Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan bahwa dalam era globaiisasi para pelaku ekonomi harus meningkatkan daya saing dan berdikari. Masalah-masalah yang ingin dibahas dalam tesis ini berkaitan dengan motivasi penggabungan perusahaan, akibat-akibat hukumnya, dampaknya terhadap hubungan kerja karyawan dan upaya-upaya perlindungannya. Dengan demikian tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui motivasi dan akibat hukum terjadinya penggabungan perusahaan, dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan kerja karyawan, serta upaya-upaya perlindungan terhadap kepentingan karyawan yang menggabungkan diri. Banyak cara yang banyak ditempuh pelaku ekonomi untuk menjadi kuat dan mandiri. Salah satunya dengan cara menggabungkan diri sebagaimana tersebut di atas sehingga terbentuk sinergi baru yang mempunyai daya saing tinggi. Kegiatan penggabungan perusahaan ini mempunyai bentuk, motivasi, dan metode bermacam-macam sehingga akibat yang ditimbulkannya juga beranekaragam. Akibat terhadap hubungan kerja karyawan yang digabungkan bisa baik yaitu karyawan tetap bekerja dengan syarat kerja lama dan mendapatkan kesejahteraan yang meningkat, bisa kurang baik karena karyawan tetap bekerja dengan masa kerja dan syarat-syarat kerja yang baru, dan bisa juga tidak baik karena karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja."

"ABSTRAKTingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya antara lain melalui efisiensi, peningkatan daya saing dan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui merger. Dalam kaitan ini, melalui kebijakan perpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger dengan nilai buku yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Syarat-syarat yang diberikan dalam PMK memiliki kendala bagi pelaku usaha karena secara bisnis tidak efisien bahkan menimbulkan ketidakadilan untuk diterapkan. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sehingga isi pengaturan PMK tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim khususnya Hakim Pengadilan Pajak ketika terjadi banding antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakpastian hukum. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah harus membuat Peraturan Perundang-undangan setidaknya Peraturan Pemerintah khusus mengenai fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger.

---

ABSTRACTThe high competition in era of globalization has encouraged developing companies to take actions to secure a business among others through efficiency, increased competitiveness and productivity. Increased efficiency and productivity of the company can be done through mergers. In this regard, through tax policy, the government has made it easier (facilities) taxation for Taxpayers in merger activity with the book value that is regulated by the Minister of Finance. The requirements given in the Minister of Finance regulation (PMK) has a constraint for businesses because it is not efficient for business even cause injustice to be applied. In addition, the Minister of Finance regulation is not included in the hierarchy of legislation in Indonesia so that the contents of the PMK settings can be canceled by the Judge at the Tax Court Level especially when there is an appeal between the taxpayer and the Directorate General of Taxation. This can be lead to inefficiency and legal uncertainty. To anticipate these problems, the Government should make a Legislation atleast Government Regulation on tax privileges for Taxpayers in merger activity."

"Tesis ini mengkaji mengenai pemutusan hubungan kerja akibat penggabungan perusahaan asuransi jiwa PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”). Tujuan dari penggabungan FWD Life dan FWD Insurance adalah untuk mematuhi ketentuan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) berdasarkan Pasal 16 UU No. 40/2014 dan Pasal 28 POJK No. 67/2016. Penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance memiliki akibat hukum kepada para pekerja dari kedua perusahaan yang salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja karena pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan FWD Insurance sebagai perusahaan hasil penggabungan yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Penggabungan perusahaan efektif terjadi setelah diundangkannya UUCK atau dikenal dengan Omnibus Law yang dimana undang-undang ini menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Dengan latar tersebut, permasalahan yang diajukan mencakup dua hal, yaitu (1) Bagaimana penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap penggabungan perusahaan asuransi jiwa setelah diundangkannya UUCK? (2) Bagaimana dampaknya terhadap hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan pekerja pada penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance setelah diundangkannya UUCK? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengidentifikasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap penggabungan perusahaan asuransi jiwa setelah diundangkannya UUCK di Indonesia; (2) untuk merumuskan dampaknya terhadap hak- hak pekerja atas pemutusan hubungan pekerja pada penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance setelah diundangkannya UUCK. Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis pendekatan Economic Analysis of Law dari Richard Posner (1986). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan—yang dilakukan dengan metode penelusuran kepustakaan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum diaturnya formula perhitungan pesangon bagi pemutusan hubungan kerja karena penggabungan perusahaan oleh UUCK mengakibatkan penyelesaian pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan perundingan bipartite untuk menentukan dasar hukum dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Keputusan FWD Life dan FWD Insurance untuk memberikan hak-hak pekerja setara dengan hak-hak pekerja dalam Pasal 163 ayat (1) UU Naker melalui kesepakatan dalam perundingan bipartit untuk mengikat para pihak yang membuatnya, adalah suatu keputusan yang efisien, memiliki nilai ekonomi dan dapat diterima oleh para pekerja FWD Life dan FWD Insurance.

---

This thesis examines the termination of employment due to the merger of two life insurance companies, PT FWD Life Indonesia ("FWD Life") and PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") after the enactment of Law Number 11 of 2020 regarding Omnibus Law ("UUCK"). The purpose of the merger of FWD Life and FWD Insurance is to comply with the provisions of the Single Presence Policy based on Article 16 of Law No. 40/2014 and Article 28 POJK No. 67/2016. The merger of FWD Life and FWD Insurance companies has legal consequences for the employees of two companies, one of which is termination of employment because employees are not willing to continue their employment with FWD Insurance as a merged company which results in termination of employment. The merger of companies was effective after the enactment of the UUCK or known as the Omnibus Law, which this law caused restlessness for employees. With this background, the problems raised cover two things, namely (1) How to resolve the termination of employment for the merger of life insurance companies after the enactment of the UUCK? (2) What is the impact on employees’ rights due to termination of employment because of merger of FWD Life and FWD Insurance after the enactment of UUCK? The objectives of this research are (1) to identify the settlement of employment termination for the merger of life insurance companies after the enactment of UUCK in Indonesia; (2) to formulate the impact on employees' rights due to termination of employment because of merger of FWD Life and FWD Insurance after the enactment of UUCK. This study uses a theoretical framework of Richard Posner's Economic Analysis of Law approach (1986). The method used is normative legal research and literature research — which is done by using the literature search method. Based on this research, it can be concluded that the formula for severance payment calculation for employment termination due to the merger of companies by UUCK should be settled by bipartite negotiation to determine the legal basis for the employment termination. FWD Life and FWD Insurance decision to pay employees rights equal to employees rights in Article 163 paragraph (1) of the Employment Law through mutual termination agreement in bipartite negotiations to bind the parties in the agreement, is an efficient decision, has economic value and acceptable by FWD Life and FWD Insurance employees."

"Merger pada umumnya, termasuk merger vertikal pada khususnya, merupakan salah satu langkah strategis bagi setiap pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Melalui merger diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensinya, meningkatkan daya saingnya, memperluas pangsa pasarnya, memperkuat modal, serta mampu menciptakan sinergi perusahaan menjadi lebih baik guna untuk membangun kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Pelaksanaan merger ini tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan hukum merger sebagaimana dimaksud dalam UU No.1/1995 tentang PT (UUPT) jo PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan dan aturan, aturan khusus lainnya, sesuai dengan status dari perusahaan yang akan melakukan merger. Merger juga bisa menimbulkan adanya sisi negatif, termasuk juga merger vertikal, dalam persaingan antar pelaku usaha lainnya, yang tentunya juga dapat membawa kerugian, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi persaingan sehat dalam berusaha. Untuk itu perlu adanya ketentuan hukum, yang dapat membatasi agar pelaksanaan merger tersebut tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu UU No.5/1999 Pasa12S dan Pasal 29, UU No.1/1995 Pasal 104 ayat (1) jo PP 27/1998 Pasal 4. Ketentuan hukum ini merupakan dasar hukum bagi larangan monopoli atas merger. Pelaksanaan merger juga harus memperhatikan akan kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti pemegang saham minoritas, karyawan perasahaan, kreditur, prirnsipal, masyarakat dan persaingan sehat dalam berusaha (Pasal 104 jo Pasal 55 UUPT dan Pasal 4 jo Pasal 5 PP 27/ 1998). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum tentang merger yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, guna untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran. Alat pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, dan informasi dari para informan yang terkait."

"[Penggabungan dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk mencapai sasaran strategis dan keadaan finansial tertentu dengan melibatkan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya.Tujuan utama dari pelaksanaan penggabungan adalah untuk melakukan restrukturisasi, eksapansi, atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Adanya penggabungan perusahaan, diikuti juga dengan penggabungan aset yang dimilikimerging company ke surviving company.Peralihan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dilakukan dengan proses pendaftaran.Permasalahan timbul ketika adanya ketidak pastian dalamhal prosedur pelaksanaan peralihan hak (aset) dari merging company ke surviving company, dimana terdapat perbedaan pendapat dari beberapa Notaris mengenai cara peralihan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu bersifat yuridis normatif yang didukung dengan hasil wawancara.Tujuan peneltian ini adalah untuk menggambarkan atau memberikan data mengenai pelaksanaan peralihan aset tanah yangdisebabkan karena adanya merger perusahaan berdasarkan aturan yang tertulis pada Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian dilakukan untuk dapat mengetahui prosedur yang paling tepat sehubungan dengan peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh penggabungan perusahaan. Hal ini perlu diketahui untuk menghindari adanya kerancuan dalam proses peralihan hak atas tanah oleh kedua perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prosedur yang paling tepat adalah dengan membuat Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng)yang dibuat berdasarkan oleh Akta Merger yang telah dibuat.;Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic of financial circumstances involving two company or more often differ in terms of character and values. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, or implementing laws and regulations in the Company. The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by the company who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existence of the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned by the company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is some difference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used a juridical normative method that are supported by doing an interview to get the data and information. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger of the company based on regulation number 40/2007. The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how to transfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is for avoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that the proper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has been created., Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic offinancial circumstances involving two company or more often differ in terms of character andvalues. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, orimplementing laws and regulations in the Company.The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by thecompany who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existenceof the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned bythe company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is somedifference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used ajuridical normative method that are supported by doing an interview to get the data andinformation. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger ofthe company based on regulation number 40/2007.The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how totransfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is foravoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that theproper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has beencreated.]"