Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari terhadap kejahatan korporasi yang difasilitasi oleh negara state-facilitated corporate crime. State-facilitated corporate crime yang dibahas dalam penelitian ini yaitu adanya klaim atas kepemilikan Pulau Pari dan diterbitkannya sertifikat yang melegalkan status kepemilikan dan hak pengelolaan Pulau Pari oleh BPN secara bertahap sejak 2014 sampai 2017. Dalam menganalisis reaksi sosial non-formal masyarakat, studi reaksi ini menggunakan kerangka pikir dalam konteks advokasi advocating, mobilisasi mobilizing, dan pengorganisasian komunitas community organizing. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer wawancara dan observasi serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kejahatan yang difasilitasi oleh negara dan bentuk-bentuk reaksi sosial non-formal yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pari. Studi ini memaparkan adanya tiga bentuk reaksi sosial masyarakat melalui advokasi baik advokasi sosial maupun advokasi politik melalui penerbitan petisi, collaborative networking yang dilakukan oleh organisasi non-profit dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari, aksi komunitas di sejumlah instansi pemerintah, dialog dengan para elit dan kampanye di media sosial. Berikutnya, reaksi sosial non-formal juga diwujudkan dalam memobilisasi sumber daya manusia, dana, hingga publikasi. Bagian ketiga dari analisis reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari membahas mengenai pengorganisasian komunitas. Dalam studi ini, Peneliti menyimpulkan jika pengorganisasian masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi non profit masih dalam tahap awal pengorganisasian yakni identifikasi masalah dan meningkatkan kesadaran komunitas akan pentingnya melakukan reaksi sosial non-formal secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

---

This thesis discusses the non formal social reaction of the community of Pari Island against state facilitated corporate crime. The state facilitated corporate crime which discussed in this research is the claim of ownership of Pari Island and the issuance of the certificate which legalize the ownership status and management rights of Pari Island by National Land Agency gradually from 2014 until 2017. In analyzing the study of the non formal social reaction, this case uses a frame of mind in the context of advocating, mobilizing, and community organizing. By using primary data collection techniques primary interviews and observations and secondary data collection, this research is expected to provide a comprehensive view of state facilitated corporate crime and forms of the non formal social reaction conducted by the community of Pari Island. This study describes three forms of the non formal social reaction of crime through advocating by means of social or political advocacy through the issuance of a petition, collaborative networking conducted by non profit organizations in Koalisi Selamatkan Pulau Pari Coalition to Save Pari Island, community actions to some government agencies, dialog with the elites and social media campaigns. Next, the non formal social reaction is also manifested in mobilizing human resources, funds, and publications. The third part of the analysis of the non formal social reaction of the community of Pari Island discussed above is community organizing. In this study, the researcher concluded that community organizing which initiated by non profit organizations is still in the early stages of community organizing that is problems identification and raising community awareness of the importance of undertaking non formal social reactions together to achieve common goals. "

"Karya ahkir ini disusun untuk membahas dan menganalisis bentuk state-corporate crime dalam pengimplementasian prinsip ecotourism yang justru menimbulkan environmental harm. Pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia, menghadirkan ecotourism sebagai strategi pembangunan pariwisata baru yang mendorong pengembangan program prioritas 10 Bali Baru, yang satu diantaranya adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS). Namun, pengimplementasian ecotourism yang coba dikembangkan di TNKS justru diwujudkan dalam tiga target materiil 10 Bali Baru, diantaranya target pemasukan devisa, target jumlah wisatawan, dan target penyelesaian waktu pembangunan. Pada ahkirnya, pengimplementasian ecotourism di TNKS berakhir pada dampak environmental harm.

---

This paper is structured to discuss and analyze the forms of state-corporate crime in the implementation of the principle of ecotourism which actually causes environmental harm. The rapid development of tourism in Indonesia, presenting ecotourism as a new tourism

development strategy that encourages the development of the Thousand Islands National Park (TNKS) as one of the 10 priority programs in Bali Baru. However, the implementation of ecotourism that was tried to be developed in TNKS was actually realized in three material targets for 10 New Bali, including foreign exchange income targets, the target number of tourists, and the target of completion of development time. In the end, the implementation of ecotourism in TNKS ended on the impact of environmental harm."

"Pembuatan proyek Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah memunculkan sebuah konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Rencana pembuatan Desa Wadas menjadi lokasi pertambangan batu andesit untuk menunjang proyek Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga karena berbagai alasan. Hal ini menjadi sebuah konflik agraria yang menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Tulisan ini melihat bentuk-bentuk kekerasan ini sebagai sebuah State-Corporate Crime, dimana kejahatan terjadi akibat adanya interaksi antara pemerintah Indonesia dengan PT PP yang menimbulkan kerugian sosial dan pelanggaran hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dalam tulisan ini menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai artikel di internet. Tulisan ini kemudian menganalisis fenomena tersebut dengan Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam konflik agraria di Desa Wadas. Dengan level analisis kelembagaan, penulis melihat faktor-faktor kejahatan yang terjadi dalam katalisator tindakan: motivasi, kesempatan atau peluang, dan operasionalitas kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat (1) motivasi berupa tekanan ekonomi dan dan tujuan organisasi, (2) kesempatan atau peluang berupa ketersediaan sarana hukum dan ketersediaan cara-cara ilegal, dan (3) kurangnya operasionalitas kontrol berupa tekanan internasional, tekanan politik, dan sanksi hukum. Hal-hal tersebut dilihat oleh penulis sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

---

The construction of Bener Dam project in Bener District, Purworejo Regency, Central Java caused an agrarian conflict that occurred in Wadas Village. The plan to make Wadas Village into an andesite mining location to support the Bener Dam project was rejected by residents for various reasons. This becomes an agrarian conflict that produces direct violence and structural violence. This article views this violence as a state-corporate crime, where crime occurs as a result of interactions between the Indonesia government and PT PP that made illegal or socially injurious social action. This article uses a qualitative approach with a literature study method. The data in this article uses secondary data taken from various articles on the internet. This article then analyzes this phenomenon using the Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime to look at factors that caused the crime in Wadas Village. At the institutional level of analysis, the author looks at the crime factors that occur in the catalyst for action: motivation, opportunity, and operationality of control. The results of this research found that there are (1) motivation such as economic pressure and organizational goals, (2) opportunities such as the availability of legal and illegal means, and (3) lack of operationality of control such as international pressure, political pressure, and legal sanctions. The author sees these things as factors that caused violence in the agrarian conflict in Wadas Village."

"Permasalahan korban belum menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi para pembuat regulasi, masih mencari bentuk terbaik dalam perlindungan korban. Situasi struktural menjadikan konsumen sebagai target yang tepat untuk menjadi korban, karena perlindungan korban masih dikelilingi oleh pemilik kekuasaan. Perlindungan korban yang terjadi selama ini selalu melibatkan intervensi negara dengan menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan polisi atau aparat hukum terkait. Dalam kasus konsumen meikarta, kejahatan korporasi bukan satu-satunya masalah, akan tetapi kebanyakan yang terjadi adalah kejahatan korporasi. Bahkan konsumen tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan tersebut. Tesis ini membahas tentang upaya perlindungan korban dari kejahatan korporasi yang terjadi pada konsumen Meikarta, dimana sangat diharapkan dapat dilakukan secara efektif tanpa intervensi dari aspek kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menekankan pada data-data hasil lapangan, observasi dan wawancara narasumber mengenai upaya perlindungan korban karena kejahatan korporasi khususnya konsumen Meikarta. Tujuan penelitian yaitu memposisikan korban dalam perlindungan sebagai pusat dalam proses pelayanan korban.

---

The problem of victims has not become common knowledge and basic for regulators, still looking for the best form in victim protection. The structural situation makes consumers the and right target and victims because the protection of victims is still surrounded by power owners. The victim's actions that have occurred during this cell involve state intervention using the principles of police or related law enforcement powers. In the case of Meikarta consumers, corporate crime is not the only problem, but most of what happens is a corporate crime. Even consumers don't realize they're victims of such crimes. This thesis discusses efforts to protect victims from corporate crimes that occur in Meikarta consumers, which is expected to be done effectively without intervention from consumers. the aspect of power. This study is qualitative method research with emphasis on field results data, observations, and interviews of sources about efforts to protect victims due to corporate crimes, especially Meikarta consumers. The purpose of the study is to position the victim in protection as a center in the process of victim service."