Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah salah satu institusi panting dalam wilayah pelabuhan. Tugasnya adalah mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular tertentu melalui kapal laut/pesawat udara, memelihara dan meningkatkan sanitasi lingkungan di pelabuhan/bandara, di kapal laut/pesawat udara dan pelabuhan lintas batas. Tugas lainnya adalah memberikan pelayanan kesehatan terbatas di pelabuhan laut/bandara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Beban kerja Kantor Kesehatan pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dirasakan amat tinggi untuk dilaksanakan oleh jumlah pegawai yang tersedia. Faktor keamanan adalah kendala utama dalam pelaksanaan tugas. Kedisiplinan sangat diperlukan dalam penyelesaian tugas tanpa mengeyampingkan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.Penelitian ini dilakasanakan untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan di Banda Aceh dan Lhokseumawe. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional study. Jumlah sampel terdiri atas 42 orang. Variabel yang diteliti adalah faktor individu yang meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, pendidikan dan tingkat pengetahuan. Faktor organisasi mencakup kepemimpinan, imbalan, struktur, dan supervisi serta faktor psikologis yang meliputi persepsi dan motivasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan sebesar 81,0% berkategori baik. Hasil analisis bivariat memperlihatkan bahwa faktor individu signifikan yang berhubungan dengan kinerja adalah variabel status perkawinan, dengan nilai p = 0,029, OR 2,00 (95% CI: 1,44-2,77). Faktor organisasi dengan variable struktur organisasi memiliki nilai p= 0,029, OR 5,20 (95% CI : 1,36-19,77), sedangkan faktor psikologis adalah variabel persepsi dengan nilai p =0,04I, OR 4,71 (CI: 1,25-17,71).Dari hasil penelitian ini, disarankan kepada pihak Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan kepada pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disarankan untuk menekankan tugas dan tanggungjawab terhadap pekerjaan kekarantinaan kepada pegawai melalui pertemuan berkala. Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan disarankan untuk terus mempertahankan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.Penulis menyadari keterbatasan dalam rancangan penelitian dan variabel penelitian ini, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan yang meliputi variabel yang lebih lengkap serta instrumen pengukuran kinerja yang lebih spesifik dan akurat di masa akan datang.

---

The works of Port Health Office in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam is overloaded to carry by the number of available staffs. Security factors is one of the main constraints in carrying out the work. Discipline is really necessary in completing the task, without putting Standard Operational Procedure (SOP) aside.

This research is conducted in order to know the determinant factors to the work performance of Port Health Office staffs in Banda Aceh and Lhokseumawe. The design of the research is cross sectional study. Samples are 42 respondents. The variable observed are individual factor (age, sex, marriage status, work period, education and level of knowledge), organizational factor (leadership, reward, structure, and supervision), and psychological factor (perception and motivation).

The result of the study showed that the performance of the Port Health Office staffs, as much 81.0 % is in good category. The result of bivariat analysis showed that individual factor which is significantly related to the work performance is marriage status variable, with p value = 0.029, OR 2,00 (95 % CI: 1,44-2,77). Organizational factor is significantly related to the work performance is the organization structure variable, with p value = 0,029, OR 5,20 (95 % CI: 1,36-19,77), while psychological factor is perception variable with p value= 4,041, OR 4,71 (CI: 1,25-17,71)

From the result of the study, it is suggested to the Provincial Government of Nanggroe Aceh Darussalam through Provincial Health Authority to pay attention and take certain measures in continual guidance, education, and training to the staffs of Port Health Office staffs. The Head of Provincial Health Authority of Nanggroe Aceh Darussalam is suggested to emphasize the responsibility and quarantine works to the staffs in periodical meeting. The staffs of Port Health Office are suggested to preserve the corporation among the staffs in carrying the work.

The writer, however, feels there are limitations in the research?s methodology and variables. Therefore, it is necessary to conduct further studies that have more complete variables and more specific and accurate measure instrument of work performance."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menjalankan Otonomi Khusus di mana otonomi yang diberlakukan berada pada tingkat provinsi, sehingga pengaturan kebijakan dan penyusunan program kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu dengan belum kondusifnya daerah, mengakibatkan banyaknya program-program kesehatan yang akan diterapkan baik oleh pemerintah pusat maupun bantuan dari luar negeri yang menuntut kinerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kesehatan dalam mengaplikasinya di lapangan. Untuk itu dirasa perlu dilakukannya suatu studi yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja pegawai non struktural dan faktor-faktor apa raja yang berhubungan.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 166 orang. Variabel yang diteliti adalah faktor internal pegawai yang meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan dan tingkat pendidikan, Faktor eksternal pegawai yang mencakup pendapatan, lingkungan kerja, penghargaan, peningkatan karir, kebijaksanaan pimpinan, komunikasi dan fasilitas. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan mengunakan uji chi - square pada derajat kepercayaan 95 %. Di dalam menentukan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja dilakukan dengan uji regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 59,6 % berada pada kategori kurang. Berdasarkan analisis bivariat dengan mengunakan uji chi square diketahui bahwa faktor internal tidak ada hubungau secara statistik dengan kinerja pada derajat kepercayaan 95 %, sedangkan untuk faktor eksternal yang berhubungan secara statistik pada derajat kepercayaan 95 % dengan kinerja adalah variabel lingkungan kerja dan variabel kebijaksanaan pimpinan.Dengan mengontrol variabel kebijaksanaan pimpinan, pegawai yang memiliki lingkungan kerja kurang mempunyai risiko 2,265 kali untuk mengalami kinerja dengan kategori kurang, bila dibandingkan dengan pegawai yang memiliki lingkungan kerja baik, sedangkan pengaruh kategori kebijaksanaan pimpinan terhadap kinerja dapat dijelaskan bahwa dengan mengontrol variabel lingkungan kerja pegawai yang merasakan kebijaksanaan pimpinan kurang mempunyai risiko 4,323 kali untuk mengalami kinerja dengan kategori kurang, bila dibandingkan dengan pegawai yang merasakan kebijaksanaan pimpinan baik. Adapun faktor yang paling dominan dalam menentukan kinerja adalah variabel kebijaksanaan pimpinan.Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn sebaiknya memperhatikan faktor kebijaksanaan pimpinan dalam menetapkan para pegawai yang akan menduduki jahatan, karena hal inilah yang paling berpengaruh dalam menentukan kinerja dan melalui pertemuan berkaia pihak pimpinan perlu menekankan penciptaan lingkungan kerja dan melatih para pejabat struktural untuk memahami pentingnya pengaruh kebijaksanaan pimpinan di dalam memacu kinerja pegawai. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan rancangan yang berbeda (kasus kontrol) dan meliputi variabel yang lebih lengkap serta mengunakan instrumen pengukuran kinerja yang lebih spesifik dan akurat, sehingga dapat diketahui dengan pasti hubungan sebab akibat dan kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

---

Nanggroe Aceh Darussalam Province, Special Autonomy has been the subject of the provincial affairs. Policy making and program arrangement are held by the Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam. Besides, due to unconduciveness of the region, many health programs that will be implemented either from the central government or foreign aids demand satisfactory performance in work implementation from non-structural staffs of Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam in the field. The result of this study is expected to provide a description of non-structural staffs' performance and factors related to it in the Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam.

The study applied a cross sectional design with 166 samples. Variables observed were internal factors which involved age, sex, marriage status, and education level and external factors which covered work environment, affection, carrier development, leader's policy, communication and facilities, Data were analyzed univariately and bivariately by using chi-square test with the level of confidence 95 %. Multiple logistic regression test was used to determine the most significant variable related to the staffs' performance.

The result of the study showed that 59.6 % of the staffs' performance was unsatisfactory. Based on bivariat analysis, it was known that all internal factors were not related statistically to the staffs' performance in the level of confidence 95 %. On the other hand, external factors which were statistically related to the staffs' performance in the same level of confidence were work environment variable and leaders' policy.

By controlling leader's policy variable, staffs with unsatisfactory work environment had risk 2.265 times of unsatisfactory performance, if compared with staffs with satisfactory work environment. On the other hand, the influence of leader's policy category to the staffs' performance could be explained by controlling work environment variable, staffs that felt their leader's policy was unsatisfactory had risk 4.323 times of having unsatisfactory performance, if compared with staffs that felt their leader's policy was satisfactory. The most significant factor related to staffs' performance was leader's policy.

Based on result of the study, it is suggested to the Head Office of Provincial Health Authority of Nanggroe Aceh Darussalam to consider leader's policy factor in deciding any staffs that will post any function, to emphasize a creation of work environment through periodically meeting, to train structural officials on the importance of leader's policy influence in pushing staffs' performance. The necessary to conduct another further study with different design (case control), which covers more complete variables and uses more specific and accurate performance estimation, in order to know exactly "cause-effect" relation of staffs' performance of Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam."

"Remaja merupakan generasi penerus bangsa sejak dini harus disiapkan secara utuh baik( fisik maupun psikologisnya. Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan dibidang usaha kesehatan sekolah dan remaja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dwiprahasto (1993) diketahui 3,6% kelompok umur 13-15 tahun dan (5,4%) kelompok umur 16-20 tahun telah melakukan hubungan seksual, begitu juga beberapa peneliti lain, yang melakukan penelitian tentang remaja diberbagai kota di Indonesia menemukan tingginya angka perilaku berisiko bagi remaja. Sedangkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya kota Banda Aceh belum ada dilakukan penelitian tentang perilaku remaja. Penelitian ini dilaksanakan di kota Banda Aceh, bertujuan untuk mendapatkan informasi faktor- faktor yang berhubungan dengan perilaku kesehatan reproduksi remaja diantara siswa SMUN di kota Banda Aceh, dengan menggunakan desain cross sectional, populasi terdiri dari siswa SMUN dengan status marital belum menikah, serta jumlah sampel 180 responden. Analisis yang digunakan adalah univariat, bivariat dengan uji chi square dan multivariat dengan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 180 responden ditemukan 12,8% responden termasuk kategori perilaku berisiko ringan seperti berciuman pipi 1,1% dan berpelukan, 0,5% dengan lawan jenisnya, meskipun tahapan ini bila ditinjau dari teori (Kinsey) belum tergolong perilaku berisiko. Namun karena kondisi dan budaya daerah/lokasi penelitian yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, dan juga mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat, sehingga segala aktifitas sehari hari juga dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Maka dengan alasan tersebut, perilaku demikian tergolong pada kategori berisiko ringan, dan perlu diwaspadai agar tidak berlanjut ketahap perilaku berisiko berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, pendidikan tambahan, dan pendidikan ayah, berhubungan dan bermakna secara statistik. Adapun faktor yang paling dominan berhubungan dengan perilaku siswa SMUN tentang kesehatan reproduksi adalah pendidikan ayah, dimana ayah dengan pendidikan tinggi (minimal SMU) cenderung anak berperilaku 9,4 kali lebih baik, jika dibanding ayah berpendidikan rendah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa SMUN di kota Banda Aceh tentang kesehatan reproduksi termasuk kategori perilaku berisiko ringan. Untuk mencegah perilaku ini meningkat menjadi perilaku berisiko berat disarankan, penambahan materi kesehatan reproduksi disekolah, agar meningkatkan pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi khususnya. Pada orang tua juga diharapkan dapat memberikan bimbingan kesehatan reproduksi sedini mungkin. Bagi remaja sendiri agar selalu berperilaku positif sesuai ajaran agama, menjaga budaya dan adat serta mencari informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi.

---

Teenagers are the future generation of the Nations since they have to be prepared early physically and psychologically. Teenage health reproduction is one of The Health Department Program that held for teenagers and school health. Based on pwiprahasto (1993), research known that 3,6% of 13 -15 age group and 5,4% of 16-20 age group have done sexual relationship so did by other researchers who studied about teenagers on every kind of city in Indonesia which found risk value of teenage behavior. While in Province of Nanggroe Aceh Darussalam especially on Banda Aceh City there haven't been studied about Health Reproduction behavior teenagers.

This study was conducted in Banda Aceh City, aims to get the information about some factors which related with teenager health reproduction among High School students which used cross sectional design, population consist of High School students whom unmarried status, and take 180 respondent, The analysis use univarite, bivariate with chi-square, and multivariate analysis with logistic regression test.

The result of this study shows that of 180 respondent, there are 12,8% of them found low risk of behavior category i.e. kissing 1,1% and holding each other 0,5%, although this stage has not been the criteria of risk behavior based on Kinsey theory. Because of the whole activities of Nanggroe Aceh Darussalam people was based on Islamic rules. Ttherefore teenagers behavior was classified as low risk category and it should be awared to anticipate them becoming the severe risker. Because of the whole activities of Nanggroe Aceh Darussalam people was based on Islamic rules. Therefore teenagers behavior was classifified as low risk catergory and it should be awared to anticipate them becoming the severe risker.

This study shows that statistically, knowledge, additional education, and father's education variables were related significantly. The most dominant factor was High School student behavior about health reproduction which were father's education, father with high education prefer to have good behavior children 9,4 times than father with low education.

It is concluded that High School students behavior about health reproduction on Banda Aceh City was low risk behavior category. To prevent this behavior increase to high risk it is recommended to add health reproduction mater at school especially to increase the student's knowledge. To the parents it is hoped that they could teach health reproduction as early as possible. To the teenagers itself, it is hoped to keep culture and religion based on religion line."

"Dengan adanya konsep pharmaceutical care, pelayanan kefarmasian sudah bergeser orientasinya dari komoditi ke pelayanan yang komprehensif, dengan tujuan peningkatan kualitas hidup dari pasien. Dari basil uji coba pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian khususnya dalam pelayanan resep pads 45 apotek di Jawa Barat, diketahui bahwa proporsi apoteker yang memberikan informasi obat dalam rangka pelayanan resep yaitu sebesar 38%.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja apoteker dalam pelayanan resep di apotek Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 dan faktor determinannya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan sampel total populasi sebanyak 72 orang.Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner dan menggunakan Iembaran checklist. Untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen digunakan analisis bivariat menggunakan uji statistik chi-square, dan untuk menentukan faktor paling dominan berhubungan dengan kinerja dilakukan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukkan nilai median kinetja apoteker dalam pelayanan resep di apotek Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 18,6%. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang bennakna antara pengalaman kerja, imbalan dan status kepemilikan sarana/prasarana dengan kinerja apoteker. Dari analisis multivariat hanya dua variabel yang berpotensi sebagai determinan yaitu imbalan dan status kepemilikan saranalprasarana Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja adalah status kepemilikan sarana/prasarana.Disarankan pada Departemen Kesehatan RI untuk mengembangkan suatu standarisasi dalam program monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap aktifitas apoteker di apotek dan dalam pelaksanaannya perlu adanya koordinasi antara dinas kesehatan dan organisasi profesi. Selanjutnya untuk pemberian izin apotek, hanya diberikan kepada apoteker dan dalam jangka waktu tertentu. Izin apotek dapat diperpanjang dengan suatu kiteria dan persyaratan tertentu. Dinas Kesehatan bersama organisasi profesi untuk mengembangkan suatu standarisasi bagi aktifitas apoteker di apotek dalam rangka pelayanan kefarmasian dan selanj utnya melaksanakan pendidikan berkeianjutan serta pelatihan yang tents menerus bagi apoteker.Kepada apoteker yang mempunyai dukungan finansil dalam pengembangan profesi untuk dapat membuka sendiri praktek profesi di apotek tapi apabila bekerjasama dengan orang lain, sebaiknya dikembangkan suatu sistem yang dapat membuka peluang untuk menanamkan modal. Selanjutnya bagi penelitian lanjutan, untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara status kepemilikan apotek dengan profesionalitas apoteker dan juga perlu dikembangkan suatu penelitian yang mengarah kepada mutu dari aktifitas apoteker dalam penyelenggaraan resep khususnya dalam layanan informasi obat.

---

With the concept of pharmaceutical care, the pharmacy service has shifted its orientation from commodity to comprehensive services, with the objective of life quality enhancement for the patients. From the test result of the pharmaceutical service performance standards especially in the prescription service of 45 pharmacies in West lava, it has been proven that the highest pharmacists' proportion who gives drug information in the prescription service is 38%.

This study is carried out to find out the factors which are related to the pharmacists' performance regarding prescription service of pharmacies in Nanggroe Aceh Darusslam Province in 2003 and the determinant factors. The research plan used is cross sectional with the total population sample of 72 people.

Data collection is undertaken through questionnaire enquires and checklist sheets. To distinguish the relationship the between dependent and independent variable, analysis bivariat is used through chi square statistical test; and to determine the most dominant factor which relates to the performance, analysis multivariate is used through double logistic regression test.

The result of this study shows that the pharmacists performance median value in the prescription service of pharmacies in Aceh Nanggroe Darussalam Province is 18,6%. The bivariat test result shows that there is a significant relationship between job experiences, rewards and facilities/infrastructures ownership status with the pharmacists' performance. From the multivariate analysis, there are only two variables which have the potential as determinants, which are rewards and facilities/infrastructures ownership status. The most dominant variable related to performance is the facilities/infrastructures ownership status.

It is advised to the Health Ministry of the Republic of Indonesia to develop standardization in the monitoring, evaluation and, supervision programs towards the activities of pharmacists in the pharmacy; and there is a need for coordination between the health board and professional organizations. Next, providing pharmacies license should only be given to pharmacists and in certain period. The license could be extended through certain criteria and requirements. The health board together with the professional organizations should develop standardizations for the pharmacists activities in the pharmaceutical services, and then to undertake continuous education and training for the pharmacists.

As for the pharmacists who have financial supports in profession development to embark their own profession practice; but if they work together with others, it is better to develop a system which could give opportunities for investments. Subsequently, for further study to examine closely the relationship between pharmacies ownership status with the pharmacists professionalism, and also to develop a study that could lead to the quality of pharmacists activities in the prescription process, especially in the medication information service."

"Tujuan:Program keamanan pangan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, yang bertujuan mencegah masyarakat dari bahaya terhadap kesehatannya akibat produk pangan olahan yang tidak aman dan bermutu. Untuk itu perlu diketahui gambaran kinerja produsen pangan olahan dalam menyelenggrakan produksinya.Metoda:Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian "Cross-sectional", untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja produsen pangan olahan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, dan untuk pengukuran kinerja digunakan data hasil supervisi atau hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh sejak tahun 2000 sampai tahun 2003. Analisis bivariat dilakukan dengan uji "Chi-Square" dan analisis akhir dilakukan menggunakan analisis multivariat dengan uji "Regresi Logistic Ganda".Hasil:Kajian data menunjukkan proporsi produsen pangan olahan dengan kinerja baik sebesar 19,1%, berkinerja cukup 36,2% dan berkinerja kurang atau tidak baik 44,7%. Hasil kompositnya dengan dikotom yang jelas adalah 55,3 % berkinerja baik dan 44,7 % berkinerja buruk. Uji "Chi-Square" menunjukkan hubungan yang bermakna dari beberapa variabel dengan kinerja, yaitu pendidikan (p = 0,0001), pengetahuan (p = 0,0001), sikap (p = 0,0001), pengalaman (p = 0,055), pelatihan (p = 0,016), imbalan ( p = 0,001), . supervisi (p = 0,011) dan pedoman kerja (p = 0,006).Dari empat variabel yang masuk menjadi model, yaitu imbalan, supervisi, pengetahuan dan sikap, yang dengan uji regresi logistik dan dari nilai Odds Ratio (95 % CI-OR) diketahui variabel yang paling dominan adalah variabel pengetahuan sebesar 36,42 (8,23-161,20) yang artinya bahwa kinerja produsen pangan yang berpengetahuan baik berpeluang mempunyai kinerja baik 36,42 kali lebih besar dibandingkan produsen pangan olahan yang berpengetahuan kurang, setelah dikontrol variabel imbalan, supervisi dan sikap. Hasil uji interaksi menunjukkan terdapatnya interaksi dari variabel sikap dengan supervisi dengan nilai Odds Rationya (95% CI-OR) sebesar 15,530 (0,898-268,546) yang berarti bahwa produsen yang mendapat supervisi secara rutin setahun sekali produsen tersebut mau merubah sikapnya terhadap peraturan perundangan tentang produksi pangan menjadi lebih positif, mempunyai peluang berkinerja baik 15,530 kali dibanding produsen yang tidak disupervisi secara rutin dan sikapnya terhadap peraturan negatif. Dari model akhir hasil uji interaksi diketahui variabel paling dominan adalah variabel pengetahuan dengan Odds Ratio (95% CI-OR) sebesar 56,394 (10,824-293,807), yang artinya produsen yang berpengetahuan baik mempunyai peluang berkinerja baik 56,394 kali dibandingkan dengan produsen yang berpengetahuan buruk untuk menyelenggakan produksi pangan olahan.Kesimpulan:Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja produsen pangan olahan tanpa interaksi adalah pengetahuan setelah dikontrol dengan faktor imbalan, supervisi, dan sikap. Sedangkan faktor paling dominan setelah interaksi adalah pengetahuan setelah dikontrol oleh imbalan, supervisi, dan faktor interaksi dari supervisi dengan sikap.Saran: Untuk meningkatkan kinerja dari produsen pangan olahan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu dilakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan produsen terhadap pengetahuan tentang cara produksi makanan yang baik dan juga terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan produksi dan distribusi produk pangan olahan, serta peraturan perundang-undangan tentang konsumen.

---

Objective:

The food security program needs to be improved and developed, which aims to prevent the danger to public health from hand made food products which are not safe and in bad quality. Therefore there is a need to find out the operation of hand made food product in the production process.

Methods:

This study is undertaken using a `cross-sectional' study plan, to find out the factors and that related to the operation of hand made food producer in the province of Nanggroe Aceh Darussalam in the year 2003. Data collections are carried out through questionnaire, and for the operation measurement using data from result of supervision or local test wick has been carried out by the Foods and Drugs Supervision Board of Banda Aceh since 2000 until 2003. Bavariate analysis is carried out using `chi-Square' test and the final analysis is carried out using multivariate analysis using `regression Logistic' test.

Result:

The data research shows that the proportion of hand made food producer operation with good operation is 19,1%, sufficient operation 36,2% and bad operation is 44,7%. The result composite with clear dichotomy is 55,3% with good operation and 44,7% bad. The `chi-Square' test shows a significant relationship from some variables with operation, which are education (p = 0,000), knowledge (p = 0,000), attitude (p = 0,000), experience (p = 0,055), training (p = 0,016), reward (p = 0,001), supervision (p = 0,011), and job guideline (p = 0,006).

From the four variables which included as models, which are reward, supervision, knowledge, and attitude, in which through regression logistic test and from the Odds Ratio value (95% CI-OR) it is known that the most dominant variable is knowledge variable 36,425 (8,23-161,20) which means that the producer of hand made food with good knowledge has the opportunity to have good operation 36,425 times higher compared to producer of band made food who has less knowledge, after being controlled by reward, supervision, and attitude variables. The result of interaction test shows tat there is an interaction from the attitude variable and supervision variable with odds ratio value (95% CI-OR) of 15,530 (0,898-268,546) which means that the producer which acquire supervisions regularly each year willing to change their attitudes toward the regulations of food production to be more positive and has the opportunity of good operation 15,530 times higher compared to the producer who are not supervised regularly, and their attitudes toward the regulation are negative. From the final model of the interaction test, it is known that the most dominant variable is the knowledge variable with Odds Ratio (95% CI-OR) of 56,394 (10,824-293,807), which means that the producers with good knowledge have an opportunity to have good operation 56,394 times higher compared to the producers with bad knowledge to operate the production of hand made food.

Conclusion:

The most dominant factor which is related to operation of hand made producers without interaction is knowledge after controlled by reward, supervision, and attitude factor. As for the most dominant factor after interaction is knowledge after being controlled by reward, supervision, and interaction factor from supervision with attitude.

Suggestion:

To improve the operation of hand made food in the Province of Naggroe Aceh Darussalam, an improvement needs to be undertaken in order to aid the producer of the knowledge on how to produce and distribute the hand made food products, and concerning the regulation regarding consumers."

"Di negara berkembang termasuk Indonesia penyakit malaria ini merupakan masalah kesehatan masyarakat, telah menimbulkan banyak korban, biaya perawatan medis, dan kehilangan kerja. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa jumlah penderita penyakit malaria diketahui bahwa Annual Malaria Incidence (AMI) untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebesar 2,43 per seribu penduduk. Dari data tersebut proporsi terbesar terjadi di Kota Sabang dengan jumlah 32,2 per seribu penduduk. Dengan tingginya kasus malaria di Kota Sabang dan belum diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pemberantasan penyakit malaria di Kota Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka perlu dilakukannya suatu studi yang dapat memberikan gambaran terhadap perilaku masyarakat Kota Sabang terhadap pemberantasan penyakit malaria dan faktor-faktor yang mempenggaruhinya.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 201 rumah tangga di 4 kelurahan yang masuk dalam kategori High Prevalence Area (PR > 3 ) dalam Kota Sabang. Variabel yang diteliti adalah faktor predisposisi yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap. Faktor yang kedua adalah faktor pemungkin yang mencakup sarana dan keramahan tenaga kesehatan dan faktor penguat yang dilihat dari sikap tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan yang sesuai (uji t untuk variabel dengan 2 kategorik, uji anova untuk variabel independen yang mempunyai lebih dan 2 kategori dan uji korelasi regresi untuk variabel independennya numerik) pada derajat kepercayaan 95 %.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Kota Sabang terhadap pemberantasan penyakit malaria yang masuk dalam kategori kurang sebanyak 45,8 % dan kategori baik 54,2 %. Berdasarkan analisis bivariat dengan untuk variabel jenis kelamin tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antara jenis kelamin lakilaki dengan jenis kelamin perempuan terhadap perilaku pemberantasan penyakit malaria. Untuk variabel tingkat pendidikan menunjukan adanya perbedaan rata-rata yang bermakna antara tingkat pendididikan dengan perilaku pemberantasan penyakit malaria. Sedangkan untuk variabel umur, pengetahuan, sikap responden dan sikap tokoh masyarakat menunjukkan adanya hubungan antara variabel tersebut dengan perilaku, sarana dan sikap petugas kesehatan tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna setelah diuji dengan mengunakan uji korelasi regresi. Hubungan umur dengan perilaku menunjukkan hubungan yang lemah, hubungan pengetahuan dan sikap serta sikap tokoh masyarakat dengan perilaku menunjukkan hubungan yang sedang. Kemudian hubungan sarana dan keramahan tenaga kesehatan dengan perilaku tidak adanya hubungan.Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu memberikan dukungan perhatian terhadap upaya pemberantasan penyakit malaria di Kota Sabang. Bagi Dinas Kesehatan Kota Sabang agar menjadikan program pemberantasan penyakit sebagai program utama. Bagi Puskesmas perlu ditingkatkan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat terutama cara pemberantasan penyakit malaria dengan mengunakan bahasa lokal agar mudah dipahami dengan melibatkan tokoh masyarakat.Bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang perlu mengadakan program khusus karena prevalensi penyakit malaria masih tinggi. Bagi Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan pendidikan. Untuk peneliti diharapkan melakukan penelitian dengan rancangan yang berbeda yang meliputi keseluruhan variabel.

---

Factors Which Are Related to the People Behavior in an Effort to Eradicate the Malaria Disease in Sabang City of Nanggroe Aceh Darussalam, Year 2003In the developing country including Indonesia, the malaria disease is a health problem of the people, that have taken many victims, medical expenses, and loss of employment. Based on the data from the Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam Province that the number of malaria patients or the Annual Malaria Incidence (AMI) for Nanggroe Aceh Darussalam Province is 2.43 percent per one thousand people. With the high incidence of malaria in Sabang City and the unidentified factors related to the people behavior in eradicating the malaria disease in Sabang city of Nanggroe Aceh Darussalam (NAB), a study needs to be done which can give a description towards the behavior of the people of Sabang city towards the eradication of malaria disease and factors which affect it.

The research design used is cross sectional with the number of sample 201 of households in 4 sub-district which is included as High Prevalence Area (PR>3) in Sabang City. The Variable surveyed was the predisposition factor which includes sex, age, education level, knowledge and attitude. The second factor is the enabling factor which includes facilities and attitude of the health personnel and the encouraging factor which can be seen from the attitude of the public figure. The data analysis is done with univariate and bivariate method by using suitable one (t test for variable with 2 categories, anova test for independent variable that has more than 2 categories and regression correlation test for numeric independent variable) at the confidence level 95%.

The results of the survey indicate that the behavior of Sabang City people towards the malaria eradication which is included in the less sufficient category is 45.8% and good category is 54.2%. Based on the bivariate analysis with the sex variable does no indicate a significant difference between the man and the woman sex towards the malaria disease eradication. For the education level variable there is average significant difference with the malaria disease eradication. While for age variable, the knowledge, respondent attitude and the public figure attitude, it indicates a relationship between that variable and the attitude, facilities and the attitude of the health personnel does not indicate a significant relationship after it was tested by using regression correlation.

Based on the results of research it is suggested that the Office of Health of Nanggroe Aceh Darussalam needs to give attention towards the efforts to eradicate the malaria disease in Sabang City. It is suggested for the Health Office of Sabang City to make the disease eradication as its major program. It is suggested for the Community Health Centers that they must increase the counseling and dissemination of the information to the people especially the method of malaria disease eradication by using the local language in order to be understood easily by involving the public figures.

For the Government of Sabang City it is suggested that it needs to make a special program because the malaria diseases prevalence is still high. The people need to increase their knowledge and education. For the researchers, it is expected that different design of the research which include the whole variables."

"Penyakit kusta merupakan masalah kesehatan di Indonesia, karena dapat menyebabkan kecacatan. Pada tahun 2001 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai prevalensi kusta 1,8110.000 penduduk, dengan jumlah penderita terdaftar sebanyak 704 penderita yang meliputi tipe Pausibasiler (P13) berjumlah 135 penderita dan tipe Multibasiler (MB) berjumlah 569 penderita, dengan carat tingkat II 12,0%. Kecacatan kusta merupakan problem besar dan serius terhadap ekonomi, sosial dan mempunyai konsekuensi terhadap psikologis penderita dan keluarga.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecacatan pada penderita kusta. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 528 orang yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota yang belum mencapai eliminasi (PR > 1110,000), sampel dalam penelitian ini adalah penderita yang mempunyai kartu dan mendapat pengobatan Multi Drug Therapy.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian cacat tingkat II sebesar 28.4%, umur yang banyak dijumpai diatas 14 tahun yaitu sebesar 93.4% dan untuk tipe penyakit banyak dijumpai tipe MB sebesar 82.6%. Berdasarkan analisis multivariat didapatkan variabel yang berhubungan dengan kejadian kecacatan adaiah kelompok umur dengan OR=4.981 (95% Cl 1.132-21.919), lama sakit dengan OR-3.211 (95% CI 1.954 -5.275), status imunisasi BCG dengan OR-2.046 (95% CI I.128-3.710), tipe penyakit dengan OR-1992 (95% CI 1.1.070-3.707) dan riwayat keteraturan berobat dengan OR=2.595 (95% CI I.295-5.202).Dengan hasil penelitian ini disarankan kepada Puskesmas/petugas agar lebih meningkatkan pada penemuan penderita, pendekatan khusus terhadap tipe MB dengan cacat tingkat I dan II, dapat memotivasi penderita untuk minum obat teratur dan menjelaskan akibat yang ditimbulkan bila tidak berobat teratur. Bagi pengelola program imunisasi untuk meningkatkan cakupannya. Untuk bidang pendidikan guru perlu diberikan pengetahuan tentang kusta dan pencegahan cacat bagi guru UKS sebagai penanggungjawab disekolah. Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan rancangan yang berbeda.

---

Leprosy is considered a health problems in Indonesia, because it could result to physical handicap. In 2001 in the province of Nanggroe Aceh Darussalam, the prevalence of leprosy was 1,8110.000 population. The registered victim numbers were 704 people. They included Pausibasiler (PB), which were 135 sufferers, Multibasiler (MB) were 569 sufferers, with level II of physically handicapped was 12.0%. Physical defect due to leprosy was a main and serious problem to the economic, social, and has consequency to the sufferers' physichology and their family.

This research aimed to know factors related to physical defect in the leprosy sufferer in the province of Nanggroe Aceh Darussalam. The research design used was cross sectional where the number of samples were 528 people that spread in nine districts/cities that didn't reach elimination (PR > 1110.000), samples were the victims that had card and received treatment of Multi Drug Therapy.

The result of the study showed that the second degree handicap is 28.4%. The average age of the sufferer was 14 as much 93.4%. The most types of the disease found were MB as much 82.6%. The result of multivariate analysis showed that the variables related to the physical defect were: age group with OR=4.981 (95% CI 1,132-21.919), sickness period with OR=3.211 (95% CI 1.954-5.275), BCG immunization status with OR=2.045 (95% CI 1.128-3.710), type of disease with OR=1.9992 (95% CI 1.1.070-3.707) and history of regular medicine taking with OR-2.595 (955 CI 1.295-5.202).

According to the result of the study, it is suggested to Public Health Centers/Personnel to increase the findings of sufferers, to make special approach to MB category with level of physically handicap of level I and II, to motivate sufferers to take medicine regularly and explain the effects due to medicine irregular having. To the coordinator of immunization, it is to increase the coverage of immunization. It is necessary to provide knowledge about leprosy and physically handicap for the teacher of health school efforts (UKS) as the health coordinator at schools. It is expected to carry out further studies in the same topic with different designs."

"Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi masalah utama di Indonesia. Berdasarkan SDKI 2007 AKI sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup AKB 34 per 1000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Gayo Lues AKI dan AKB masih menjadi masalah, dimana AKI sebesar 338 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menunjukkan tren yang meningkat dari 1,2 per 1000 kelahiran hidup menjadi 4,3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011. Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diimplementasikan sebagai program nasional dalam upaya menurunkan AKI dan AKB sehingga dapat mencapai target MDGs. Rasio bidan dengan penduduk masih kurang, maka pemerintah mengangkat bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan PTT dalam pelaksanaan Program Jampersal di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2012. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan disain cross sectional. Subjek penelitian ini adalah bidan PTT di Kabupaten Gayo Lues dengan jumlah sampel 97 orang. Hasil penelitian memperlihatkan 66% bidan PTT memiliki kinerja baik dalam pelaksanaan Program Jampersal. Variabel yang menunjukkan hubungan dengan kinerja bidan PTT adalah variabel individu (agama, status perkawinan, lama bekerja, dan pengetahuan), variabel psikologis (sikap dan motivasi), variabel organisasi (kepemimpinan). Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues dan Puskesmas untuk lebih meingkatkan bimbingan, perhatian, pengetahuan, dan mengarahkan bidan PTT dalam pelaksanaan Program Jampersal di Kabupaten Gayo Lues.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) are still a major problem in Indonesia. Based on 2007 IDHS, MMR at 228 per 100,000 live births, IMR 34 per 1,000 live births. In the district of Gayo Lues MMR and IMR are still an issue, where MMR was 338 per 100,000 live births and IMR showed an upward trend from 1.2 per 1,000 live births to 4.3 per 1,000 live births in 2011. Delivery Guarantee Program (Jampersal) is implemented as a national program in an effort to reduce MMR and IMR in order to achieve the MDGs. Midwife to population ratio is still less, the government raised the midwife Employee Variable (PTT midwives) to fill the shortage of health workers in rural.

This study aims to determine the factors associated with the performance of PTT midwives in the implementation of Programs Jampersal in Gayo Lues District of Aceh Province in 2012. This research is a quantitative study with cross-sectional design. The subjects were PTT midwives in Gayo Lues District with a sample of 97 people.

The results showed 66%, of PTT midwives has a good performance in the implementation of the Program Jampersal. Variables that indicate a relationship with the performance of PTT midwives are the individual variables (religion, marital status, duration of work, and knowledge), psychological variables (attitudes and motivation), organizational variables (leadership). Recommended to the District Health Office Gayo Lues and boost the Health Center for more guidance, attention, knowledge, and directs the implementation of the Programme PTT midwives Jampersal in Gayo Lues District."

"Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah antara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, maka tuntutan akan mutu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga merupakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami " selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang Islami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak 15 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003.Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dan informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehatan yang Islami adalah mencakup 5 aspek yaitu : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasilitas/sarana pelayanan Kesehatan yang Islami, prosedur/tata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlebih dahulu adalah sikap/perilaku petugas dan prosedur/tatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan sebagai pencerminan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan perilaku individu (36 variabel), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel) , serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pernyataan.Perhitungan validitas konstruk kedua kuesioner (bagi petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Prasetyo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekerja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabilitas kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variabel dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresi pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, iffah, istikharah dan i nulnnai,rah.Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruk yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramaikan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan. Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan lokal budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

---

The Development of Islamic Nuance Instrument in Health Service in Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceIslamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kesehatan yang Islami) to Islamic Health Service (Pelayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument.

Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results on implementation of Islamic culture in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and indepth interview to religions scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003.

The results obtained are; through indepth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and Islamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude (36 variables), value and inter individual attitude (14 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers_65 variables.

Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider's questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available. Is at 'high category (Danim classification 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responces of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, .which according to provider and patient have not been along yet with Islam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah.

It is suggested to involve organization aria language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, etc. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important."

"Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah anlara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehalan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam., maka luntutan akan rnulu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga mempakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami" selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang lslami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatiif Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak I5 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya lslami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik( pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003. Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dari informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syanat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehalan yang Islami adalah meneakup 5 aspek yaim : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasililas/sarana pelayanan Kesehalan yang Islami, prosedurftata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pclayanan Kcsehalan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlehih dahulu adalah sikap/perilaku pelugas dan prosedurftatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instmmen budaya Islami dalam pclayanan Kesehatan sebagai pencenninan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehalan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan pcrilaku individu (36 variabcl), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel), serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pemyataan. Perhimngan validiras konstruk kedua kuesioner (bagi pelugas dan masyarakat) mcnunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Praseryo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada pcrbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekelja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan berrnakna rata-rata skor bebempa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabihras kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variable dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasilikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresif pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, Ufah, istikharah dan muthmainah. Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruksi yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramalkan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehalan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan local budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

---

Islamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health Office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kcsehatan yang Islami) to'lslamic Health Service (Pclayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument.

Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results On implementation of Islamic eulturc in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and in-depth interview to religious scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003.

The results obtained are; through in-depth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environtment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and lslamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude ( 36 variables), value and inter individual attitude (I4 variables), and value and leadership attitude (15 variables).

The questionnaire, which consists of 269 questions, covers.65 variables. Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider’s questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available is at 'high category (Danim classilication 2001).

Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responses of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, which according to provider and patient have not been along yet with lslam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah:

It is suggested to involve organization and language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, ete. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important."