sumatra in year 2002. The particular purpose of this research is to obtain the detailed informations of total income, expenditure, and the actual as well as the normative unit costs, to know the utilization and capacity of production unit and to obtain the detail of ability of cost recovery rate, and finally, to estimate the recommendation tariff which meets the unit cost and the cost recovery rate in the production unit of policlinic and the inpatient unit of the public hospital of Besemah Pagaralam district in year 2002.
The present research is designed following a descriptive method In the calculation of unit cost, all the expenditures were distributed by using the double distribution method. The data used in the present research is the secondary one taken by the public hospital of Besemah Pagaralam district within the period of month January-December 2002. The data collection was done, by using a certain form prepared previously.
From the result of research it is known that the total income of the public hospital of Besemah. Pagaralam district during year 2002 was Rp. 882,034,388, while the total expenditure was Rp. 1,320,747,861. The actual unit cost of the policlinic was Rp. 19,779 and for the inpatient unit was Rp. 254,861. The actual unit cost without AIC and unit salary was Rp. 7,279 for the policlinic, and Rp. 73,681 for inpatient unit. The normative unit cost of the policlinic was Rp. 13,044, and for the inpatient unit was Rp. 122,327.
The utilization of the facility in the public hospital is not performed optimally as its production capacity, where for the unit of policlinic 46.08% of its capacity while the inpatient unit 33.56%.
The estimation of cost recovery rate of the public hospital of Besemah Pagaralam district is shown as follows. CRR1 (total unit income/ total unit expenditure): unit policlinic 29.4%. inpatient unit 15.8%. CRR2 (total unit income/ total unit expenditure without AIC): unit policlinic 30.8%, inpatient unit 18M%. CRR3 (total unit income/total unit expenditure without salary) unit policlinic 71,5%, inpatient unit 38,2%. CRR4 (total unit income! total unit expenditure without AIC and salary): unit policlinic 80.2%, inpatient unit 54.5%.
The recommended tariff is due to actual unit cost without AIC and unit salary and CRR4, i.e., as the current condition where the salary and AIC are still subsidized by the government. The reason is that the income got from the tariff can cover all the unit cost spent for giving medical service (CRR 100%). Accordingly, the tariff of policlinic should be increased to be Rp. 7.500, and for the inpatient unit to be Rp. 76.500.
The result of current research suggests that it is necessary to take a tariff reform, to improve the frequency of looking after and maintenance of the facility, to improve the registration and report system, to increase the activities of the utilization, and to do further research upon the rest of production units in the hospital.
References : 24 (1979 - 2002)
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T12637
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Almost all district public hospital already has their own formulary. The aims of study are to obtain percentage of noncompliance with the public hospital formulary, to obtain the average additional cost be paid by outpatients as a result of noncompliance with the hospital formulary, and to obtain the average of the outpatient?s
ability to pay for treatment. A cross sectional study has been carried out to 120 patients in RSU Kabupaten K and 100 patients in RSU Kabupaten B. Subjects of the study were adult outpatients
with TB, hypertension and diabetes. Data were collected by well-trained district public hospital staff in interviewing patients. The questioner was first tried out to patients at RSU Kota Jakarta Timur. Data were analyzed by cost analysis. Results of the study are
Difference in drug item with formulary in RSU Kabupaten K is 66,7% for TB, 96,6% for hypertension; where as in RSU Kabupaten B 44,8% for TB, 82,3% for hypertension and 76,7% for diabetes.Average additional cost that must be paid by outpatients per encounter in RSU
Kabupaten K is Rp 10.060 for TB, Rp 26.552 for hypertension; while in RSU Kabupaten B is Rp 5.818 for TB, Rp 8.956 for hypertension and Rp 15.218 for diabetes. The average outpatient?s ability to pay for treatment in RSU Kabupaten K is Rp 19.807 and in RSU Kabupaten B is Rp 15.301, which are both less than outpatient treatment cost per encounter."
[Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Puslitbang Farmasi Badan Litbangkes Depkes RI], 2005
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Desvanty Rahman
"Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan.
Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).
Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda.

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy.
This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City.
The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL).
The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wida Kharismaya
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2011
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
New York: Oxford University Press, 1996
338.433 621 COS
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Febindra Eka Widisana
"Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah' Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam membuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemarnpuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor ekstemal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertirnbangkan faktor internal RSUD Besemah.
Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besernah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM, Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan clan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decree- Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTD. Based on those reasons, Pagar Ala_m government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alarn City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution.
The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data. In this research found that the process to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures.
Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Al= City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34308
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mariatul Fadilah
"Penetapan tarif ruang rawat inap kelas III RSUD Palembang Bari selama ini belum memiliki keseragaman metode, sehingga dalam kebijakan penetapan tarif ruang rawat inap (ranap) kelas III untuk gakin memakai PPE sedangkan untuk pasien umum memakai Perda kota Palembang tanpa memperhitungkan dan menganalisa biaya satuan layanan. Bagaimana metode penetapan tarif ranap kls III di RSUD Palembang Bari bila dilihat dengan analisa biaya yang berbasis aktifitas, maka dilakukan suatu penelitian/studi tentang hal ini.
Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (survey) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian keuangan dan catatan medis RSUD Palembang Bari dan data primer didapat dengan wawancara mendalam. Perhitungan dan analisis biaya satuan layanan dilakukan dengan metode pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) sedangkan kebijakan tarif ruang rawat inap kls III ditetapkan sesuai dengan biaya satuan layanan.
Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif ruang rawat inap kls III di RSUD Palembang Bari (BOR 32.83 % tahun 2002) dengan menggunakan biaya satuan layanan yang berbasiskan aktifitas adalah tarif ranap kls III rata-rata sebesar Rp 77.938 dengan rincian tarif ranap kls III Anak sebesar Rp 62.540. tarif ranap kls III Kebidanan sebesar Rp 165.742 dan tarif ranap kls III Perawatan Umum sebesar Rp 61.000, hal ini lebih besar dari tarif yang ditetapkan pada ranap kls III sebesar Rp 10.000.
Sehingga untuk tahun 2002, Pemda Kota Palembang telah mensubsidi pasien yang menggunakan ranap kls III sebesar Rp 260.545.964, dimana sebesar Rp 107.981.610 diberikan pada pasien umum yang bukan gakin. Kesalahan pemberian subsidi ini akan meningkat bila disimulasikan dengan BOR 80 % (normatif, di isi semua oleh pasien umum) sebesar Rp 205.454.996.
Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Palembang serta DPRD Kota Palembang.

Tariff Analysis for Poverty in In-Patient Unit at RSUD Palembang Bari, in 2002RSUD Palembang Bari has been applied various methods for coming to a decision for the in-patient tariff in class III. The hospital has been exercised Essential Service Package (PPE) for poverty group as well as for regular patient using local government policy without analyzing its unit cost. Due to the situation, this study is conducted in order to evaluate how tariff for the inpatient unit in RSUD Palembang Bari may be analyzed using unit cost analysis.
This non experimental (survey) research is descriptive using qualitative approach. Data provided is divided into two types: secondary and primary data. Secondary data is presented from hospital's financial department and medical record. Primary data is provided using in-depth interview. Unit Cost analysis employs activity based costing method, while tariff for class III will be analyzed based on unit cost per services.
Research has indicated that the inpatient unit should consider the average tariff for class III is Rp. 77.938,- including Rp. 62.540 for pediatric and Rp. 165.742,- for the obsgyn and Rp. 61.000,- . This number is more than the existing tariff which is Rp. 10.000,-.
This eventually causes high number of cost subsidizing the non poverty patient which is Rp. 107.981.610 out of Rp. 260.545.964 cost of services. Assuming 80% of BOR, government may subsidize the non poverty group of Rp. 205.454.969,-.
Hopefully, this research may become the initial information as well as following up decision by RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palmbang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Kota Palembang and DPRD Kota Palembang.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T 10924
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sallimar Salim M.
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tersisanya anggaran JPSBK bantuan Pemda DKI tahun 2001 di RSUD Tarakan sebanyak Rp.383.647.977 yang belum sempat dimanfaatkan oleh Keluarga Miskin (Gakin) dan dikembalikan kepada Pemda DKI Jakarta, sementara adanya Rumah Sakit yang mengeluh tentang kurangnya data dalam pelayanan Gakin. Seperti diketahui anggaran JPSBK diturunkan pemerintah ke Rumah Sakit untuk pelayanan keluarga miskin secara cuma-cuma melalui program Kartu Sehat. Ada dua macam anggaran yang diturunkan ke RSUD yakni anggaran JPSBK dari Pemda DKI Jakarta dan anggaran dari APBN berupa anggaran Subsidi BBM dengan prosedur dan waktu pertanggung jawaban yang berbeda. Dibandingkan dengan dua (2) RSUD lainnya yakni RSUD Koja dan RSUD Budhi Asih anggaran tersebut dapat diserap secara penuh. Melihat kenyataan tersebut diatas perlu dilakukan suatu analisis sejauh mana pemanfaatan RSUD Tarakan oleh Gakin bila dikaitkan dengan anggaran JPSBK yang tersedia dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor dari Rumah Sakit baik dari organisasinya maupun dari providernya serta dari Gakin sendiri.
Penelitian merupakan penelitian kualitatif dari faktor-faktor Rumah Sakit dan penelitian kuantitatif dari 107 orang Gakin yang mempunyai Kartu Sehat dari 3 kelurahan yang berjarak dekat dengan RSUD Tarakan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa RSUD Tarakan telah menjalankan fungsi manajerialnya cukup baik dengan pembentukan Tim, Adanya Prosedur Tetap Pelayanan, Kebijakan Direktur tentang pelayanan Gakin. Tersisanya anggaran bantuan JPSBK kemungkinan disebabkan adanya kecenderungan menggunakan anggaran APBN terlebih dahulu yang mempunyai prosedur yang lebih jelas dan fleksibel. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian RSUD Tarakan yang bisa mempengaruhi juga penyerapan anggaran yakni belum meratanya sosialisasi tentang anggaran JPSBK, masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Tingkat II dalam rangka sosialisasi anggaran dan sikap dalam pelayanan serta kurangnya fleksibiiitas dalam penerimaan pasien Gakin baru Rawat jalan di Loket penerimaan karena dalam petunjuk pelaksanaan diharuskan ada rujukan dari puskesmas.
Hasil penelitian kuantitatif di tiga Kelurahan Kecamatan Tambora kemungkinan juga akan mempengaruhi peayerapan anggaran di RSUD Tarakan karena hanya 49.5 % Gakin yang memanfaatkan kartu sehatnya di RSUD Tarakan sementara yang tidak memanfaatkan sebagian besar disebabkan oleh tidak mengerti dalam penggunaan Kartu Sehat dan memilih menggunakan fasilitas kesebatan lain. Secara statistik ada hubungan yang sangat bermakna antara pengetahuan kartu sehat dengan pemanfaatan pelayanan RSUD Tarakan. Sebanyak 44,4 % (4 orang) yang dirawat inap mengeluh pelayanan kurang baik dengan harapan pelayanan dengan senyum dan ramah.
Saran diberikan kepada RSUD Tarakan untuk menindak lanjuti hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini. Perlu intervensi dari Pemda DKI dalam perbaikan kebijakan pertanggungjawaban anggaran JPSBK petunjuk pelaksanaan serta prosedur pengganaannya serta penajaman sasaran Gakin dan perubahan nama Kartu Sehat. Untuk Depkes diperlukan kebijakan sosialisasi anggaran yang berasal dari Subsidi BBM."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2000
T7734
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henny Chaerani
"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.
Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.
Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.
Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.
Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.
This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.
The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.
The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.
Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T 10655
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggar Jito
"Desentralisasi pelayanan kesehatan mendorong terjadinya perubahan System kelembagaan Rumah Sakit di suatu daerah. Adanya UU RI No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan member peluang bagi Pembahan Rumah Sakit pemerintah yang sebelumnya swadana menjadi Badan Layanan Umum. Badan Layanan umum melupakan suatu badan kuasi pemerintah yang tidak bertujuan mencari Iaba, meningkatkan kualitas pelayanan public dan memberikan Fleksibilitas manajemen rumah sakit. Pembahan system kelembagaan Rumah sakit memerlukan standadsasi dalam pengelolaan keuangan Sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan bervariasi yang disebabkan oleh tidak adanya harga standar yang berdasarkan Unit Cost dari pelayanan tersebut. Hingga Diperlukan suatu perhitungan unit Cost menurut Diagnostic Related Groups yang tersusun dalam Clinical Pathway.
Clinical Pathway merupakan suatu alat yang mampu untuk rneuinglcatkan mutu dan pengendalian biaya lcarena dapat menghindari tindakan yang tidak perlu dari suatu pelayanan di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Cost Of treatment Tonsilelctomi berdasarkan penyusunan Clinical Palhway di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi tahun 2006. Tonsilektomi merupakan salah Satu tindakan pembedahan yang tertua, yang berupa tindakan pengangkatan jaringan tonsil palatine dari fossa tonsilaris_ Di inggris tahun 1987 - 1993 telah dilalcukan 70000 - 90000 tindakan tonsilelctomi dan adenodelctomi per tahun. Sedang dari catatan medis Rumah Salcit Umum Pusat Dipilihnya Tonsilektomi dalam penelitian ini dikarenakan Salah satu tindakan Pembedahan terbanyak di Rumah Sakit dan tidak membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang bervariasi dan adanya penelitian yang menggambarkan biaya Bahan habis Pakai lebih diatas tarif yang ditentukan.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan rancangan penelitian survey kuantiuitifi Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2007 sarnpai April 2007 dengan mempergunal-can data sekunder dari Rekam Medis pasien rawat inap dengan tindakan Tonsilektorni tahun 2006 dan data primer yang berasal dari Wawancara. Perhitungan biaya Unit Cost dihitung dengan metode Activity based Costing ( ABC ). Analisa data dilakukan secara uuivariat untuk melihat distribusi B-ekuensi dan proporsi masing - masing variable.
Berdasarkan penelitian, pengelompokan menurut AR - DRG tidal: dapat diterapkan. Menurut pengelompolcan yang dilakukan di RSUD Kota Bekasi dihasilkan : Tonsilektomi murni, Tonsilektomi dengan penyakit penyerta, Tonsilelctomi dengan penyakit penyulit, Adenotonsilektomi rnurni dan Adenotonsilektomi dengan penyakit penyerta. Sedangkan penyusunan Episode Clinical Pathway didapatkan 6 tahapan yaitu Tahap pendaiizaran, Penegakkan diagnose, Pra Terapi, Terapi, Follow up dan Pulang.
Hasil perhitungan Cost of Treatment Tonsilektomi di RSUD Kota Bekasi Tahun 2006 : ( 1 ). Tonsileldomi tanpa adenoidektami dengan penyakit penyulit 1 1.Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 760.582, 2.Bougenvile Utama : Rp 763.996,97, 3. WKI :Rp 577.2l0,14, 4. WKII : Rp 566.799,72, 5.WK HI I R.p s6o_o4o,'/2, 6. Mawar ; Rp 481.47102 dengan Lama hari mwar 2 hari. ( 2 ).Tonsilek1omi tanpa adenoidektomi dengan penyakit penyerta, Berdasarkan penyakit penyerta : 2.1 Anemia dan Observasi Febris ; 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP 1 Rp 2.096.988,08, 2.Bougcnvile Utama : Rp 2.l08.596,32, 3. WK I 2 Rp l.465.688,99, 4.WK [I I Rp l.463.302,56, 5. WK III 2 Rp 1.4-40.320,78, 6.Mawar : Rp l.164.5l8,35, 2.2 PKIB : 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 762.384.46, 2. Bougenvile Utama : Rp 765.798,65, 3. WK I : Rp 553.821,90, 4, WK II : Rp 57O.16l,48, S. WK III : Rp 563.402, 6. Mawar : Rp 483.344,56, 2.3 Bronchopneumonia : 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP 1 Rp 767.828,46, 2 Bougenvile Utama : Rp 771.242,82, 3 WK I : Rp S59.266,07, 4. WK II: Rp 575.605,65, 5. WK III: Rp 568.846,31, 6. Mawar: Rp 488,768.71 2.4, Hipertensi siruasional ; 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 765_564,12, 2. Bougenvile Un-una ; Rp 76s.97s,31, 3. WK 1 1 np 593_417,3, 4- WI( ll 1 Rp 6o9_756,ss, 5. WK III : Rp 602.997, 6. Mawar : Rp 524.433,94 (3) Tonsilekromi tanpa adenoidektomi mumi : 1.Ke1as Perawatan Bougenvile VIP : Rp 748.014, 08, 2. Bougenvile Utama : Rp 751.428,2, 3. WK I: Rp 564_641,43, 4. WK II: Rp 554.231, 5. WK IH: Rp 529.924,89, 6. Mawar : Rp 468.908,31 Median Lama hari rawat 2 hari. (4). Tonsilektomi dengan Adenodelctomi dengan penyakit penyerta : 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 775,243,691 2. Bougenvile Utama : Rp 778.657,88, 3.WK I : Rp 59l.87l,05, 4. WK II : Rp 58l.460,63, 5. WK 111 : Rp 574_701,28, 6 Mawar : Rp 496.137,93Median Lama hari rawat 2 hart( 5 ) Torzsileldomi dengan Adenodektomi murni : l. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 771.901,31, 2. Bougenvile Utama 2 Rp 775.315,50, 3. WK I 1 Rp 588,528,67, 4. WK II 1 Rp 578.l18,25, 5. WK III :Rp 571,358,90, 6. Mawar : Rp 492,795,S5. Median Lama hari rawat 2 hari. Berdasarkan hasil diatas maka diperlukan perhitungan biaya rawat inap berdasarkan penyusunan Clinical Pathway sebagai dasar penentuan tarif rumah sakit.

Decentralize in health treatment lead to some changes in Hospital institution within a certain region. Based on UU RI No. 1 year 2004 in relation of State Treasury will give opportunity to State Hospitals to change which was in self funding form to become Public Health Service. Public Health Service is a non- profit Government institution, improving public service quality and giving flexibility to Hospital management. There should be a standardization in every changes of Hospital Institution, especially in finance Sevior. Up to these days, health service fee are varies which is caused by no standardization which based on Unit Cost from its services. Therefore, Unit Cost calculation are needed according to Diagnostic Related Groups which are compiled in Clinical Pathway.
Clinical Pathway is an instrument that will help to increase quality and cost control, as it can avoid tiom unnecessary actions of Hospital services. The aim of this research is to lind out Cost of treatment Tonsillectomy based on compiling Clinical Pathway in Bekasi City General Hospital in the year 2006. Tonsillectomy is one of the oldest surgery, which is a surgery of removing tonsil palatine tissue from Fossa tonsillitis. In England, within the year of 1987~ 1993 there had been 70000-90000 Tonsillectomy and Adenodektorny per year. Meanwhile, fiom the medical notes of RSUP Dr Sarjito, tonsillectomy are more then half of surgery actions in THT section.
This research will use case study method with quantitative survey methodology. The implementation of this research started in March 2007 to April 2007, and using secondary data recorded hospitalized Patient with Tonsillectomy surgery action in the year 2006 and also using primary data which was based on direct interviews. Unit cost are calculated using Activity Based Costing (ABC) method. Data analysis is implemented as univariatly to see frequency distribution and proportion on each variable.
Based on research grouping according AR-DRG can not be implemented. Based on grouping that had been implemented at Bekasi City General Hospital are as followed: Pure Tonsillectomy, Tonsillectomy with following disease, Tonsillectomy with complication disease, Pure Adeno Tonsillectomy and Adeno Tonsillectomy with following disease. In the meantime, compiling of Clinical Pathway episode is obtaining 6 steps which are: registration , established diagnose, pre-therapy, therapy, follow up then Horne. Final Clinical Pathway is needed to get clinical pathway concept as a tool to increase quality and cost control.
The result cost of treatment tonsillectomy at Bekasi City General hospital in 2006 ( 1 ). Tonsillectomy with complication disease 1 1. Bougenvile VIP : Rp 760.582, 2.Bougenvile Utama : Rp 763.996,97, 3. WK I : Rp 577.2l0,l4, 4. WK II: Rp s66.799,72, 5_wK In ; Rp 560.040,72, 6. Mawar ; Rp 481.47102 with time length of stay 2 days. ( 2 ). T onsilectongr with following disease, Based on following disease : 2.1 Anenuh dan Observasi Fabris ; I. Bougenvile VIP : Rp 2.096.988,08, 2.Bougenvile Utama : Rp 2. 108.596,32, 3. WK I : Rp l_465.688,99, 4.WK II 1 Rp 1.463.3o2,s6, 5. WK III . Rp 1.440.320,78, 6.Mawar 1 Rp 1-164.51s,35, 2.2 PKYB : 1. Bougenvile VIP : Rp 762.384.46, 2. Bougenvile Utama 2 Rp '765.798,65, 3. WK I 2 Rp 553.82l,90, 4. WK 1] : Rp 570.161,48, 5. WK III : Rp 563.402, 6. Mawar : Rp 483.344,56, 2.3 Bronchopneumonia: 1. Bougenvile VIP : Rp 767.828,46, 2 Bougenvile Utama : Rp 77l.242,82, 3 WK I : Kp 559.266,07, 4. WK II: Rp 575.605,65, 5. WK III: Rp 568.846,3l, 6. Mawar: Kp 488.768.73, 2.4, Hiperteusi simasional ; 1. Bougenvile VIP : Rp 765.564,l2, 2. Bougenvile Utama 1 Rp 768.978,31, 3. WK I : Rp 593.417,3, 4. WK Il : Rp 609.756,88, 5. WK III : Rp 602.997, 6. Mawar 1 Rp 524.433,94 (3) Pure f0l|Si??L?f0I|Q?Z l. Bougenvile VIP : Rp 748.014, 08, 2. Bougenvile Utama ; Rp 751.42s,2, 3. WK 1; Rp 564.641,43, 4. WK II: Rp 554.231, 5. WK 111: Rp 529.924,89, 6. Mawar 1 Rp 468.908,3l with time length of stay 2 days. ( 4 ). Adenotonsilectongmy with following disease: l. Bougenvile VIP :Rp 775_243,69S, 2. Bougenvile Utama 1 Rp 778.657,88, 3.WK I 1 Rp 591.871,05, 4. WK II 1 Rp 58] .460,63, 5. WK HI 1 Rp 5?74.7Ol,28, 6 Mawar : Rp 496.l37,93 with time length of stay 2 days( 5 ) Pure Adenotonsileldomiz I. Bougenviie VIP : Rp 771_90l,3l, 2. Bougenvile Utama : Rp 775_3I5,S0, 3. WK I : Rp 588,528,67, 4. WK II : Rp 578.l18,25, 5. WK 111: Rp57l,358,90, 6. Mawar : Rp 492,795,55_ With time length of stay 2 days. Based on results above, therefore, we need calculation of hospitalised fee based on compiling Clinical Pathway as a benchmark to decide the hospital tariff.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T31609
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>