Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999 di Indonesia banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan itu sebagian tergolong bersifat adnunistratif, bersifat tatacara pelaksanaan pemilu, tetapi sebagian yang lain tergolong tindak pidana. Tindak Pidana pemilu itu dilakukan baik oleh perorangan, peserta pemilu, maupun aparat pemerintah. Terhadap terjadinya tindak pidana pemilu tersebut seharusnya pihak kepolisian selaku penegak hukum terdapan bersikap proaktif melakukan penyidikan dan pada akhirnya menyerahkan berkas ke Kejaksaan. Pada kenyataannya, dari keseluruhan kasus tindak pidana yang terjadi banyak yang diselesaikan oleh pihak Panwas. Hal itu dimaksudkan untuk menyaring kasus-kasus yang terjadi sehingga kasus-kasus yang diteruskan kepada pihak kepolisian adalah benar-benar kasus yang memang mengandung dugaan kuat merupakan tindak pidana. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kasus-kasus tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahun 1999 diselesaikan. Penelitian menghasilkan temuan bahwa banyak kasus memang tidak diselesaikan melalui jalur sistem peradilan, mulai dari kepolisian. Pihak kepolisian yang sudah diserahi laporan pun sedikit sekali meneruskan kasus itu ke Kejaksaan. Pada sisi lain, ada budaya untuk tidak begitu menaruh perhatian lagi pada kasus-kasus pemilu, termasuk memonitornya, terutama apabila masa pemilu telah terlewati. Dan sisi perundangan perlu diperjelas bagaimana kewenangan Panwas, misalnya apakah perlu untuk menyidik apabila temyata kepolisian kurang menaruh perhatian atau kurang komitmen dalam penyelesaian tindak pidana pemilu."

"Objek penelitian ini terfokus kepada perilaku politik (political behavior)pemilih Muslim pada Pemilu 1999 di DKI Jakarta, yang bertujuan untukmenjawab permasalahan seperti yang dirumuskan berikut ini. (1) bagaimanakah perilaku memilih pemilih Muslim pada Pemilihan Umum 1999?; (2) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap keberadaan parpol-parpol Islam pada Pemilu 19992; (3) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap penggunaan simbol Islam dalam politik?Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (questibner) kepada 250 pemilih Muslim yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999 dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa tokoh informal Muslim yang tersebar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta. Sedang data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metod deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelompokan sosial-keagamaan berperan di dalam membentuk sikap dan perilaku politik pemilih; (2) agama (baca: Islam), yang dimanifestasikan dalam bentuk asas dan lambang parpol, dapat berperan sebagai tali pengikat sekaligus berfungsi sebagai landasan identilikasi diri bagi parpol dengan pemilihnya, terutama pemilih yang yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah; (3) program partai dapat menjadi dasar bagi pemilih di dalam memilih parpol; (4) figuritas seorang pemimpinan parpol atau pun calon presiden dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih; (5) selain perlakuan tidak adil dari rezim Orde Baru terhadap PDIP dan pemimpinnya, juga ligur Megawati Soekarnoputeri sebagai anak presidenvPresiden dan ideologi Nasionalisnya yang mendorong pemilih mengidentifikasi diri dengan PDIP; (6) walaupun media massa sudah menjadi konsumsi keseharian pemilih, tetapi kemanfaatannya sebagai media komunikasi polilikv(baca: sarana informasi Pemilu 1999) dan pendidikan politik lebih dominan difungsikan oleh merek yang memiliki Iatar belakang pendidikan menengah kevatas, dan; (7) sikap mendukung atau pun menolak terhadap keberadaan parpolvIslam dan pnggunaan simbol Islam dalam politik antara lain dipengaruhi olehvfaktor umum.Penegasan-penegasan di alas setidak-tidaknya telah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku polltik pemilih Muslim pada Pemilu 1999. Lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai dasar di dalam mengevaluasi kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1999. Kekalahan tersebut Iebih disebabkan: (1) budaya politik pemilih Muslim yang masih mencerminkan kuatnya unsur paternalisltik; (2) kurang siapnya parpol Islam dalam mengikuti Pemilu 1999; (3) kurangnya soslallsasi parpol Islam ke tingkat massa; (4) simbol Islam tidak serta merta dlterima oleh semua pihak; (5) banyaknya parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu 1999, dan; (6) dalam diri PDIP serla pemimpinnya (Megawatl Soekarnoputeri) identik dengan simbol ketidakadilan."

"Ada beberapa faktor yang menyebabkan asas-asas bebas dan rahasia dalam pelaksanaan pemilihan umu, belum terlaksana sebagaimana mestinya, khususnya di DKI Jakarta pada tahun 1987. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap penerapan asas bebas dan rahasia tersebut, yaitu pertama, adalah kedudukan pemerintahan sebagai penyelenggara pemilihan umum; kedua, kedudukan Partai Polotik dan Golongan Karya di dalam pelaksanaan pemilihan umum; ketiga, penempatan TPS (Tempat Pemungutan Suara) di dekat kantor pemerintah/perusahaan BUMN, di perumahan/komplek ABRI/instansi pemerintah dan TPS di sekolah-sekolah."

"ABSTRACTCriminal acts of money politics are regulated in Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) Law No. 7 of 2017 concerning Elections which is divided into three categories, namely during the campaign, the period of calm and the period of voting. When noted, there are relatively similarities the elements of actus reus in paragraph (1) to paragraph (3) in the article. As for the rea method, it was formulated deliberately. Prevention of criminal acts of money politics can be done through the criminology perspective crime prevention doctrine which focuses on five theories, namely abolitionistic theory, emphasizing the driving factors of crime; a moralistic theory that emphasizes community enlightenment through moral messages; and the theory of primary, secondary and tertiary prevention. Political parties should participate in criminal liability when involved in acts of money politics by referring to the identification theory."

"ABSTRAKDisertasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana pola rekrutmen politik, yang dilakukan oleh partai politik pada pemilihan umum tahun 1999. Pada dasarnya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik mencakup beberapa bentuk, seperti pengisian struktur partai, baik di tingkat nasional maupun lokal, pengisian lembaga eksekutif, dan legislatif. Studi ini hanya memfokuskan kajian pada rekrutmen yang dilakukan oleh tiga partai politik (Golkar, PDIP, dan PPP) untuk mengisi jabatan legislatif di DPRD Riau.Studi ini dilakukan atas kenyataan, dimana meskipun pergantian rezim politik telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, tetapi secara prosedural dan substantif relatif tidak membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. terutama berkaitan dengan cara-cara partai melakukan rekrutmen terhadap kandidat untuk menduduki kursi legislatif sebagaimana ditemukan dalam kasus Golkar, PDIP dan PPP di Riau pada pemilihan umum tahun 1999. Keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seorang kader merupakan suatu pilihan strategis yang berhubungan dengan berbagai faktor seperti kemampuan finansial (uang), faktor politik berupa kedekatan dengan elit tertentu di partai, serta ikatan-ikatan primordial berupa pertalian suku, agama, dan daerah asal.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang berisi kajian terhadap sistem perundang-undangan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum, Studi ini juga memakai analisis kekuasaan yang berlangsung dalam lingkungan para penjaga pintu (gate keepers), serta sistern dan struktur kepartaian. Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan. Penulis memulainya dengan deskripsi konsep partai politik dan pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara mendalam 'dengan para informan kunci dan melakukan review terhadap dokumen baik yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen partai (AD/ART). Strategi penelitian bersifat studi kasus. Analisis dilakukan dengan multi level analisis, yakni: Panama dengan menganalisa aktor-aktor baik yang terpilih menjadi anggota legislatif (DPRD Riau) maupun yang tidak terpilih. Kemudian terhadap lembaga yang terlibat dalam proses rekrutmen baik pada tingkat lokal maupun di pusat.Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwa rekrutmen untuk menduduki jabatan legislatif di tingkat provinsi secara formal memang dimulai dari struktur bawah partai (DPC), tetapi dalam kenyataannya, pemegang otoritas tertinggi berada di dalam struktur atas partai terutama para pengurus DPDIW (Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah) di provinsi, serta panitia seleksi yang dibentuk menjelang dilangsungkannya pemilihan umum. Panitia seleksi berwewenang dalam menentukan jumlah dan nomor unit kandidat. Sementara DPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai) memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau campur tangan terhadap kebijakan yang diambil oleh partai di tingkat bawah (lokal).Secara teoritis, studi ini dapat memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen yang dikembangkan dalam tradisi masyarakat demokratis yang melibatkan aspek-aspek legal formal, sistern kepartaian, sistem pemilihan umum, dukungan kandidat dan tuntutan penjaga pintu (gate keepers) relevan dalam memahami pola rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam transisi demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi, selain dari itu studi ini juga menunjukkan bahwa analisis pola rekrutmen oleh partai politik menghendaki pemahaman budaya kepartaian secara lebih mendalain. Di samping itu, pada tataran kebijakan, rekrutmen kandidat legislatif yang berlangsung dengan pola ascritive style telah melahirkan implikasi berupa rendahnya perhatian partai terhadap persoalan masyarakat di tingkat lokal, kesetiaan seorang kandidat yang direkrut lebih condong kepada elit partai, PERDA yang lebih menguntungkan pihak legislatif, kemiskinan, dan munculnya radikalisme yang bersifat vertikal dan horizontal.Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini merekomendasikan pentingnya untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen guna menduduki struktur partai yang dibentuk, baik pada tingkat nasional maupun lokal, kemudian jabatan di pemerintahan seperti gubernur, bupati/wali kota, serta implikasi rekrutmen terhadap karier seseorang dalam jabatan politik. Selain itu, adalah juga penting untuk mengetahui dampak rekrutmen terhadap perluasan partisipasi politik masyarakat sebagai bagian yang penting dalam membangun pemerintah dan masyarakat yang demokratis."

"Penelitian tentang kekalahan partai politik berbasis keagamaan pada suatu daerah tertentu masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenamya berbagai kasus yang berkaitan dengan kekalahan suatu parpol berbasis keagamaan itu tidak gampang untuk dikalahkan oleh partai yang platform-nya berlawanan dengan partai keagamaan dimaksud. Dari delapan kali Pemilu pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia Parpol Islam selalu memenangkan perolehan suara, namun pada Pemilu 1999 Parpol Islam itu mengalami kekalahan. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai kekalahan Parpol Islam tersebut.Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor mengapa kekalahan Parpol Islam terjadi di Kota Pekalongan. Permasalahn yang diajukan berkait dengan variabel yang menyebabkan kekalahan serta sebaliknya mengapa PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu di basis pemilih Islam yang telah lima kali menggungguli perolehan suara dibandingkan dengan kalangan nasionalis sekuler. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori elite, teori konflik, teori korporatisme, teori negara, teori perilaku pemilih, dan teori demokratisasi, yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalarn dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari analisis tersebut penulis menemukan bahwa : kekalahan Parpol Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu 1999 disebabkan konstelasi politik nasional yang kala itu sedang terjadi perseteruan di antara elite politik Orde Baru, daya tolak kekuatan Islam politik, dan daya tarik politik Megawati Soekarnoputri.

---

The Lose of Islamic Political Parties during 1999 Election: A Case Study in Pekalongan CityResearches on the lose of religious political parties in certain districts are not common. This research is important because in most cases, religious political parties rarely defeated by political parties from opposing religious base. From the total of 8 elections ever held in Indonesia, Islamic political parties always win considerable votes but it was in 1999 election that Islamic political parties had to face a defeat. There was no research covering the lose of Islamic political parties up to this point.This research is focus on the factors of why Islamic political parties lose in the election at Pekalongan. The problem posed in this research related to what variables which caused the lose and why PDI Perjuangan, which had won over other secular-nationalist political parties for five times, can win the election in Islamic hardcore areas. To answer these problems, this research use theories of elite, conflict, corporatism, state, voting behaviour and democratisation as a tool of analysis.Data collected by in-depth interview and library research, which analysed later by qualitative analysis. The writer concluded from the analysis that the lose of Islamic political parries in Pekalongan during 1999 election was cause by the conflict inside the national political constellation between the New Order elites, the decreasing power of Islamic politics and the increasing power of Megawati Soekamoputn."