Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat (BW) mempunyai perbedaan dalam mengatur sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan kehidupan keluarga. Perbedaan ini menyangkut tentang ada tidaknya harta bersama, proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian. Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum harta bersama ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pada asasnya dalam Hukum Islam tidak ada harta bersama. Seluruh biaya pemenuhan penyelenggaraan kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Walaupun isteri memiliki harta baik berasal dari warisan, hibah maupun hasil usahanya sendiri, ia tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Penggunaan harta benda isteri oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hukumnya sebagai pinjaman/hutang yang harus dikembalikan. Kelompok kedua, yang umumnya terdiri dari ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami dan isteri dapat membentuk harta bersama guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila pasangan suami isteri tersebut sepakat untuk membentuknya. Kebolehan pembentukan harta bersama ini mereka kiaskan dengan diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama (syarikat 'inan). Menurut pendapat kedua ini, bila suami dan isteri sepakat, mereka dapat membentuk harta bersama. Kesepakatan tersebut tidak harus berupa perjanjian. Jika dalam kehidupan keseharian menun.jukkan adanya harta bersama, secara hukum dapat ditafsirkan sebagai adanya kesepak.atan suami isteri untuk membentuk harta bersama. Secara tersurat, Pasal 85 sampai dengan 97 Bab XIII Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan produk fikih Indonesia, mengatur kemungkinan bagi para pihak suami isteri untuk membentuk harta bersama dalam keluarga. Pasal 65 Kompilasi tersebut menyatakan pula bahwa adanya harta bersama dalam keluarga itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Sedang menurut Hukum Adat, harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut. Harta bersama ini berada di antara dua tarikan kutub, kutub kerabat dan kutub keluarga. Pada suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat, dan pada ketika yang lain tarikan kutub kerabat lebih kuat. Unsur-unsur harta dari harta bersama menurut Hukum Adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika menikah. Berkenaan dengan harta bersama, Hukum Perdata Barat (BW) menetapkan bahwa apabila tiada perjanjian khusus dalam perkawinanq maka semua harta yang dibawa oleh suami dan isteri, harta yang diperoleh selama perkawinan, semuanya menjadi harta bersama. Baik Hukum Adat maupun Hukum Perdata Barat (BW) menganut asas persatuan bulat. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta pribadi isteri dan harta pribadi suami sendiri. isteri ikut bertanggungiawab meniaga harta bersama maupun harta pribadi suami yang ada padanya. Tanpa persetujuan pihak, lain, suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama. Bagaimana prosedur pembagian harta bersama j ika terjadi perceraian, dimana pembagian dilakukan dan berapa bagian masing-masing suami isteri. Kenyataan dalam masyarakat diperkirakan sangat bermacam ragam. Kemungkinan pembagian itu dilakukan dirumah, sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, kemungkinan kesepakatan pembagian tercapai di Pengadilan, kemungkinan pembagian dilakukan di bawah wibawa keputusan pengadilan, atau kemungkinan harta tersebut tidak pernah dilakukan pembagian sehingga harta bersama tetap dikuasai oleh salah satu pihak. Kemungkinan pihak laki-laki yang menguasai harta bersama itu, kemungkinan pula pihak laki-1aki memperoleh bagian terbesar dari harta bersama itu atau mungkin pula sebaliknya. Besar kecilnya bagian masing-masing ini dipengaruhi oleh hukum yang dianut, kesadaran hukum dan lingkungan masyarakatnya. Pengetahuan tentang proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur harta, pengelolaan dan pembagian harta bersama akibat perceraian masih sangat kurang. Hal ini dapat dipenuhi melalui kegiatan penelitian yang secara makro akan memberikan gambaran tentang seberapa jauh perjuangan perbaikan nasib kaum wanita, khususnya wanita yang telah dicerai. Selain itu, informasi tersebut diharapkan juga akan bermanfaat sebagai penilaian dan evaluasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

"Seperti diketahui pokok tujuan dari perkawinan adalah bersama-sama hidup pada satu masyarakat dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ikatan perkawinan akan membawa akibat pada suami-isteri, yaitu timbulnya hak dan kewajiban suamiisteri, harta benda perkawinan, kedudukkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.Pada prinsipnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya istilah harta bersama. Harta benda dalam perkawinan bagi suami-isteri merupakan suatu masalah yang pokok. Hal itu karena harta benda mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan keluarga. Harta benda suami-isteri dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35, 36, dan 37. Sedangkan menurut hukum Islam, suami dan isteri mempunyai kekayaan masing-masing, misalnya barangbarang yang mereka dapat dari hibah dan warisan. Dalam hal ini kekuasan terhadap barang-barang tersebut tetap berada di pihak yang mempunyai barang-barang tersebut. Mengenai harta kekayaan suami-isteri tidak saling beban membebani, yang artinya dalam hukum Islam harta bawaan masing-masing, tetap menjadi milik dan dibawah kekuasaan masing-masing. Dalam hal kedua belah pihak akan mengadakan penggabungan harta bawaan tersebut, maka penggabungan harta itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Bentuk penggabungan dan penyatuan harta itu dilakukan dengan syirkah (perkongsian)."

"Lembaga harta bersama seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik oleh suami maupun istri. Lembaga ini juga dikenal dalam hukum adat sedangkan dalam hukum Islam ada dua pendapat mengenai harta tersebut, pendapat yang pertama tidak mengenal adanya harta bersama, kecuali dengan jalan syirkah atau perkongsian antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan pendapat yang kedua menqenai adanya harta bersama menurut hukum Islam, hal ini didasari dengan sendirinya ada harta bersama antara suami istri selama perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama bila perkawinan mereka (suami istri) itu putus karena perceraian, per1mbangan pembagiannya berbeda-beda, baik menurut hukum adat maupun hukum Islam. Dalam hal ini bisa saja pencari keadilan bagi para suami pada masyarakat Jawa Tengah itu memilih hukum adat yang lebih menguntungkan (sapikul sagendong), hal ini didasari Pasal 37 jo penjelasan UU . No. 1/1974 tentang Perkawinan. Meskipun para pencari keadilan dapat memilih menurut hukumnya masing-masing, akan tetapi hukum Islam-lah yang harus mereka pergunakan, sebagaimana diketahui bahwa bagi orang Islam, maka berlakulah hukum Islam dan hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Jadi hukum yang tepat bagi masyarakat hukum adat Jawa Tengah yang menganut harta gono gini dan beragama Islam ialah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, adapun pembagiannya baik suami maupun istri ialah masing-masing berhak 1/2, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan melalui lembaga Pengadilan Agama mereka (suami istri) dapat berperkara. Dengan demikian maka Pasal 37 jo penjelasan UU. No. 1/1974 belum mernberikan kepastian serta tidak adanya keseragaman hukum mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi suatu perceraian."

"Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan membawa akibat terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut. Salah satunya adalah tindakan untuk menjual harta bersama yang berupa tanah dan bangunan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu bagaimanakah Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli harta bersama dalam perkawinan, bentuk persetujuan yang diberikan oleh suami atau istri dalam pelaksanaan jual beli tersebut dan tanggung jawab PPAT bila terjadi gugatan terhadap akta jual beli yang dalam pembuatannya tidak ada persetujuan suami atau istri. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Peranan PPAT dalam pelaksanaan jual beli harta bersama yaitu memberikan penyuluhan hukum, menganalisa dan meneliti data yang diterima, menyatakan dengan tegas persetujuan yang diberikan oleh suami atau istri dalam komparisi akta atau 'mengisi kolom persetujuan yang disediakan, menentukan bentuk surat persetujuan yang lebih menjamin seperti surat persetujuan dalam bentuk akta notaris dan surat persetujuan dibawah tangan yang dilegalisasi. PPAT tidak bertanggung jawab bila informasi yang diberikan oleh penjual/pembeli tidak benar tetapi PPAT dapat bertanggungjawab bila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh PPAT."

"Penulis Isma’il Muhammad Sjah ini menjelaskan adat gono gini berdasar hukum Islam. Juga membandingan hukum Islam dengan hukum adat yang mengatur pencaharian bersama suami isteri."

"Persatuan harta benda yang berupa harta bawaan dan hartabersama dalam sebuah perkawinan, terkadang menjadi pemicuterjadinya perselisihan rumah tangga yang telah dibina sekianlama yang mengakibatkan perceraian. Timbulnya perselisihanterhadap harta bersama yang dikaitkan dengan pihak ketigadalam penyelesaian masalah utang akan berakibat pada hartabenda milik suami atau harta milik isteri pada saat sebelumdan sesudah perkawinan berlangsung. Harta bersama dapatdijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak ataspersetujuan pihak lainnya, hal itu didasarkan pada Pasal 91ayat (4) KHI. Terhadap harta bawaan, suami atau isterimempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukumterhadap hartanya tersebut, sebagaimana didasarkan pada Pasal87 ayat (2) KHI. Apabila ada hubungan hukum salah satu pihakbaik suami atau isteri dengan pihak ketiga dalam masalahutang, maka pertanggungjawaban terhadap utang tersebutmenjadi tanggungan suami atau isteri yang dibebankan padahartanya masing-masing, hal itu didasarkan pada Pasal 93 ayat(1) KHI. Persoalan yang timbul adalah perbedaan pendapatmengenai mekanisme pengaturan harta bersama dalam KHI, adanyaakibat hukum apabila salah satu pihak yang tunduk pada hukumyang berbeda serta prosedur penyelesaian kewajiban para pihakmengenai utang kepada pihak ketiga menurut KHI. Oleh karenaitu untuk meneliti masalah tersebut digunakan metodepenelitian kepustakaan dan studi lapangan. Kesimpulannyaadalah bahwa harta bersama diatur menurut hukum saat kalipertama para pihak melakukan perkawinan, jika salah satupihak tunduk pada hukum yang berbeda, maka penyelesiannyadiserahkan kepada para pihak hukum mana yang berlaku atauberdasarkan kali pertama mereka melangsungkan pernikahan,sehingga masing-masing pihak mendapat keadilan yang wajar.Sementara penyelesaian masalah utang bergantung pada statusutang tersebut, jika utang tersebut merupakan utang bersamamaka penyelesaiannya menjadi tanggungjawab suami isteri,akan tetapi jika utang tersebut merupakan utang pribadi,penggunaan harta bersama dimungkinkan sepanjang adapersetujuan pihak lainnya."

"ABSTRAKUndang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islammemberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaandan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secaraumum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan,khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yangmenyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersamamenjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam halini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnyapihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauhmana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaanatau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yangmengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan olehmantan suami atau mantan isteri. Metode penelitian yangdigunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metodepenelitian normatif yuridis. Dari sudut sifatnya,penyusunan yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitiandeskriptif analitis. Dalam tesis akan diperoleh suatugambaran bahwa segala harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan merupakan bagian dari harta bawaan, dankompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatanatas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri ataumantan suami adalah Pengadilan Agama yang mewilayahitempat tinggal tergugat.

---

ABSTRACTMarriage Law and Islam Law Compilation describe privateproperty and joint property in general simple definition.Apparently, this general simple definition cause problemsespecially regarding settlement of joint property fissiondispute in Religion Court. Usually, wife party suffer a lotof damages because husband party physically dominate jointproperties. Problems that will be discussed in this thesisare the description of join properties that produced fromprivate property which is gained during the marriageperiod, and relative competence of the Religion Court whichhas authority to judges the joint property law suit whichis submitted by former husband or wife. This thesis usejurisdiction normative research method and organized bydescriptive of analysis research type. Furthermore, thisthesis will describes properties which is produced fromprivate property should be named as private propertyalthough gained during the marriage period, and theReligion Court that has authority to judge the jointproperty law suit is Religion Court of accused domicile."