Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakangTelah lama disepakati bahwa keberhasilan tugas-tugas kepolisian salahsatunya ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Rahardjo & Tabah, 1993). Namun di pihak lain, tingkat partisipasi itu sendiri nampaknya ditentukan pula oleh variabel lain seperti pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun pengetahuan masing-masing individu pada khususnya mengenai peran polisi, kemampuan serta kewenangan polisional yang dimilikinya. Bila dikhususkan pada kualitas pengetahuan individu baik terhadap peran polisi, kemampuan maupun terhadap kewenangan polisional itu sendiri, nampaknya banyak ditentukan oleh bagaimana hal-hal tersebut di atas dikomunikasikan ke masyarakat. Komunikasi tersebut tentulah dapat terjadi melalui suatu proses penginformasian maupun pencitraan yang dilakukan entah oleh individu polisi itu sendiri ataupun oleh Polri sebagai organisasi kepolisian, baik secara sengaja atau langsung (misalnya dalam suatu forum penyuluhan) maupun tidak sengaja atau tidak langsung (dengan kata lain melalui penampilan para anggota polisi sehari-harinya). Demikian pula pengkomunikasian itu dapat berlangsung secara teratur (misalnya bila seseorang tengah ikut dalam suatu program pendidikan yang diadakan oleh kepolisian), setengah teratur (misalnya, tatkala seseorang tengah belajar ilmu hukum dan sesekali pasti membicarakan tentang polisi) ataupun tidak teratur sama sekali (tergantung dari seberapa mungkin seseorang terlibat sebagai obyek kegiatan kepolisian berkaitan dengan aktivitas kesehariannya). Kebervariasian tersebut di atas nampaknya cukup wajar terjadi mengingat kompleksnya peran, kemampuan serta kewenangan polisi itu sendiri."

"Penelitian tentang kebudayaan polisi ini menggambarkan tentang kebudayaan yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh polisi di Polsek Sumowono. Kebudayaan dilihat sebagai satuan gejala tentang pola-pola bagi kelakuan manusia (Keesing & Keesing, 1971) dan sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973) yang diorganisasi dalam pikiran manusia, Berpijak dari definisi kebudayaan dari Marvin Harris, peneliti menempatkan kebudayaan polisi sebagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan polisi sebagai organ, fungsi, dan personal yang ada di dalam masyarakat Sumowono. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono terorganisasi dalam pikiran oleh pola tindakan polisi, enkulturasi, dan unsur kebudayaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Peneliti mengamati pengetahuan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugas dan di luar tugas yang terlihat dari tindakannya yang berpola. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara. Antisipasi kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak objek penelitian dan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindakan polisi memperlihatkan pola keteraturan tertentu dari setiap bentuk tindakannya karena adanya keterikatan pada pedoman yang mengatumya. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono mencakup tentang keteraturan perilaku dalam menjalankan tugas dan di luar tugas, serta keterikatan pada prinsip kebudayaannya yang meliputi aturan formal dan informal yang dipahami dan dipercayai."

"Tesis ini menguraikan tentang praktek penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penindakan serta proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang diwarnai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Ialu lintas. Adapun untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang tujukan terhadap berbagai aktifitas yang dilakukan oleh anggota lalu lintas maupun para pemakai jalan khususnya para pelanggar lalu lintas.Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi didalam penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku anggota yang sengaja memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya, tetapi peranan dari para pelanggar lalu lintas serta pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghindar dari ketentuan hukum juga memberikan andil yang cukup besar. Hal itu terlihat pada saat terjadi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas, yaitu adanya hubungan pertukaran antara kedua belah pihak, dimana masing-masing mengharapkan adanya imbatan atau keuntungan atas tindakan yang dilakukannya. Petugas mengharapkan adanya imbalan berupa uang dengan tindakannya dalam membebaskan pelanggar dari ketentuan tilang, sedangkan pelanggar mendapatkan keuntungan berupa terbebasnya dia dari tindakan tilang yang semestinya diberikan oleh petugas.Penyimpangan yang terjadi di Iingkungan anggota satuan lalu lintas sepertinya diakui, diijinkan dan dipertahankan, karena dilakukan oleh sebagian besar anggota tanpa adanya pemberian sanksi atau tindakan yang tegas dari kesatuannya. Dari sudut pandang teori fungsionalisme tentang penyimpangan dalam suatu kelompok atau organisasi, maka penyimpangan di lingkungan satuan lalu lintas tersebut sebenarnya mempunyai fungsi bagi organisasi atau kesatuannya, karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sehingga penyimpangan yang terjadi selama ini cenderung untuk diijinkan dan dipertahankan sampai pada batas-batas tertentu, dimana terhadap anggota yang dianggap melampaui batas pada akhirnya akan diberikan sanksi atau hukuman serta dikeluarkan dari kesatuan Ialu lintas."

"Tesis ini tentang hubungan petugas Bimmas dengan warga masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Masalah penelitian saya adalah interaksi petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Penelitian ini mencakup kebijaksanaan Kapolsek berkenaan dengan kegiatan Bimmas, hubungan formal dan hubungan sosial petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mendukung kajian ini saya melihat interaksi interpersonal sebagai rangkaian kegiatan petugas Bimmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman. Selanjutnya saya melihat hubungan antara petugas Bimmas dengan warga dan perspektif keduanya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Bimmas Polsek menggunakan interaksi/komunikasi interpersonal menyampaikan pesan-pesan Polri berkenaan dengan masalah keteraturan dan ketertiban sosial sehingga mewujudkan rasa aman warga masyarakat.Dengan interaksi/komunikasi interpersonal, petugas Bimmas Polsek dapat secara langsung menyampaikan pesan-pesan kepada warga, dan warga dapat segera memberikan reaksi terhadap pesan-pesan tersebut. Pesan-pesan tersebut memungkinkan mudah diterima oleh warga, karena dalam hubungan interpersonal terjalin hubungan perasaan dan emosi yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang dikatakan petugas seolah-olah seperti apa yang para warga pikirkan.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya petugas Bimmas Polsek membangun jaringan sosial dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan langsung secara interpersonal kepada warga. Karena dengan melalui jaringan-jaringan sosial di desa-desa tersebut suatu sistem komunikasi sosial akan terbangun, sehingga memudahkan bagi petugas untuk menyampaikan pesan-pesan kepolisian secara cepat kepada seluruh warga. Penerapan pendekatan interpersonal perlu juga diikuti kontrol yang mewadahi sehingga dampak negatif dari suatu interaksi dapat dikurangi. Sedangkan kegiatan-kegiatan nyata yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hubungan inter-personal kepada anggota Polri antara lain sebagai berikut di bawah ini. Meningkatkan ketrampilan interpersonal (interpersonal skill) kepada para petugas Bimmas Polsek, terutarna kemampuan-kemampuan dasar perorangan yang terdiri dari ketrampilan mengamati, ketrampilan mendengarkan, ketrampilan untuk bertanya, ketrampilan mendiskripsikan, ketrampilan meringkas pesan yang diterimanya, dan ketrampilan memberikan umpan balik (feed back). Ketrampilan-ketrampilan tersebut merupakan ketrampilan dasar bagi setiap manusia untuk dapat berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungannya. Tanpa ketrampilan dasar tersebut atau salah satu diantaranya terganggu, maka manusia tidak akan dapat berkomunikasi dengan sempurna.Mengadakan pelatihan-pelatihan berkomunikasi yang efektif guna menumbuhkan rasa percaya diri bagi petugas Bimmas Polsek, sehingga mereka tidak canggung menghadapi warga.Dibuat suatu panduan tentang sistem komunikasi interpersonal yang memungkinkan dapat membantu petugas Bimmas Polsek dalam interaksinya dengan warga.Meningkatkan ketrampilan manajerial/kepemimpinan di tingkat Polsek, sehingga Kapolsek dan Kanit mampu bekerja sama dengan para anggotanya merencanakan hingga mengontrol kegiatan-kegiatannya secara konsisten, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif.Hubungan interpersonal antara petugas dengan warga sangat sulit dikontrol oleh Kapolsek, oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi aktif dari warga untuk dapat mengontrol kinerja petugas Polri di tengah-tengah masyarakat, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dikurangi. Partisipasi warga dalam bentuk materi yang disampaikan kepada/melalui petugas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi pemeliharaan kamtibmas."

"Telah lama disepakati bahwa keberhasilan tugas-tugas kepolisian salah satunya ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Rahardjo & Tabah, 1993). Namun di pihak lain, tingkat partisipasi itu sendiri nampaknya ditentukan pula oleh variabel lain seperti pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun pengetahuan masing-masing individu pada khususnya mengenai peran polisi, kemampuan serta kewenangan polisional yang dimilikinya. Bila dikhususkan pada kualitas pengetahuan individu baik terhadap peran polisi, kemampuan maupun terhadap kewenangan polisional itu sendiri, nampaknya banyak ditentukan oleh bagaimana hal-hal tersebut di atas dikomunikasikan ke masyarakat. Komunikasi tersebut tentulah dapat terjadi melalui suatu proses penginformasian maupun pencitraan yang dilakukan entah oleh individu polisi itu sendiri ataupun oleh Poiri sebagai organisasi kepolisian, baik secara sengaja atau langsung (misalnya dalam suatu forum penyuluhan) maupun tidak sengaja atau tidak langsung (dengan kata lain melalui penampilan para anggota polisi sehari-harinya). Demikian pula pengkomunikasian itu dapat berlangsung secara teratur (misalnya bila seseorang tengah ikut dalam suatu program pendidikan yang diadakan oleh kepolisian), setengah teratur {misalnya, tatkala seseorang tengah belajar ilmu hukum dan sesekali pasti membicarakan tentang polisi) ataupun tidak teratur sama sekali (tergantung dari seberapa mungkin seseorang terlibat sebagai obyek kegiatan kepolisian berkaitan dengan aktivitas kesehariannya). Kebervariasian tersebut di atas nampaknya cukup wajar terjadi mengingat kompleksnya peran, kemampuan serta kewenangan polisi itu sendiri saat berinteraksi dengan masyarakatnya. Kenyataan bahwa polisi bertugas dan juga tinggal berbaur di tengah masyarakat juga sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan kalangan yang lebih luas terhadapnya. Dalam kaitan itu perlu disebutkan bahwa bila peran polisi sebagai elemen sistem peradilan pidana saja, katakanlah sebagai penumpas kejahatan, yang terlalu banyak diperlihatkan (khususnya oleh media-massa), maka peran, kemampuan maupun kewenangan polisi yang lain (yakni bidang non penegakan hukum) sulit tumbuh atau tidak akan dikenal dalam struktur kognisi seseorang. Demikian pula bila media-massa senantiasa menginformasikan secara intens citra anggota polisi yang korup saja, tak pelak hal itu akan mempengaruhi dengan cara bagaimana seorang yang awam dalam bidang ini kemudian secara serba sedikit dapat memahami profil orang-orang yang seharusnya bertugas memelihara ketertiban mereka. Bisa diduga bahwa proses di ataslah yang juga terjadi saat seseorang mengembangkan dan memelihara stereotipi tertentu tentang polisi. Stereotipi secara psikologis adalah konsep yang dibangun berdasarkan anggapan (belief) serta persepsi, dan bukannya oleh pengetahuan yang benar atau sahih tentang obyek tertentu (Sarwono, 1996). Singkatnya, orang dapat membangun pengetahuan tentang polisi berdasarkan isyu atau anggapan `miring' bahkan salah tentang polisi atau yang lain berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, secara teoritis, anggapan yang benar dapat saja terjadi walaupun faktanya tidak sejalan atau salah sama sekali."

"Penelitian ini bermaksud mengetahui profil kognisi mengenai polisi dari sudut kanak-kanak yang terbagi dalam tiga tahapan perkembangan usia. Dengan mengetahui perbedaan dan perbandingan struktur kognisi tersebut terhadap sosok polisi dan peran polisi, dihipotesakan bahwa kognisi dari kelompok kanak-kanak dengantingkat usia yang semakin tinggi akan menampilkan struktur yang lebih lengkap dan kompleks tentang obyek polisi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gambaran struktur tersebut memang memperlihatkan pemerkayaan pada kelompok yang lebih tinggi.

---

The aim of this research is to investigate cognitive profile on police based on the view of children from three different developmental stages. It is hypothesized that the more older children are the more knowledgeable they are in relation to the police’s role and its typology and function.The result shows that the elder group of students indicate better knowledge and more understanding in terms of the police and what they normally do."

"Penelitian ini bermaksud mengetahui profil kognisi mengenai polisi dari sudut kanak-kanak yang terbagi dalam tiga tahapan perkembangan usia. Dengan mengetahui perbedaan dan perbandingan struktur kognisi tersebut terhadap sosok polisi dan peran polisi, dihipotesakan bahwa kognisi dari kelompok kanak-kanak dengantingkat usia yang semakin tinggi akan menampilkan struktur yang lebih lengkap dan kompleks tentang obyek polisi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gambaran struktur tersebut memang memperlihatkan pemerkayaan pada kelompok yang lebih tinggi.

---

The aim of this research is to investigate cognitive profile on police based on the view of children from three different developmental stages. It is hypothesized that the more older children are the more knowledgeable they are in relation to the police?s role and its typology and function. The result shows that the elder group of students indicate better knowledge and more understanding in terms of the police and what they normally do."

"ABSTRAKPerkawinan adalah hubungan yang paling intim dari semuahubungan dekat lainnya dan merupakan salah satu tugasperkembangan yang harus dicapai oleh orang dewasa muda. Bilaperkawinan berjalan dengan baik, maka kepuasan yangdiberikannya lebih besar dibandingkan dengan kepuasan yangdiberikan oleh dimensi-dimensi lain dalam kehidupan.Kepuasan perkawinan berkaitan erat dengan tahapanperkembangan keluarga. Kepuasan perkawinan tampaknya mengikuticurnilinear path (arah garis lengkung), dimana kepuasanperkawinan paling tinggi pada saat pasangan baru menikah danbelum mempunyai anak, mencapai titik terendah ketika anakpertama berusia remaja, dari kemudian meningkat kembali ketikaanak pertama telah mandiri/keluar rumah (Rollins dan Cannondalam Lerner & Hultsch, 1983; Levenson) Capstensen, & Gottman,1993; Spanier, Lewis, & Cole, 1975; Strong & DeVault, 1989).Walaupun perkawinan diharapkan memberikan kepuasan padapasangan suami istri, tetapi dalam kenyataannya banyak jugapasangan yang akhirnya mengakhiri perkawinan mereka denganparceraian. Kasus perceraian terbanyak diakibatkan oleh adanyaperselisihan suami istri yang terus-menerus, sebanyak ,49.76%(Salaban, 1992); yang disebabkan antara lain oleh adanyahambatan komunikasi di antara suami istri. Munculnya masalahkomunikasi ini dapat dikarenakan tidak adanya intimacy diantara pasangan suami istri, karena intimacy adalah dasar darikomunikasi (Stephen dalam Strong & Devault, 1989).Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarikuntuk meneliti hubungan intimacy dengan kepuasan perkawinanpasangan suami istri pada tiga tahapan perkembangan keluarga,yaitu pasangan suami istri yang anak pertamanya usiaprasekolah, pasangan suami istri yang anak pertamanya usiaremaja, dan pasangan suami istri yang anak pertamanya telahmandiri/keluar rumah. Ketiga tahapan ini dipilih denganpertimbangan bahwa pada masa-masa tersebutlah kepuasanperkawinan sangat jelas terlihat, sehingga diharapkan hasilpenelitian ini nantinya dapat memperlihatkan adanyacurvelinear path (arah garis lengkung) dalam kepuasanperkawinan seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tujuanpenelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenaiperkawinan dan krisis yang terjadi pada tahap-tahapperkembangan keluarga tersebut, sehingga dapat diantisipasimasalah yang timbul dan dicari pemecahannya secara benar.Penelitian ini dilakukan di Jabotabek dengan subyekpasangan suami iatri yang berpendidikan minimal SLTA danmemiliki tingkat sosial ekonomi menengah keatas. Untukmengukur derajat intimacy, maka akan diberikan kuesionerintimacy dari Sternberg (1988). Sedangkan untuk mengukurkapuasan perkawinan akan digunakan skala kepuasan perkawinandari Spanier (1976) yaitu DAS (Dyadic Adjustment ScaIe) yangterdiri dari 4 subskala yaitu: dyadic consensus (kesepahaman) ,dyadic satisfaction (kepuasan dalam hubungan), dyadic cohesion(kebersamaan), dan affectional expression (ekspresi perasaan).Hasil panelitian ini memperlihatkan bahwa ada hubunganpositif dan bermakna antara intimacy dengan kepuasan pasangansuami istri dari seluruh tahapan perkembangan keluarga yangditeliti. Selain itu ditemukan bahwa kepuasan perkawinanternyata memang mengikuti arah garis lengkung (curvilinearpath), dimana kapuasan perkawinan tinggi pada pasangan suamiistri yang anak pertamanya usia prasekolah, menurun dengantajam pada pasangan suami istri yang anak pertamanya usiaremaja, kemudian meningkat kambali pada pasangan suami istriyang anak pertamanya telah keluar rumah/mandiri. Selain itujuga ditemukan bahwa kepuasan parkawinan suami lebih besardaripada kepuasan perkawinan istri, dan cara pasangan dalammemecahkan masalah sehari-hari di antara mereka berpengaruhterhadap kepuasan perkawinan dan intimacy mereka.Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka beberapasaran diajukan untuk mempebaiki penelitian lebih lanjut, yaitu: ditambahkan metode wawancara untuk mendapatkan gambaranyang mendalam dan menyeluruh dari kepuasan perkawinan danintimacy; penelitian melibatkan seluruh tahapan perkembangankeluarga untuk melihat apakah kepuasan perkawinan dan intimacydi Indonesia memang mengikuti curvelinear path (arah garislengkung); skala kepuasan perkawinan yang dipakai adalah hasilanalisa faktor karena diperkirakan sesuai dengan keadaan yangada di Indnesia. Sedangkan saran tambahan adalah sebaiknyabila Iembaga-lembaga dan para ahli yang kompeten dalam halkomunikasi orang tua dan remaja melakukan pelatihan tentangbagaimana menjadi orang tua dan remaja yang efektif.

---

"

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap struktur kognisi diri pada masyarakat di Indonesia. Minat terhadap studi ini beranjak dari temuan Hosfstede di tahun 70-an yang mengungkapkan bahwa budaya-budaya bervariasi menurut individualisme-kolektivisme (III); dengan mendasarkan pada bentuk hubungan individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat: jika hubungan antar individu dalam masyarakat itu erat berarti budaya kolektivisme; sebaliknya jika renggang, berarti individualisme. Bentuk kehidupan demikian berimplikasi terhadap struktur kognisi diri individunya: budaya individualisme akan membentuk struktur kognisi diri yang berorientasi pada pilihan dan prestasi personal; sementara budaya kolektivisme akan membentuk struktur kognisi diri yang berorientasi pada pilihan dan prestasi kelompok tempat ia menjadi anggota. Studi-studi mengenai kognisi diri telah banyak dilakukan dalam budaya individualisme maupun. kolektivisme, namun bukan di Indonesia, yang diindikasikan kolektivisme. Sejauh yang peneliti ketahui, belum ada penelitian intensif berkenaan dengan kognisi diri yang dilaksanakan dalam lingkungan Indonesia. Penelitian ini berkiprah pada pandangan yang melihat self sebagai struktur kognisi. Hal ini berarti bahwa pembahasan akan beranjak dari pendekatan kognisi sosial, yakni kajian mengenai bagaimana individu memahami dirinya sendiri dan orang lain dalam situasi sosial. Struktur kognisi diri pada dasarnya adalah tampilan mental seseorang mengenai atribut-atribut pribadi, peran-peran sosial; pengalaman lampau, dan tujuan-tujuan mendatang. Penelitian ini berupaya mengungkap struktur kognisi diri pada budaya-budaya yang tergolong besar Indonesia, yakni Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Sampel penelitian terdiri dari siswa/i SMU dari empat suku bangsa itu, yaitu Jawa, Sunda, Minang, dan Batak, baik yang berdiam di daerah asal maupun yang berdiam di Jakarta sejak lahir, tetapi masih menggolongkan dirinya ke dalam salah satu dari keempat suku bangsa itu. Dalam penelitian ini, keempat suku bangsa yang berdiam di Jakarta dikategorikan sebagai golongan budaya tersendiri, yakni budaya Jakarta. Usaha ini ditempuh dengan Twenty Statements Test (TST) atau the I am technique, yang pada dasarnya merupakan instrumen bebas budaya untuk menggali kekayaan kognisi diri yang muncul secara spontan dan salient. Data-data kemudian diolah dengan menggunakan analisa multidimensional scaling (MDS), analisa kluster, dan analisa koresponden. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kognisi diri masyarakat Indonesia berada pada kontinuum privat-kolektif, yang juga berarti bahwa Indonesia berada dalam dimensi individualisme-kolektivisme, dan agaknya tepat berada di ambang individualisme. Meskipun tampaknya sedang terjadi pergeseran menuju individualisme, namun nilai-nilai budaya tampaknya masih cukup mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Tentu saja, ini adalah kesimpulan yang masih sangat dini, sehingga penelitian-penelitian lanjutan harus dilakukan. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa Jawa memiliki struktur kognisi diri publik, yang sangat concern dengan bagaimana orang lain menilai dirinya; Sunda cenderung ke struktur kognisi diri kolektif, yang mementingkan keanggotaan kelompok. Sementara Minang, Batak, dan Jakarta didekatkan satu sama lain oleh atribut-atribut psikologis yang menunjukkan struktur kognisi diri privat. Ketiga golongan budaya inilah yang tampaknya lebih condong pada individualisme. Tentu saja, kesimpulan ini masih dini, sehingga sangat diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut."