Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141813 dokumen yang sesuai dengan query
cover
I.S.W.B. Prasetya
Sistem Transaksi Elektronik untuk Kampus yang Terbuka, Aman, dan Terotentifikasi Berbasis Smart Card
"Karya tulis ini membahas konsep dan rancangan sistem transaksi elektronik untuk kampus atau administrasi universitas, yang bersifat aman, terbuka, dan terotentikasi. sistem transaksi elektronik terbuka (open electronic transaction system) memungkinkan suatu transaksi elektronik dilakukan melalui jaringan komputer publik (public computer network), oleh karena itu masalah keamanan (security) terutama masalah privacy dari pihak-pihak yang bertransaksi menjadi sangat penting, demikian pula dengan masalah otentikasi (authentication).
Tulisan ini mengusulkan penggunaan kartu mahasiswa sebagai alat untuk memperoleh berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh institusi yang ada di lingkungan universitas, misalnya registrasi administrasi, registrasi akademik, perpustakaan, bank, dan laboratorium. Kartu mahasiswa tersebut menggunakan smart card, yaitu kartu yang memiliki chip yang memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dan kemampuan security. Penggunaan smart card yang dipadukan dengan teknik-teknik cryptography, protocol design, dsb. dapat memberikan solusi alternatif untuk memecahkan masalah keamanan (security) dan otentikasi (authentication) pada sistem yang terbuka (open).
Peningkatan layanan kepada mahasiswa, kemudahan penegakan tertib administrasi oleh pihak universitas kepada mahasiswa, konlrol akses penggunaan fasilitas, dan penggunaan digital signature untuk berbagai dokumen elektronik adalah beberapa nilai tambah yang dapat diperoleh dari implementasi sistem yang diusulkan."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 1999
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Claudia
Transaksi ekspor impor melalui media elektronik = Export import transaction by electronic media
"Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pada cara berbisnis konvensional, dimana saat ini untuk melakukan jual beli dapat dilakukan melaluimedia internet. Jual beli barang bergerak melalui media elektronik dapat ditemui dalam perjanjian ekspor impor. Penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor impor sering kali membuat perjanjian tanpa bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya perbedaan jarak Negara. Oleh karena tidak bertemunya para pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan kapan lahirnya kontrak elektronik tersebut, keabsahan perjanjian melalui media elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, barang yang menjadi objek perjanjian ekspor impor memerlukan pertanggungan atau asuransi untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
Current technological developments lead to changes in the conventional way of doing business, which is now to make buying and selling can be done through the internet. Sale and purchase of goods moving through the electronic media can be found in the import-export agreement. Sellers and buyers in the export-import transactions often make agreements without direct face to face because of differences within the State. Therefore, no meeting of the parties when making a deal, is questionable; when the birth of the electronic contract, the validity of the agreement through the electronic media and the parties’ responsibility of the electronic system. In addition, the goods that become the object of export import agreement requires to be insured for compensation for losses incurred as a result of an uncertain event."
2013
S45926
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Sukmono
Evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) melalui sistem e-pengadaan pemerintah (SePP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika = Evaluation of e-procurement on sistem e-pengadaan pemerintah (SePP) in the Ministry of Communication and Information
"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.
This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning.
The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T36797
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Aulawi
Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce: Suatu tinjauan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan keamanan
"Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan Internet, hal ini mengingat Internet merupakan infrastruktur bagi e-commerce. Tak kurang dari 45 juta orang di dunia pada bulan Juli 1999 telah menggunakan Internet. Memang tak dipungkiri bahwa sejumlah pengguna Internet itu akan menggunakan jasa internet untuk melakukan transaksi E-commerce.
E-commerce sebagai suatu perangkat transaksi perdagangan yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi, tentunya dihadapkan oleh sekelumit permasalahan hukum yang kompleks. Tidak saja bagaimana hukum mengatur tentang sistem keamanan transaksinya, namun juga lebih jauh dan itu, bagaimana hukum menjamin perlindungan atas pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi e-commerce itu Secara garis besar permasalahan e-commerce dalam perlindungan konsumen muncul pada mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha.
Aspek hukum perlindungan konsumen terutama pada perlindungan terhadap hak-hak konsumen saat ini merupakan suatu perhatian yang mendapat tanggapan secara global, terutama bagi negara-negara yang mengaktualisasikan e-commerce ini sebagai bagian dari proses perdagangan. Perhatian ini cukup ditekankan mengingat telah banyaknya kasus yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan analisa terhadap studi kasus yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Internasional, terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.
Perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dapat dikaji dan perlindungan atas hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dari sudut mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan atas data-data individu konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha. Sedangkan kajian atas analisa yuridis terhadap perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dilakukan dengan memperhatikan kajian atas peraturan perundang-undangan dan studi kasus, walaupun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang relevan yang mengatur tentang hal tersebut."
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16657
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atgan Rouf Nuraris
Struktur Epistemologis dalam Perdagangan Elektronik: Kepercayaan, Kesangsian, dan Kesaksian = Epistemological Structure in Electronic Commerce: Trustworthiness, Distrust, and Testimony
"Seringkali di masa yang serba dinamis sekarang manusia perlu meminimalkan yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut terjadi karena dimungkinnya menghilangkan batas-batas fisik seperti berbelanja. Sebelum adanya internet manusia jika menginginkan sesuatu mereka perlu datang ke toko yang menyediakan komoditas yang diinginkannya. Tetapi setelah adanya internet batas antara penjual dan pembeli dapat dihilangkan sehingga pembeli tidak perlu datang ke toko secara langsung. Namun, dengan adanya Perdagangan Elektronik menimbulkan masalah baru yaitu besarnya risiko ketika berbelanja atau berjualan di Perdagangan Elektronik. Risiko tersebut antara lain pada pembeli, komoditas, penjual, dan bahkan sistem Perdagangan Elektronik itu sendiri. Dengan demikian dari itu Perdagangan Elektronik perlu memecahkan masalah demikian dengan cara membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, penjual dan Perdagangan Elektronik, dan pembeli dan Perdagangan Elektronik. Strategi yang digunakan dalam tujuan membangun kepercayaan, Perdagangan Elektronik melakukannya dengan cara memperlihatkan bentuk kesaksian dari orang-orang yang pernah bertemu secara langsung dengan komoditas terkait. Tetapi sebagai konsumen, manusia tidak dapat serta merta larut dalam permainan pemasaran yang terjadi di media atau secara langsung. Perlu adanya sikap kritis dalam menerima kesaksian dari seseorang dalam upaya mendapatkan pembenaran dari apa yang dijelaskan bukan hanya omong kosong yang menimbulkan risiko berbelanja di Perdagangan Elektronik.
Often in today's dynamic times, humans need to minimize what they should do. This happens because it is possible to eliminate physical boundaries such as shopping. Before the internet, humans wanted something they needed to come to a store that provided the commodity they wanted. But after the internet the boundaries between sellers and buyers can be expanded so that buyers do not have to come to the store in person. However, the existence of Electronic Commerce creates a new problem, namely the magnitude of the risk when shopping or selling in Electronic Trading. These risks include buyers, commodities, sellers, and even the Electronic Commerce system itself. Therefore, Electronic Commerce needs to solve such problems by building trust between sellers and buyers, sellers and Electronic Commerce, and buyers and Electronic Commerce. The strategy used for the purpose of building trust, Electronic Commerce does this by showing the form of testimonies from people who have met directly with the related commodity. But as consumers, humans can not necessarily get involved in the marketing game that occurs in the media or in person. There needs to be a critical attitude in receiving testimony from someone in an effort to get justification for what is explained not just nonsense that poses the risk of shopping in Electronic Commerce."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fauzan Abdul Azis
Pajak atas transaksi e-commerce: komparasi aturan dan praktek di Indonesia dan sejumlah negara lain = Taxes on e-commerce transactions: comparison of rules and practices in Indonesia and some other countries
"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia dan beberapa negara yang dipilih serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Perbandingan peraturan pajak atas transaksi e-commerce dilakukan untuk negara Amerika Serikat, Uni Eropa, China dan Singapura. Amerika Serikat, Uni Eropa dan China dipilih karena transaksi e-commerce paling banyak terjadi di negara-negara tersebut sehingga menjadi rujukan dalam peraturan pajak transaksi e-commerce di negara-negara lain.  Kesimpulannya, transaksi e-commerce dapat dikenakan PPN atau PPh tergantung pada karakteristik kegiatan ekonomi di negaranya. AS lebih beroritensai pada aktivitas produksi sehingga lebih berfokus pada PPh badan sedangkan Uni Eropa dan Singapura aktivitas ekonomi negaranya lebih kuat pada sektor perdagangan dan konsumsi sehingga lebih berfokus pada PPN dan pajak penjualan. China, meskipun merupakan negara produksi terbesar, berfokus pada PPN dengan memberikan banyak insentif pajak untuk mendorong transaksi e-commerce menggunakan platform marketplace domestik. Di Indonesia, transaksi e-commerce dikenakan PPN serta subjek luar negeri penyelenggara e-commerce diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam UU no 2 tahun 2020. Pemerintah kemudian membuat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur penetapan penyedia jasa luar negeri sebagai BUT dan PKP. Pengenaan PPN atas e-commerce yang dipotong oleh penyedia platform marketplace (PMSE) akan memudahkan administrasi pajak dan menjadikan penjualan secara e-commerce setara dengan penjualan secara tradisional (non-e-commerce). Tantangan bagi pemerintah untuk memberlakukan ketentuan pajak atas transaksi e-commerce adalah kemungkinan resistensi bahkan counter action dari negara dari mana perusahaan berasal, khususnya AS
This study aims to compare the tax rules on e-commerce transactions in Indonesia and selected countries and to evaluate the obstacles faced in implementing tax rules for e-commerce transactions in Indonesia. This research was conducted with a literature study. Comparison of tax regulations on e-commerce transactions carried out for the United States, European Union, China and Singapore. The United States, the European Union and China were chosen because e-commerce transactions occur most frequently in these countries so they become references in e-commerce transaction tax regulations for other countries. In conclusion, e-commerce transactions may be subject to VAT or income tax depending on the characteristics of economic activity in the country. The US is more concerned with production activities so it is more focused on corporate income tax while the European Union and Singapore have stronger economic activity in the trade and consumption sectors so they are more focused on VAT and sales tax. China, although it is the largest production country, it focuses on VAT by providing many tax incentives to encourage e-commerce transactions using their domestic marketplace platform. In Indonesia, e-commerce transactions are subject to VAT and foreign subjects implementing e-commerce transactions are treated as permanent establishments and subject to income tax in accordance with the provisions in Law no 2 of 2020. The government then makes several implementing regulations governing the designation of foreign service providers as BUT (permanent establishment) and PKP. The imposition of VAT on e-commerce that is deducted by the marketplace platform (PMSE) provider will facilitate tax administration and make e-commerce sales equivalent to traditional (non-e-commerce) sales. The challenge for the government to impose tax provisions on e-commerce transactions is the possibility of resistance and even counter action from the country from which the company originates, especially the US."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hari Prasetyo
Analisis dan perumusan strategi e-bisnis pada produk uang elektronik PT XYZ = E-business strategy analysis and formulation on PT XYZ’s electronic money product
"Dengan pesatnya perkembangan internet di Indonesia, diiringi dengan makin pesatnya pertumbuhan e-commerce, sarana pendukung kegiatan jual-beli secara online juga mulai berkembang, salah satunya adalah alat pembayaran. Salah satu dari alat pembayaran yang ada untuk e-commerce adalah uang elektronik (emoney). PT. XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran elektronis juga mencoba untuk terjun ke dalam bidang pembayaran ecommerce dengan mengeluarkan produk uang elektronik. Uang elektronik yang dikembangkan PT. XYZ adalah alat pembayaran berbasis server.
Namun setelah menjalankan bisnisnya selama setahun, jumlah nasabah dan transaksinya masih sangat jauh dari yang ditargetkan. Dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Dave Chaffey, penelitian ini berusaha untuk merumuskan strategi-strategi e-bisnis dan keputusan-keputusan strategis yang tepat agar produk uang elektronik PT. XYZ dapat bersaing dan mendapatkan keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan kompetitor sejenis dan produk pengganti lainnya. Terdapat tiga tahapan yang telah dijalankan pada penelitian ini, yaitu tahapan strategic analysis, strategic objectives, dan strategy definition.
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi: dokumen business plan uang elektronik PT. XYZ, serta hasil wawancara dan diskusi dengan anggota tim uang elektronik PT. XYZ. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian diverifikasi dan didiskusikan kembali oleh anggota tim dan disetujui bahwa strategi-strategi ebisnis yang dirumuskan telah sesuai dengan aspirasi para anggota tim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dari sudut pandang e-bisnis kepada PT. XYZ dalam menjalankan bisnis uang elektroniknya dengan lebih baik.
With the rapid development of internet in Indonesia, followed by the rapid growth of e-commerce, the supporting system for buying and selling online also growing, payment instrument is one of them. E-money is one of many available payment instruments for e-commerce transactions. PT. XYZ as one of the company that engage in electronic payment business try to compete in providing payment instrument for e-commerce with issuing its own e-money product. The e-money that developed by PT. XYZ is server based.
However after running for about a year, the number of customers and transactions are far from the expected targets. Using the methodology developed by Dave Chaffey, this study is trying to formulate right e-business strategies and key strategic decisions for PT. XYZ’s e-money business in order to compete and gain competitive advantage compared to other similar competitors and other substitute products. There are three steps performed on this research: strategic analysis, strategic objectives, and strategy definition.
Sources of data used in this study include: PT. XYZ’s electronic money business plan document, and interviews and discussions with team members of PT. XYZ's electronic money team. Research results obtained and discussed again later verified by the team members and agreed that e-business strategies has been formulated in accordance with the aspirations of the team members. The results of this study are expected to provide direction from the point of view of e-business to PT. XYZ of doing business with the electronic money."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ria Astuti Adipuri
Perbandingan transaksi jual beli voucher pada situs online di Indonesia (www.LivingSocial.co.id) dan di Singapura (www.eVoucherCity.com.sg) = Comparative of sales transaction of online voucher in Indonesia (www.LivingSocial.com.sg) and singapore (www.eVoucherCity.com.sg)
"Skripsi ini membahas perbandingan transaksi jual beli voucher secara elektronik (online), yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, di Indonesia dan Singapura. Skripsi ini mengambil contoh situs www.LivingSocial.co.id untuk situs di Indonesia dan situs www.eVoucherCity.com.sg untuk situs di Singapura. Perbandingan transaksi jual beli voucher ini mencakup konteks bagaimana transaksi jual beli tersebut dikatakan sah dan mengikat menurut hukum perjanjian atau kontrak di masing-masing negara. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana hubungan dianatara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli serta bagaimana mengetahui keabsahan voucher tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang berlaku di masing-masing negara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa transaksi jual beli voucher yang dilakukan secara elektronik pada kedua situs online di kedua negara adalah sama pengaturan keberlakuannya dengan transaksi jual beli konvensional pada umumnya. Dalam transaksi ini terdapat 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan yaitu pengguna atau konsumen, penyelenggara situs, dan merchant dimana pengguna atau konsumen memang membeli voucher dari penyelenggara situs, namun harus kemudian harus menukarkan voucher tersebut untuk mendapatkan produk berupa barang atau jasa di tempat merchant sebagai produsen atau pemilik produk dan merchant bertanggung jawab penuh terhadap pengguna atau konsumen untuk penukaran voucher ini dengan produk mereka sesuai dengan yang tertera dalam voucher. Untuk mengetahui keabsahan atau keaslian voucher, konsumen dapat melakukan pengecekan terhadap nomor sandi atau kode dengan lambang khusus yang tertera pada voucher langsung di tempat merchant.
The focus of this study is to discuss comparative of sales transaction of online voucher which is currently booming in Indonesia and Singapore. This study takes www.LivingSocial.co.id (Indonesia) and www.eVoucherCity.com.sg (Singapore) as particular website in both countries. The comparative more focusing in how these electronic transactions or contracts can be valid and binding following contract law in each country. Moreover, it will be discussed about the relationships among the parties, and how to examine the voucher's originality. This study is qualitative with normative-juridical which follow on the law in each country.
The result of this study shows both countries are regulating the validity of sales transaction of online voucher and other conventional sales transactions similarly. Sales transaction of online voucher has 3 (three) parties are included user or consumer, website's promoter, and merchant. Indeed, user or consumer bought the voucher from the website. However he or she still has to redeem the voucher to get product(s) or service(s) from merchant as producer or owner of product(s) or service(s). For that, merchant have full liability for the redemption based on what voucher printed exactly. To examine the voucher's validity, user or consumer can check the voucher's code number definitely at merchant's store."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43688
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Raemon Utama
Analisis transaksi electronic commerce berdasarkan konsep penghasilan dalam OECD model
"Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat semakin banyak pelaku usaha maupun orang pribadi yang menyadari manfaat yang ditawarkan oleh electronic commerce ("e-commerce") khususnya dalam hal efisiensi. Hal ini memegang peranan penting dalam mendorong volume transaksi e-commerce melalui Internet untuk berkembang secara signifikan. Perkembangan e-commerce ini kemudian kerap dilihat sebagai suatu katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan terbentuknya kemampuan bersaing para pelaku bisnis itu sendiri. Hal ini selanjutnya menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi e-commerce. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa konsep umum pajak dengan bertitik berat pada konsep pajak penghasilan versi OECD Model yang dapat diterapkan dalam konteks e-commerce.
Asas perpajakan yang digunakan akan mempengaruhi perlakuan pajak mengenai siapa subjek pajaknya dan apa objek pajaknya. Bentuk usaha tetap (permanent establishment) adalah suatu terminologi yang digunakan dalam konteks perpajakan atas suatu badan usaha yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam menjalankan usahanya di negara lain. Suatu negara bare memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan usaha (business profits) yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri apabila Wajib Pajak tersebut menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan tersebut melalui bentuk usaha tetap di negara tersebut. Namun demikian, penentuan keberadaan BUT cukup sulit dilakukan khususnya dalam konteks kegiatan e-commerce oleh karena karakteristik dari transaksi itu sendiri.
Dalam konteks transaksi e-commerce, penghasilan yang diperoleh umumnya dikategorikan sebagai laba usaha atau royalti. Sejauh mana laba usaha dapat dikenakan pajak oleh negara sumber dapat ditentukan dengan menerapkan prinsip atribusi (attribution principle) alas laba usaha. Permasalahan dapat timbul jika penghasilan yang diperoleh dari kegiatan e-commerce dikategorikan sebagai royalti. Di Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan masih kurang lengkap dalam mendefmisikan royalti. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan antara otoritas pajak Indonesia dengan negara lainnya. Metode transfer pricing juga akan menjadi bagian dalam pembahasan ini karena kaitannya dengan proses atribusi laba usaha."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T 17445
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Khairina
Analisis pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niatan untuk meneruskan penggunaan internet untuk berbelanja = The influence of attitude and subjective norms toward the intention to continue using internet for shopping
"Skripsi ini membahas tentang perilaku masyarakat Indonesia yang telah memiliki pengalaman berbelanja menggunakan Internet (online) dengan menggunakan kerangka Teori Tindakan Beralasan milik Fishbein dan Ajzen (1975). Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap berbelanja online diukur menggunakan skala perceived innovation characteristics milik Moore dan Benbasat (1991).
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain konklusif dan merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrews dan Bianchi (2013) di Chili. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat Indonesia memiliki intensi yang tinggi untuk meneruskan belanja online yang dipengaruhi oleh sikap yang positif terhadap berbelanja online dan pengaruh sosial dari lingkungan sosial di dunia nyata.
The study examines Indonesian consumers’ Internet purchasing behavior using the theoretical framework of Fishbein and Ajzen’s (1975) Theory of Reasoned Action. Factors that influence attitude of Indonesians who have purchased online before are measured with Moore and Benbasat’s (1991) perceived characteristics of innovation scale.
This study is a quantitative study with conclusive design and is a replication study from the previous study done by Andrews and Bianchi (2013) in Chile. This study found high intention of Indonesian’s towards continuing to shop online, which is influenced by their positive attitudes towards shopping online and positive social influence from their offline environments."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55600
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>