Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah , masih terdapat perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan yang menyangkut pengakuan pendapatan bunga kredit bermasalah , pencadangan piutang ragu - ragu dan penghapusan piutang macet . Permasalahan yang ditemui adalah:(1) apakah yang menjadi dasar timbulnya perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah , (2) apakah antara ketentuan perbankan dan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut sudah memperhatikan fungsi dan falsafah yang mendasari kegiatan masing - masing pihak yang terkait ? , (3) apakah dengan dilaksanakannya kebijaksanaan pemerintah tanggal 21 Januari 1998 tentang Program Reformasi dan Restrukturisasi Ekonomi dan Keuangan dapat meminimalisir perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut ?Dari hasil penelitian nampak bahwa ketentuan - ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakal adalah dengan semangat prudential banking ,sehingga sifat konservatisme sangat menonjol dalam praktik akuntansi perbankan. Sedangkan ketentuan perpajakan lebih melihat kepada reality (keadaan nyata) dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Mengingat ketentuan pajak merupakan produk legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat , maka apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan pajak dengan praktik atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang - undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktik atau kelaziman akuntansi.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai akibat adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan mengenai kredit bermasalah tersebut , perhitungan pajak penghasilan bagi perbankan akan menjadi semakin besar sehubungan dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas laba - rugi bank.Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan yang mengatur penerapan Cash basis atau Accrual basis yang tidak taat azas mengingat dalam praktik dunia bisnis berlaku sistem hybrid (campuran) antara Cash basis dan Accrual basis . Disamping itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengakomodir pembentukan cadangan piutang ragu - ragu atas setiap investasi yang mengandung risiko , tidak saja terhadap usaha perbankan , tetapi juga usaha lainnya seperti asuransi , reksadana dan sekuritas."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah perbedaan laba komersial dan laba fiskal (book-tax differences) dan variabel kontrol lainnya yaitu Net Property, Plant, and Equipment (NPPE) serta jenis industri berpengaruh terhadap hasil koreksi pemeriksaan pada KPP PMA Empat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder terhadap Wajib Pajak Badan yang diperiksa pada tahun pajak 2008 (95 perusahaan) dan pada tahun pajak 2009 (85 perusahaan). Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa book-tax differences berpengaruh signifikan negatif terhadap koreksi hasil pemeriksaan. Hal ini berarti semakin besar book-tax differences koreksi pemeriksaan pajak semakin berkurang. Masih banyaknya perbedaan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan menyebabkan book-tax differences yang besar tidak dapat dijadikan peringatan (red flag) bahwa wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan. Book-tax differences yang besar menandakan bahwa Wajib Pajak telah sadar untuk melakukan koreksi dalam rekonsiliasi fiskal sehingga bila dilakukan pemeriksaan, hanya sedikit dilakukan koreksi pemeriksaan. Variabel lain yang bernilai signifikan adalah industri pakaian yang berpengaruh signifikan (positif) terhadap hasil pemeriksaan. Hal ini terkait transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang sering menjadi objek koreksi pemeriksaan.

---

This study is a hypothesis testing study which examines whether book-tax differences and other control variables affect significantly to tax revenue adjustments at Foreign Investments Tax Office Four. The study is done by using secondary data from companies that being audited for the tax year 2008 (95 companies) and for the tax year 2009 (95 companies.

The results from this study is book-tax differences affect significant and negative on tax revenue adjustments. This means the greater the book-tax differences the smaller the tax revenue adjustments. The wide divergence of accounting standard and tax regulations in Indonesia cause wide book-tax differences can't be used as red flag that tax payer break tax regulations.

Wide book-tax differences indicate that tax payer has already adjusted the differences on fiscal reconciliation therefore if audit is done, there will only small audit adjustments. The other variable that affect significantly is clothing industry which affect significant and positive to tax revenue adjustments. This is related to transaction to related parties that often adjusted by auditor."

"Jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984 telah berubah. Semula hanya penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, kemudian menjadi empat macam jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1994. Keberadaan PPh final, sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, dalam perkembangannya telah memberikan kesederhanaan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Namun, pengertian kesederhanaan hanya berkaitan dengan kesederhanaan dalam sistem dan prosedur pembayaran atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (witholding). Sedangkan kesederhanaan dalam arti undang-undang tidak demikian adanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Peraturan Perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan Wajib Pajak serta penelitian pada praktik yang sesungguhnya, dari segi asas keadilan (equality), PPh final ini sangat tidak adil karena keadilan mensyaratkan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama dan terhadap Wajib Pajak yang berbeda kemampuan ekonomisnya dikenakan pajak yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut. Akan tetapi, sebagai upaya untuk mengurangi rasa ketidakadilan, peraturan pemerintah telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk tetap memilih menggunakan tarif umum PPh (tarif Pasal 17 UU PPh) jika wajib pajak tidak menggunakan kemudahan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudahan PPh final bagi wajib pajak adalah wajib pajak tidak perlu menggabungkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lainnnya, dan juga wajib pajak tidak perlu menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya. Akan tetapi, wajib pajak tetap mempunyai kewajiban melaporkannya dalam SPT Tahunan. Sedangkan bagi fiskus, kemudahan ini wujud dalam pelaksanaan dan pengawasannya."

"Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan diambang kebangkrutan, terutama perusahaan-perusahaan yang dianggap skala besar. Tindakan penyelarnatan dari pemerintah saja tidak cukup untuk memulihkan keadaan perekonomian. Banyak perusahaan yang masih mempuyai prospek yang bails dimasa datang yang harus dilepaskan dari krisis masa lalu, diantaranya dengan Kuasi-Reorganisasi. Sehubungan dengan itu, studi ini dilakukan untuk melihat lebih dalam aspek-aspek yang menyangkut Kuasi Reorganisasi lewat studi kasus P.T. Bank Central Asia, Tbk. Tesis ini ingin menelaah faktor-faktor penyebab dilakukannya Kuasi Reorganisasi, mekanisme dan perlakuan akuntansi Kuasi Reorganisasi ditubuh BCA. Selain itu ingin ditelaah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasi mensyaratkan dilakukannya revaluasi aktiva dan kewajiban, dan bagaimana BCA melakukannya. Lebih dari itu , studi ini ingin melihat yang dicapai setelah dilaksanakan Kuasi Reorganisasi dan bagaimana konsekwensi pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Diawali dengan riset pustaka dan mempelajari data sekunder serta dilanjutkan dengan wawancara langsung kepada Direktur Keuangan dan Corporate Secretary BCA. Sebagai pembandingan, dlakukan pertemuan dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan masukan.Faktor penyebab utama dilakukannya Kuasi Reorganisasi adalah supaya BCA tetap dapat membagi dividen sebagai daya tank bagi investor, walaupun baru mengalami defisit yang material. BCA dapat melakukan Kuasi Reorganisasi, karena prospeknya dimasa datang adalah menjanjikan dan jumlah agio yang besar sekali, melebihi defisit. BCA melakukan Kuasi Reorganisasi berusaha untuk tunduk pads syarat-syarat yang ditetapkan pada PSAK No. 51.PSAK No. 51 menetapkan lima syarat Pengakuan dan Pengukuran dan lima syarat Pengungkapan. BCA menyerahkan penilaian Fasilititas dan Peralatan pada Appraiser profesional, menghapus goodwill, menurunkan pinjaman clan BCA ke nilai wajar, dernikian juga obligasi pemerintah. Setelah Kuasi Reorganisasi, kinerja BCA sangat memuaskan, mampu membayar dividen dan saham dengan harga nominal Rp. 350 per saham dapat dijual dipasar dengan harga Rp. 1850 per saham. "

"ABSTRACTThe objective of this study empirically analyzes the influence of Competence, Independence, and Tax Auditor Ethic to Tax Audit Quality with Task Complexity as Moderating Variable. This research uses primary data. The population of respondends in this research is tax auditors who worked on Madya Tax Office in Region of Jakarta with minimal work experience is one year. Primary data collection method used is questionnaire method. The data are analyzed by Moderated Regression. The results show that Independence and Tax Auditor Ethic have a positive impact on the Tax Audit Quality while Competence and Task Complexity have no impact on the Tax Audit Quality. The results also show that Task Complexity can weaken the influence of Independence on the Tax Audit Quality but Task Complexity cannot moderate the influence Competence and Tax Auditor Ethic on the Tax Audit Quality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Karawang.Populasi penelitian meliputi seluruh staf pemeriksa pajak Karikpa Karawang. Pada saat ini jumlah staf pemeriksa pajak pada Karikpa Karawang berjumlah 41 orang. Kepada mereka diharapkan dapat menjawab atau mengisi Daftar Pertanyaan yang diberikan. Daftar pertanyaan dirancang sedemikian rupa, meliputi 3 variabel utama, yaitu kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui seluruh informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambarkan variabel kerincian informasi akuntansi antara SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang -tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit" dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen.Analisis prosedur pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengujian; 3 dari indikator prosedur pemeriksaan menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit, yaitu prosedur trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Sedangkan 5 indikator prosedur pemeriksaan lainnya yaitu evaluasi, analisis, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit.Perbedaan pengaruh SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit terhadap prosedur pemeriksaan adalah bervariasi. Antara SPT wajib pajak yang melampirkan dengan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Tetapi tidak berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan analisis, evaluasi, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi.Seluruh indikator efisiensi yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen.Penelitian ini dilakukan pada Karikpa Karawang dengan jumlah sampel yang sangat kecil yaitu 30 orang responder. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian ulang dengan sampel yang lebih besar untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini untuk mengungkapkan kebutuhan laporan keuangan yang diaudit dalam membantu tugas staf pemeriksa atau fiskus secara keseluruhan menentapkan besarnya pajak terutang."

"Laporan ini membahas mengenai risiko sanksi administrasi perpajakan berupa denda yang timbul akibat kealpaan pengungkapan penghasilan dari luar negeri milik ekspatriat di PT RBA Indonesia. Kealpaan ini terjadi selama tahun pajak 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keuangan, pilihan untuk menunggu penerbitan SKPKB lebih menguntungkan dibandingkan dengan pilihan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi SPT Tahunan PPh OP . Hal tersebut dikarenakan adanya jangka waktu pembatasan periode pengenaan denda. Namun demikian, keputusan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP akan menghindarkan PT RBA Indonesia dari potensi adanya pengenaan sanksi pidana perpajakan, sehingga dari perspektif perpajakan pilihan ini menjadi pilihan yang lebih baik untuk dilakukan oleh PT RBA Indonesia dibandingkan pilihan untuk menunggu penerbitan SKPKB. Bila perusahaan memilih melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP, maka penggunaan metode net untuk penghitungan penghasilan ekspatriat akan memberikan penghematan pada arus kas keluar dibandingkan penggunaan metode gross up dalam penghitungan tunjangan pajak yang diberikan kepada ekspatriat.

---

This report explains about tax penalties risk to be imposed due to the absence of expatriate rsquo;s of PT RBA Indonesia overseas income declaration. These absences were occurred during 2013 until 2016 fiscal year. The result shows that based on financial measurement, the option to wait the tax authority to publish the Tax Underpayment Assessment Letter SKPKB is more beneficial than the option to voluntary amend the Individual Income Tax Return IITR , due to the limitation of sanction period. However, the option to revise the IITR will avoid PT RBA Indonesia from the chance to be suspected for doing tax crime, shall this be a better option from the perspective of taxation. If PT RBA Indonesia chooses to amend the IITR, the use of net method in calculating the expatriate income will better off in saving the cash outflow compares to the use of gross up method."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap penerapan sistem self assessment, dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan tersebut, menyangkut diantaranya; melakukan penyetoran pajak hotel dan restoran (dengan media pembayaran SSP), apakah dilakukan tepat waktu, melaporkan omzet dengan menggunakan media SPTPD apakah dilakukan tepat waktu, pelaksanaan pembukuan dan penggunaan bon/bill serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pajak hotel dan restoran (realisasi penerimaan).Penelitian ini dilaksanakan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan sejak bulan Mei 2001 hingga Juni 2001, data penelitian diolah dengan metode analisis koefesien korelasi dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson sederhana dengan sampel sebanyak 30 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak Sudipenda Jakarta Selatan. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner yang terdiri dari 3 bagian masing-masing adalah bagian pertama menyangkut data pribadi responden, kedua menyangkut pemeriksaan pajak hotel dan restoran dan bagian ketiga adalah menyangkut kepatuhan wajib pajak. Data observasi berupa hasil pemeriksaan dari tahun 1997 sd. tahun 2000 yang diperoleh diolah secara deskriptif.Hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak hotel dan restoran dengan kepatuhan dalam melaksanakan sistem self assessment secara kualitatif mempunyai hubungan sedang/cukup, atau dapat dikatakan bahwa jika pemeriksaan pajak hotel dan restoran semakin ditingkatkan maka kepatuhan melaksanakan sistem self assessment akan meningkat pula.Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat berguna bagi Dinas Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, baik dalam upaya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program kerja pemeriksaan Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pendapatan Jakarta Selatan (Sudipenda Jakarta Selatan)."

"The transaction price of goods, or service fees, are affected by a variety of factors such as types and quality of the goods concerned, competition, consumer demand and general economic condition. In general transaction prices constitute base prices added by the firm's margin. In the business world at a particular time transaction prices do not account for margins, with some perhaps even being found lower than the cost of goods production. However, tax authorities pay attention to related party transactions as their prices may be subject to manipulation. These prices will be set at arm's length if we compare them with those for independent parties. As a further result, the taxable income reported in tax returns of the taxpayers in question are less than what it should be. The main issue and question in the author's research are how to determine that a transaction has been conducted at arm's length and what connection can be found between the corrections made through audit and income tax revenue. The pricing set for transactions between related parties are called as transfer pricing. A related party transaction is deemed to occur when there is a link between the common and controlling shareholders, management of the parties involved, including their horizontal and vertical family relationships. One way to determine if there is an arm's length price is to compare the transfer pricing on related parties and those on unrelated parties. Some of the common approaches applied-are the comparable uncontrol price method, resale price method, cost plus method and comparable profit method.

The author surveyed the results of inspections conducted by the State Revenue Optimization Team (SROT) into related firm transactions.

From the survey, the author has found:

1. In practice it is difficult to arrive at an accurate comparative figure as the period of the audit above has been limited and data and information concerning similar firms to taxpayers are lacking. A new approach which has been employed by tax authorities in several countries for the purpose of reducing the occurrences of problems associated with the determination of transaction prices is called as the Advanced Pricing Arrangement. This method has been set out in Article 18(3a) of Law number 17 of 2000.

2. The corrections through audit into or the potential income tax revenue by SROT from the transactions conducted between taxpayers and their related parties amount to Rp 932,952,280,602. However, only Rp 51,821,609,658, or 5.55% of this amount was accepted by taxpayers. Hence, these taxpayers did want to pay a total of Rp 881,130,670,944, or 94.45%. The taxpayers then request of objection or appeals on the assessments made by the Director General of Taxation. However, the Director General of Taxation rejected these request . In addition, the Tax Court rejected appeals which amounted to Rp 4,696,385,476.

The corrections above were conducted due to the fact that:

- There has been lack of audit guidelines concerning related party transactions.

- Taxpayers are unable to make clear explanations on how they arrived at transfer pricing. In addition, the factors which cause transfer pricing vary from those affecting market prices, or the transaction prices among unrelated parties.

The author recommends as follows:

- Taxpayers should make a pricing policy whereby transaction prices are described and broken down. In addition, they should explain the factors which cause their transfer pricing to differ from market prices, or the transaction prices among unrelated company.

- Tax authorities set a comparative figure or indicator, taken from taxpayers' data bases, as a reference for auditor for the purpose of assessing transaction fairness.

- Consideration should be made to re-evaluate the fines in the form of interest payments, and penalties which are regulated in Law number 16 of 2000. Different sanctions, in the form of, for example, higher percentage or without correspondence adjustments, should be charged on taxpayers who do provide information on their related party transactions.

- Issuance of the implementation guidelines for Article 18(3a) of Law number 17 of 2000 to both taxpayers and the Directorate General of Taxation regarding agreements about the determination of transaction prices."