Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1945 mewajibkan orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun orang tua mereka telah bercerai. Hai ini semata-mata adalah untuk kepentingan si anak. Anak sebenarnya bukan hanya dambaan orang tua tetapi juga generasi penerus bangsa. Demikian pentingnya kedudukan anak baik untuk keluarga maupun umtuk bangsa dan negara, karenanya tidaklah berlebihan bahwa semua pihak harus melindungi kepentingan enak. Dasar hukum Yang manentukan bahwa seorang anak tidak harus terlantar apabila kedua orang tuanya bercerai terdapat dalam klausula keputusan hakim. Dengan keputusan tersebut hakim dapat memaksakan isi dari putusannya. Tetapi dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan memang tidak diminta ataupun diberikan oleh orang tuanya melalui upaya pengadilan. Dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa klausula keputusan hakim yang adapun ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Kalaupun diberikan paling-paling hanya bulan-bulan pertama dari putusan hakim tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tidak adanya sanksi yang tegas apabi1a hak enak tersebut tidak diberikan terlebih bila si bapak telah mempunyai keluarga baru. Faktor-faktor yang mendukung dalam arti dipatuhinya klausula hakim adalah kesadaran dan kepatuhan si bapak sendiri."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki aneka ragam suku bangsa, agama dan bahasa. Diantara warga negara saling berinteraksi dan dari basil interaksi itu ada yang sampai pada jenjang perkawinan. Kebanyakan dari mereka hidup bahagia dan mempunyai anak, akan tetapi tidak sedikit diantara mereka mengalami problem rumah tangga yang pada akhirnya sampai pada perceraian. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya, yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memeliharanya, memdidiknya termasuk terhadap harta bendanya. Topik ini sangat menarik untuk diangkat dalam skripsi, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan merupakan titipan Allah, sehingga sudah selayaknya orang tua wajib memelihara, memdidiknya menjadi anak yang Saleh dan dapat hidup mandiri. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa si anak dan masa depannya kelak. Hal yang menjadi inti :permasalahan adalah: 1. Bagaimana konsep Hukum Islam, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian. 2. Bagaimana praktek di Pengadilan agama dalam putusannya mengenai pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian. Skripsi ini berusaha i untuk mengupas masalah-masalah pemeliharaan anak setelah petceraian dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga pihak-pihak yang berperkara mendapat kepastian hukum terutama mengenai pemeliharaan anak."

"Hubungan hukum orang tua dan anak tidak pernah hilang walaupun perkawinan kedua orang tua tersebut putus akibat perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan akibat perceraian, bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sedangkan ibu baru ikut memikul kewajiban tersebut jika dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Namun, pengaturan mengenai rincian biaya pemeliharaan anak yang dimaksud tersebut masih belum dapat ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia secara umum, meskipun dapat ditemukan upaya pengaturan untuk kalangan masyarakat tertentu, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai perbandingannya, Jerman memiliki pengaturan dalam menentukan rincian biaya pemeliharaan anak pasca perceraian yang dimuat dalam sebuah tabel panduan dari Pengadilan Regional Tinggi Düsseldorf yang telah menjadi pedoman penentuan besar biaya pemeliharaan anak di seluruh negara bagian Republik Federal Jerman. Menariknya, tabel Düsseldorf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi selalu digunakan oleh seluruh jenjang pengadilan di seluruh negara bagian Jerman. Skripsi ini membahas terkait dengan pengaturan mengenai biaya pemeliharaan anak pasca perceraian di Negara Indonesia dan Negara Jerman.

---

The legal relationship between parents and children is never lost even though the marriage of the two parents is broken due to divorce. In the event that the marriage is discontinued due to divorce, the father bears the costs of maintaining and educating the child, while the mother only assumes the responsibility if in reality the father is unable to fulfill these obligations. However, the regulation regarding the details of the child maintenance costs in question has yet to be found in the legal system in Indonesia in general, although arrangements can be found for certain circles of society, namely for Civil Servants. In comparison, Germany has arrangements in determining the details of post-divorce child maintenance costs contained in a guide table from the Düsseldorf High Regional Court which has become a guide for determining the amount of child maintenance costs in all states of the Federal Republic of Germany. Interestingly, the Düsseldorf table does not have binding legal force but is always used by all levels of courts in all German states. This mini thesis discusses the regulation regarding the cost of child care after divorce in Indonesia and Germany."

"Tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan hukum yang masih belum mengatur secara rinci bagaimana kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum Indonesia mengatur bahwa bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian, dibantu oleh ibu apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban orang tua setelah perceraian tersebut tidak mengatur mengenai parameter biaya nafkah anak setelah perceraian, tidak ada peninjauan ulang terhadap kondisi finansial orang tua, serta sampai kapan nafkah anak diberikan.

---

This paper analyzes the legal regulations that still do not regulate in detail how the obligation of parents to meet the daily living needs of children after the breakdown of marriage caused by divorce. This paper is prepared using legal-normative research method. From the results of the research, it is found that Indonesian law regulates that the father is responsible for the maintenance and education of children after divorce, assisted by the mother if the father cannot fulfill these obligations. Parental obligations after divorce do not regulate the parameters of child support after divorce, there is no review of the financial condition of the parents and how long child support is provided."

"Lembaga perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari prilaku kehidupan manusia sehari-hari. Sustu perkawinan dapat dikatakan berakhir jika salah satu dari pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia. Islam tidak mengikat mati suatu perkawinan, namun tidak pula mempermudah perceraian. Dan Riddah (murtad) merupakan suatu yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Pada zaman nabi Muhammad SAW, masalah murtad adalah masalah yang merupakan paling prinsipil dalam kehidupan beragama dan berumahtangga. Dijaman itu jika ditemui adanya perbuatan murtad dalam suatu hubungan perkawinan, maka hubungan perkawinan tersebut langsung difasakhkan. Dan masalah riddah atau murtadnya seorang dalam berumah tangga kini banyak ditemui di Indonesia."

"Pencatatan sangat penting untuk keabsahan suatu perkawinan karena demi kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi subyek hukum. Karena Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, untuk melaksanakannya harus memenuhi rukun dan syarat menurut hukum perkawinan Islam dan tidak boleh melanggar rukun dan syarat tersebut. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berupa Akta nikah yang merupakan alat bukti sempurna. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka yang beragama Islam untuk melakukan itsbat nikah. Untuk dapat melakukan itsbat nikah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemoho Itsbat nikah. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai itsbat nikah yang dilaksanakan sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan melakukan penelitian pada pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok. Untuk mendapatkan bahan hukum primer, penulis melakukan wawancara dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Hakim dalam mengabulkan itsbat nikah harus berpedoman pada pedoman perilaku Hakim Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam."

"Dalam perkembangannya, perkawinan beda agama banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada mengatur secara lengkap dan jelas mengenai perkawinan beda agama hanya tersirat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan pengaturan mengenai larangan perkawinan beda agama. Yang akan dibahas oleh penulis dalam tesis ini adalah bagaimana perceraian dan keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan di dua tempat yaitu di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum perkawinan Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa isi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang dicatatkan di dua lembaga perkawinan guna mengetahui apakah ada kesesuaian yang terdapat antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk sahnya suatu perkawinan maka harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dengan perkataan lain kalau perkawinan tidak dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat di batalkan, untuk keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dua kali dengan dua kali pencatatan pada dua lembaga perkawinan maka yang sah adalah perkawinan yang terakhir, bila terjadi perceraian maka yang menjadi dasar untuk pengajuan gugatan cerai adalah akta perkawinan yang terakhir sebagai bukti perkawinannya yang sah menurut hukum dan agama. Pada akhir penulisan diperoleh kesimpulan bahwa hendaknya dilakukan penyempurnaan sistem administrasi yang ada pada lembaga pencatatan perkawinan, sehingga terjadi konektivitas data antara Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil atau dengan kata lain, data yang ada atau telah lebih dahulu dicatatkan pada Kantor Urusan Agama secara otomatis akan bisa terdeteksi dan terbaca oleh Kantor Catatan Sipil dan tidak akan dicatatkan kembali.Sehingga tidak akan terjadi dua kali pencatatan perkawinan."

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban biaya pemeliharaan anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan tiga contoh putusan yang mewakili setiap jenis tuntutan biaya pemeliharaan anak, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait tuntutan biaya pemeliharaan anak yang sering diajukan dalam gugatan perceraian. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat memahami dengan baik pentingnya membuat tuntutan biaya pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dengan mempertimbangkan kepentingan anak di masa depan.

---

This thesis is about financial support for children as an impact of parents? divorce. The author uses three cases that represent each type of indictments of financial support for children on divorce lawsuit. Each of them is analyzed based on Indonesian law especially Law number 1 year 1974 about Marriage. The purpose of this research is to give the deep understanding about the importance of making indictments of financial support for children on divorce lawsuit wisely for the sake of children?s future."