Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah lahir Budi Utomo (BU} pada tanggal 20 Mei 1908, yang dari segi sosial-budaya hanya memuaskan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1913, beberapa pelajar School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen (STOVIA) asal Sunda mendirikan organisasi sendiri bemama Paguyuban Pasundan. Organisasi ini mula-mula merupakan organisasi social-budaya, akan tetapi kemudian setelah lahir Volksraad berubah menjadi organisasi sosial-politik. Setelah itu, pada tahun belasan dan dua puluhan di berbagai kota besar di Palau Jawa berdiri perkumpulan-perkumpulan serupa yang terbuka bagi orang-orang dari daerah masing-masing, seperti Sarekat Sumatera (SS), Kaum Betawi (KB), Sarekat Ambon (SA), Sarekat Madura (SM), Parsatuan Minahasa (PM) dan lain sebagainya. Sampai awal tahun 1920-an gerakan nasional di Indonesia masih diwamai oleh perkumpulan-perkumpu1an lokal. Pada tahun 1925 konsep nasionalisme Indonesia yang di dalamnya terkandung ide persatuan nasional, berhasil dirumuskan oleh mahasiswa mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Ideologi baru itu akhirnya masuk ke Indonesia baik melalui para bekas anggota PI yang kembali ke tanah air maupun majalahnya yaitu Indonesia Merdeka. Ideologi baru itu terus dipropagandakan oleh para bekas anggota PI yang tergabung dalam kelompok-kelompok studi di antaranya allgemeene Studieclub di Bandung baik lewat rapat-rapat tertutup maupun terbuka. Setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir pada tahun 1927, propaganda itu dilakukan oleh partai itu. Sebagai realisasi dari ide persatuan nasional, pada akhir tahun 1927 atas inisiatif PNI didirikan suatu badan federatif partai-partai politik dengan nama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Adanya perkumpulan-perkumpulan lokal (etnis) yang berwawasan lokal di satu pihak dan ideologi nasionalisme Indonesia yang berwawasan nasional di lain pihak merupakan fenomena yang menarik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkumpulan lokal, termasuk Paguyuban Pasundan, terpengaruh oleh ideologi baru itu, artinya menerima ideologi baru itu, oleh karena itu perkumpulan itu mau bergabung dalam PPPKI. Aktivitas Paguyuban Pasuadan di bidang politik dilakukan di luar maupun di dalam dewan-dewan baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejak tahun 1927 hingga berakhirnya pemerintah Hindia Belanda, Paguyuban Pasundan ikut ambil bagian dalam perjuangan nasional bersarna-sama perkumpulan lainnya untuk mencapai kemerdekaan Setelah PPPKI mati dan terbentuk badan federasi baru yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada tahun 1939, Paguyuban Pasundan masuk menjadi anggota. Kegiatan di bidang ekonomi dilakukan dengan mendirikan badan-badan berupa bank, koperasi, dan lumbung padi. Pada tahun 1934 dibentuk NV "Centrale Bank Pasaendan" yang menjalankan pekerjaan bidang perbankan. Koperasi, hampir ada di setiap cabang sedangkan lumbung padi tidak begitu banyak Untuk memirapin badan-badan itu dalam rangka umtuk memperbaiki ekonomi rakyat, tahun 1938 dibentuk Bale Ekonomi Pasundan (BEP). Kegiatan di bidang sosial dilakukan oleh badan-badannya di antaranya Pasundan Bagian Reclasseering (PBR), Adviesbureau Pasundan, Studiefonds Pasundan, Socialefonds Pasundan, dan Penolong Pengangguran Kaum Ibu (PPKI). Kegiatan di bidang pendidikan dimulai tahun 1922 dengan mendirikan Holland Jnlandsch School (HIS) Pasundan di Tasikmalaya. Untuk n;engurus sekolah-sekolahnya, tahun 1931 dibentuk sebuah badan bernama Bate Pamulangan Pasundan (BPP), yang bertugas mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi sekolah-sekolah Pasundan yang tersebar hampir di seluruh Jawa Barat. Selain sekolah-sekolah IES, didirkan juga sekolah-sekolah volkschool, standardschooI, Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), handeIschool, kweekschool dan vakschooI. Bale Megan Pasundan (BAP) dibentuk untuk mengatur gedung-gedung sekolah."

"Di dalam sejarah gerakan perempuan, SSiti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito (yang selanjutnya disebut Sukaptinah, 1907-1991) dan Siti Hajinah Mwardi (yang selanjutnya disebut Hajinah, 1906-1995) dikenal sebagai aktivis organisasi perempuan pada masa kolonial. Sukaptinah adalah anggota kelompok nasionalis Islma (JIBDA Jong Islmainten Bond Dames Afdeling) dengan latar belakang pendidikan nasionalis, Taman Siswa. Sukaptinah Juga aktif di dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 1928. Sementara itu, Hajinah merupakan anggota Aisjiah (sayap perempuan dari salah satu organisasi modernis Islam, Muhammadiyah) serta dikenal sebagai salah seorang anggota Kongres Perempuan. Selain aktivitasnya di dalam gerakan perempuan Indonesia dan gerakan Islma, mereka juga berperan penting di dalam gerakan nasional, yang selama ini jarang diperbincangkan. Hajinah tidak hanya menjadi salah seorang pimpinan aisjiah, tetapi juga sebagai pemikir penting atas terbitnya majalah Soeara 'Aisjiah (majalah terbitan rutin Aisjiah) dan Isteri (majalah yang memiliki keterkaitan erat dengan Kongres Perempuan Pertama). Sebagai aktivis Aisjiah, Hajinah berperan dalam pemberian arti kebebasan berpendapat melalui ruang keluarga (sosial). Selain itu, Sukaptinah, merupakan aktivis Jong Islamen Bond, yang juga berpartispasi aktif dalam Kongres Perempuan Pertama, kedua, Ketiga, Keempat, dengan memberikan arti yang penting melalui ranah politik. Sukaptinah juga pernah duduk di parlemen di Semarang sebagai wakil perempuan, dengan pemikiran politiknya tetntang pentingnya perempuan secara tegas memperjuangkan hak pilih dan keterwakilan perempuan di parlemen."

"Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan angkatan kerja disatu tempat dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, menimbulkan mobilitas tenaga kerja. Kajian-kajian yang membahas mobilitas tenaga kerja yang disebabkan tekanan ekonomi pada umumnya hanya membahas aspek-aspek yang tampak dari tekanan ekonomi yang menyebabkan mobilitas tersebut. Aspek-aspek yang tampak itu misalnya terbatasnya lapangan kerja di daerah asal dan mudahnya memperoleh uang di daerah tujuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Kajian ini menjelaskan terjadinya mobilitas tenaga kerja yang disebabkan tekanan ekonomi dan kebutuhan akan biaya upacara adat, belis (emas kawin) yang berwujud gading gajah. Harga belis sangat mahal, harus dibayar, karena bila tidak dibayar akan sangat tercela bagi masyarakat setempat sebab menimbulkan "kawin masuk". Tanjung Bunga di Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu pemasok tenaga kerja (laki-laki) ke Sabah Malaysia Timur. Para pelaku dalam upayanya masuk ke Sabah memilih cara ikut camping (ilegal). Cara ini terlaksana melalui bantuan para calo. Cara ini juga memudahkan berpindah kerja sewaktu-waktu. Mobilitas penduduk membawa perubahan dalam pola pekerjaan, baik itu yang langsung menghasilkan maupun tidak langsung. Mobilitas ini menimbulkan suatu pola pembagian kerja baru yang menggambarkan adanya peranan yang lebih meningkat dari kaum wanita dalam keluarga, rumah tangga dan masyarakat."

"Memang ada yang khas pada pemberontakan yang berlangsung antara tahun 1958-1961 di Pulau Sumatera dan Sulawesi tersebut. Latar belakang, aksi serta proses penyelesaian pemberontakan yang terjadi pada saat Indonesia mempergunakan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 tersebut, jauh lebih kompleks dari pemberontakan-pemberontakan lainnya. Jika pemberontakan-pemberontakan lainnya hampir sepenuhnya berkenaan dengan masalah-masalah dalam negeri yang sebagian besar lokal PRRI-Permesta selain berkenaan dengan masalah politik nasional dan menyangkut mantan tokoh-tokoh penting angkatan darat dan politisi di tingkat nasional, juga menyangkut para komandan militer daerah. Selain itu pemberontakan ini mempunyai dimensi internasional dalam perang dingin, dengan keterlibatan operasi intelejin pemerintah Amerika Serikat dalam skala besar melalui Central Intelligence Agency (CIA). Dalam operasi CIA ini juga terlibat pemerintah beberapa negara tetangga saat itu."

"Apabila dicermati, eskalasi gerakan buruh di era reformasi ini, tidak hanya melulu masalah tuntutan buruh yang bersifat normatif. Bahkan kesadaran politik yang ada pada buruh acap kali bersinggungan dan mengusung isu dan hal-hal yang berbau politik yang cenderung menggugat kebijakan pemerintahan. Organisasi buruh yang berkembang pesat, yang ditandai dengan berdirinya Serikat Pekerja (SP) di dalam setiap perusahaan, dapat dipastikan adalah faktor yang mendukung bahkan menjadi penyebab tingginya kesadaran itu. Kesadaran buruh itu telah tumbuh sejak lama dan akan terus tumbuh di masa depan, seiring dengan semakin menumpuknya persoalan, yang disebabkan karena pola penyelesaian yang tidak terselenggara secara memadai. Oleh karena itu pada gilirannya buruh akan menjadi kekuatan politik yang sangat dahsyat. Karena bersamaan dengan itu pendidikan dan kesadaran politik dan skema perjuangan semakin canggih dan berkekuatan besar. Dinamika buruh internasional juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perburuhan di Indonesia. Sudah tidak asing bahwa berbagai gerakan buruh di berbagai negara seringkali menyokong gerakan buruh di nusantara atau juga sebaliknya. Gerakan buruh di berbagai negara akan memberikan pengaruh atau paling tidak inspirasi bagi gerakan buruh di Republik ini. Seiring dengan itu meningkat pula kesadaran hukum buruh Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan, semboyan yang menyatakan "meski langit hendak runtuh, hukum harus ditegakkan" menghinggapi buruh Indonesia, yang meng-aplikasi dalam wujud melakukan gugatan legal action melalui lembaga pengadilan. Melek-nya kesadaran hukum buruh ini untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan, yang diyakini sebagai benteng terakhir keadilan ini ditandai dengan dimajukannya gugatan legal action karyawan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Serikat Pekerja PLN terhadap PT. PLN yang diduga kuat telah berkong-kalikong dengan Paiton Energy dengan cara membeli satuan energi listrik menjadi begitu mahal, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara. Motif yang hampir sama dilakukan juga oleh karyawan PT. Indosat yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT. Indosat dengan mengajukan gugatan actio popularis sehubungan penjualan saham PT. Indosat."