Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31689 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sumardi
"Tidak lama setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meletuslah konfrontasi RI-Belanda yang dipicu oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia Dalam konfrontasi ini Belanda berusaha melemahkan RI dengan cara menduduki daerah-daerah kekuasaan RI dan kemudian memprakarsai pendirian negara negara bagian di daerah-daerah yang berhasil dikuasainya, yang mana hal ini termasuk wilayah Madura.
Tujuan Belanda yang sebenarnya mendirikan negara-negara bagian itu adalah untuk mengembalikan lagi kekuasaannya di Indonesia, dengan cara memfungsikan kembali alat kekuasaannya di Indonesia, yaitu Binnenlands Bestuur dan KNIL di negara-negara bagian yang dibentuknya. Adanya kenyataan bahwa di Indonesia telah berdiri suatu negara yang merdeka, yakni RI mendorong pihak Belanda untuk menjalankan siasat federalistis, yaitu berusaha agar di Indonesia didirikan sebuah negara federal yang beranggotakan RI bersama sama dengan negara-negara bagian yang dikendalikannya.
Madura adalah salah satu wilayah yang berhasil dijadikan sebuah negara bagian oleh Belanda pada tahun 1948-1950, disamping wilayah-wilayah RI Iainnya seperti Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur. Madura adalah suatu wilayah kepulauan di Propinsi hum Timur, yang terletak di sebelah timur kota Surabaya atau di timur laut pulau Jawa Setelah proklamasi kemerdekaan, Madura merupakan sebuah wilayah Karesidenan dari Propinsi Jawa Timur, dengan dikepalai seorang Residen, yaitu R.A.ATjakraningrat.
Dalam rangka mempermudah pembentukan Negara Madura ini, diantaranya Belanda melakukan suatu blokade ekonomi dan agresi militer. Khususnya dalam melakukan agresi militer, Belanda mengerahkan kekuatan yang terdiri dari pasukan KL, KIEL dan Veligheids Brigade (semacam Polisi Tentara Rahasia). Selain itu Belanda menyiapkan suatu Batalyon khusus, yaitu "Pasukan Cakra.. Walaupun agresi ini mendapat perlawanan yang hebat dari TNI dan rakyat setempat, namun karena tidak seimbangnya kekuatan musuh, baik di darat, lautr dan udara, maka setelah pertempuran berlangsung selama tiga setengah bulan, akhirnya Madura dapat dikuasai Belanda. Dengan dikuasainya Madura oleh Belanda tersebut berarti secara politic, telah menguasai Tjakraningrat sebagai pemimpin politik tertinggi di Madura
Setelah dapat menguasai Madura, Belanda lewat vas der Plas selaku pemimpin Recamba Jawa Timur membujuk Tjakraningrat dalam upayanya menjalin kerja sama untuk membentuk Negara Madura. Kerja sama ini ternyata disambut oleh Tjakraningrat, sehingga akhirnya Madura dapat dibentuk menjadi sebuah negara, dan Tjakraningrat diangkat menjadi Wali Negaranya
Keberhasilan membentuk Negara Madura, tidak terlepas dari kelihaian Belanda dalam mendekati selain para. pemimpin formal seperti Tjakraningrat, juga pendekatan terhadap para pemirnpin non-formal yang dalam masyarakat Madura mempunyai pengaruh yang amat besar, yaitu Alim Ulama atau Kyai. Disamping itu juga terlihat uanya sambutan sebagian masyarakat terhadap pembentukan negara ini yang ditunjukkan lewat hasil dari suatu plebisit
Negara Madura yang telah berhasil dibentuk, sebagai layaknya sebuah negara, negara tersebut terdapat pula organ-organ pemerintahan, seperti DPR, Departemen-Departemen, dan organ-organ lainnya Sedangkan sebagai landasan hukumnya, negara ini juga memiliki sebuah "Peraturan Ketatanegaraan" yang berfungsi sebagai Undang-Undang Dasarnya
Akan tetapi dalam realitasnya, negara bikinan Belanda ini ternyata hanya bertahan relatif singkat. Golongan-golongan pro-Republik, seperti yang tergabung dalam Batalyon 635 Jokotole dan Pemerintahan Sipil Bayangan di Pengasingan Jawa, Gerakan Perjuangan Madura di Yogyakarta, dan Organisasi-Organisasi Gerakan Bawah Tanah, dengan merangkul masyarakat luas secara terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk membubarkan Negara Madura tersebut.
Dengan kuatnya gerakan pembubaran terhadap negara ini oleh unsur-unsur pro-Republik tersebut, akhirnya negara yang didirikan Belanda pada tanggal 20 Februari 1948, akhirnya dapat dibubarkan. Masyarakat Maduralah termasuk kelompok masyarakat yang paling awal mempelopori gerakan pembubaran negara ciptaan Belanda tersebut, dan mendesak bergabung dengan Negara Kesatuan RI . Kemudian melalui Surat Keputusan Presiden RIS tanggal 9 Maret 1950, secara resmi Negara Madura dibubarkan dan bergabung kembali dengan RI, serta ditetapkan sebagai sebuah Karesidenan dari RI."
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elly Ranty
"ABSTRAK
Sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sehingga menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu lahir ne_gara Republik Indonesia yang merupakan negara Kesatuan,se_bagaimana yang dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1.
Kemudian datang Belanda menuntut haknya atas wilayah Indonesia yang dulu disebut dengan Hindia Belanda. Belanda menganggap masih berdaulat atas wilayah Indonesia. tentu saja bangsa Indonesia tidak begitu mudah untuk menyerahkan tanah airnya. Maka di sini timbul sengketa antara bangsa Indonesia dengan Belanda, tentang siapa yang berdaulat atas wilayah Indonesia. Melalui berbagai cara pihak Belmda ber-usaha terus mendapatkan Indonesia. Mulai dengan aksi- aksi militer lokal, mengadakan konperensi-konperensi sandiwara untuk membentuk negara- negara boneka terhadap daerah-dae_rah yang berhasil didudukinya, sampai kepada aksi militer totalnya yang dilakukan hingga dua kali, yaitu pertama pa-da tanggal 21 Juli 1947 dan kedua pada tanggal 19_Desember 1948.
Sementara itu perundingan yang diadakan, balk de ba_wah pengawasan Inggeris maupun di bawah pengawasan badan dunia, PBB (Persatuan Bangsa- Bangsa) yang dilakukan oleh _

"
1985
S12301
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Najamuddin
"Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT dengan
Ibukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangat
mengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai
?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar.
Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis
Republiken penentang utama kchadiran negara federal NIT. Walaupun demikian,
perpecahan diantara nasionalis dan kaum bangsawan mcnjadi senjata ampuh bagi Belanda
untuk melanjutkan politik federalnya di daefah ini.
Kehadiran lembaga NIT yang ?dipaksakan? oleh Belanda semakin memperjelas
keberadaan dua kelompok dalam masyarakat Sulawesi Selatan, antara yang menerima dan
menolalc sistem federal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh dua garis perjuangan yang
berbeda, tetapi pada dasamya mereka sepakat untuk satu kata ?Merdelm dari Be!anda".
Mengapa Nl'I` menjadi bagian daxi sistem yang pemah diterima oleh masyarakat
Sulawesi Selatan, setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab;
Perrama, sistem politik pada tingkat nasional dengan pcnandatanganan
Perselujucm Linggarjali, yang oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggap
mereka telah diringgalkan oleh Republik, karena Indonesia Timur tidak menjadi bagian
dari RI dalarn perjanjian itu.. Bagi orang Sulawesi Selatan yang setia terhadap Republik
tidak ada jalan lain imtuk rnelanjutkan sikap Republikennya hanya dengan memasuki
stniktur yang dibangim dalam lembaga NIT. Diantara kelompok ini tidak sedikit yang
menempuh jalur militer melalui peijuangan kclasykaran
Kedua, Kererpaksaan, Belanda seoara militer dan ekonomi tclah sangat jauh
menguasai wilayah Indonesia Timur di banding wilayah Indonesia lainnya., termasuk
Sulawesi Selatan sebagai pusat pemerintahan. Bagi nasionalis yang menganut gatis
/cooperati kerjasama dengan Belanda merupakan satu keharusan Lmbuk mcmulai
perjuangan bam menuju cita-cita ?kemandirian berpemerintahan".
Dua kekuatan yang berbeda ini pada akhimya menunjukkan bahwa federal NIT
hanyalah alat dan bukan tujuan, karcna begitu kelcuatan Belanda mulai merosot maka
keduanya berbalik mcnjadi penentang utama sistcm federal dan menyatakan diri berdiri di
bawah negara kesatuan Rl pada tahun 1950.

Abstract
South Sulawesi which ww made ofthe center of the govemment ofNIT which is
capital Makassar between year 1946 till year 1949 appeared to be vary dissatisfaction the
Dutch side. The intention of the Dutch Govemment to make NIT as ?Pilot Project? for the
states formed by the Federal Government thereafter did not nm smooth Contrary to
expectation, the whole area of South Sulawesi region became a bases area for
Republicans, thc main opposing to the existence of a Federal State NIT. Nevertheless,
non unity between the national group and the nobility became very a effective weapon for
the Dutch to continue its Federal Policy in this area.
The presence of ?imposed? NIT institution by the Dutch made more clear the
existence of two groups in South Sulawesi, between those who accept and those who
reject the Federal system. These conditions were more caused by two lines of different
tights, what in essence they agree for one word ?Independent from the Dutch?_ Why NIT
became part of a system which has once been accepted by the South Sulawesi community
at least two factors were the cause:
Firstly, The political System at the National level with the signing of the
Linggarjati accord which by part of the South Sulawesi community was considered as
being lelt by the Republic, since Fast Indonesia was not part of the Republic Indonesia in
that agreement. For people of South Sulawesi were loyal to the Republic there is no other
way to' continue their Republican attitude Only by entering a structure developed by the
NIT institution. Among this group there were not a few who took the military road
through military fight."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T5295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Widodo W. Utomo
"There is no general agreemnet among sholars in the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is always interesting. This paper elaborates the nature of unitary and federal states, then explores some practical aspects on the implementation of nature of unitary in each type of state."
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacad Veteran R.I., 1975
959.8 ALB (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
342.09 ADI n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Agustiah
"Kalimantan Barat periode 1945-1950, tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak begitu sulit bagi Belanda (NICA) untuk menguasai kembali daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan tidak ada lagi tokoh yang menjadi pimpinan masyarakat. Mereka hampir semua dibunuh oleh Jepang, sedangkan yang masih hidup m asih terbayang atas kekejaman Jepang. Kini yang harus menghadapi Belanda adalah anak-anak muda yang belum berpengalaman. Dengan modal semangat untuk merdeka, anak-anak muda ini berjuang melepaskan diri dari pendudukan NICA dan berusaha berhubungan dengan RI di Jawa. Usaha mereka untuk menggabungkan daerah Kalimantan Barat ke dalam RI; mendapat hambatan dari Sultan Hamid II yang faderalis. Sultan Hamid menghendaki Kalimantan Barat adalah sebuah negara bagian atau setidaknya bagian dari negara Kalimantan untuk mewujudkan impian Sultan Hamid dan Belanda, maka Kalimantan Barat dijadikan Daerah Istimewa. Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia, satu-persatu daerah bekas wilayah NICA bergabung dengan RI, tetapi daerah Kalimantan Barat belum bisa bergabung. Cita-cita para pemuda tidak berhasil, karena kuatnya kaum federalis di daerah ini dan juga di pusat Pererintah RIS Jakarta"
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1992
959.802 2 SJA m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
JIP 43(2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mona Lohanda
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986.
959.221 MON s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>