Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya sistem self assessment dalam perpajakan, wajib pajak mendapat kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak menjadi aktif, akan tetapi di dalam praktek ternyata tidak semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban yang dipercayakan pemerintah itu dengan sebaik-baiknya, maka penagihan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB dan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB menurut pendapat kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta selama 4 bulan (19 April 1999 sld 19 Juli 1999), dengan jumlah sampel 115 responden yang terdiri dari kelompok petugas PBB 35 orang, pakar PBB 40 orang dan wajib pajak PBB 40 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan penagihan PBB termasuk dalam kategori netral. Secara umum pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kepatuhan wajib pajak PBB termasuk dalam kategori netral. Terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Menurut pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB terdapat hubungan antara kebijaksanaan penagihan PBB dengan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB."

"Di PD Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penetapan penagihan PBB tahun 1991 s/d 1997 terdapat 67,570 lembar tagihan dengan nilai Rp 1,062, 970,800.00 dan tahun 1998 15,743 lembar SPPT dengan nilai penetapan Rp 357,169,145.00. Pembebanan penagihan tersebut didistribusikan ke Pasar-Pasar di Jakarta Selatan. Realisasi penagihan PBB di Kantor Cabang Jakarta Selatan merupakan fokus studi penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penagihan dalam rangka pencapaian penerimaan PBB yang optimal, dan untuk mengetahui hambatan serta upaya dalam mencairkan tunggakan serta penerapan sanksl terhadap penunggak PBB. Saiah satu prinsip untuk mengoptimalkan penerimaan pajak didasarkan pada prinsip yang terdapat pada asas-asas pemungutan pajak yaitu "convinience?, saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Kebijakan pelaksanaan (Policy Implementation) dalam penagihan PBB didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDKI Nomar 14 Tahun 1992.Dalam penyusunan tesis lni akan digunakan metode penelitian dengan tinjauan kepustakaan yang merupakan studi kasus, suatu studi deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan Pegawail KP-PBB Jakarta Selatan, menyampaikan kuesioner kepada Pegawai PD.Pasar Jaya dan kepada pemakai tempat usaha serta dengan observasi dilapangan. Variabel yang diteliti adalah penetapan SPPT PBB, Realisasi tagihan PBB dan penerapan sanksi pada pedagang PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan.Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penagihan PBB 1991/ 1997 data sampai dengan bulan Mei 1999 baru mencapai tagihan 45,97%. Hal ini merupakan salah satu tanda ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai penanggung beban pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sebagai warga negara yang memanfaatkan Tempat Usaha dalam lnkasi Pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan seyogiyanya pedagang dengan kesadaran yang tinggi mau membayar PBB tepat pada waktunya.Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi oleh PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penagihan tunggakan PBB namun intensifikasi penagihan disertai pemberian sanksi yang tegas tetap harus dilakukan. Apabila tagihan pajak tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa Jadwal waktu pembayaran PBB sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (Pasal 11 ayat 3).Tunggakan PBB 1991-1997 yang belum tertagih 54.03% dan tahun 1998 realilsasi pembayaran PBB adalah 50,20% dan sisa tunggakan masih 49,80% menunjukkan bahwa kebiljakan dalam pelaksanaan penagihan belum efektif dan hasilnya belum optimal. Penerapan sanksi kepada penunggak PBB belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam administrasi PBB masih perlu ditingkatkan demi kenyamanan (convinience) dan keringanan dapat mengangsur pembayaran tunggakan PBB, dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak meningkat untuk membayar pajak tepat pada waktunya."

"Sistem administrasi PBB sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menimbulkan masalah ketidakadilan dalam menetapkan pajak, ketidakpastian dalam menyampaikan pajak yang terutang, lemahnya sanksi dan sulitnya melakukan pembayaran PBB sebagai akibatnya penerimaan PBB sangat rendah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan upaya penyempurnaan administrasi PBB terus dilakukan sehingga tahun 1993/1994 Pemerintah telah melaksanakan SISTEP ke Daerah Tingkat 11 seluruh Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor penetapan pajak, ketepatan dalam menyampaikan SPPT, penerapan sanksi dan cara pembayaran pajak dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual. Berdasarkan analisa secara statistik 4 (empat) angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r signifikansi 5% yang besarnya 0,361. Pernyataan pertama signifikan (r hitung = 0,551 a r tabel = 0,361). Pernyataan ke dua signifikan (r hitung = 0,706 > r tabel = 0,361). Pernyataan ke tiga non-signifikan ( r hitung = 0,325 < r tabel = 0,361). Pernyataan ke empat signifikan (r hitung = 0,412 > r tabel = 0,361). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor ketepatan dalam penetapan pajak, penyampaian SPPT secara tepat waktu dan cara pembayaran pajak yang sederhana dapat meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak sedangkan penerapan sanksi yang tidak penuh dapat mengurangi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Dari hasil penelitian dapat disarankan : koordinasi antar instansi terkait perlu ditingkatkan, hubungan baik dengan aparat pemerintah daerah perlu ditingkatkan, secara selektif terhadap Wajib Pajak tertentu perlu diterapkan sanksi secara penuh, untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB maka penyuluhan secara terpadu dan berkesinambungan perlu terus dilakukan."

"Potensi penerimaan PBB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan PBB yang sebenarnya dan peubah-peubah yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, serta analisis efisiensi pemungutan PBB.Data penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB (Harga Konstan), dan Indeks Harga Konsumen di Kota Bogor sebagai peubah bebas, serta realisasi penerimaan PBB sebagai peubah terikat. Sedangkan data untuk potensi penerimaan PBB adalah data Hasil Assessment Sales Ratio Kota Bogor, data tunggakan, dan penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan. Periode data adalah tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2004 dan diperoleh dari sumber intern Direktorat PBB dan BPHTB, Kantor Pelayanan PBB Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor, maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat, mengunakan regresi linier berganda dan menggunakan bantuan software SPSS. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi. Untuk penghitungan potensi penerimaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap harga pasar wajar berdasarkan Hasil Assessment Sales Ratio di Kota Bogor. Sedangkan analisis efisiensi pemungutan PBB dilakukan dengan menghitung persentase antara biaya pemungutan PBB dengan penerimaan PBB yang berhasil dipungut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk,PDRB, dan IHK berpengaruh secara signifikan dan bersifat elastis terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Model memiliki koefisien determinasi sebesar 97,1%. Semua peubah bebas mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PBB dan bersifat elastis. Potensi riil penerimaan PBB jauh di atas target dan realisasi penerimaan PBB. Potensi riil inilah yang harus dijadikan dasar penetapan target/rencana penerimaan PBB. Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan PBB di Kota Bogor tahun 2003 dan 2004 adalah sebesar 2,73% per tahun (sangat efisien).Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan PBB Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan penerimaan PBB di Kota Bogor."

"Tesis ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kota Depok dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan menggunakan metode survei dan menggunakan data deret lintang. Penelitian dilakukan di enam kelurahan sampel yang tersebar di lima kecamatan di Kota Depok, yang dipilih berdasarkan strata tingkat pembayaran PBB dan karakteristik lokasi Wajib Pajak. Sebanyak 150 rumah tangga diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode acak sederhana dan diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ekonometrika menggunakan model persamaan logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB adalah pendapatan rumah tangga/kapita, waktu penyampaian SPPT PBB, waktu tempuh, waktu pelayanan pembayaran PBB dan penyuluhan.

---

This thesis has purpose to analyze factors influencing compliance of Depok City?s taxpayer in paying property tax by using survey method and using cross-sectional data. This research was carried out in six sub districts samples spread across five districts in Depok City, selected based on payment rating level and characteristics of taxpayer?s location. 150 households taken as samples by using simple random method and interviewed in face to face by using questionnaires. Data obtained were analyzed by using econometric analysis using logit regression model. Result of the research indicate that variables influencing the taxpayer?s compliance in paying property tax are household income/capita, SPPT submission time, distance, service time of payment and counseling."

"Walikotamadya Daerah Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Kcputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1007/KMK.04/1985 tgl. 28 Desember 1985, berfungsi sebagai Koordinator kegiatan instansi-instansi pemerintah yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, juga dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme dan proses koordinasi anuar instansi yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : "sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan bagaimana koordinasi antara instansi terkait berpengaruh dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan". Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serla bagaimana koordinasi antar instansi terkaitdalam pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Mojokerto berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Jawa Timur. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : Efektivitas penerimaan PBB di Kotamadya Mojokerto adalah tinggi, namun pelaksanaan koordinasi di lapangan lebih bersifat kesepakatan formal dari pada bersifat substansi sejak proses penyuluhan sampai penerimaan. Bila koordinasi antar instansi terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkatkan, maka realisasi penerimaan pajak juga meningkat sehingga efektivitas penerimaan akan semakin tinggi.Tarif Pajak Bumi dan Bangunan masih lebih rendah dibanding tarif pajak sejenis (property tax) yakni 0,5 % untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan 3 % untuk property tax di beberapa negara berkembang. Penyuluhan kurang intensif dilakukan, dan tidak secara langsung ke warga masyarakat yang sekaligus merupakan wajib pajak. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Koordinasi antar instansi terkait harus mengacu pada interaksi aktif dari masing-masing instansi sejak proses penyuluhan sampai penerimaan pajak. Penerimaan pajak harus didasarkan pada potensi sesungguhnya dari Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai jual obyek pajak perlu di perbaharui mengingat kondisi ekonomi saat ini kurang memungkinkan untuk menaikkan tarif pajak serta penyuluhan perlu dilakukan dengan lebih melibatkan para wajib pajak. Dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan penerapan tahun anggaran yang sama dengan tahun takwim/fiskal. "

"Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan penerapan konsep yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah akan mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan. Dengan demikian, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat dikurangi. Sumber penerimaan dalam negeri yang paling dominan dan bisa diandalkan adalah pajak, yang salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dilakukannya bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka peranan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah semakin dominan.Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta seberapa besar kontribusi bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam program bantuan pembangunan desa di Kabupaten Malang. Dengan demikian diharapkan dari hasil studi penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan dibandingkan dengan teori-teori yang mendasarinya dan sebagai bahan pertimbangan agar dalam penyusunan anggaran pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih diperhatikan. Adapun analisis yang digunakan pada tesis ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan Cara menggambarkan sumber pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diterima dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.Dari hasil penelitian secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa program bantuan pembangunan desa di Kabupaten Malang merupakan proyek yang salah satu dananya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi dana dari PBB terhadap pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diprioritaskan antara lain pada prasarana jalan, jembatan, pengairan dan pengadaan air bersih, masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan, sehingga Wajib Pajak pedesaan merasakan adanya manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini juga untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana dari PBB oleh pemerintah terhadap pembayar Pajak Bumi dan Bangunan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dinamika politik yang terjadi saat kebijakan Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia diimplementasikan di DKI Jakarta. Kebijakan Devolusi PBB-P2 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan finansial pemerintah daerah dan juga untuk meningkatkan proses demokrasi di tingkat daerah. Selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pelaksanaan Devolusi PBB-P2 juga diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi politik antara rakyat dengan pemerintah daerahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Devolusi PBB-P2 merupakan langkah tepat dalam kerangka desentralisasi fiskal untuk mendukung otonomi daerah, karena terbukti memberikan tambahan pendapatan bagi APBD Pemerintah DKI Jakarta dari sektor penerimaan pajak. Melalui Peraturan Daerah Gubernur DKI Jakarta diberikan wewenang untuk melakukan penyesuaian NJOP setiap tahunnya melalui Peraturan Gubernur. Dalam perjalanannya, masyarakat DKI Jakarta mengeluhkan penyesuaian NJOP yang dilakukan oleh Gubernur karena berdampak pada tingginya jumlah kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya gejolak politik di masyarakat yang memunculkan isu penggusuran masyarakat kelas menengah ke bawah ke luar Jakarta sehingga Jakarta hanya akan dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang mayoritas berasal dari etnis tertentu. Gejolak politik ini kemudian membuat Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan yang memberikan pembebasan pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat dengan NJOP di bawah Rp 1 Miliar. Kebijakan ini dinilai sangat meringankan masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di sisi lain kebijakan ini dianggap sebagai langkah Gubernur untuk mencari dukungan politik dalam menyambut Pilgub tahun 2017 mendatang. Pandangan ini didasari akan fakta bahwa Pergub hanya bersifat sementara dan dapat berubah setiap tahunnya. Implikasi teori menunjukkan bahwa belum adanya pemahaman akan pajak sebagai instrumen politik yang berdimensi sosio-politik dan sosio ekonomi seperti yang disebutkan oleh Edi Slamet Irianto.

---

This study discusses the political dynamics that occur when the policy of Devolution of Land and Building Tax (PBB-P2) in Indonesia is implemented in Jakarta. PBB-P2 Devolution policies aimed to improve the financial capability of local governments and also to improve the democratic process at the local. In addition aimed to increase the income of local government, the implementation of the devolution of land and property tax is also expected to increase the intensity of political communication between the people and local authorities. This thesis used qualitative method with descriptive approach.

The results of this thesis indicate that the devolution of land and building tax is a right chioce to support regional autonomy in the fiscal decentralization framework. It is shown that the devolution of land and property tax provide additional revenue for the budget of the local government from tax revenue. Trough Local Regulations, Jakarta Governor is authorized to make adjustments of Appraisal of Taxable Value annually through Governor Regulation. In practice, the people of Jakarta complained the adjusment Appraisal of Taxable Value that set by the governor because it resulted in higher taxes to be paid. This condition then led to political turmoil in the society. Some people said that Governor wants to evict lower middle class society to move outside Jakarta so Jakarta would only occupied by upper middle class society which is mostly dominated by a particular ethnic.

This political turmoil led the Governor to issue the regulation which gives Land and Building tax exemption for people who have Land and Building whose value below one million rupiah. This policy is considered to be very alleviate to lower-middle class, but on the other side of this policy is considered as a strategy from Governor to seeking political support in welcoming the governor's election in the year 2017. This view is based on the fact that Guvernor Regulation is only temporary and are subject to change annually. Implications of the theory suggests that there is still little understanding of the taxes as a political instrument, which has dimension of socio-political and socio-economic as mentioned by Edi Slamet Irianto."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis kebijakan optimalisasi pajak daerah dari kendaraan bermotor dalam mendukung infrastruktur jalan dan sarana transportasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivistme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan optimalisasi pajak daerah yang beragam sesuai jenis pajak dari kendaraan bermotor antara lain dengan cara melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan untuk meningkatkan akurasi tarif pajak progresif, himbauan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan transaksi jual beli kendaraan milik Wajib Pajak, Optimalisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor, melakukan kerjasama dengan KPK dan BPKP untuk memeriksa penyedia bahan bakar, Penagihan piutang pajak, pengukuhan wajib pajak dan optimalisasi online system. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pengoptimalan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, lemahnya penegakan hukum, belum tervalidasi dengan baik data Wajib Pajak, turunnya jumlah penjualan kendaraan bermotor, adanya perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor antar wilayah di DKI Jakarta, kebijakan mobil murah, minat masyarakat yang kurang untuk melakukan bea balik nama, kurangnya ketebukaan informasi terkait delivery order pada penjualan bahan bakar, dan belum terlaksananya program pemindahan on street ke off street. Disarankan untuk segera menerapkan tarif pajak progresif yang baru, melakukan sinkronisasi database Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan pengelola parkir secara online system dan menaikan tarif parkir.

---

ABSTRACTThis research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff, This research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff]"

"Kebijakan PMK.124/PMK.011/2013 dikeluarkan untuk menjaga stabilisasi perekonomian nasional karena ada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan the Fed, defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa latar belakang pemberian insentif pajak dan implikasinya terhadap wajib pajak industri tekstil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pemerintah memberikan insentif pajak kepada industri tekstil karena penyumbang devisa terbesar non-migas, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan selalu mengalami surplus ekspor. Sedangkan implikasi bagi pemerintah dan industri tekstil adalah pengurangan pendapatan negara selama September-Desember 2013, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan cash flow perusahaan yang lebih sehat.

---

The policy of PMK.124/PMK.011/2013 to keep the stabilization of national economy due to economic crisis in Indonesia caused by Fed policy, trade deficit and current account deficit. The purpose of this research was to analyze background and implications of tax incentives to taxpayers textile industry. This research used a qualitative approach with descriptive design and method of data collection was conducted through in-depth interviews and literature studies.

The results of this research is that the government give tax incentives to the textile industry as the largest foreign exchange earner of non-oil and gas, large employment, and always had a surplus of exports. While the implications for government and textile industry is the reduction in state revenue during the September to December 2013, the non-occurrence of a termination, and the company's cash flow become more healthier."