Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sebelum Tahun 1996 (Perda Nomor 9 Tahun 1977) terdapat dua system yaitu : Official Assessment System dan Self Assessment System. Pada Tahun 1996 yang semula dengan oficcial assessment system diarahkan ke Self Assessment System (Perda Nomor 5 Tahun 1996). Peranan administrasi perpajakan sangat besar dalam system tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Atas dasar itulah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan berpedoman pada teori administrasi dan hukum pajak baik hukum pajak materil maupun formil.Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan vaiabel terikat. Vaiabel bebas adalah administrasi perpajakan sedangkan variable terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan di 9 Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi dan korelasi dengan sampel 115 orang (pegawai) yang bertugas di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya dan secara langsung melaksanakan pemungutan PHR. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan kepada responden dengan 70 pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variable babas dan variable terikat adalah korelasi dengan mengunakan model uji regresi linear, Product Moment dart Pearson dan Uji Parametrik Nilai T (t-test).Hasil penelitian menunjukan kecenderungan bahwa adminsitrasi perpajakan tergolong balk, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak PHR di DKI Jakarta cukup balk. Berdasarkan analisis, yaitu dengan menggunakan analisis statistik bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan significan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun demikian ada aspek yang perlu mendapat perhatian bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, yaitu mengenai pelaksaaan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah, karena pelaksaaan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah menunjukan kurang baik, dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembukuan, tanggapan dari responden 34,78% menyatakan bahwa Wajib Pajak kurang patuh melaksanakan kewajiban pembukuan.Berdasarkan penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan kepada Dinas Dipenda Propinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah khususnya untuk PHR, meningkatkan frekuensi pemeriksaan, melaksanakan penagihan aktif. Untuk menindakianjuti hasil penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan sebagian dari pelaksanaan administrasi perpajakan kurang berjalan dengan baik, serta untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kewajiban perpajakan kurang dipatuhi oleh Wajib Pajak terutama kewajiban melaksanakan pembukuan."

"Menurut Soemitro ( 1998 ) sumber pajak diseluruh negara merupakan sumber dana terpenting disamping sumber kekayaan alam, Akan tetapi sumber kekayaan alam yang yang menjadi sumber perolehan dana (devisa ) pemerintah tersebut pada suatu waktu akan habis. Oleh karena sumber dava alam tidak dapat digantikan, maka pemerintah berusaha menemukan sumber dana lain, Pilihan jatuh pada sumber pajak. Akan tetapi menurut Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo (Media Indonesia, 3 Agustus 2000) kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah dalam membayar pajak. Salah satu kekurangpatuhan tersebut dapat disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat mengenai kegunaan pajak.Dari penelitian ini ingin diketahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada responden yang berasal dari Wajib Pajak yang ada diwilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wajib Pajak yang dipilih adalah dari kalangan pengusaha hotel dan restoran.Sampel yang dibutuhkan sebanyak minimal 196 sampel berdasarkan perhitungan proporsi dengan derajat kepercayaan 95% dan dengan penyimpangan baku 5%. Adapun metode pengambilan sample adalah dengan wawancara atau pengiriman angket. Data yang diperoleh kemudian dibuatkan proporsinya.Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah adanya undang-undang yang jelas (40.98%) adanya kesadaran wajib pajak (40.60%) dan prosedur pembayaran yang jelas dan mudah (11.65%)Alasan utama para responden bersedia (patuh) membayar pajak adalah karena mereka bertanggung jawab membantu pembangunan (46%) adanya kebijakan perusahaan (26%) adanya usaha besar (18%) dan karena suatu kewajiban (10%).Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah : perlunya sosialisasi, penyuluhan dan penjelasan mengenai pajak perbaikan sistem atau prosedur pembayaran pajak dan realisasi dari manfaat pajak dalam bentuk pelayanan umum."

"Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai sumber PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran. Secara faktual upaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di DKI Jakarta masih menghadapi masalah, terutama menyangkut administrasi perpajakan daerah serta kepatuhan wajib pajak. Munculnya masalah tersebut diduga merupakan dampak dari kurangnya kemampuan pemda DKI Jakarta khususnya Dipenda dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran melalui administrasi perpajakan yang efektif. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dalam pelaksanaa administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran, menganalisis kemampua sumber daya manusia Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dalam pengadministrasian Pajak Hotel dan Restoran, serta menganalisis peran administrasi Pajak Hotel dan Restoran dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pengelola administrasi pajak dan wajib pajak, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan beberapa hal. Pertama, pajak hotel dan restoran merupakan salah satu penyumbang utama bagi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran sejalan dengan sejalan dengan perkembangan jumlah hotel dan restoran di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kedua, suku dinas pendapatan daerah melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran pada masing-masing wilayah dengan menggunakan sistem se assessment. Ketiga, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal. Masih terdapat masalah-masalah kurang jelasnya pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, kurang jelasnya deskripsi tugas dan pekerjaan, kurangnya koordinasi antar unit di dalam organisasi, kurangnya koordinasi antar berbagai uni terkait, serta tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap PDK. Keempat Kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat masih belum optimal baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kelima, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran mash belum optimal. Serta keenam, administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat meskipun belum optimal namun ternyata mampu meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Atas dasar temuan tersebut direkomendasikan, pertama, dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak hotel dan restoran secara lebih optimal maka Dispenda perlu memiliki data base yang lengkap dan up to date mengenai baik objek maupun subjek pajak hotel dan restoran, mana yang sudah dapat menerapkan self assessment dan mana yang masih harus oficiall assessment. Pemda juga perlu melakukan upaya untuk membuat wajib pajak melakukan pembukuan usahanya dengan baik dan benar agar penerapan self assessment terhadap wajib pajak dapat dilakukan. Kedua, dihadapkan pada keterbatasan jumlah aparat yang bertugas untuk mengadministrasikan pajak daerah yang menjadi kewenangan Suku Dinas, maka diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai dengan berbagai cara, seperti partama, penerimaan pegawai baru dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. kedua, melalui mutasi pegawai yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dari berbagai unit lain, dan ketiga, melakukan pengadaan pegawai melalui sistem kontrak untuk mengatasi kekurangan pegawai dalam, jangka pendek sambil secara sedikit demi sedikit melakukan penambahan pegawai tetap. Ketiga, dihadapkan pada masalah kualitas pegawai maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu mendorong pegawai untuk mengikuti berbagai diklat maupun pendidikan lanjutan di bidang administrasi perpajakan. Diktat yang direkomendasikan adalah latihan keuangan daerah (LKD) untuk pimpinan, kursus keuangan daerah (KKD) untuk valor pimpinan, serta berbagai diklat ketrampilan administrasi pendapatan daerah mulai dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Keempat, dihadapkan" pada kurang optimalnya kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Timur dalam mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal maka dipertukan kebijakan-kebijakan yang dapat mampu mengatur pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, menjelaskan deskripsi tugas dan pekerjaan, meningkatkan koordinasi antar unit di dalam organisasi maupun dengan berbagai unit terkait, serta mampu mengatur fungsi PDK secara lebih optimal. Untuk meningkatkan optimalisasi kemampuan organisasi Suku Dinas diperlukan pula peningkatan kemampuan organisasi untuk menjabarkan tugas-tugas dan fungsinya menjadi visi, misi maupun strategi yang kemudian dilaksanakan menjadi aktivitas-aktivitas pengadministrasian pajak hotel dan restoran."

"Berkembangnya otonomi daerah ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya merencanakan, mengelola serta makin terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan daerah.Untuk mendukung kemampuan daerah dalam mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Salah satu sumber peneriman Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang peranannya cukup besar dalam memberikan kontribusi pada pendapatan daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Namun penerimaan PHR Saat ini belum optimal. Penerimaan yang belum optimal ini salah satunya disebabkan karena sistem administrasi yang masih belum optimal dalam melakukan klasifikasi dan perincian terhadap administrasi penerimaan pajak. Tidak optimalnya pelaksanaan sistem administrasi penerimaan PHR menyebabkan data yang diterima oleh unit kerja lain yang saling berkaitan menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya data yang diterima tersebut mengakibatkan timbulnya loop holes atau celah yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bird bahwa "policy change without administrative change is nothing", atau dapat juga dikatakan bahwa "change in tax policy are compatible with administrative capacity" dan bahkan dapat dikatakan "tax administration is tax policy"Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengkajian serta mencari alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan sistem administrasi PHR yang saat ini diberlakukan di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara yang mendalam (in depth Interview), dan diskusi dengan kelompok tertentu {focus group discussion). Sedangkan ruang lingkup penelitian ini meliputi Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan administrasi sangat dipengaruhi kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar unit yang terkait, ratio petugas dan objek pajak tidak seimbang dan sistem administrasi yang lemah. Untuk mengatasi kendala tersebut, diusulkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan memanfaatkan sistem informasi administrasi yang terintegrasi.Rekomendasi yang diusulkan adalah pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini adalah centralize data base server. Sehingga kelemahan sistem administrasi yang selama ini dirasakan dapat diminimalkan."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

---

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."

"Pemungutan pajak hotel dan restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melibatkan Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan dinilai belum optimal.Penelitian inl ditujukan untuk mencari penyebab belum optimalnya pemungutan pajak hotel dan restoran dikaitkan dengan koordinasi dan konflik diantara ketiga subdinas.Metode penelitian menggunakan wawancara yang mendalam (in depth interview), focus group discussion, dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling dengan jumlah sampel 38 orang, sampel mencakup pimpinan dan staf di lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan metode tabulasi silang dan analisis deskriptif digunakan sebagai alat untuk menganalisis.Mengacu pada kerangka pikir, metode penelitian dan hasil penelitian, hasil temuan menunjukkan bahwa belum optimalnya pemungutan disebabkan kurang optimalnya koordinasi dan konflik yang sifatnya negatif, baik diantara tiga subdinas maupun di dalam subdinas itu sendiri. Oleh karena itu, diusulkan untuk menerapkan koordinasi horizontal dan diagonal, disamping vertikal dan rapat koordinasi rutin yang terfokus antara ketiga subdinas terebut.Saran-saran yang berkenaan dengan beberapa masalah tersebut diharapkan dapat berguna bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan kalangan akademisi sebagai suatu masukan dan olah pikir akademis."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang cukup potensial, namun pemungutannya kurang maksimal, penyebabnya antara lain terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, iklim usaha yang kurang kondusif, masih tingginya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak serta masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Pemeriksa. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya tersebut perlu dilaksanakan pemeriksaan. Agar pemeriksaan mencapai sasaran perlu dikelola dalam bentuk Sistem Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran.Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan Sistem Pemeriksaan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II, menganalisa penerapan Sistem Pemeriksaan yang berlaku seperti program pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan kerta kerja pemeriksaan serta menganalisis hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengefektifkan pemeriksaan pajak Hotel dan Restoran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analysis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dan hasil Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Pemeriksaan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menggali penerimaan pajak secara optimal, namun dalam penerapannya masih ditemukan hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia maupun terbatasnya waktu pemeriksaan, walaupun pihak Sudin Panda sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut."

"Dalam rangka pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan nasional diperlukan pajak.Berdasarkan rasio tingkat pengembalian SPT dan tax ratio sebagai indikator kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong rendah yang disebabkan oleh permasalahan pada beberapa faktor dalam sistem administrasi pajak, yakni faktor manusia (rendahnya gaji fiskus dan mental negatif bangsa Indonesia yang cenderung suka menerabas), faktor lemahnya law enforcement (yakni, tidak adanya kesungguhan dalam penindakan-penindakan kasus KKN oleh aparat penegak hukum, sifat permisif masyarakat yang cenderung toleran terhadap praktek KKN, dan tidak adanya teladan dari para pemimpin dalam memerangi KKN), dan faktor organisasi (yakni, tidak produktifnya sebagian karyawan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menghimpun tambahan pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak kepada Negara).Pencapaian penerimaan pajak secara optimal harus dilakukan melalui institutional arrangement dan program kerja terhadap tiga permasalahan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Tumbuhan akan hidup dan berkembang/berbuah di atas tanah yang subur, oleh karena itu tanah yang subur harus diberi pupuk. Ibarat tumbuhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (sebagai tanah subur) optimal, apabila didukung oleh ketiga faktor tersebut di atas (sebagai pupuk). Oleh karena itu, Penulis mengajukan solusi alas permasalahan faktor-faktor dalam sistem administrasi pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.Solusi bagi permasalahan faktor manusia adalah dengan memberikan insentif selain gaji kepada aparat pajak dalam jumlah yang memadai dan perbaikan faktor mental manusia Indonesia yang cenderung negatif, suka menerabas, dan korup secara bertahap melalui program pendidikan moral dan kampanye nasional anti KKN secara berkesinambungan.Solusi bagi permasalahan faktor law enforcement adalah dengan :a) political will pemerintah dan kesungguhan segenap lapisan masyarakat dalam penindakan kasus-kasus KKN, melalui restrukturisasi badan-badan penegak hukum (seperti, kejaksaan, pengadilan, dan POLRI) dan pembentukan tim penyidik independen pemberantas KKN).b) Menumbuhkembangkan sikap kritis masyarakat terhadap akumulasi kekayaan aparat negara yang diperolch sccara tidak wajar serta tidak toleran terhadap pelaku korupsi, danc) mengorbitkan para pemimpin yang mampu menggerakkan dan memberikan inspirasi bagi pemberantasan KKN secara menyeluruh.Sedangkan, solusi bagi permasalahan faktor organisasi Ditjen Pajak adalah dengan merancang struktur organisasi matriks pada kantor pelayanan pajak dalam rangka mengantisipasi masalah free rider dalam tubuh organisasi Ditjen Pajak yang dibarengi dengan upaya menciptakan aparat pajak sebagai tax officer profesional."

"Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang cukup besar. Sejak dllakukannya reformasi pajak tahun 1986 pemerintah mulai memperhatikan sumber penerimaan Negara dari pajak dan tidak lagi mengandalkan penerimaan Negara dari penjualan sumber daya alam. Peningkatan partlsipasi masyarakat untuk membayar pajak menghadapi beberapa kendala disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikurangi dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan dalam sistem perpajakan.Jika dibandingkan dengan APBN Negara lain, penerimaan pajak Indonesia relative rendah. Perbandingan antara penerimaan Negara dari pajak dengan total APBN (tax ratio) Indonesia hanya sebesar 14% (2004) dan 13.7% (2003), bandingkan dengan Filipina yang tax rat/o-nya sekitar 16% dan India sebesar 19%. Sementara untuk negara-negara maju seperti AS tax rat/o-nya mencapai 22,7%, Jerman 21.7%, Jepang 26%, Inggris 39%, Perancis 35 %, dan Swedia bahkan memiliki tax ratio tertinggi dengan angka sekitar 51%."