"Penelitian tentang Media Massa Sebagai Medium Perubahan dalam Era Reformasi ini berangkat dari perubahan-perubahan yang terjadi di era reformasi antara lain perubahan di bidang media televisi. Perubahan ini diaplikasikan dalam kebebasan media untuk menyampaikan informasi, antara lain, kebebasan untuk memberi informasi tentang pengusutan harta mantan kekayaan presiden Suharto, penculikan para aktivis dan penembakan mahasiswa. Dalam era orde baru, penyampaian informasi seperti itu, mustahil dilakukan karena pemerintah dapat menentukan isi media.
Kerangka pemikiran yang dipakai adalah perspektif struktural fungsional. Perspektif ini menyajikan bagaimana suatu sistem organisasi bekerja untuk mempertahankan dirinya. Literatur yang mendukung kerangka pemikiran ini adalah pemikiran MCQuail mengenai Teori atau Sistem Media yang menjelaskan berbagai sistem media yang berlaku di berbagai negara sesuai dengan kondisi sosial negara yang bersangkutan. Selain pemikiran tentang teori atau sistem media digunakan juga pemikiran McQuail tentang Kebebasan Media. Kebebasan media akan terwujud, antara lain jika tidak ada sensor, izin atau pengawasan oleh pemerintah, bebas untuk memperoleh informasi dan adanya tanggung jawab dan hak-hak yang sama dalam masyarakat serta independensi editorial. Pemikiran Domminick tentang pengawasan dan kepemilikan media turut menjadi acuan untuk mengetahui keberadaan pemilik dan pengawasan media televisi di berbagai negara.
Hasil dari penelitian ini menyajikan bahwa dalam era reformasi terjadi perubahan dalam melaksananakan fungsi media televisi yaitu ada kebebasan dalam mengungkap berbagai kasus yang menyangkut pemerintah. Hal ini disebabkan terjadi perubahan pada pihak pemerintah. Media massa yang merupakan subsistem dari sistem sosial yang lebih besar, terikat dengan sistem yang berada di atasnya. Perubahan yang terjadi di bidang media massa, belum secara mendasar. Jika menginginkan perubahan yang mendasar, maka harus melakukan perombakan struktur kekuasaan secara mendasar pula. Masih ditemukan intervensi pemerintah, pemilik, pemodal dan pasar terhadap media meskipun Menteri Penerangan sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mendikte media massa dan media massa bukan merupakan corong pemerintah."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
