Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian yaitu kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut kepentingan human security di masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menjalin hubungan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan yang tercermin dalam kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba relevan dijadikan obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam konteks hubungan internasional ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu mendapat jawaban adalah sebagai berikut: bagaimana perkembangan kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba, apa yang menjadi kendala kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas narkoba dan bagaimana implementasi kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba di masing-masing Negara anggota ASEAN.Pendekatan konsep penelitian menggunakan teori Human Security untuk membahas dampak lalu lintas perdagangan narkoba dan pentingnya penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba bagi human security, serta teori Hubungan internasional untuk membahas kebijakan, strategi dan program kerjasama ASEAN dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : adanya penguatan komitmen untuk lebih memperjelas arah kebijakan kerjasama, pada dasarnya merupakan penjabaran dari deklarasi bersama pada The first ASEAN Conference on Transnational Crime pada 20 Desember 1997 di Manila Philippina. Arah kebijakan ini antara lain untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional di tingkat regional; untuk mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah Transnational Crime seperti ASCD dan ASENAPOL. Untuk memberikan dukungan teknis Panitia ad-hoc Expert Group menyelesaikan tugas Sekretariat ASEAN dalam menyusun ASEAN Plan of Action on Transnational Crime. Untuk melakukan law emporcement terhadap pelaku kejahatan transnasional, maka visi dan misi kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba yang mengancam human security di masing-masing negara anggota menjadi lebih jelas, terpola dan terpadu.Kendala dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah penerapan prinsip non intervensi oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Namun pada Pertemuan AMM ke-31 kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan peninjauan kembali terhadap prinsip non-intervensi dan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Hal terpenting dalam kesepakatan TAC adalah bahwa suatu negara dapat membuat kebijakan "enhanced interaction", yakni kebijakan yang memungkinkan masing-masing negara yang mengadakan interaksi yang saling mendukung.Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN lainnya fokus implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba dilakukan dengan Cara mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, Pemerintah di masing-masing Negara anggota ASEAN melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Di masing-masing Negara anggota ASEAN terdapat suatu badan atau lembaga nasional yang secara fungsional bertugas merumuskan kebijakan nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan, strategi dan program penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba serta penanganan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan narkoba. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba."

"Integrasi ekonomi regional muncul antara lain karena keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang timbul dari pencapaian skala ekonomi dan keyakinan bahwa regionalisasi dapat memperluas pasar domestik sebagai persiapan bagi industri regional untuk menembus pasar dunia yang sangat kompetitif. Studi terhadap ekonomi regional seperti Uni Eropa menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara investasi regional dengan integrasi ekonomi.Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara investasi regional dengan proses integrasi ekonomi yang berlangsung di kawasan ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Investment Area (AlA). Terhadap investasi sektor industri, ingin diketahui pertumbuhan sektor industri pada periode pembentukan AFTA dan masa krisis serta pengaruh kebijakan investasi yang dilakukan masing-masing negara anggota ASEAN terhadap perkembangan investasi sektor industrinya.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengujian secara statistik atas data investasi langsung regional ASEAN dan data investasi regional sektor industri antara periode sebelum dan sesudah pembentukan AFTA. Di samping itu, diuji efek dari krisis ekonomi dan keuangan (1998-2000) terhadap pertumbuhan investasi di ASEAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran investasi ke ASEAN meningkat secara nyata pada periode sesudah pembentukan AFTA dibandingkan dengan sebelum AFTA terbentuk. Namun, krisis ekonomi yang berlangsung pada periode 1998-2000 menyebabkan penurunan aliran investasi ke ASEAN. Pada investasi regional sektor industri, menunjukkan sebagian besar sub-sektor industri pada periode sesudah pembentukan AFTA investasi dan porsinya terhadap total industri meningkat. Namun pada masa krisis, kebanyakan dari sub-sektor tersebut porsi investasinya menurun. Kebijakan investasi yang dilakukan negara-negara ASEAN terhadap perkembangan sektor industrinya, menunjukkan bahwa kebijakan suatu pemerintah yang memprioritaskan pada suatu sektor industri tidak selalu berarti akan mengembangkan industri tersebut."

"The influence of the global South is increasing in the conduct and governance of multinationals, in the growing interest in the 'bottom of the pyramid', in the debates over the environment, trade and international law. There are questions aplenty. Complexities and tensions, differing ethical interpretations.The volume includes works by authors from the global South and contributions about ethical issues in the global South, including the responses to famine in East Africa, India and Indonesia, and the applicability of international guidelines and ethical frameworks in South Africa. Other contributions examine the roles of beliefs and philosophies in the establishment of ethical traditions."

"Indonesia yang selama ini tidak menjadi bagian dari negara yang mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan, namun demikian, secara faktual klaim Cina atas wilayah ini didasarkan pada nine dashed lines yang memotong garis batas landas kontinen Indonesia yang telah disepakati dengan Vietnam dan Malaysia, serta memotong klaim batas ZEE Indonesia. Dalam jurnal ini akan dibahas apakah negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merespons ekskalasi sengketa LCS dengan menggunakan strategi balancing power dengan metode kualitatif melalui perspektif naval intelligence. Dan adakah kemungkinan ASEAN akan menggunakan ASEAN Way59 untuk bersatu menghadapi hegemoni Cina serta bagaimana implementasi strategi tersebut dalam hubungan intra ASEAN maupun ASEAN dengan Cina."

"ABSTRAKDibalik banyaknya kajian displin ilmu Hubungan Internasional yang meneliti tentang respon negara dalam menanggapi kejahatan transnasional, masih cukup sedikit kajian yang berfokus pada respon negara dalam menghadapi cybercrime. Hal ini dikarenakan, kasus-kasus cybercrime hanya dianggap sebagai sebuah kasus dalam ranah teknologi saja. Situasi ini menarik perhatian penulis untuk membuat penelitian dengan menganalisis bagaimana upaya kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di ruang cyber cybercrime . Dalam penelitian ini digambarkan bahwa kasus cybercrime dapat memberikan implikasi terhadap hubungan antar negara, karena sifat kejahatan tersebut yang borderless lintas batas negara dan karakter ancaman yang dikategorikan sebagai keamanan non tradisional. Dengan menggunakan konsep kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye serta metode pengolahan data secara kualitatif terhadap gejala-gejala latar belakang sosial yang muncul pada kasus cybercrime, tulisan ini hendak menggambarkan tujuan dari dilakukannya suatu kerjasama internasional oleh negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan cybercrime. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa upaya ASEAN untuk menanggulangi cybercrime telah dituangkan dalam deklarasi ASEAN yaitu The 3rd Joint Communiqu AMMTC pada 11 Oktober 2004 di Singapura. Selain itu, para pemimpin ASEAN memandang bahwa cybercrime merupakan ancaman besar bagi stabilitas keamanan kawasan, serta ekonomi dan politik. Komponen kerjasama keamanan ASEAN telah dikokohkan dalam ASEAN Regional Forum ARF . Namun kerjasama ARF tersebut dinilai belum efektif karena adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pengambilan keputusan sehingga belum mampu mengatasi perbedaan pendapat yang cukup mendasar dalam merumuskan strategi yang diperlukan khususnya untuk memerangi cybercrime. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam penanggulangan cybercrime di ASEAN, namun kondisi tersebut dapat diminimalir dengan adanya kerjasama seperti pertukaran informasi intelijen terhadap pelaku potensial cyber melalui sistem electronic-ASEANAPOL Database System e-ADS , harmonisasi hukum yang mengatur keamanan di ruang cyber,serta pelatihan bersama para penyidik dan penegak hukum dalam hal investigasi dan penyidikan digital forensik.

---

ABSTRACTDespite the vast research of International Relations disciplines that examines the state s response toward transnational crime, it is still quite a bit of study which focuses on the state s response face to cybercrime. This is because, many researches study cybercrime cases from the point of view of technology. This condition attracted the attention of writers to make a research by analyzing how the efforts made by ASEAN cooperation to combat crimes in the cyber space cybercrime . This research describes that cybercrime cases may have implications to influence a relation between nation states, due to the fact that cybercrime has borderless nature and the character of the threat which is categorized as a non traditional security. Therefore, by using the concept of international cooperation by Robert Keohane and Joseph Nye and conducting a qualitative data processing methods for symptoms of social background that appears in cybercrime cases, this research aims to describe the purpose of the international cooperation performed by ASEAN member countries in combating cybercrime. The result of this study found that ASEAN s efforts to combat cybercrime has been validated by a declaration in the 3rd ASEAN joint communiqu AMMTC on October 11th, 2004 in Singapore. In addition, ASEAN leaders consider cybercrime as major threat to the regional security and stability, as well as economic and political. ASEAN security cooperation has been affirmed in the ASEAN Regional Forum ARF . However, the ARF cooperation is considered ineffective because it still shows a weakness in the decision making process that has not been able to overcome disagreements which are fairly fundamental in formulating the strategies needed to combat cybercrime. Although, there are still weaknesses in the ASEAN cooperation to combat cybercrime, but, such condition can be mitigated by a cooperation such as the exchange of intelligence information on potential cyber offenders through an integrated system named electronic ASEANAPOL Database System e ADS , the harmonization of law governing security in cyber space, as well as the integrated activity of people capacity building for investigators and law enforcement in terms of investigations and digital forensic investigation."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta Perkembangan kota-kota besar di negara berkembang tidak terlepas dari kemacetan lalu lintas dari tahun-ketahun semakin mengesalkan pengguna jalan raya terutama pengguna angkutan umum.Analisis kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, diangkat 4 hal pokok yaitu (1) Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (2) Prioritas kebijakan apa yang harus diterapkan didalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (3) Transportasi yang bagaimana di harapkan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan (4) Bagaimana koordinasi antar Departemen dan pihak swasta yang terkait di dalam mengatasi kemacetan lain lintas di DKI Jakarta.Hasil penelitian ini menemukan (1) Pihak yang paling berkepentingan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta adalah pihak pemerintahan daerah bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, (2) Sasaran memperlancar arus lalu lintas di DKI Jakarta adalala kebijakan peningkatan jalan untuk dapat menampung luapan kendaraan yang terus bertambah setiap saat, (3) Prioritas mencapai beberapa sasaran yang ada yang perlu mendapatkan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dari hasil penelitian ini adalah kebijakan penambahan jumlah armada bus dan pengembangan busway, (4) Lancarnya arus lalu lintas di DKI Jakarta akan mendorong terciptanya kondisi keamanan masyarakat pengguna jalan secara khusus dan stabilitas nasional secara umum.

---

This research is an evaluation on the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta. The development of capital cities in the developing countries is inseparable from the traffic jam which is becoming more annoying from year to year specially for the public transport user.

There are 4 (four) main issues in the analysis of the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, which are (1) How to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, (2), The priority of policy that should be implemented in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (3) The type of transportation that is expected in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, and (4) The coordination between the Government Departments and related private sectors in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta.

This research found that (1) The regional government, working together with the other stakeholder, has the most interest in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (2) the objective to smoothen the traffic in DKI Jakarta is the policy to improve roads to accommodate the overflow of vehicles, (3) The policy to meet some of the objectives that has to be priorities to achieve the goal from the result of this research is the policy to increase the number of busses and the development of busway, (4) smooth traffic flow in DKI Jakarta will create a safe condition for the mad user in particular and the national stability in general."

"Segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari cita-cita masa depan yang baik, tentu tidak lepas dari " perencanaan" ( dalam semua dimensinya, baik aspek kehidupan pribadi maupun antar pribadi). Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adaah bagaimanakan peranan negara dalam perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan memegang peranan sangat penting dalam menyelenggarakan tujuan negara sesuia dengan amanat pembukaan UUD 1945, baik untuk penyelenggaraan di tingkat nasional maupun di tingkat refleksi dari pelaksanaan demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (good governance). Atas dasar itu , peranan perencanaan pengembangan nasional menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat."

"Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan transportasi di DKI Jakarta, menghadapi tantangan serius yang terkait dengan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan. Permasalahan ini disebabkan oleh pertumbuhan dinamis wilayah perkotaan, konsentrasi penduduk tinggi, infrastruktur yang belum memadai, dan perilaku berkendara yang kurang disiplin. Dit Lantas Polda Metro Jaya telah menerapkan berbagai strategi, termasuk pemolisian prediktif, untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Data statistik menunjukkan tren kecelakaan yang meningkat, mengindikasikan bahwa tantangan kompleks seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang belum memadai masih mempengaruhi efektivitas upaya tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak masalah lalu lintas, perlu adanya transformasi budaya berkendara, peningkatan infrastruktur, dan investasi dalam sumber daya manusia dan sistem pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dinamika pencegahan kecelakaan lalu lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Kontruksi Sosial, Konsep Dinamika Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Konsep Keselamatan Lalu Lintas, Konsep Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas dan Konsep Dinamika Kecelakaan Lalu Lintas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dit Lantas Polda Metro Jaya menempatkan pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagai fokus utama dalam menjaga keselamatan pengguna jalan di DKI Jakarta. Hasil penelitian mencerminkan dampak kurangnya kepatuhan dan kompleksitas pembentukan norma berkendara. Untuk mengatasi hal ini, Dit Lantas Polda Metro Jaya perlu mengadopsi pendekatan komprehensif yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal, kerjasama lintas-sektor, dan edukasi masyarakat. Selain itu, keselamatan di jalan dikaitkan erat dengan perubahan budaya berkendara, melibatkan infrastruktur, hukum, dan kesadaran publik. Di Indonesia, tantangan utamanya meliputi kesulitan mengubah perilaku pengguna jalan dan kurangnya dukungan politik. Konsep piramida keselamatan jalan memberikan pandangan yang komprehensif untuk merencanakan program keselamatan, melibatkan lintas- sektor dan berbagai otoritas. Peningkatan keselamatan jalan memerlukan koordinasi lintas-sektor, dukungan dari berbagai lembaga terkait, dan integrasi program keselamatan jalan.

---

This research is motivated by the transportation development in DKI Jakarta, facing serious challenges related to congestion, traffic violations, and accidents. These issues are caused by the dynamic growth of urban areas, high population concentration, inadequate infrastructure, and undisciplined driving behavior. The Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police has implemented various strategies, including predictive policing, to enhance traffic safety. Statistical data indicates an increasing trend in accidents, indicating that complex challenges such as limited resources and inadequate infrastructure still affect the effectiveness of these efforts. Therefore, to address the impact of traffic issues, there is a need for a cultural transformation in driving, infrastructure improvement, and investment in human resources and monitoring systems. This research aims to analyze the dynamics of traffic accident prevention at the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police.

The method used is a qualitative approach. The theories employed to explain various issues include Social Construction Theory, the Concept of Traffic Accident Prevention Dynamics, Traffic Safety Concept, Violation and Traffic Accident Concept, and the Concept of Traffic Accident Dynamics.

The results of this research show that the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police places the prevention of traffic accidents as the primary focus in ensuring road user safety in DKI Jakarta. The research results reflect the impact of low compliance and the complexity of forming driving norms. To address this, the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police needs to adopt a comprehensive approach involving a deep understanding of local culture, cross- sector collaboration, and community education. Additionally, road safety is closely related to changes in driving culture, involving infrastructure, law, and public awareness. In Indonesia, the main challenges include the difficulty of changing road user behavior and the lack of political support. The safety pyramid concept provides a comprehensive view to plan safety programs, involving cross-sector collaboration and various authorities. Improving road safety requires cross-sector coordination, support from various relevant institutions, and the integration of road safety programs."

"ABSTRAKKarya tulis ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah mengenai peranan rakyat dalam pemerintahan, dengan menitikberatkan terhadap keberadaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Yang menarik dari studi ini adalah karena keterlibatan rakyat di Yogyakarta merupakan suatu hal yang Baru dalam sejarah pemerintahan di Yogyakarta. Di camping itu juga cakupan waktu dalam kajian ini yang didukung oleh suasana liberal dalam perkembangan politik di Indonesia. Rekonstruksi seiarah itu dilakukan dengan menggunakan metode seiarah, fakta-fakta yang disajikan didasarkan pada arsip-arsip sebagai sumber utama, dan didukung oleh sumber sekunder lainnya yang relevan. Peranan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi tema utama studi ini dipahami dengan menjelaskan interaksi timbal balik antara struktur sosial dengan peristiwa (orang atau sekelompok orang) yang teriadi dalam masyarakat. Di samping itu, perubahan di Yogyakarta juga dikaji dengan memahami budaya politik yang berkembang di. Yogyakarta dalam menginterpretasi tatanan pemerintahan demokrasi yang berasal dari Barat. Tesis ini menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta mendapat saluran yang semestinya, meskipun di Yogyakarta mempunyai latar belakang tradisi politik yang feodalistis, hal itu tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai figur yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Peranan rakyat itu secara nyata dituniukkan dalam pemanfaatan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dalam turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan daerah, sehingga peranan mereka tidak sebatas hanya sebagai "stempel" Dewan Pemerintah Daerah. "