Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, dan perumahan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan dan permukiman selalu diarahkan untuk meningkatkan serta menciptakan kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Oleh karena itu pembangunan perumahan dan permukiman tersebut sangat erat kaitannya dengan ketahanan daerah/ wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan ketahanan nasional. Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah 'Sangat Sederhana (RSS), sudah berjalan dan berkembang sedemikian pesat di Jambi dan seluruh propinsi di Indonesia sehingga perlu dikaji bagaimana sunibangannya terhadap Ketahanan Daerah yang bersangkutan. Hal inilah yang penulis uraikan bagaimana sumbangannya terhadap Ketahanan Daerah, apakah bersifat positif atau sebaliknya yang dapat diketahui melalui pendekatan berbagai aspek astra gatra."

"ABSTRAKAnalisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah yang terletak di Belawan,Medan, Sumatera Utara, antara M. Hafizham melawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) danKepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait eksistensi Hak Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 yang berada dalam Hak Pengelolaan No.1/Belawan I. Analisis ini mengkaji PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN yang diputuskan pada tanggal5 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Selain itu,oleh karena PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengajukan banding atas putusan PengadilanNegeri Medan tersebut, maka analisis ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor: 375/PDT/2012/PT.MDN yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2013, yang padapokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDNkarena Judex Factie telah melanggar Hukum Acara Perdata, memutus melebihi kewenangannya,salah dan keliru mengenai dasar kepemilikan atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, dantelah salah mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Dalam analisispenulisan ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama mengenaipengaturan dan pengaplikasian konversi tanah Grant Sultan, kedua mengenai status kepemilikantanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 dan ketiga mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No.1709 Tahun 1917. Untuk menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut, metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan(library research) khususnya mengenai sejarah dan pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli diSumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangandan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN serta PutusanPengadilan Tinggi Medan No 375/PDT/2012/PT.MDN. Bahan hukum sekunder yang digunakanadalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dankonversi hak atas tanah. Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pertama,mengenai pengaturan dan pengaplikasian konversi atas tanah Grant Sultan diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNomor 3 Tahun 1997. Kedua, mengenai status kepemilikan tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 merupakan milik bersama (kolektif) Tengku Ibnu Maja Jafar, Tengku Muhammad Erfandan M. Hafizham. Ketiga, mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, baikMajelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, didalampertimbangannya mengakui eksistensi atau keberadaan tanah Grant Sultan No 1709 Tahun1917, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 letak dan batasnya tidak jelas. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Pemerintahseharusnya segera mengambil langkah untuk mengatur secara jelas mengenai tanah-tanah hakadat ciptaan Pemerintah Swapraja termasuk cara dan syarat pendaftaran penegasan konversinya.Selanjutnya solusi yang dapat ditempuh bagi para pihak yang berperkara, oleh karena SuratGrant Sultan diterbitkan oleh Sultan Deli dan dicatat di Kantor Kesultanan, maka pihakKesultanan Deli-lah yang mengetahui baik mengenai keabsahan maupun mengenai letak danbatas atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Selain itu, harus ditelusuri apakah sejakditerbitkan Surat Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, pemiliknya telah memenuhi kewajibannyauntuk mengerjakan tanahnya atau tidak.

---

ABSTRACTThe analysis conducted in this thesis is a dispute of land that located in Belawan, Medan,North Sumatra, between M. Hafizham against PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) andHead of the Medan Land Office related to existence the rights of Grant Sultan Number 1709of 1917 which is in the HPL No.1/Belawan I. This analysis examines the decision of MedanDistrict Court Number: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN on June 5, 2012 which is principallygranted a partially plaintiff’s lawsuit. In addition, because of PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) appealed that decision of the Medan District Court, the analysis also examines thedecision of Medan High Court Number: 375/PDT/2012/PT.MDN on June 5, 2013, which isprincipally cancel the decision of Medan District Court Number:561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN, because Judex factie have violated the Procedure of CivilCode, decide exceeded its authority, wrong and mistaken in judging the basis of landownership of Grant Sultan Number 1709 of 1917, and has been wrong and mistaken injudging of undue influence (Misbruik van Omstandigheden). In the analysis of this thesis,there are three principal issues to be discussed, the first is the implementation andconversion of Grant Sultan land, the second is how the ownership status of Grant SultanNumber 1709 of 1917 land, the third is the existence of Grant Sultan Number 1709 of 1917.To answer those three basic problems, the research method that conducted is the normativelegal research method or library research methods, especially regarding the history andregulation of Grant Sultan on Deli Sultanate in North Sumatra both before and after theenactment of Law Number 5 of 1960. The sources of the subject research are the primarylegal materials that is Laws and Regulations, Medan District Court Decision Number561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN and Medan High Court Decision Number375/PDT/2012/PT.MDN, and secondary legal material, are literature/books relating to theAgrarian Law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The first resultof the analysis that conducted in this study regarding the implementation and conversion theGrant Sultan rights is stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 jo. TheRegulation of Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of1997. The second result is the ownership status of the Grant Sultan Number 1709 of 1917,are the collectively property by Tengku Jafar Ibnu Maja, Tengku Muhammad Erfan and M.Hafizham. The third result, the existence of land Grant Sultan Number 1709 of 1917, boththe State Court Judge and High Court Judge, in his discretion does not deny the existence ofGrant Sultan land Number 1709 of 1917, even though according to the High Court Judge,the location and land boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land are unclear. thesolution to these problems is, the Government should take steps to regulate the customaryland rights immediately including the terms and conditions of its conversion registration.Furthermore, the solution that can be reached by the parties is therefore Sultan Grant Letterissued by the Sultan of Deli and registered in the Sultanate, the Sultanate of Deli is the onewho knows both of validity, location and boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917land. Furthermore, it should be traced whether since issued Letter of Grant Sultan Number1709 of 1917, the owner has fulfilled its obligation to utilize the land or not."

"Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari daftar transaksi rumah di Jakarta tahun 1998 dari PT ERA Indonesia Gedung Sport Club Pantai Mutiara Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penilaian oleh KP PBB di Jakarta, apakah ada perbedaan penilaian antara properti perumahan, yang bernilai di bawah Rp500 juta dan di atas Rp500 juta, serta apakah setiap properti perumahan telah ditetapkan pada tingkat penilaian yang sama/seragam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengukuran tendensi sentral yaitu Mean dan pengukuran variabilitas menggunakan Koefisien Variasi (COV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan di wilayah DKI Jakarta tahun 1998, pada umumnya telah ditetapkan lebih rendah dari harga jualnya (under assesment). Koefisien Variasi atas rasio NJOP dengan harga jual Iebih besar dari 15%, (melebihi ukuran dan standar yang diadopsi oleh IAAO). Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian PBB terhadap properti perumahan tidak seragam, namun perhitungan statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan assessment sales ratio untuk kedua kelompok objek pajak di bawah maupun di atas Rp500 juta relatif tidak berbeda. Atas dasar penelitian tersebut assessment sales ratio pada objek pajak perumahan yang mempunyai NJOP di atas Rp500 juta masih dapat ditingkatkan sesuai dengan standard IAAO yakni 0,90 - 1.10 melalui penilaian clang dengan suatu pertimbangan tertentu, di samping itu, dapat juga dengan meningkatkan mutu penilaian masal dengan memasukkan sebanyak mungkin formula penghitungan nilai bangunan ke dalam komputer. "

"Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penunggak pajak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif dan analisis empiris serta leknik pengolahan data secara manual untuk analisis Korelasi dan Koefisien Regresi Sederhana serta bantuan aplikasi Komputer Microsoft Excel Windows 97 untuk menghitung Koefisien Regresi dan Korelasi Sederhana. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penagihan secara aktif dengan menerbitkan STP dan Surat Teguran meskipun dengan volume dan jumlah yang masih kecil dibandingkan dengan tunggakan yang ada tetapi telah mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB, seperti Koefisien Regresi STP adalah sebesar + 4,51 dan Surat Teguran sebasar + 75,93 serta mempunyai korelasi sederhana atau hubungan yang sangat era!. Penagihan pajak secara aktif perlu ditingkalkan sebagai selah satu upaya terakhir dalam rangka meningkatkankan penerimaan PBB.Penagihan aktif dilakukan dengan memperhatikan asas economy, asas kepastian hukum,, asas kegotongroyongan, asas kecukupan penerimaan tanpa mengabaikan kondisi perekonomian. Upaya penagihan aktif harus didahului dengan tindakan persuasive dan penyuluhan yang terus menerus serta implementasi hasil pajak secara nyata untuk pembangunan sehingga akhirnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat."

"Kawasan Menteng merupakan Kawasan yang semenjak awal perancangan identik dengan kesan perumahan villa bagi golongan menengah keatas. Seiring perjalanan waktu, potensi kawasan serta kebutuhan akan properti menyebabkan tingginya nilai properti pada kawasan tersebut. Nilai properti yang tinggi membuat sejumlah pihak memanfaatkan lahan dengan fungsi yang berbeda guna memperoleh keuntungan ekonomi atau tetap mempertahankan fungsi sebelumnya dengan merubah bentuk bangunan sesuai keinginan. Dengan meninjau perubahan bentuk serta fungsi yang terjadi pada kawasan, dapat terlihat pembangunan kawasan memiliki kecenderungan pembangunan ke arah yang berbeda dari awal perancangan. Meskipun perubahan umum terjadi pada sebuah kawasan, tetapi usaha untuk memepertahankan kelestarian bangunan serta fungsi yang sesuai dengan rencana tata ruang kota perlu diperhatikan agar penghuni tidak mengakali peraturan yang ada seperti yang terjadi pada tren ?silent office? sebagai salah satu dampak kecenderungan pembangunan di Kawasan Menteng.

---

Since the beginning, Menteng area is identic to the impression of a housing villa for the middle class and above. The potential of the area and people needs for property led to high property values ​​in the area over the time. High property values ​​made ​​a number of people use the different functions in order to gain an economic advantage or retaining previous functions by changing the shape of the building as desired. By reviewing changes in form and function that occur in the area, we are able to have a tendency to development of that area development . Although changes is common in an area, but efforts to maintain the sustainability of buildings and functions in accordance with the master plan of the city should be taken to ensure that occupants do not circumvent the existing rules as it did in the trend of 'silent office' which became one of the impacts of development trends in Menteng area. "

"Tesis ini mencoba mengevaluasi Pajak Pembangunan I (PPb I) Kota Bandung terhadap masalah pelaksanaan dan pengelolaannya serta optimalisasi penerimaannya. Tujuan penulisan ini menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Pembangunan I Kota Bandung. Metoda Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berdasarkan Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini pajak daerah menjadi semakin penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam tesis ini Pajak Daerah yang dibahas adalah Pajak Pembangunan I yang dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 diubah namanya menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pengelolaan PPb I dan untuk memperoleh informasi apakah penerimaan PPb I sudah optimal. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi sistem dan prosedur PPb I dan cara penentuan anggaran serta realisasi penerimaannya PPb I di Kota Bandung selama periode tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1997/1998, dengan Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Bandung. Berdasarkan hasil analisis/penelitian dapat disimpulkan bahwa Dipenda Kota Bandung selalu dapat memenuhi target yang telah dianggarkan. Namun belum berarti pemungutan PPb I di Kota Bandung sudah optimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan, seperti belum adanya kriteria WP yang Self assessment dan WP yang Official assessment. Di samping itu target penerimaan pajak hanya ditetapkan berdasarkan kenaikan 10 % dari tahun sebelumnya atau dievaluasi dalam tahun berjalan, bukan dari potensi yang ada.Diharapkan kekurangan ini agar disempurnakan yaitu dengan membuat kriteria yang jelas antara WP Self Assessment dan Official Assessment serta dalam membuat target penerimaan Pajak Pembangunan I Pajak Hotel dan Restoran harus berdasarkan potensi pajak yang ada."

"Pajak hiburan merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya masih menunjukan angka yang kurang menggembirakan dimana terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2000 hanya memberikan kontribusi sebesar 12,94 % dari total penerimaan Pajak Daerah Wilayah Jakarta Selatan, atau sebesar 3,40 % dari total penerimaan Pajak Daerah tingkat Propinsi. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut maka masalah yang diteliti berkaitan dengan pengukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan dan apakah administrasi perpajakan yang ada sudah mendukung pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Wilayah Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan pajak hiburan dilakukan penghitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan melalui analisis statistik "Pearson Correlation" dan dilakukan penghitungan estimasi potensi Pajak Hiburan secara mikro dan makro. Dari hasil penelitian analisis statistik dengan bantuan SPSS dan penelitian administrasi perpajakan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, didapat suatu hasil penelitian sebagai berikut :

1. Efektifitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan tingkat efektifitas yang tidak stabil.
2. Dari hasil analisis regresi di dapat koefisien korelasi sebesar 0,613 yang menunjukan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak hiburan adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat.
3. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak hiburan hanya sebesar 38 %, sedangkan 62 % ditentukan oleh faktor lain.
4. Pengukuran tingkat efektifitas melalui pendekatan secara mikro dengan melihat potensi pajak hiburan, efektifitas yang dicapai sebesar 53,36 %.
5. Dari sisi administrasi perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan SDM yang ada kurang mendukung efektifitas pemungutan pajak hiburan, ini terlihat dari kurang efektifnya hasil pemeriksaan dan pencairan tunggakan wajib pajak yang dikelola oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan yang optimal."