Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pembiayaan pelayanan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta senantiasa berupaya menggali sumber-sumber penerimaan Daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame dan Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Reklame. Di dalam Keputusan Gubemur tersebut diatur bahwa bagi reklame yang berada di dalam sarana dan prasarana kota dikenakan sewa titik reklame.Sesuai dengan Keputusan Gubemur No. 128 Tabun 2000, sewa titik reklame tersebut terdiri dari dua jenis unsur yaitu harga sewa lahan dan harga nilai strategis. Perhitungan tarif harga nilai strategis tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu kelas jalan peletakan reklame (40 %), luas bidang reklame (30 %) dan ketinggian reklame (30 %). Para stakeholder reklame terutama Biro Reklame seringkali berpolemik di mas media baik elektronik maupun cetak bahwa Pemda DKI Jakarta dalam menetapkan tarif tidak memiliki dasar dan tidak pemah melibatkan Biro Reklame.Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : Seberapa besar hubungan kelas jalan peletakan reklame, luaas bidang reklame dan tinggi reklame dengan nilai strategis titik reklame di Propinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan indikator-indikator nilai strategis titik reklame sebagaimana hasil penelitian Sensory Logic Inc. (2000), yang menyatakan bahwa terdapat 4 atribut yang diperhitungkan sebagai kunci kesuksesan suatu reklame yaitu readability, message, memorability dan stopping power.Instrumen statistik yang dipergunakan adalah korelasi Rank Spearman 'S karena data yang diolah ordinal. Populasi penelitian terdiri dari penduduk Jakarta menurut sensus tahun 2000 berjumlah 8.400.000 dan Biro Reklame yang terdaftar di Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta sebanyak 65 perusahaan. Dengan menggunakan formula Sloven dibutuhkan sample dari penduduk Jakarta sebesar 100 orang dan Biro reklame 40 perusahaan dengan tingkat kepercayaan 10 %. Melalui pengolahan software SPSS versi 11 didapat nilai koefisien korelasi antara kelas jalan dengan nilai strategis reklame sebesar 0,531 atau hubungan sedang dan positif serta terdapat hubungan yang signifikan_ Nilai korelasi antara Iuas bidang reklame dengan nilai strategis reklame sebesar 0,380 atau kategori hubungan rendah namun positif serta ada hubungan yang signifikan. Nilai koefisien korelasi antara tinggi reklame dengan nilai strategis reklame adalah -0.064 atau berarti sangat lemah dan negatif serta terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi reklame dengan nilai strategis reklame.Lebih lanjut dilakukan pengujian lebih rinci antara kelas jalan, luas bidang reklame dan tinggi reklame dengan masing-masing indikator dan disimpulkan hubungan yang paling kuat adalah antara variabel kelas jalan (dibanding variabel has bidang reklame dan tinggi reklame) dengan faktor indikator kemudahan membaca suatu reklame (readability), faktor indikator kemudahan menangkap pesan reklame (message), faktor indikator kemudahan mengingat suatu reklame (memorability), dan faktor indikator daya tank bagi individu untuk memperhatikan secara seksama atas produk reklame (stopping power). Melalui pengujian hipotesis ternyata terdapat hubungan yang signifikan antara kelas jalan dan keempat faktor indikator (readability, message, memorability, dan slopping power). Terdapat hubungan yang signifikan antara luas bidang reklame dan keempat faktor indikator (readability, message, memorability, dan stopping power). Sedangkan untuk tinggi reklame, variabel ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor indikator readability, tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor indikator message, memorability, dan stopping power.Sesuai hasil penelitian ini maka diusulkan perlunya dilakukan review atau tinjauan ulang atas komponen utama yang menjadi dasar perhitungan nilai strategis reklame dengan mengeliminir tinggi reklame dan memasukkan faktor lain setelah dilakukan pengidentifikasian faktor lain dimaksud dengan penelitian."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan peletakan reklame di provinsi DKI Jakarta, dengan melihat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masalah pada pola penyebaran reklame yang menyangkut dengan estetika kota atau keindahan kota, kebijakan yang berkaitan dengan peletakan reklame dan bagaimana peran pemerintah terhadap pengimplementasian kebijakan peletakan reklame di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi kebijakan peletakan reklame di DKI Jakarta belum berjalan secara efektif dan optimal. Masalah perijinan reklame dan administrasi pajak reklame hendaknya mendapat pengawasan serius dari pemerintah, masih ada beberapa reklame yang belum berizin atau yang menyalahi aturan tidak mendapat tindakan. Hal yang sering terjadi adalah lemahnya pengawasan dan penertiban yang terjadi sehingga menimbulkan beberapa contoh kasus yang merugikan, baik terhadap masyarakat (publik) maupun kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Hal lain yang menjadi patut mendapat perhatian adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakan kebijakan dalam membenahi empat faktor pendukung didalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini terkait kebijakan penyelenggaraan dan peletakan reklame.ABTRACTThe focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement.;The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement.;The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement., The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement.]"

"Visi dan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menjadikan Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan di Asia, menuntut adanya peningkatan kualitas layanan. Sebagai upaya peningkatan layanan dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merombak manajemen pengelolaan ijin reklame yang dikelola oleh Tim Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Reklame (TPTPR) yaitu dengan mengembalikan ke masing-masing Unit atau Dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan agar fungsi pengaturan (regulasi) dan pembiayaan (budgeter) dapat berjalan bersama. Pengaturan tersebut tercermin melalui SK.Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Propinsi DKI Jakarta.Berangkat dari keadaan tersebut, penelitian ini mengevaluasi layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di Propinsi DKI Jakarta yang diukur dari kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta yang diukur dari kualitas layanan yang diberikan, tax peformance index dan tax ratio, kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD, efisiensi biaya pemungutan serta menjelaskan faktor-faktor yang menentukan efektivitas layanan.Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pendapatan Daerah dan Unit terkait, sebagai penyelenggara ijin reklame di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskripsi evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, wawancara mendalam (in-dept-interview) dan kuesioner dengan menggabungkan dua instrumen penelitian, yaitu instrumen Service Quality (ServQual) dan instrumen Seven-S (7-S) dari Mc-Kinsey. Instrumen SerQual terutama dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan tirigkat kepuasan pelanggan antara persepsi dan harapan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh Dispenda DKI Jakarta dan Unit terkait, dengan menggunakan lima dimensi ServQual yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.Dari hasil analisis, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta berjalan kurang efektif. Layanan ijin penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, menunjukkan penurunan secara drastis pengguna jasa reklame di DKI Jakarta tertutama sejak tahun 2000.Pada analisis kepuasan pelanggan (ServQual), dimensi kualitas pelayanan yang paling penting dalam memberikan kepuasan bagi pelanggan ijin reklame di DKI Jakarta saat ini adalah dimensi tampilan fisik (tangiblelity) dan dimensi pemberian jaminan (assurance). Dimensi tampilan fisik dimasudkan sebagai kemampuan petugas (Dipenda dan Unit terkait) dalam memberikan fasilitas yang memadai bagi pemarifaat layanan ijin reklame seperti ruang tunggu, peralatan kantor, tekhnologi dan dokumen-dokumen. Dimensi jaminan dimaksudkan sebagai kemampuan petugas memberikan kepastian atas pelayanan yang diberikan.Sedangkan dimensi yang lemah menurut penilaian responden adalah pada dimensi keterandalan (reliability), daya tanggap (responsibility) dan perhatian (emphaty). Ketiga dimensi tersebut lebih mengarah kepada kemampuan petugas baik secara individu maupun lembaga dalam memberikan pelayanan. Hal ini tercermin dari kurangnya keterampilan petugas pelayanan ijin reklame dalam memahami prosedur secara menyeluruh, lemah dalam merespon setiap persoalan yang muncul dan dihadapi oleh pelanggan, serta kurang perhatian secara khusus yang diberikan kepada pelanggan baik dalam bentuk meluangkan waktu atau perhatian terhadap persoalan pelanggan.Pada analisis efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta yang diukur dari tax peformance index (TPI) dan tax ratio menunjukkan bahwa secara umum TPI untuk pajak reklame cukup baik, walaupun terlihat sangat fluktuatif. Secara absolut TPI pajak reklame cukup tinggi dengan rata-rata diatas 100%, artinya Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait mampu memenuhi target penerimaan seperti yang direncanakan. Namun demikian, secara relatif peningkatan perolehan pajak reklame dan peningkatan TPI lebih disebabkan karena adanya kenaikan tarif pajak yang diberlakukan sejak tahun 2000 melalui SK Gubernur No.74 tahun 2000, Untuk kontribusi pajak reklame terhadap PDRB (tax ratio) secara umum juga mengalami penurunan yan cukup drastis terutama sejak tahun 1999 dan 2000. Besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PDRB hanya terjadi pada tahun 1996 dan 1997, yang kemudian terns mengalami penurunan sampai pada level angka 0,03% pada tahun 2000/2001. Kondisi yang sama juga terjadi pada analisis kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan PAD serta analisis efisiensi biaya pemungutan.Sejalan dengan temuan diatas, dari hasil analisis terhadap faktor-faktor dalam organisasi yang paling menentukan dalam menciptaan efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta adalah skill, system dan structure. Sebagian besar responden menilai bahwa yang terpenting untuk diperbaiki oleh pemerintah DKI Jakarta khususnya Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait guna meningkatkan pelayanannya adalah peningkatan keterampilan petugas pelayanan, perbaikan dalam sistem organisasi dan pelayanan, dan perubahan struktur organisasi yang lebih memudahkan proses pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta."

"Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut.Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara.Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat.2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara.3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame.4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001.5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya.Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame.2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur.3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya.4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pemberlakuan Perda KTR Kota Bogor membuat Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame rokoknya di daerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak reklame dan tahapan penyelenggaraan reklame yang harus dilalui.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tahapan administrasi pajak reklamenya dengan menggunakan teori tahapan administrasi pajak yang dikemukakan Ikhsan dan Salomo, serta menganalisis kendala penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur observasi dan wawancara mendalam dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi tahapan administrasi pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan sesuai teori; proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor masih belum dilaksanakan sesuai standar yang sudah ditetapkan; Kendala ditemukan dalam tiap tahapan penyelenggaran reklame. Baik dalam perizinan, administrasi pajak, maupun pengawasan dan berpengaruh terhadap hilangnya sejumlah potensi pajak.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of advertising tax on cigarette products? advertisement at Bogor county stalls. The enforcement of No Smoking Area regulation makes a big opportunity to the county local government by allowing all of the cigarette products? advertisement being held at their district. However, the accomplishment of this advertising has to be more selective and controlled because the target market is wider and closer by this media. Things that can be used to control them is advertising tax and the administration to permit the advertisement.

The purposes of this study are to analyze the administration procedure of advertising tax with Ikhsan and Salomo's theory, analyze the permit procedure and the controlling procedure, and analyze the obstacle of the implementation of this cigarette products? advertisement, specifically advertisement at Bogor county stalls. The research's approach that being used is quantitative approach, collecting data methods are field search, literature research, in-depth interviews, and observation. Analyze the data with qualitative method.

And the result of this research stated that the implementation of the tax administration is already be implemented as the theory said; the controlling procedure are still not be implemented as the standard set; and there are some obstacles on each procedure and give a big impact to the collection of advertising tax."

"Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru.Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah ada, yaitu dengan cara pemungutan pajak meliputi semua objek pajak, berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya. Salah satu pajak yang telah ada dan cukup potensil adalah Pajak Reklame.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Serta menggunakan analisis rasio, yaitu Tax Performance Index yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak atau dapat pula dikatakan perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penyelesaian sengketa pajak mempunyai angka TPI yang tinggi yaitu rata-rata diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemungutan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.Sejalan dengan, hal tersebut diatas penulis merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai induk dari Suku Dinas Pendapatan Daerah di lima Wilayah Kotamadya agar menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.Peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan jalan antara lain :1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.2. Peningkatan kemampuan, ketangguhan dan disiplin Suymber Daya Manusia (SDM) dilapangan, hal ini sehubungan dengan :a. Usaha Instensifikasi pemungutan Pajak Daerah.b. Usaha Extensifikasi pemungutan Pajak Daerah."

"Pajak Reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, namun dilihat dari kontribusinya hanya 2,17 % dari total penerimaan Pajak Daerah dan menunjukkan tingkat efektifitas pemungutan yang tidak stabil.Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya berbagai kepentingan membatasi penggalian sumber penerimaan dan optimalisasi penerimaan dari pajak reklame, ditambah lagi dengan mekanisme pemungutan yang ada saat ini kurang mendukung upaya optimalisasi penerimaan.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, maka masalah yang diteliti berkaitan dengan melakukan analisis terhadap mekanisme pemungutan pajak reklame dan melakukan pengukuran terhadap tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame serta menguraikan upaya-upaya yang dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak reklame pada Dipenda Propinsi DKI Jakarta.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan pajak reklame dilakukan penghitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame melalui analisis statistik "Pearson Correlation" dan dilakukan penghitungan estimasi potensi Pajak reklame secara mikro dan makro.Dari hasil penelitian dari analisis statistik dengan bantuan SPSS dan penelitian mekanisme pemungutan pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, didapat hasil sebagai berikut :1. Mekanisme pemungutan pajak reklame belum sesuai dengan sistim dan prosedur pemungutan yang sesuai dan belum mengacu kepada Sistem perpajakan.2. Efektifitas pemungutan Pajak reklame menunjukkan tingkat efektifitas yang tidak stabil.3. Dari hasil analisis regresi didapat koefisien korelasi sebesar 0,876 yang menunjukan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak reklame adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat.4. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak reklame hanya sebesar 76 %, sedangkan 24 % ditentukan oleh faktor lain.5. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu melakukan kajian terhadap Perda No. 8 Th. 1998 dengan mengacu kepada sistem perpajakan khususnya unsur Administrasi Perpajakan.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame yang optimal."