Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampai saat ini, minyak dan gas bumi masih menjadi penghasil devisa yang utama bagi Indonesia, hal ini mengingat belum ada sektor lain diluar sektor minyak dan gas bumi yang dapat menjadi andalan bagi Indonesia untuk memperoleh devisa bagi kelangsungan pembangunan nasionalnya. Selain merupakan energi yang tidak terbarukan, dalam pengusahaan maupun pengelolaan minyak dan gas bumi memerlukan modal besar, teknologi canggih, serta sumber daya manusia yang handal.Dalam perkembangan kontrak hulu migas di Indonesia telah dikenal berbagai macam jenis kontrak, antara lain: kontrak konsesi, kontrak karya, dan kontrak production sharing; dimana pada saat ini yang berlaku adalah kontrak production sharing dangan variasinya, antara lain : JOA/JOB, EOR, TAC. Seperti diketahui, telah banyak kontraktor asing maupun lokal yang beroperasi di Indonesia untuk mencari minyak dan gas bumi. Dari 60 buah cekungan geologi di Indonesia, 15 buah diantaranya merupakan cekungan yang telah berproduksi, dan digunakan sebagai alternatif yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan hulu migas.Untuk melakukan evaluasi geologi terhadap cekungan yang telah berproduksi tersebut, telah ditentukan 5 buah kriteria (Cadangan, Reservoir, Batuan Induk, Perangkap, dan Migrasi) dan 12 buah subkriteria (Minyak, Gas, Porositas, Permeabilitas, Vitrinite Reflectance, TOG, Type Kerogen, Struktur, Stratigrafi, Kombinasi Struktur dan Stratigrafi, Primer, dan Sekunder). Guna memperoleh penilaian yang akurat, maka dilakukan pula pembuatan kuesioner "Tingkat Kepentingan Kriteria" dan kuesioner "Penilaian Perbandingan Berpasangan", kemudian dilanjutkan wawancara dengan ahli-ahli geologi dari beberapa perusahaan minyak asing maupun PERTAMINA.Melalui penerapan metoda AHP (Analytical Hierarchy Process), data yang diperoleh dari wawancara tersebut diolah dengan menggunakan piranti lunak "Expert Choice"; dari sini dapat diketahui bobot kriteria maupun subkriteria secara parsial ataupun global. Berdasarkan pengolahan data dan analisa hasil pembobotan, maka dapat diperoleh 2 (dua) macam strategi yang berhubungan dengan prioritas cekungan, yakni:- Bilamana berminat untuk mencari minyak- Bilamana berminat untuk mencari gas"

"Pada skripsi ini akan dibahas mengenai kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, konsep dasar Kontrak Bagi Hasil dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tinjauan umum ketentuan bank garansi, dan tinjauan khusus mengenai bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan (performance bond) dalam Kontrak Bagi Hasil kegiatan usaha hulu migas Indonesia. Penelitian hukum ini berbentuk normatif, dan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melihat permasalahan yang ada terkait implementasi dari pemberian Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan (performance bond) dalam Kontrak Bagi Hasil. Permasalahan tersebut khususnya mengenai peranan jaminan pelaksanaan dalam Kontrak Bagi Hasil terkait sejarahnya, pengaruhnya bagi kontraktor dan pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil, serta karakteristik Kontrak Bagi Hasil itu sendiri.

---

This thesis describes about the oil and gas upstream activity in Indonesia, basic concept of Production Sharing Contract in Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas, general review of bank guarantee, and specific review of bank guarantee as performance bond in Production Sharing Contract in Indonesian oil and gas upstream activity. The thesis applies the normative form of study, with the literature research method, to find problems in the implementation of the obligation to submit performance bond in Production Sharing Contract. The problems specifically consist of the performance bond role in Production Sharing Contract, concerned with its history, its effect to the contractors and performance of Production Sharing Contract, and the characterisctic of Production Sharing Contract itself."

"Industri MIGAS merupakan salah industri yang memegang peranan penting di Indonesia. Telah bertahun-tahun industri tersebut menjadi salah satu penyumbang utama dari devisa Negara. Semua kegiatan industri MIGAS Indonesia tersebut telah diatur dalam peraturan sendiri mengenai perminyakan dan pertambangan. Sebelum tahun 2001, Indonesia masih menggunakan undang-undang lama yang memberikan pengelolaan kepada Pertamina. Setelah adanya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina bukan lagi menjadi regulator. Peran tersebut dimiliki oleh Badan Pengatur, baik sekor Hulu maupun Hilir. Kegiatan Sektor Hulu dan Hilir sendiri merupakan dua kegiatan utama dalam industri minyak bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur antara lain tentang kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha MIGAS tadi. Untuk usaha hulu terdapat kekhususan sendri tentang pihak dalam kontrak yang memperbolehkan badan hukum asing. Adanya badan hukum asing ini erat kaitannya dengan hukum perdata internasional karena unsur asing yang dapat melakukan usaha di Indoneisa. Badan hukum asing tersebut akan mengadakan kontrak dengan Badan Pengatur untuk mendapatkan izin dalam melakukan usaha industri MIGAS dan disebut sebagai kontraktor. Kontrak yang dilakukan dalam usaha hulu juga merupakan suatu kontrak internasional, selain karena adanya badan hukum asing tetapi juga terdapat dalam isi kontrak tersebut antara lain mengenai pilihan hukum dan pilihan forum. Sebagai sebuah industri yang besar, tidak mungkin bagi suatu kontraktor untuk dapat melakukan semua kegiatan dengan sendirinya. Kontraktor tersebut akan melakukan kerja sama lagi dengan perusahaan yang secara khusus menangani, misalnya eksplorasi atau jasa pengeboran. Kontraktor ini lalu mengadakan kontrak pengadaan jasa dalam usahanya melakukan operasi MIGAS di Indonesia. Berbagai kontrak pengadaan jasa dalam bidang hulu inilah yang akan ditinjau dari segi hukum perdata internasional."

"Pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan industri hulu migas. Selain itu, migas sebagai sumber daya strategis pengelolaannya dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah yang tengah berkuasa karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan energi sebuah bangsa. Hal inilah yang menjadikan kebijakan pengelolaan sektor hulu migas mengalami perubahan dalam hal regulasi dan institusi/Lembaga pengelola migas. Melalui buku ini, Penulis menjelaskan perkembangan pengelolaan hulu migas di lima negara yakni Venezuela, Arab Saudi, Malaysia, Rusia dan Norwegia."