Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selain faktor-faktor internal, menurunnya kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama di negara-negara tujuan ekspor utama yang menjadi pasar tradisional Indonesia dan turunnya harga-harga komoditas utama mengakibatkan ekspor Indonesia, khususnya non migas, mengalami penurunan yang cukup besar Penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adanya penetapan syarat-syarat tambahan (non tariff barriers) bagi produk ekspor Indonesia.Sebagai upaya peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar ke negara-negara non tradisional, saat ini pemerintah Indonesia tengah menjajagi untuk mengadakan bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan negara Kecenderungan untuk mengadakan FTA saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia di berbagai kawasan untuk membuka peluang dan mengatasi hambatan perdagangannya.Secara konseptual, perdagangan internasional terjadi karena skala ekonomi dan spesialisasi. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan FTA adalah adanya komplementaritas produk perdagangan diantara negara-negara anggota FTA. Semakin besar tingkat komplementaritas komoditi perdagangan akan semakin besar peluang keberhasilan FTA tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komplementaritas perdagangan Indonesia-Cili sebagai instrumen untuk mengetahui kelayakan FTA Indonesia Cili.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk keperluan analisis, digunakan data sekunder berupa data ekspor dan impor serta data ekonomi lainnya dari Indonesia dan Cili yang diperoleh dari terbitan dan publikasi dari lembaga-lembaga ekonomi dunia (WTO, IMF), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metoda analisis Revealed Comparative Advantage (RCA). Pendekatan RCA digunakan untuk mengetahui komplementaritas dan persaingan perdagangan antara Indonesia dengan Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya persamaan ataupun perbedaan karakteristik perekonomian Indonesia dan Cili. Kedua negara adalah negara berkembang yang memiliki kebijakan perdagangan terbuka dan outward looking, sehingga tergantung pada perdagangan luar negerinya sebagai mesin pertumbuhan perekonomiannya. Namun, perekonomian Cili saat ini lebih baik daripada Indonesia. Adapun hasil analisis kuantitatif terhadap komoditi ekspor dan impor Indonesia - menunjukkan adanya komplementaritas perdagangan, persaingan beberapa komoditi perdagangan, kemungkinan terjadinya infra trade industry dan trade creation.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa FTA Indonesia-Cili akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia di Cili. indikasi terjadinya trade creation dan tingginya komplementaritas komoditi ekspor Indonesia menunjukkan bahwa komoditi Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan ekspornya di pasar Cili dan di kawasan Amerika Latin. Dengan demikian, FTA ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Karena itu gagasan skema FTA Indonesia-Cili tampaknya layak untuk dikembangkan.Namun, penetapan pembentukan FTA harus didahului dengan studi yang komprehensif. Agar sasaran pembentukan FTA bagi Indonesia tercapai, perlu diperhatikan pemilihan komoditi secara tepat dengan timeframe yang memadai dan kesiapan industri dalam negeri. Berdasarkan analisis ini, beberapa jenis komoditi yang Iayak disiapkan dalam kerangka FTA Indonesia-Cili antara lain adalah Margarin/mentega (SITC 091), Tangki untuk penyimpanan/pengangkutan barang (SITC 692), Teh (SITC 074), Ban luar dan dalam (SITC 625), Propan dan bukan cair (SITC 342), Batubara (SITC 321), Sepatu dan peralatan kaki lainnya (SITC 851), Kertas dan kertas karton (S1TC 641) dan Pakaian lelaki bukan rajutan (SITC 841)."

"Makalah ini membahas dampak penurunan tarif FTA terhadap kualitas produk impor dan ekspor di Industri Otomotif. Kualitas diukur dengan pendekatan unit value. Dengan data ekspor-impor dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), makalah ini menangkap dampak penurunan tarif level perusahaan terhadap harga impor dan ekspor menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD). Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap harga impor. Penurunan tarif FTA dengan negara berpendapatan rendah berdampak pada penurunan harga ekspor. Hal ini mengindikasikan terjadinya economies of scale. Sementara itu penurunan tarif FTA dengan negara berpendapatan tinggi belum berdampak pada peningkatan kualitas produk ekspor

---

This paper discusses the impact of reducing FTA tariffs on the quality of imported and exported products in Automotive Industry. Quality is measured by unit value approach. Using data from Indonesia customs declaration documents, this paper captures the causality of firm level tariffs reduction on import and export prices using the Difference-in-Difference (DiD). The results show that tariffs reduction has no effect on import prices. The reduction in FTA tariffs with low-income countries will lower export prices. It indicates the occurrence of economies of scale. Meanwhile, the reduction in FTA tariffs with high-income countries has no impact on improving the quality of export products."

"Forum organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) dalam melakukan perundingan perdagangan multilateral belum mencapai kesepakaran bersama di antara negara-negara anggota karena adanya kepentingan-kepentingan masing-masing anggota. Hal ini menyebabkan negara-negara di dunia berupaya untuk mengadakan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun di antara kawasan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh kawasan kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dengan perjanjian perdagangan ASEAN Free Trade Area QIFTA) yang menggunakan skema Common Efecrive Preferential Tarif (CEPD sebagai mekanisme untuk menuju terwujudnya AFTA.Dengan telah berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN melalui AFT A menjadikan negara-negara di Asia tertarik untuk menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas seperti halnya yang telah disepakati antara ASEAN dengan Cina (ASEAN-China Free Trade Area), dan sampai saat ini dalam taraf negosiasi maupun penjajakan antara ASEAN dengan mitra wicara lainnya seperti Jepang, Korea dan India. Tidak terkecuali sebagai negara tetangga terdekat kawasan Asia Tenggara yaitu Australia dan New Zealand telah menyepakati dalam jangka waktu dua tahun ke depan yaitu sampai tahun 2007 untuk melakukan perundingan guna mewujudkan pembentukan ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).Mencermati perkeiribangan yang terjadi dalam pembentukan ASEAN-ANZ FTA, menjadi perhatian untuk meninjau dalam perspektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia. Indonesia secara geografis adalah sebagai negara tetangga terdekat dengan Australia, karena itu Australia tidak bisa lepas dari eksistensi Indonesia baik kepentingan geopolitik maupun geostrategi. Melihat keadaan ini, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan bilateral dengan Australia guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri sebagai upaya mencari alternatif lain yang lebih bagus.Dalam perpektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia diuraikan tentang kebiiakan berdagangan yang ada di Australia, hal ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan perdagangan bilateral dengan Australia. Untuk memahami mengenai kebijakan perdagangan intemasional ini digunakan teori perdagangan internasional yaitu integrasi ekonomi dan kebijakan yang diacu adalah formulasi kebijakan yaitu sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang akan datang.Metode yang digunakan untuk meneliti kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia adalah metode analisis deskriptif. Untuk mendukung analisis, digunakan data primer berupa wawancara dengan para pakar perdagangan intemasional dan data sekunder bempa data eicspor dan impor melalui keoenderungan yang teijadi. Data tersebut diperoleh dari terbitan dan publikasi dari Sekretariat ASEAN, Departemen Perdagangan, Badan Statistik dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil pengolahan data ekspor-impor tersebut diperoleh gambaran trend perdagangan yang menunjukan positip mengindikasikan berpotensi memasuki pasar Australia. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Australia sudah lebih maju dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Australia rnenerapkan standar perdagangan yang baku dan diterapkan dengan ketat untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Tarif yang diberlakukan di Australia sebagian besar sudah 0%, namun Indonesia rnasih kesulitan untuk memasuki pasar Australia karena penerapan standar yang ketat.Dari perspektif kebijakan perdagangan Indonesia dan Australia dapat disimpulkan bahwa pembentukan ASEAN-ANZ FTA dapat dimanfaatkan Indonesia khususnya bilateral dengan Australia dalam kerjasama ekonomi guna meningkatkan perdagangan barang, investasi dan jasa-jasa.Pembentukan ASEAN-ANZ hams dapat dimanfaatkan Indonesia semaksimal mungkin, untuk itu perlu adanya studi yang lebih komprehensif agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang akan ditimbulkan kemudian. Terutama dalam menghadapi persaingan dengan sesama negara anggota ASEAN seperti halnya Thailand yang sudah terlebih dahulu melakukan perdagangan bebas dengan Australia.

---

World Trade Organization forum in negotiating the multilateral trade has not reached joint agreement between the member countries due to the interest of themselves. It makes them establish bilateral or regional free trade basis. As already established by those in South East Asia or ASEAN namely by ASEAN Free Trade Area (AFT A) agreement using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme as the mechanism to realize AFT A.

The free trade in ASEAN region through AFTA make ASEAN countries desire to make cooperation in terms of tree trade agreement as already agreed by ASEAN and China (ASEAN-China Free Trade Area), and they are now negotiating and probing it with their partner such as Japan, Korea and India. Besides, the nearest neighboring countries such as Australia and New Zealand have made agreement in two years to come namely through 2007 for negotiation to realize the establishment of Australia - New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).

Taking into account the progress in the establishment of ASEAN ANZ FTA, it is necessary to make perspective review on Indonesia-Australia bilateral trade policy. Geographically Indonesia is the nearest country to Australia then the latter cannot be separated from the existence of Indonesia both geopolitically and geostrategically. Seeing this, Indonesia can utilize the bilateral relationship to it to improve the domestic economic growth as an effort to seek for other better alternatives.

The perspective of Indonesia-Australia bilateral trade policy elaborates the policy on trade in Australia which can be made as an illustration for the government of Indonesia to formulate the bilateral trade policy with it. In order to understand the international trade policy, the theory of international trade is used namely the economic integration and the policy being used is the policy fomrulation as the recommendation to formulate the future policy.

The method used to make the research in bilateral trade policy of Indonesia-Australia is the descriptive analytical method. To support the analysis, the primary data is used namely interview with the experts on intemational trade and secondary data namely export and import data through the existing trend. The data is issued and publicized by the Secretariat of ASEAN, Ministry of Trade, Statistic Bureau and other sources. The export import data processing generates the trend of trade indicating the potency to penetrate the Australia market The descriptive analysis indicates that the Australia trade policy is more advanced than that of Indonesia and other ASEAN countries Australia strictly applies the standard trade to protect the domestic interest. Most of the tariff applied there is 0% but it is still difficult for Indonesia to penetrate it due to the strict standard.

From the perspective of trade policy of Indonesia and Australia, it can be concluded that Indonesia can utilize the establishment of ASEAN ANZ FTA especially with Australia namely in economic cooperation to improve the trade of goods, investment and services.

Indonesia should utilize to the best possible degree the establishment of ASEAN-ANZ, therefore it is necessary to make a more comprehensive study for maximum profit and minimum loss in the future, especially in encountering the competition among ASEAN countries such as Thailand which already makes free trade with Australia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa Korea Selatan bersedia untuk membuka sektor agrikulturnya kepada Amerika Serikat di bawah skema KORUS FTA. Padahal pada perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya, Korea Selatan tidak memasukkan sektor agrikultur ke dalam klausul setiap perjanjiannya. Untuk memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis two-level game dari Robert Putnam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Level I, Amerika Serikat memiliki posisi tawar menawar yang lebih tinggi dan menuntut Korea Selatan untuk membuka sektor sensitifnya sebagai bentuk liberalisasi perdagangan dan negosiator Korea Selata yang US-centered menjadikan strategi negosiasi tidak transparan dalam kesepakatan KORUS FTA. Pada Level II determinan I, terdapat upaya dari organisasi bisnis yang berperan dalam politik domestik Korea Selatan dan mendorong pengesahan KORUS FTA. Pada Level II determinan II, semakin besarnya otonomi badan eksekutif Korea Selatan dan badan legislatif diisi oleh politisi-politisi yang memiliki visi sama dengan eksekutif, sehingga preferensi eksekutif mendominasi dalam proses pengesahan kesepakatan. Untuk itu, KORUS FTA merupakan bentuk perjanjian untuk memperdalam keterikatan baik dari segi ekonomi maupun politik bilateral Korea Selatan dan Amerika Serikat agar mampu beradaptasi di kawasan Asia Timur yang dinamis dan beriorientasi dalam perdagangan internasional. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesediaan Korea Selatan dalam membuka sektor agrikulturnya terhadap Amerika Serikat di bawah skema FTA merupakan bentuk jaminan dari kompleksitas hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang tidak hanya dicapai melalui perekonomian melainkan terdapat unsur keamanan yang saling bergantung dengan negara yang lebih besar.

---

This study aims to answer why South Korea is willing to open its agricultural sector to the United States under the KORUS FTA scheme. Whereas in the previous bilateral trade, South Korea did not include the agricultural sector in the clause of every agreement. To understand these changes, this study uses a two-level game analysis framework from Robert Putnam. The methodology used is a qualitative approach with explanative analysis. The results of this study indicate that at Level I, the United States has a higher bargaining position and demands South Korea to open its sensitive sector as a form of trade liberalization and the US-centered South Korean negotiators made the negotiation strategy not transparent in the KORUS FTA agreement. At Level II determinant I, there are efforts from business organizations that play a role in South Korean domestic politics and encourage the ratification of the KORUS FTA. At Level II determinant II, the greater autonomy of the South Korean executive and the legislative is filled with by politicians who have the same vision as the executive, therefore the executive preference dominates in the process of ratifying the agreement. For this reason, the KORUS FTA is a form of agreement to deepen ties both from economic and bilateral political aspects of South Korea and the United States, hence both countries are able to adapt to the dynamic of East Asia region oriented towards international trade. Thus, this study concludes that South Korea’s willingness to open its agricultural sector to the United States under the FTA scheme is a form of guarantee of the complexity of the relationship between South Korea and the United States not only achieved through economic relations, but there is a security matters that is interconnected with a larger country."

"ABSTRAKPada era globalisasi seperti sekarang ini, dapat dirasakan bahwa batas-batas negara semakin dirasa mudah untuk diterobos. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan salah satu hal yang terkena dampak langsung dari era globalisasi. Segala bentuk perjanjian internasional telah memberikan landasan dan harapan baru bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diarahkan dalam rangka percepatan perkembangan ekonomi, terutama bagi negara berkembang, termasuk salah satu adalah negara Indonesia. Fenomena ini apabila di telaah lebih dalam, terkait dengan maraknya perjanjian perdagangan bebas free trade agreement yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Salah satu poin penting dalam perjanjian perdagangan bebas, adalah dimudahkannya proses investasi, sehingga terlihat tidak ada hambatan bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia sebagai negara peserta perjanjian perdagangan bebas. Namun, apabila melihat pada konstitusi negara Indonesia, di dalam Pasal 33 UUD 1945 terlihat terdapat aturan khusus mengenai hak eksklusif yang dimiliki BUMN di Indonesia yang tidak diberikan kepada investor swasta lain. Pertentangan yang ada dalam konstitusi Indonesia dan pengaturan investasi dalam perjanjian perdagangan bebas inilah yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data terdiri atas data primer yaitu studi kepustakaan dan data sekunder yaitu hasil wawancara. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pemberian hak eksklusif Badan Usaha Milik Negara BUMN di UUD 1945 dengan iklim investasi yang diamanatkan oleh perjanjian perdagangan bebas yang diikuti Indonesia.

---

ABSTRACTIn the globalization era, states rsquo boundaries are likely to be dissapeared. Times indicate that the economic activities can be considered as one thing that is directly affected by the globalization. All forms of international agreements have provided both base and new hope for the economic growth specifically for the developing countries, including Indonesia. If we take a deeper look, this situation is closely related to the rise of free trade agreements as one of the legal decisions of the government of Indonesia. One of the derivative part of free trade agreements is known as the investment agreement. This agreement provides rules to eliminate all barriers for foreign investors who decide to invest in Indonesia, as one of the contracting party. On the other hand, Article 33 UUD 1945, as the constitution of Indonesia, regulates a special rights only for state owned enterprises in Indonesia. This special rights are not given to the private entities. The main issue of this research is regarding the contradictions that is exists between Article 33 UUD 1945 regarding special rights for state owned enterprises and the invesment rules in the free trade agreements. The method of the research is descriptive analytical. The primary method to collect the data is the study of literature and interviews as the secondary data. The approach taken for the research is juridical normative. The results shows that there is a contradiction between the grant of exclusive rights from government of Indonesia to to the state owned enterprises BUMN and investment rules which is governed by the free trade agreements."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Impor Untuk Negara Tertentu Yang Menggunakan Surat Keterangan Asal Dalam Skema Free Trade Agreement di Kawasan Industri Pulogadung. Penelitian ini melihat proses implementasi kebijakan impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan perjanjian perdagangan bebas dengan memberikan tarif preferensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan impor dengan memberikan keringanan atau penghapusan tarif bea masuk melalui Surat Keterangan Asal (SKA) belum berjalan efektif dan efisien, karena masih banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh importir selama proses kebijakan tarif preferensi dilaksanakan. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberi saran kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar secepat mungkin dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas skema Free Trade Agreement baik yang saat ini sudah berjalan, yang masih dalam tahap negosiasi ataupun potensi skema Free Trade Agreement yang masih dalam tahap pengkajian, untuk mengetahui benefit yang diperoleh, sekaligus menentukan sikap nasional ke depannya.

---

This final assignment discusses the Implementation Analysis of Import Policy for Certain Countries Using the Certificate of Origin in Free Trade Agreement Scheme in Industrial Estate Pulogadung. The research looked at the implementation of import policy conducted by the Directorate Customs and Excise in implementing free trade agreement by giving preferential tariff. This research is a qualitative descriptive research. The results of this study indicate that the implementation of the import policy to provide relief or elimination of tariffs through the Certificate of Origin (CoO) has not run effectively and efficiently, because there are many constraints felt by importers during the preferential tariff policy implemented. From this research the author gives advice to the Directorate Customs and Excise in order as quickly as possible to comprehensively evaluate the scheme either Free Trade Agreement which is currently running, which is still in the stage of negotiation or of potential schemes Free Trade Agreement which is still in the assessment phase, to know the benefits obtained, as well as determine the national attitude to the future."

"Tesis ini membahas perubahan kebijakan FTA Uni Eropa di ASEAN dari pendekatan antar-kawasan menjadi pendekatan bilateral. Perubahan kebijakan tersebut terjadi pada tahun 2009 saat negosiasi dengan pendekatan region-toregion dihentikan untuk sementara dan dilanjutkan dengan negosiasi bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN secara individual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang kemudian membentuk pilihan rasional EU untuk memilih preferensi kerjasama bilateral dari alternatif yang tersedia. Analisa tersebut menggunakan rational choice theory dan teori pembuatan keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa EU mengubah kebijakan FTAnya karena dorongan kondisi internal EU dengan krisis yang sedang terjadi, kondisi ASEAN dan juga pengaruh hadirnya aktor-aktor dominan lain di Asia, khususnya ASEAN. Kegagalan sistem multilateral dalam perdagangan internasional juga mendorong EU untuk memilih pendekatan bilateral dalam kerjasama FTA dengan ASEAN.

---

This thesis examines the changes of the European Union?s FTA policy toward ASEAN from inter-regional becomes bilateral approach. The changes of the policy occurred in 2009 when the negotiations with region-to-region approach had been postponed and followed by bilateral negotiations with the individual ASEAN countries. This research uses qualitative method to analyze internal and external factors which shape European Union's rational choice to choose bilateral approach. The analysis uses rational choice theory and decision making theory. The study found that the European Union changed it's free trade policy as a boost to the EU internal conditions of the current crisis, ASEAN conditions, and also the presence of other dominant actors in Asia, especially in ASEAN. The failure of the multilateral system of international trade also encourages the European Union to choose bilateral cooperation in the FTA with ASEAN."

"Sejak akhir Perang Dunia II, perjanjian perdagangan regional telah menjamur di seluruh penjuru dunia. Dengan semakin mengemukanya perdagangan bilateral dan regional, penting kiranya untuk mengetahui implikasi yang mungkin terjadi pada perdagangan dunia sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Dalam dua dekade terakhir, perekonomian Asia telah terlibat dalam beberapa FTA seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN, telah berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama ini. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak perjanjian perdagangan bebas pada aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kemungkin adanya efek Linder pada perdagangan bilateral Indonesia, di mana intensitas perdagangan akan meningkat ketika negara-negara yang melakukan hubungan bilateral tersebut mempunyai pendapatan per kapita yang cenderung sama. Penelitian ini berfokus pada sektor pertanian dikarenakan sebagian besar negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada sektor ini sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, analisa dilakukan secara lebih spesifik mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya FTA terhadap sektor pertanian di Indonesia, terutama pada aliran perdagangan produk pertanian. Dalam melakukan analisa tersebut, tesis ini menggunakan Gravity Model untuk menyelidiki faktor-faktor penentu aliran perdagangan produk pertanian di Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini membentuk tiga gravity model yaitu basic, augmented dan gravity model dengan efek Linder dan melakukan perhitungan menggunakan cross section dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model efek tetap (fixed effect) lebih efisien daripada model efek random. Hasil empiris menunjukkan bahwa keanggotaan AFTA dan ACFTA tidak membawa dampak yang signifikan terhadap aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Dari penyelidikan efek Linder, terungkap bahwa efek Linder tidak ditemukan dalam perdagangan bilateral Indonesia. Indonesia cenderung untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

---

Since the end of World War II, regional trade agreements have proliferated across the world. As bilateral and regional trade agreements is becoming increasingly prominent, it is important to ascertain what implications this may have for world trade. In the last two decades, Asian economies have been involved in several FTAs such as ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEANChina Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, which is the member of ASEAN, has been actively participate in these cooperations.

The purpose of this paper is to analyse the impacts of free trade agreements on Indonesia’s agricultural trade flows and to investigate the existence of Linder effect on Indonesia’s bilateral trade where trade will be greater when the income per capita of trading countries are more similar.

It is focus on agricultural sector because most ASEAN countries, including Indonesia, depend on this sector as a major source of gross domestic product (GDP). Therefore, it is interesting to analyse specifically what the impacts of FTAs on Indonesia’s agricultural sector, especially on its trade flows.

The gravity model is chosed to investigate the determinants of Indonesia's agricultural trade flows, from both export and import side. With this objective this paper constructs basic, augmented and gravity model with linder effect and perform cross sectional and panel data estimations. It finds that the fixed effect model is to be preferred than random effects gravity model.

The empirical results shows that the membership of AFTA and ACFTA does not bring significant impact on Indonesia’s agricultural trade flows. From the linder effect investigation, it reaveals that linder effect does not exist in Indonesia's bilateral trade. Indonesia tends to trade with countries that have high level of income per capita."