Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuban sebagai sebuah pusat pemukiman dengan orientasi perdagangan laut, memiliki sejarah yang panjang. Sejauh data yang dapat diketahui, pusat pemukiman ini telah ada sejak abad ke-11. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuban masih ada hingga sekarang. Kenyataan ini menunjukkan bukti masa hidupnya yang berlangsung terus menerus selama sekitar sembilan abad. Memang benar bahwa selama periode tersebut Tuban mengalami pasang surut dalam evolusinya, namun demikian keberadaannya sebagai pelabuhan yang terletak di pantai utara Jawa Timur ini selalu dianggap penting oleh para penguasa di pusat-pusat politik yang berada di daerah pedalaman. Kajian dalam penelitian ini mencoba mencari tahu faktor-faktor apa yang menjadikan Tuban selalu diperhitungkan oleh penguasa-penguasa politik di pedalaman. Berdasarkan data yang terkumpul hingga kini dapat diperkirakan adanya dua faktor penting yang nampaknya memberi pengaruh, yaitu faktor ekonomi dan faktor politik, khususnya militer. Faktor ekonomi terutama menyangkut peranan Tuban sebagai pelabuhan internasional yang melayani kebutuhan kaum elit di pusat-pusat politik di pedalaman. Kebutuhan elit tersebut terutama menyangkut simbol-simbol status yang berupa pakaian-pakaian sutera; batu-batu permata; dan keramik-keramik Cina dari jenis tertentu. Peranan Tuban dari segi ini terutama paling nampak pada masa akhir kerajaan Singasari dan (terutama) pada masa Majapahit. Faktor politik terutama menyangkut peranan Tuban dalam segi militer. Secara geografis Tuban memiliki posisi yang baik sebagai wilayah penyangga, khususnya sebagai ujung tombak terhadap serangan dari luar. Di samping itu wilayah ini juga merupakan kawasan yang strategis sebagai tempat untuk mengawali suatu ekspedisi militer ke luar. Disebabkan karena fungsinya yang strategis dari segi militer ini, dapat dimengerti mengapa di tempat ini pernah dibangun tembok kota dari batu sebagai benteng pertahanannya. Peranan Tuban dari segi ini terutama nampak pada masa Singasasri, dan akhir masa Majapahit. Adapun faktor-aktor potensial setempat yang membuat Tuban selalu dianggap penting oleh para penguasa pusat adalah kondisi geografis yang ideal, sumberdaya alam non-pertanian; dan sumberdaya manusia, terutama ketrampilan dalam pembuatan kapal dan kekuatan militernya."

"Adalah suatu kenyataan bahwa banyak caleg perempuan yang gagal dalam pemiliban dengan mekanisme suara terbanyak pada Pemilu 2014. Mencengangkan sekaligus mempribatinkan, karena tindakan afrrmasi terhadap caleg perempuan seakan "tidak berdaya" menghadapi suatu pemiliban langsung. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa yang menyebabkan kekalahan tersebut. Apakah modal ekonomi, modal sosial dan modal politik berimbas terhadap keberhasilan caleg perempuan pada Pemilu 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif berperspektif gender, dengan metode tekbnik pengumpulan data, melalui wawancara terfokus, observasi dan studi dokumen. Temuan penelitian ini sebagai berikut; pertama, partai politik adalah penguasa tunggal dalam menentukan nomor urut maupun daerah pemiliban caleg; kedua, modal ekonomi caleg perempuan tidak sebesar caleg laki-laki kebanyakan didapat dari hasil sharing diantara anggota keluarga; ketiga, kekalahan caleg perempuan pada pemilu dengan mekanisme suara terbanyak lebib kepada ketidak pahaman mereka akan makna sebenarnya dari modal sosial, sehingga sebagian besar dari mereka teijebak pada kegiatan penggalangan pada tahapan seremonial; keempat, beban caleg perempuan lebib berat. Mereka harus terlebib dahulu menyelesaikan persoalan relasi kekuasaan dalam intern keluarga untuk mendapatkan ijin menjadi caleg bam kemudian "bertarung" menghadapi persaingan bebas pada pemiliban langsung di Pemilu 2014; kelima, para informan dapat menerima kekalahan mereka dengan legowo dan tidak "patah arang"keenam, seluruh caleg perempuan subjek penelitian ini menghendaki agar pemiliban kembali ke sistim nomor urut; ketujuh, caleg perempuan ada kesempatan untuk menang, jika mereka memaksimalkan kekuatan modal sosialnya.

---

It is the reality that many Indonesia woman candidates failed during the most votes system at last 2014 election.Flabbergast andalso be apprenhensive about the election, because avirmative action towards women candidates looks "helpless" confront the direct vote system. The objective of this study is to find out cause of their failure. Wether or not, financial capital, social capital, and political capital confront to the sucsesfullnes of woman candidates at the 2014 election. The research was based on qualitative approach with gender's perspektif, and applied data collecting technique by means of; observation, in depth interview, and document study.

The result of this research discovered that; first, Political Party is the sole decision maker for sequential number and electoral region, to parliamentary candidate; second, The amounts of financial capital ofWoman's candidates are less than man Usually they collect it together with the family; third, The failure of woman's candidates at the election, because they didn't understand about the true meaning of social capital, that's why most of them seems to be trapped at ceremonial activity; fourth, Women's candidates burden, heavier than man because as a candidate, firstly they have to solve their own problem concerning with the relation of power in their family.

They have to get their permission to be a candidate. Sothat they can fight through the direct vote election 2014; fifth , All the informant can receive their discomfiture, and they were not "charcoal broken"; sixth, All the informant prefer election with the sequential number; seventh, Woman's candidates still have chance to win, by maximize their social capital."

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."

"Summary: Political conditions related to politics of mobilizing in the development of cement industry in Tuban, Jawa Timur Province, Indonesia."