Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDAHULUANA. Latar BelakangEra globalisasi yang ditunjukkan oleh berbagai kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi, telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi terbalas pada suatu negara. Perluasan jangkauan kegiatan ekonomi mendorong percepatan mobilitas penduduk, arus barang dan jasa serta informasi dalam jumlah yang makin besar, dengan kualitas yang makin baik, dan dengan biaya yang makin murah.Dalam era ekonomi yang makin menglobal dan berorientasi pasar, batas antara pasar domestik dengan pasar intemasional dan batas antara daerah langka sumberdaya ekonomi dengan daerah surplus sumberdaya ekonomi menjadi makin kabur. Semakin terintegrasinya perekonomian dunia tersebut, maka sudah semestinya pulalah perekonomian daerah mennpersiapkan diri sebaik mungkin untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah dan sekaligus menjadi pendukung perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia yang semakin mengglobal.Adanya perbedaan struktur perekonomian dari setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan alternatif cara penangannya Untuk itu, dalam merencanakan kebijakan perekonomiannya setiap daerah harus memilih sektor-sektor yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, yaitu sektor-sektor yang tentu saja mempunyai keunggulan komparatif Untuk itu, perlu dilakukan indentifikasi yang ditujukan untuk mengetahui keunggulan komparatif yang dimiliki masingmasing sektor yang berada pada masing-masing daerah.Pada awal-awal pelaksanaan pernbangunan di Indonesia sangat sedikit sekali perhatian ditumpahkan dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah.Ada tiga alasan penting yang menimbulkan keadaan tersebut; pertama, adanya keyakinan bahwa perencanaan pembangunan nasional sudah akan mampu untuk menggerakkan ekonomi suatu nebara dan berbagai daerah sehingga dipandang tidak perlu lagi adanya perencanaan pembangunan daerah; kedua, terdapat anggapan bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah kalaupun ingin dilakukan maka tidak akan berbeda dengan perencanaan dan strategi pembangunan nasional dan karenanya tidak memerlukan lagi teori serta analisa baru mengenai masalah tersebut. Berdasar pada pandangan inn maka selanjutnya beberapa kalangan berpendapat bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah dapat mencontoh apa yang telah dilakukan di tingkat nasional. Selain kedua alasan tersebut diatas hal ketiga adalah bahwa perhatian yang sangat terbatas dalam menyusun strategi dan perencanaan pembangunan daerah diperkuat pula oleh adanya kekurangan tenaga ahli yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya tersebut.Kian lama makin disadari bahwa dua alasan pertama yang dikemukakan di atas adalah kurang tepat karena ternyata adanya perencanaan pembangunan negarainasional belum menjamin akan terwujudnya pembangunan yang seimbang dan optimal di berbagai daerah, dan bahwa rencana pembangunan daerah bukanlah miniatur dari rencana pembangunan nasional. Oleh karenanya makin disadari bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan hal yang sangat vital bagi keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.Perencanaan yang baik yang dilakukan oleh suatu daerah haruslah didasarkan pada kondisi, potensi, masalah dan peluang yang ada yang terdapat di daerah bersangkutan. Oleh karena itu konsep pembangunan yang bank akan lebih menjamin tercapainya tujuan darn perencanaan pembangunan daerah itu sendiri."

"Sehubungan dengan semakin besarnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai kewenangan penuh yang wajib dilaksanakan oleh daerah, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Jambi mampu menggaii potensi sumber daya yang dimiliki secara efisien . Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi maka hal tersebut masih sulit untuk dicapal. Untuk itu perlu dilakukan studi guna merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota iambi agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian, dimana perumusan kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan menetapkan sektor-sektor prioritas untuk dikembangkan.Berdasarkan basil penelitian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Jambi terhadap Propinsi Jambi maupun terhadap perekonomian Nasional diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi yaitu pada subsektor Pengangkutan."

"Penelitian ini dimotivasi oleh visi Kota Bekasi yang tercantum dalam Rencana Strategis Kota Bekasi Tahun 2003 - 2008, yaitu sebagai kota yang ?Unggul dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan?. Visi daerah inilah yang merupakan perwujudan keinginan dan harapan dari Kota Bekasi dalam jangka panjang. Untuk itu perlu upaya agar kondisi yang menjadi keinginan dan harapan dapat diwujudkan di masa yang akan datang.Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian di Kota Bekasi dan berusaha mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi serta menganalisis kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sektor strategis yang dikembangkan adalah sektor yang memiliki keunggulan ekonomi di wilayah Kota Bekasi sendiri maupun dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam analisis perekonomian ini adalah analisis pertumbuhan dan kontribusi sektoral dalam PDRB, analisis LQ, analisis Shift Share, dan Multiplier. Sedangkan untuk strategi pengembangannya digunakan analisis SWOT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang strategis untuk dikembangkan di Kota Bekasi adalah Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sub Sektor Pengangkutan, terutama Jasa Penunjang Angkutan. Strategi yang sebaiknya diambil dalam pengembangan potensi unggulan untuk jangka pendek adalah ?sosialisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi?. Sedangkan untuk jangka panjang adalah "optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya". Hasil analisis menunjukkan ada ketidaksesuaian antara visi dan misi Tahun 2003 - 2008 dengan kondisi perekonomian di Kota Bekasi saat ini. Bidang jasa yang merupakan salah satu prioritas belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari Sektor Jasa-jasa maupun Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

---

This research is motivated by the vision contained in Strategic Plan of Bekasi City in 2003 - 2008, namely as a city that "Superior in Service and Trade with Ihsan (religious) nuance". The vision of this area is a manifestation of the wishes and expectations of the Bekasi City in the long term. It is necessary to make serious effort to achieve what we wish and hopes so it can be realized in the future.The research attempts to analyze economic conditions in Bekasi City and try to identify the strategic sectors that can be developed in accelerating the economic growth in the city and also to analyze the policies that were defined in regional planning documents. Strategic sectors that are going to be developed are the sectors that have economic advantages in the area of the city itself or within the scope of West Java Province and National. The approaches used in this analysis are economic growth and contribution by sector in the GDP, LQ analysis, shift share analysis and multiplier. And for its development strategy, SWOT analysis is used.The results showed that strategic sectors for development are Manufacturing Sector, Sub Sector of Wholesale and Retail Trade and also Sub Sector of Transportation, especially in Services Supported to Transport. The strategy that should be taken in developing the potential sectors in the short term is "the socialization of local products improvement and try to utilize the strategic position of Bekasi City which is close to Jakarta as the capital of the nation". As for the long term the strategy is "to optimize the development budget to increase the capacity building and quantity of infrastructure such as to build transportation network and other public services". The analysis also showed there is a mismatch between vision and mission of the Year 2003 - 2008 with the economic conditions in Bekasi City. Services sectors which is one of the priorities in Bekasi City has not shown significant contribution, both from the Services or Financial, Real Estate and Business Services Sectors."

"Gambaran hasil-hasil pembangunan pada umumnya merupakan refleksi dari pada pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi, keberadaan infrastruktur dan sumber daya lainnya. Mengingat pembangunan bidang ekonomi selalu berhubungan dengan permasalahan bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka selain ketersediaan sumber daya, peranan perencanaan pembangunan atau faktor kebijaksanaan diharapkan dapat memberikan arti yang signifikan terhadap hasil-hasil yang telah maupun yang akan dicapai.Untuk mengetahui hal dimaksud di suatu daerah, selain memperhatikan apakah perencanaan sebelumnya sudah mempertimbangkan kondisi obyektif yang dimiliki daerah, juga apakah dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki tersebut telah memenuhi harapan atau belum. Secara umum, hal tersebut dapat diamati meialui penilaian terhadap kebijaksanaan dan berbagai indikator pembangunan.Sehubungan dengan lokasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah wilayah Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang perlu dicermati adalah menilai keberhasilan ataupun ketidak berhasilan yang telah dicapai, tentu saja dengan memperhatikan problematika yang terjadi sebagai faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan itu sendiri. Untuk beberapa hal, indikator penting perlu dikemukakan dan dibandingkan dengan skala Nasional.Secara teoritis gabungan dari potensi yang dimiliki suatu daerah dimaksud, idealnya diarahkan atau diprogramkan dalam kerangka pembangunan sektor-sektor yang memiliki potensi dengan keunggulan komparatif dan sektorsektor yang akan mendukung keunggulan kompetitif. Untuk menilai keberadaan potensi unggulan dimaksud, studi ini dibantu dua peralatan analisis, yaitu input-output dan ekonometrika. Serdasar analisis itu potensi yang tergolong unggul adalah sektor yang secara umum berkemampuan untuk menarik atau mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnnya lebih besar dari pada kemampuan rata-rata pertumbuhan ekonomi, dilihat dari beberapa kriteria.Kedepan, mengingat kehadiran Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperkirakan akan menumbuhkan nuansa dan harapan baru bagi Daerah, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Apabila periode sebelumnya penyusunan perencanaan lebih bersifat top, down maka dengan adanya kehendak perubahan tali, tampaknya daerah dapat mengubah orientasi pembangunan dari yang tadinya lebih menitikberatkan pada pendekatan sektoral ke pendekatan regional atau merupakan kebijaksanaan yang senantiasa berawal dari potensi yang dimiliki daerah.Dengan didasarkan atas penilaian historis terhadap hasil-hasil pembangunan dihubungkan dengan penilaian apakah potensi yang dimiliki daerah sudah diberdayakan secara optimal atau belum baik terhadap yang sedang bergulir maupun yang belum dimanfaatkan maka perencanaan pembangunan daerah nantinya diarahkan dalam upaya pemberdayaan potensi unggulan setelah sebelumnya dilakukan prediksi.Mengingat prediksi sebagai salah satu unsur penting datam perencanaan pembangunan, maka dalam hal untuk keperluan dimaksud, selain sudah memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi suatu daerah, juga perkiraan kondisi perekonomian nasional pada umumnya, untuk selanjutnya dikernukakan rekomendasi kebijaksanaan yang sesuai, yaitu kebijakan pemberdayaan sektor unggulan."

"Penelitian ini dimotivasi oleh kondisi Kabupaten Bogor yang mempunyai lokasi sangat strategis, yakni relatif dekat dengan ibukota negara dengan akses ke daerah lain yang relatif mudah dan lancar. Hal tersebut dapat menjadi peluang tetapi juga dapat merupakan ancaman apabila Kabupaten Bogor tidak dapat mengelola sumber daya alam dan manusianya dengan baik. Peluang yang diperoleh adalah apabila sumberdaya yang ada dapat dikelola dan dipasarkan dengan baik, baik dalam wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri maupun dalam wilayah Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional, Tetapi ancamannya adalah apabila produksi dan kualitas yang dihasilkan sektoral rendah, maka daerah lain yang berdekatan akan segera menggantikan posisi Kabupaten Bogor sebagai penghasil produk sektoral tersebut. Dan tentu saja Kabupaten Bogor hanya akan bertindak sebagai pengguna produk sektoral daerah lain saja.Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor. Selajutnya penelitian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. Sektor strategis yang akan dikembangkan adalah sektor yang memenuhi keunggulan ekonomi dan institusional baik di wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri, maupun dalam lingkup Jabotabek, Propinsi Jawa Barat dan Nasional. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan sektor, analisis peranan sektor dalam PDRB, analisis Tabel Input-Output, analisis LQ, Shift Share dan Multiplier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor strategis yang mempunyai performance lebih dominan dibandingkan sektor sejenis dalam lingkup Nasional dan lingkup Propinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran. Sektor strategis dalam lingkup Jabotabek adalah sub sektor peternakan, sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran.Sedangkan untuk internal Kabupaten Bogor, sektor yang mempunyai peranan terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Sektor yang dapat dikembangkan baik internal Kabupaten Bogor maupun dalam iingkup Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional adalah sektor Industri 1 pengolahan dan sub sektor Restoran. Dalam hal ini industri pengolahan yang dimaksud adalah industri pengolahan yang mampu mengolah produksi sektor pertanian dan potensi lokal lainnya.Sedangkan perkembangan sub sektor restoran sangat berkaitan erat dengan potensi pariwisata Kabupaten Bogor yang juga perlu lebih dikembangkan lagi.Diversifikasi potensi sektor ekonomi dirasakan semakin penting berkaitan dengan otonomi daerah, dimana daerah harus ditopang oleh seluruh potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan setiap arahan kebijakan sehingga sektor-sektor strategis tersebut dapat lebih dikembangkan."

"Berkaitan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, penelitian ini mencoba melihat apakah ada perubahan tingkat efisiensi wilayah. Seiring dengan era otonomi daerah dan berkaitan dengan proses aglomerasi perlu diketahui keterkaitan antar wilayah dalam hal tingkat efisiensi. Karakteristik wilayah yang lebih terbuka mengindikasikan adanya hubungan spasial. Pengaruh faktor space ini dicoba dianalisis dalam penelitian ini. Dengan menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang berbasis program linier dengan menggunakan lima variabel input yaitu jumlah tenaga kerja, bahan baku, bahan bakar, modal dan listrik dan satu variabel output dari data Industri Besar dan Sedang 107 kabupaten dan kota Pulau Jawa, dilakukan perhitungan tingkat efisiensi wilayah. Dengan metode DEA dapat diperoleh tingkat efisiensi wilayah secara relatif terhadap wilayah yang lain dan wilayah referensi. Evaluasi tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan berpedornan pada wilayah referensi yang menjadi benchmark bagi wilayah lain. Hasil perhitungan dengan metode DEA dapat diketahui tingkat efisiensi wilayah kabupaten dan kota Pulau Jawa pada tahun 1993, 1998 dan 2003. Secara umum pada masa krisis ekonomi terjadi perubahan tingkat efisiensi wilayah. Dengan membuat rangking antar wilayah dapat diketahui posisi tingkat efisiensi tiap wilayah dibandingkan wilayah lain. Dengan Moran'I., value diketahui bahwa terdapat spatial autocorrelation. Tingkat efisiensi suatu wilayah ternyata terpengaruh oleh tingkat efisiensi wilayah tetangga. Wilayah-wilayah dengan tingkat efisiensi tinggi cenderung mengumpul. Hal ini menguatkan teori aglomerasi, yaitu penghematan yang terjadi akibat fenomena berkumpul. Dengan efisiensi yang tinggi maka tingkat keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Keuntungan merupakan elemen pembentuk nilai tambah bruto. Secara empiris dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat efisiensi wilayah dan produk domestik regional bruto (PDRB). Tingkat efisiensi wilayah mempengaruhi produk domestik regional bruto yang dihasilkan."

"RINGKASANDengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya perekonomian, meningkatnya pendapatan per kaplta dan taraf hldup masyarakat, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dlpenuhi, sehingga semakin banyak pula keglatan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tlnggi,.. sedangkan dl pihak lain sumber-sumber penerimaan daerah terbatas. Untuk' mengurangi kesenjangan itu harus diusahakan menutupinya melalul penyusunan program yang efektif dan perencanaan anggaran yang efislen. Untuk itu perlu pengelolaan dan pengalokaslan sumber dana yang terbatas pada program atau proyek yang dapat memberikan benefit (manfaat) kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi.Bertolak dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonomi di Propinsi Bengkulu, maka permasalahan yang perlu dlcarikan jawabannya dan dibahas dalam penelitlan ini adalah; mellhat struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah Propinsi Bengkulu, potensi sektor-sektor ekonomi, struktur dan pertumbuhan APBD, kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta proyeksi pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan APBD tahun 2001-2005 serta implikasinya terhadap perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonom! Propinsi Bengkulu. Dengan demikalan penelltaan dapat dilakukan langkah langkah dalam penelitlan ini yaitu; (1) Menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, (2) Menganalisis potensi sektor-sektor ekonomi daerah dan proyekslnya dalam lima tahun ke depan, (3) Menganalisis struktur dan pertumbuhan serta kemampuan APBD Propinsi Bengkulu dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, (4) Menganalisis pengalokasian anggaran daerah berdasarkan identifikasi sektor-sektor unggulan, (5) Memberikan rekomendasi untuk perencanaan anggaran belanja pembangunan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan di masa datangHasll kajian ekonomi daerah tersebut dEpadukan dengan manganalisis kebiajakan anggaran untuk perencanaan pembanguinan ekonomi dl Propinsi Bengkulu tersebut, digunakan beberapa alat analisls yaitu (1) Analisls Struktur dan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB selama tahun 1993-2000, (2).Analisis Sektor Unggulan dengan cara mengldentiflkasi Sektor Basis dengan LQ (Location Quotient) dan mengldentiflkasi sektor unggulan dengan analisis shift share. (3) Analisls Struktur dan Pertumbuhan APBDselama delapan tahun (1993-2000) akan dlhltung dengan menggunakan persamaan trend exponential. (4) Analisis Kemampuan APBD dengan mellhat raslo penerimaan terhadap PDRB dan raslo penerimaan terhadfcp anggaran belanjain pembangunan. (5) Analisis Sektor-sektor Unggulan dan APBD Lima Tahun ke depandengan menggunakan alat anallsis trend linier.Dari hasil analisis tersebut dlketahui bahwa Struktur ekonomi Propinsl Bengkulu didominasl oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier, yaitu sektor jasa-jasa, perdagangan, dan angkutan, dengan sektor tersier siap menggeser sektor pertanian dalam jangka panjang. Sektor lain diluar empat sektor yang dibicarakan di atas dikategorikan sebagai sektor bukan basis yang dlanggap kurang berpotensi untuk dlkembangkan lebih lanjut di Bengkulu (LQ<1). Berdasarkan analisis shift share periode tahun 1997-2000 menunjukkan bahwa dalam masa krisls ekonomi, pertekonomian Bengkulu dapat terselamatkan. Kenyatannya pertumbuhan ekonomi Bengkulu lebih cepat bila dibandingkan dengan nasional, karena dalam struktur perekonomian daerah berspesialisasi pada sektor primer, terutama sektor pertanian yang tumbuh cepat dibanding sektor yang sama di tlngkat nasional. Sehlngga masa krisis dapat menolong perekonomian secara umum. Hasil analisis shift share dapat dilihat dari nilai G>R serta Sp dan Sd-nya posltif, dengan demikian Propinsi Bengkulu termasuk wilayah dalam kategorl I (Sp posltif dan Sd positlf), yaitu wilayah yang tumbuh sangat cepat karena pada umumnya daya saing sektor-sektornya yang kuat (kompetitif)-Dalam struktur APBD, dari sisi penerimaan daerah menunjukkan struktur yang rapuh sebagian besar ditunjang oleh bagian subsfdl pusat. Sedangkan peranan PAD semakin kecil, dari kinerja APBD kelihatan kurang efektif, hal Itu tampak pada pengelolaan kuangan daerah seharusnya sumberdaya keuangannya setiap tahun anggaran dapat teralokasikan dalam program secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sisa lebih anggaran tahun lalu yang cenderung menlngkat. Dari Rasio APBD terhadap PDRB tahun 2005 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Perencanaan aloksi anggaran belanja pembangunan sektor-sektor ekonomi tetap berpegang pada kebutuhan sektor yang perpotensi untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis perekonomian daerah. Dengan analisis kinerja perekonomian daerah, untuk perencanaan kedepan diketahui porsi yang ideal serta besarnya dana yang akan di realisasikan kepada setiap program pembangunan ekonomi, dalam hal ini disesuaikan dengan sektor-sektor dalam struktur PDRB 2005 terutama untuk keempat sektor-sektor yang dominan yang telah teridentifikasi sebagai sektor unggulan yang memberikan kontrlbusi yang besar terhadap perekonomian daerah."

"Penelitian sederhana ini mencoba membahas faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi daerah Propinsi Banten sebagai Propinsi yang belum lama berdiri, dimana sumber pembiayaan pembangunan daerah merupakan . hal yang sangat pokok dalam membangun suatu daerahlwilayah tersebut. Data yang digunakan dalam membahas masalah sumber pembiayaan daerah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi menggunakan data time series dan cross section tahun 1990 - 2002 dengan empat kabupaten dan dua kotamadya di wilayah Propinsi Banten. Untuk melihat perkembangan perekonomian Propinsi Banten, variabel terikat yang diambil adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianggap sebagai indikator melihat keberhasilan suatu daerah dan variabel bebas yang mempengaruhi meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran twin, pengeluaran pembangunan, tenaga kerja dan investasi. Analisa yang digunakan dalam membahas penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan analisa fixed effect. Karena Propinsi ini bare berdiri ± 4 tahun sejak era reformasi, maka untuk melihat perkembangannya, kabupatenikota yang termasuk dalam wilayah Banten dilihat pada saat kabupatenikota sebelum dan setelah bergabung menjadi Propinsi Banten yaitu periode 1990-1998 sebelum dan periode 1999-2002 sesudah menjadi bagian Propinsi Banten.Hasil analisa menunjukkan bahwa pada periode 1990-1998 secara statistik semua variabel babas kecuali variabel pengeluaran rutin mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam peningkatan PDRB. Ini berarti lima dari enam variabel yang dipilih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Pada periode 1999-2002 setelah otonomi mulai diterapkan terlihat ada perbaikan dimana, investasi mulai berpengaruh positif dimana awalnya negatif terhadap peningkatan PDRB, demikian halnya dengan pengeluaran rutin berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perkembangan perekonomian daerah Banten yang diwakili oleh peningkatan PDRB. Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun dalam membangun daerah/wilayah kabupaten/kota masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat, akan tetapi kiranya daerah harus mampu memobilisasi sumber-sumber yang ada didaerahnya sendiri sebagai sumber pembiayaan ekonomi daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan setiap daerah khususnya kabupaten dan kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu sama lain sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah sangat menentukan. Untuk itu selain bantuan dari pusat yang semuanya merupakan kebijakan dari pusat, daerah harus ulet dan serius dalam menggali potensi asli daerah sendiri sehingga untuk ke depan bisa lebih mandiri membangun daerahnya."