Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang diaingkat dengan P2KP. Maksud dart P2KP ini tidak lain untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan akan menambah pendapatan masyarakat.Konsep evaluasi kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan P2KP di Kel. Kalibaru. Di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, variabel-variabel yang diukur adalah program P2KP (X1), Pelaksanaan (K2), dan Pengawasan (X3) dan 1 variabel terikat yaitu pendapatan ( Y ). Untuk menilai keberhasilan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penduduk di kelurahan kalibaru disusun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa adanya P2KP akan meningkatkan pendapatan penerima bantuan.Ketiga variabel yang mempengaruhi pendapatan ini diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model kuesioner terhadap 90 responden yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode regreai partial dan regresi berganda dibantu oleh software statistik yaitu SPSS, deskripsi individu dari responden dikelompokkan dalam jenis usaha, jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama usaha.Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Program ternyata mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan penerima bantuan, dengan nilai r = 0,438 dan nilai R square = 0,192. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut terhadap pendapatan tidak besar yaitu hanya sakitar 19,2.Pelaksanaan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0,615 dan R square = 0.378. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 37,8 %.Pengawasan mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0470 dan R square 0.221. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 22,1 L.Program, Pelaksanaan dan Pengawasan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan nilai koefisien korelasi multiple R - 0,659. seluruh variabel prediktor diatas juga secara bersama-lama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel bebasnya dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,435. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga variabel predictor diatas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 43,5 %. Persamaan regresi multiple yang diperoleh adalah aebagai berikut := r Rp. 1.756.836.129 - 26.037,341 Xl + 90.431,259 X2 + 88.428,796 X3Artinya bila diasumsikan bahwa ketiga variabel prediktor diatas 'sama dengan 0 atau tidak ada variabel tersebut diatas maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.756.836,129.Berdasarkan hasil analisa diatas maka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah bantuan diperlukan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan program, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan P2KP."

"Garin-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Dan pembangunan pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidup (1988: 70). Dapat dikatakan bahwa pembangunan pedesaaan tidak terlepas dari usaha empowerment (pemberdayaan) masyarakat desa (pembangunan sosial budaya), khususnya usaha peningkatan kemampunan sumber daya manusia untuk berproduksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. "

"Kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya Repelita, pada umumnya sangat memprihatinkan, khususnya keterbatasan prasarana desa, tingkat pendidikan relatif rendah dan pendapatan perkapita penduduk demikian rendahnya. Bertitik tolak dari berbagai masalah keterbatasan itu maka Pemerintah memberikan setiap desa, Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang dimulai sejak Repelita I. Meningkatnya dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari tahun ke tahun telah mengurangi penduduk miskin dari 60% (1970) menjadi 11,36 % pada tahun 1995, dengan jumlah desa tertinggal 20633 desa.Dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan maka pemerintah memberikan setiap desa dana IDT sesuai Inpres No. 5 Tahun 1993. Untuk melihat keberhasilan program Inpres dapat diwujudkan perlu diteliti, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam perspektif penanganan kemiskinan di Desa tertinggal.Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka alat analisis yang digunakan adalah model deskriptif dan didukung analisis kuantitatif model regresi liner berganda. Dan dari hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT adalah Peranan Pendampingan PP), Peranan Aparat (PA), Kemampuan Pokmas (KP), Jenis Usaha (7U), Pengawasan (EP), Motivasi Pokmas (MP) dan Distribusi Pendanaan (DD) (koefisien determinasi sebesar 65,25%).Secara parsial bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh positif terhadap PED sebagai berikut :1. PP berpengaruh positif terhadap PED, artinya bila PP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,2732%.2. Bila PA ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,17%.3. Bila KP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,057 % .4. Bila MP ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,047%.5. Bila DD ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,035%.6. Bila .7U ditingkatkan 1% maka PED akan ineningkat sebesar 0,053%.7. Bila EP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,0525%.Berdasarkan faktor-faktor dominan tersebut maka strategi meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam penanganan kemiskinan di desa tertinggal, adalah pertama, meneruskan kontribusi kebijakan IBD dan IDT dengan melalui prioritas program pada faktor-faktor yang diduga sangat berpengaruh tersebut. Kedua, memformulasikan kebijakan pemerintah yang bare sebagai pemantapan program pendukung XBD dan XDT secara terpadu dan terintegrasi lintas sektoral."

"Pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan konsep pemberdayaan atau penguatan potensi (empowerment) masyarakat yang meletakkan individu sebagai subjek dan memberi ruang partisipasi penuh mereka ke dalam sebuah program pemberdayaan itu sendiri. Inisiatif kreatif dari masyarakat merupakan sumber daya paling utama. Partisipasi mereka mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi program.Pemberdayaan nelayan melalui bantuan paket bergulir sarana penangkapan ikan di Muara Angke merupakan salah satu program dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan pra sejahtera di Muara Angke.Evaluasi program bertujuan untuk mempelajari apakah program mencapai tujuan dan bagaimana program mencapai tujuan dan untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran. manfaat dan dampak dari program pemberdayaan yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya.Metode analisa berpikir logis (logical framework analysis) dengan melihat input, output, outcome dan impact bertujuan untuk melakukan penyesuaian/sinergi antara berbagai elemen tersebut agar terjadi suatu keselarasan antara aktifitas yang dilakukan dengan tujuan program, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur dan kesalahan sasaran.Hasil evaluasi program pemberdayaan melalui analisa input hingga impact menunjukkan kekuatan program pemberdayaan adalah nelayan mempunyai kesempatan untuk memiliki sarana penangkapan yang berimplikasi kepada peningkatan kepercayaan diri (self confidients) nelayan. Hal ini penting karena mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan bukan saja terkait dengan masalah penopang hidup (life sustenance), melainkan juga dengan masalah harga diri (self esteem) dan kebebasan (freedom). Semua itu dimaksudkan agar orang miskin itu bisa menjadi lebih manusiawi (in order to be more human).Adapun kelemahan program pemberdayaan ini adalah 1) perencanaan program tidak partisipatif, hal ini ditunjukkan dengan minimnya partisipasi masyarakat nelayan dalam setiap penentuan tahap proyek, mulai dan perencanaan hingga implementasi, 2) Input dan aktivitas program yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas tidak mendapat prioritas, dan 3) Implementasi program kurang komprehensif, baik dengan program lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan nelayan di Jakarta, maupun program pasca proyek. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak adanya fasilitator lokal yang seharusnya memfasilitasi pengembangan komunitas nelayan setelah program berjalan."

"Program IDT adalah program pemberdayaan rakyat karena jika dikaji dari visi dan misinya merupakan program khusus untuk menerapkan falsafah dasar kebijaksanaan anti-kemiskinan dengan cara mempercayai orang miskin bahwa mereka dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi pengembangan ekonomi rakyat yang mendapat porsi sangat besar didasarkan pandangan bahwa mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi "dari rakyat", "oleh rakyat" dan "untuk rakyat". Dengan kata lain membangun ekonomi rakyat dalam IDT juga berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Visi dan misi pemberdayaan yang diemban Program IDT yang merupakan program cetakbiru pemerintah dan ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi subjek atau aktor utama pembangunan, dengan demikian memunculkan pertanyaan mengenai : dimensi-dimensi pemberdayaan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program, bagaimana proses pemberdayaan itu dilakukan, serta sejauh manakah program IDT telah mampu memberdayakan para penduduk miskin dengan mengedepankan partisipasi dan keswadayaan mereka? Kemudian dengan adanya bukti-bukti fisik terjadinya akumulasi dan proses perguliran dana IDT di Kelurahan Galur, apakah dengan demikian juga berarti program tersebut telah mampu meletakkan suatu prakondisi yang mengedepankan basis lokalitas dan pribumisasi pembangunan yang menjadi fondasi bagi penduduk miskin mencapai kemandirian. Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dimensi-dimensi pemberdayaan yang diterapkan di dalam pelaksanaan program IDT di Kelurahan Galur, {2} mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, serta {3} mengetahui sejauh mana dimensi-dimensi pemberdayaan itu diterapkan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk (a) mendeskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terjadi, (b) mendapatkan makna subjektif dari pemberdayaan itu, dan (c) mendapatkan karakteristik khusus kajian yakni dimensi-dimensi pemberdayaan yang ada, serta hasilnya tidak untuk mendapatkan generalisasi. Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasi dan dideskripsikan berbagai dimensi pemberdayaan yang terjadi yakni pemberdayaan pendamping oleh pemerintah dan pemberdayaan para anggota pokmas oleh pendamping. Secara umum dapat dikatakan bahwa kadar pemberdayaan yang terjadi masih rendah walaupun berbagai target program dapat dicapai. Tercapainya target atau tujuan-tujuan antara (objectives) program dengan kadar pemberdayaan yang rendah, ternyata disebabkan oleh upaya mobilisasi yang sangat kental dalam implementasi program. Mobilisasi ini menjadi alternatif paling "tepat" dan "mendapat pembenaran" karena berbagai muatan yang terkandung dalam program. Partisipasi dan swadaya lokal yang seharusnya generator pembangunan menjadi tenggelam dan menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan program tadi. Makna partisipasi dan swadaya lokal dari para pendamping dan penduduk miskin cenderung pasif, bersifat pseudo den manipulatif karena pemerintah masih berfungsi sebagai chief-protagonist atau pengambil keputusan utama. Akibatnya implementasi program di lapangan belum mampu merubah pola pembangunan klasik yang berorientasi produksi ke paradigma pembangunan berorientasi manusia dengan paradigma pembalikan dalam manajemen (reversal paradigm in management). Oleh karena itulah rekomendasi penelitian ini terutama ditujukan kepada pemerintah agar secara perlahan mengurangi peran-perannya dan mengedepankan peran, partisipasi dan swadaya pendamping dan warga lokal. "

"Pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat menunjukan pola semakin ke bagian wilayah utara tingkat pertumbuhannya semakin baik. Demikian pula dengan pola tingkat konektifitas jaringan jalan yang terjadi di tingkat kabupaten/kotamadya yaitu wilayah bagian utara memiliki tingkat konektifitas yang lebih tinggi dibandingkan di bagian selatan bahkan rata-rata mendekati angka (100%). Pola tersebut dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan tingkat konektifitas jaringan jalan."

"Tesis ini membahas perubahan sosiokultural masyarakat pedesaan, yang dikaitkan dengan telah tembusnya jalan trans-Biak ke daerah-daerah pedesaan di Biak, Kabupaten Biak-Numfor. Tiga dari sekian banyak aspek kebudayaan yang menjadi sasaran penelitian ini, adalah aspek perubahan perilaku ekonomi, hubungan kekerabatan, dan aspek pendidikan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat desa di Biak. Desa Bosnabraidi di Kecamatan Biak Utara telah dipilih sebagai daerah studi kasus. Adapun ketiga aspek sosiokultural yang menjadi objek studi tersebut di atas, hanya dibatasi pada kurun waktu sejak tembusnya jalan trans-Biak di daerah Kecamatan Biak Utara, tahun 1975 sampai dengan tahun 1994.Latar Belakang Masalah Jalan merupakan prasarana perhubungan vital dan sifatnya amat klasik, di antara prasarana dan sarana perhubungan lainnya. Keberadaannya agak unik jika dibandingkan dengan fasilitas perhubungan yang lain. Manusia menggunakan jalan sejak ada dalam kandungan sampai lahir ke bumi (merangkak, berdiri, dan berjalan sendiri) fasilitas klasik ini selalu digunakan dalam derap langkah kehidupan atau tingkah lakunya tiap saat.Silvia Sukirman mengemukakan bahwa "Pada awalnya, jalan hanyalah berupa jejak manusia yang mencari kebutuhan hidup ataupun sumber air. Setelah manusia mulai hidup berkelompok jejak-jejak itu berubah menjadi jalan setapak" (1992:1), lalu berkembang mengikuti fase perkembangan peradaban manusia, mulai dari jalan setapak (tradisional) sampai dengan jalan raya yang modern, yaitu mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai hasil manifestasi dari kebudavaan manusia itu sendiri.Jadi, sebelum adanya fasilitas yang lain (sarana) seperti, mobil, perahu, kapal dan pesawat terbang, jalanlah yang menempati posisi utama dalam perhubungan dan kehidupan manusia, sebagaimana diungkapkan dalam bahasa Biak bahwa "Nyandayuk ima isya ro kenem pampondi. Ima imaniso wurek kankenem. Inja isyaba (irnuk) ido na komar." (Jalan ada semenjak kehidupan dahulu. la bagaikan urat nadi kehidupan. Akan matilah kita jika tak ada jalan/putus).Dengan dibangunnya jalan trans-Biak ini, maka dampaknya terhadap pembangunan ekonomi tradisional, kekerabatan dan pendidikan di daerah ini sangat berarti. Jalan mendorong lajunya pembangunan ekonomi, perubahan dalam hubungan kekerabatan dan kemajuan pendidikan yang nyata di daerah pedesaan.Prasarana klasik ini memberikan inspirasi, motivasi, dan saluran informasi bagi masyarakat desa, untuk lebih mengintensifkan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang, dalam konteks kebudayaan masyarakat setempat secara total. Masyarakat dengan mudah mendistribusikan produksi pertanian, perikanan dan hasil-hasil lainnya ke kota untuk dijual dan sebaliknya konsumsi barang-barang menjadi lebih tinggi sehingga perekonomian daerah lebih maju karena masuknya jaringan jalan sampai di desa-desa."

"Melihat realita yang terjadi sekarang ini dengan bergulirnya arus reformasi disertai adanya perubahan pada berbagai bidang tentunya masyarakat harus dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Salah satu perubahan yang bersifat revolutif telah terjadi pada sistem pemerintahan daerah. UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang begitu besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberdayakan masyarakat secara maksimal. Kewenangan bidang-bidang pemerintahan dan pembangunan yang mendukung upaya tersebut telah digariskan dalam peraturan-perundangan yang melengkapinya.Sehubungan dengan hal di atas, salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah pembangunan sosial pada daerah masing-masing. Hal ini dirasakan penting karena telah terjadi sebuah kondisi yang tidak baik bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan akselerasi perubahan yang sedang berlangsung. Permasalahan ini terjadi karena pola kebijakan pembangunan yang salah pada Pemerintah terdahulu. Pada pembangunan yang serba terpusat telah membawa masyarakat kehilangan sikap kemandiriannya, sense of organizing mereka hilang serta masyarakat menjadi atomistic yaitu merasa tidak mempunyai dukungan organisasi. Semua proyek pembangunan sampai tingkat RT/RW pun berpusat pada pemerintah. Hal mana membuat rakyat sangat tergantung kepada pemerintah.UU 22 yang telah memberikan kewenangan besar kepada Pemerintah Daerah menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat harus diberdayakan secara lebih serius terutama pada tatanan terbawah yang seringkali tidak terjangkau oleh kebijakan Pemerintah. DPRD yang ada dirasakan tidak cukup dapat merambah kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara baik dengan segala keterbatasan yang ada. Salah satu upaya pencarian solusi untuk kondisi masyarakat di atas adalah harus ada sebuah kebijakan yang secara sistematis dapat mengembalikan kemandirian masyarakat sehingga lebih jauh akan tercipta daya partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam pembangunan.Belajar dari kenyataan adanya dua konsep kongkrit tentang keterlibatan secara langsung masyarakat pada lapisan terbawah yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di desa-desa Kabupaten Bogor serta Dewan Kelurahan (DK) yang terdapat pada Kelurahan-kelurahan DKI Jakarta, penulis berupaya untuk mengadopsi konsep tersebut pada masyarakat kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor. BPD dan DK terbentuk karena amanat UU. BPD terbentuk berdasarkan UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta DK terbentuk berdasarkan UU No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.Yang ironi dari UU 22 tahun 1999 adalah bahwa bagi daerah yang kondisi desanya telah berubah karateristiknya menjadi perkotaan maka harus dibentuk menjadi kelurahan, pembentukan atau perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan dengan serta merta berimplikasi kepada tergusurnya peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sangat jelas karena kelurahan yang dibentuk tidak dilengkapi dengan lembaga sejenis BPD yang dapat menampung atau menjadi wadah partisipasi masyarakat. Dari kenyataan ini maka tidak mengherankan jika di beberapa daerah (Kab. Bogor khususnya) banyak warga masyarakat desa yang keberatan bahkan menolak perubahan status tersebut. Alasan yang paling sering mengemuka adalah karena mereka tidak lagi berhak secara penuh untuk mengelola wilayah tempat mereka bermukim. Hal ini lebih jauh menjadi problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya.Badan Perwakilan Kelurahan yang dapat saja dikatakan hybrid atau gabungan dari konsep BPD dan DK, penulis kedepankan untuk menjawab persoalan tersebut dengan tentunya terlebih dahulu menggali berbagai informasi dari masyarakat setempat dalam hal ini elit masyarakat Kabupaten Bogor."

"Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengeloalan Sumber Daya Perikanan (Co-Fish Project) Riau, dari visi dan misinya merupakan program untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Upaya ini dilakukan dengan anggapan dasar bahwa pada dasarnya setiap orang tersebut memiliki kelebihan dan mampu untuk dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi pengembangan usaha alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan sumber daya laut yang potensi lestarinya semakin terbatas. Usaha alternatif ini merupakan usulan dari masyarakat sendiri yang kemudian dilakukan studi kelayakan oleh proyek untuk pengembangannya. Dengan proyek ini berarti merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan memberdayakannya.Visi dan misi pemberdayaan yang di emban Co-Fish Project ini merupakan program nyata yang ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi aktor utama dari proyek itu, dari kenyataan ini muncul pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan alternatif pemecahannya, proses pemberdayaan masyarakat oleh proyek serta sejauh mana proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. 2) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk proses pemberdayaan yang telah dijalankan selama ini terhadap masyarakat Pesisir di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya. Serta 3) Mendeskripsikan dan melihat manfaat dari Proyek Pembangunanan Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Riau dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif dengan tujuan mampu melihat permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat serta mendiskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang dilakukan proyek serta melihat manfaat dari proyek itu secara objektif.Adapun upaya yang dilakukan proyek yaitu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, penyadaran masyarakat penegakan hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan pantai, pengadaan/ perbaikan sarana prasarana sosial serta pengembangan usaha kecil dan penganekaragaman pendapatan.Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasikan dan didiskripsikan berbagai upaya pemberdayaan yang dilaksanakan proyek serta LSM kepada masyarakat. Dan hasil wawancara mendalam dan pengamatan selama penelitian serta analisa yang penulis lakukan, dapat dikatakan proyek ini berhasil memberdayakan masyarakat. Walaupun disana sini masih perlu pembenahan dalam pelasanaan selanjutnya. Keberhasilan pemberdayaan ini salah satu indikasinya yaitu munculnya partisipasi serta swadaya lokal sebagai generator bagi pembangunan di Desa Meskom, Masyarakat terlihat pro aktif dalam menanggapi setiap proyek yang ada di desanya. Bangkitnya kesadaran masyarakat ini tercermin pula pada kesadaran yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Dan juga orang tua tidak lagi terlalu membebankan pekerjaan kepada anak-anaknya pada saat jam sekolah.Rekomendasi dari penelitian ini kepada Co Fish Project dan LSM yaitu, memperkuat dorongannya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan ini perlu di dorong secara optimal, lebih aktif mendorong masyarakat untuk menggali mata pencaharian alternatif. Untuk pemerintah direkomendasikan agar melakukan evaluasi terhadap proyek, serta bersama DPRD segera membuat perda untuk melindungi nelayan lokal, serta menindak tegas terhadap nelayan-nelayan yang merusak sumber daya perikanan."