Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Propinsi DK1 Jakarta sebagai lbukota Negara merupakan kota tempat berkembangnya berbagai jenis usaha perdagangan, jasa dan juga merupakan kota wisata. Hal ini menjadikan kota Jakarta memiliki keuntungan dibanding dengan kota lain di Indonesia. Pajak Hotel dan Restoran merupakan Pajak Daerah yang cukup diandalkan penerimaannya, jenis pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang pemungutannya adalah berdasarkan "self assesment" Optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat tergantung dari kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan adanya koordinasi antara instansi terkait, disamping adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dicapai secara maksimal.Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti berkaitan dengan pengukuran efektivitas pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran dan apakah pelaksanaan administrasi perpajakan sudah mendukung pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan yang efektif dengan studi kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II melalui wawancara secara Iangsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II dengan menggunakan analisis data statistik diperoleh efektivitas pemeriksaan dan pengaruh pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukan angka yang kurang stabil namun hubungan antara pemeriksaan dengan realisasi penerimaan cukup kuat. Pelaksanaan administrasi perpajakan menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme pemungutan yang cukup baik, namun dari sisi sumber daya manusia menunjukan kenyataan yang masih kuramg efektif dari sisi kualitas maupun kuantitas.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal."

"Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha pencapaian tujuan itu, maka peranan pemerintah sangat vital, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengemban terwujudnya pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat moril maupun materiil.Pada tahun-tahun belakangan ini, pencapaian tujuan tersebut semakin tidak mudah karena adanya dua fenomena besar, yakni krisis ekonomi yang berkepanjangan dan globalisasi internasional. Yang pertama paling tidak potensial menghambat pencapaian kesejahteraan umum, bahkan secara nyata telah terbukti mereduksi kesejahteraan umum terutama dalam bentuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan yang kedua mewujud dalam bentuk persaingan babas antarbangsa, yang menuntut bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) saling berkompetisi.Persaingan tersebut, tidak dapat dihindari, menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, yang hanya mungkin terwujud jika dipersiapkan dengan baik dan berdedikasi serta disokong oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, sebagai antisipasi atas tantangan tersebut, perlu kiranya dipahami konsep dasar otonomi daerah, baik yang termaktub dalam UU nomor 5 Tahun 1974 maupun UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan good will bagi upaya pencapaian tujuan praktis pembangunan nasional tersebut.Dalam konteks otonomi dareh itu, Propinsi DKI Jakarta termasuk salah satu propinsi yang minim sumber alam. Akan tetapi sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, di wilayah DKI Jakarta dapat digali sumber penerimaan daerah dari sektor pajak.Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Propinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Tingkat I yang memiliki 5 (lima) Wilayah Kotamadya (Kodya) yang bersifat administrasi. "

"Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan.Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar.Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden.Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan."

"Perkembangan teknologi dan kebudayaan telah cukup jauh merasuk kedalam berbagai segi kehidupan manusia Indonesia, terutama dikota besar metropolitan Jakarta. Salah satu diantaranya nampak dibidang hiburan, yang kemajuannya seimbang bahkan kadang-kadang lebih cepat dari pada kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta telah memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai tarif pajak hiburan, hal ini dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dinilai masih kecil atau belum optimal.Tujuan daripada penelitian yang dilakukan yaitu adalah menganalisis pengelolaan pajak hiburan Sudipenda dengan pendapatan masalah berdasarkan sistem perpajakan yang mengacu kepada azas-azas perpajakan, melalui metode penelitian deskriptif analisis penulis mengumpulkan data dan informasi dilakukan pada Suku Dinas Pendapatani Daerah Jakarta Utara.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi perpajakan dimana pengelolaan pajak hiburan belum dilaksanakan secara konsekwen antara lain mengenai pelimpahan wewenang pemungutan pajak dan sumber daya manusianya yang tidak memadai. Atas dasar temuan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah wajib pajak dapat membayar dimana saja, sehingga akan mempercepat proses pelayanan dan penerimaan pendapatan asli daerah dan sektor pajak hiburan."

"Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen untuk menguji kepatuhan wajib pajak (tax compliance) baik formal maupun material, dimana pada dasarnya pada sistem Self Assessment semua Wajib Pajak terbuka untuk diperiksa.Seperti diketahui ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah meliputi ; Pemeriksaan Sederhana Kantor dan Lapangan, serta Pemeriksaan Lengkap.Organisasi Pendataan dan Pemeriksan Pajak di Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang untuk selanjutnya disebut Dipenda DKI Jakarta, dilakukan oleh kelompok jabatan struktural di Baiai Dinas, Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.Berdasarkan kondisi yang melatar belakangi tersebut, maka upaya untuk meningkatkan peran-peran unit dibawah organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat dihadapkan pada beberapa permasalahan.Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Bagaimana persepsi pegawai tentang Efektivitas Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pemberi layanan pada masyarakat ?Adapun tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan persepsi pegawai tentang Efektivitas Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pemberi layanan kepada masyarakat.Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif yang meliputi ; penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari buku-buku, literatur-literatur yang bersifat ilmiah, dan bahan referensi serta data dari Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dengan hasil penelitian ini diharapkan kondisi Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta dapat berjalan efektif, sehingga vlsi dan misi Dipenda dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan."

"Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru.Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah ada, yaitu dengan cara pemungutan pajak meliputi semua objek pajak, berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya. Salah satu pajak yang telah ada dan cukup potensil adalah Pajak Reklame.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Serta menggunakan analisis rasio, yaitu Tax Performance Index yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak atau dapat pula dikatakan perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penyelesaian sengketa pajak mempunyai angka TPI yang tinggi yaitu rata-rata diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemungutan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.Sejalan dengan, hal tersebut diatas penulis merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai induk dari Suku Dinas Pendapatan Daerah di lima Wilayah Kotamadya agar menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.Peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan jalan antara lain :1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.2. Peningkatan kemampuan, ketangguhan dan disiplin Suymber Daya Manusia (SDM) dilapangan, hal ini sehubungan dengan :a. Usaha Instensifikasi pemungutan Pajak Daerah.b. Usaha Extensifikasi pemungutan Pajak Daerah."

"Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah merupakan primadona sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, sistem pajak yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Hal itu telah disadari oleh Pemerintah, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan perubahan pada sistem pajak nasional, dan perubahan pada sistem pajak daerah.Ada tiga hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui dampak perubahan tarif yang dikenakan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame, (2) untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan pajak reklame terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Jakarta Barat.Rancangan yang digunakan dalam penelitian berupa analisis data sekunder terhadap realisasi pajak reklame selama beberapa kurun waktu dan didukung dengan kajian pustaka (literature study) terhadap perubahan kebijakan pajak reklame serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, belum dapat dibuktikan secara faktual, bahkan penerimaan dari sektor pajak reklame cenderung mengalami penurunan. Selain itu, masih dirasakan adanya mekanisme pengadministrasian pajak reklame yang terlalu berbelit-belit, yaitu mulai dari saat SPPR dimasukkan sampai kepada proses penyelesaian izin penyelenggaraan reklame, sehingga menjadi sumber adanya kolusi antara petugas dan wajib pajak, yang akhirnya dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi.Lebih lanjut, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menciptakan mekanisme penyelesaian izin penyelenggaraan reklame yang sederhana, ada koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Dinas Tata Kota) yang sehingga waktu penyelesaian izin reklame tidak terlalu lama. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan pembinaan mental aparat perpajakan merupakan faktor panting yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan."

"Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligatory to regulate their house hold themselves as their finance based on the regulation. Bogor, as a buffer city for Jakarta, also applies the local autonomy. One of income sources for local government finance is local earnings, which is include local tax. In Bogor advertising tax give contribution enough as local earnings.Research question are how advertising tax auditing prossedure in Bogor Municipality and implication advertising tax auditing in Bogor Municipality. The research approach is quantitative, the collecting data techniques by in-depth interview with number of informants that obviously involved in audit advertising tax, which are the staff of Bogor Local Revenue Agency, advertising tax payer literature studies and also data from Bogor Municipality.Whereas the secondary data is obtain through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object researcg. Data analysis is done in qualitative way, based on the result of the field finding as the primary data, and the secondary data.Billboards that are already expired bring their own problem, So that the Bogor Local Government has to destroy them. If the billboards were kept, they would decrease the Bogor?s local income. The aim of this research is to analyze the process about local auditing tax in Bogor and its implication to advertising tax income. By Tax Performance Index (TPI) from 2003-2006, there is still big potential advertising tax to cover local government cost. Although TPI has increased, its still can not reach the local revenue target. Even though Bogor Government is still using simple auditing local tax system, It has fulfilled auditing step indicator. This research prove that the tax auditing system is effective, but the regional income has not optimal yet."

"Pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi penunjang sumber dana dalam pembiayaan roda pemerintahan dan pembangunan di DKI Jakarta. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah Pajak Hiburan. Dari jenis pajak daerah inilah diharapkan dapat menjadi primadona penerimaan yang sangat dominan dalam arti dapat ditingkatkan di samping jenis pajak daerah yang lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan ini, tidak terlepas dari peningkatan kualitas pengelolaan administrasi perpajakan yang effektif di samping kualitas sumber daya manusia yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan.Salah satu wilayah di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang potensiai obyek Pajak Hiburan-nya adalah wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, karena wilayah Kotamadya Jakarta Selatan di samping sebagai salah satu wilayah perdagangan juga sebagai salah satu pusat hiburan. Dilihat dari potensi yang ada jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan, masih ditemukan masalah dalam administrasi perpajakannya sehingga kurang menunjang penerimaan.Penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pejabat dan pegawai yang mengelola administrasi pajak hiburan dan juga wajib pajak yang masing-masing sebanyak 15 orang.Dari analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pertama, Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dalam sistem administrasi-nya masih belum effektif. kedua, masih terdapat masalah kurang jelasnya job description antar seksi terkait sehingga kadang terjadi tumpang tindih pekerjaan dan Ketiga, masih sangat terbatasnya jumlah personil yang ada untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan dilapangan.Daftar pustaka : 30 buku, I makalah, 4 peraturan perundangan + 10 peraturan dibawahnya : 3 Peraturan Pemerintah; I SK Menteri, 2 Peraturan Daerah dan 4 SK Gub. { Tahun 1997 - 2002 )"

"Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment."