Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah penutupan Lokalisasi/Resosialisasi WTS Kramat Tunggak, masyarakat sekitar eks-lokalisasi tersebut diperkirakan terkena dampaknya. Dampak yang terjadi pada masyarakat sekitar bisa positif atau pun negatif. Namun, tentu dalam kondisi di mana dampak itu terjadi, masyarakat sekitar akan melakukan adaptasi agar dapat tetap bertahan hidup. Penutupan lok/res Kramat Tunggak sendiri telah 'berlangsung sejak 1999. Jadi, diperkirakan akan ada perubahan pada masyarakat sekitar. Karena itu, tujuan pene!itian ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan gambaran umum keadaan masyarakat setempat, mengetahui pandangan masyarakat setempat, menganalisis bentuk-bentuk adaptasi yang terjadi baik pada masyarakat setempat maupun pada eks- WTS, dan memberikan masukan tentang upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi dampak negatif.Penelitian ini menggunakan survei. Survei dipakai sebagai alat untuk mengetahui pandangan sebanyak-banyak masyarakat setempat terhadap penutupan lok/res tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah survei, observasi, dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari berita koran yang mencakup bulan Agustus 1998-Desember 1999 dan November-Desember 2002. Teknik sample yang digunakan untuk .wawancara mendalam dengan WTS. adalah snowball sampling. Inforrnan dipilih dengan kriteria yang telah ditetapkan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya berkaitan dengan penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak, masyarakat Kelurahan Tugu Utara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung. Sebagian besar anggota kelompok yang tidak mendukung beralasan bahwa penutupan tersebut tidak dibarengi dengan upaya penanggulangan dampak yang akan muncul.Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Tugu Utara menilai terjadi keuntungan sekaligus juga kerugian baik dari segi agama, ketertiban, ekonomi, dan sosial setelah dilakukan penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak. Masyarakat berharap agar dilakukan penyelesaian dampak yang muncul setelah penutupan lokalisasilresosialisasi WTS Kramat Tunggak. Masyarakat meminta pemerintah dapat melakukan berbagai upaya atau kegiatan yang dapat mengatasi dampak penutupan. Bila dikaji menurut teori adaptasi, bahwa setelah terjadi penutupan terjadi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat.Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlu diadakan penelitian komprehensif yang dilakukan kalangan akademisi untuk mengetahui sekaligus memetakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Tugu Utara dalam upaya pemberdayaan mereka setelah terjadi penutupan lokalisasi/resosialisasi WTS Kramat Tunggak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dirancang dan disusun program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tugu Utara yang melibatkan masyarakat tersebut. Pelaksanaan program dilakukan oleh LSM, pekerja sosial masyarakat, ormas, atau asosiasi masyarakat nonformal yang sudah ada, misalkan majelis taklim atau kelompok arisan. Namun, tentu saja monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai stakeholder perlu dilakukan."

"Salah satu lokasi pelacuran di Jakarta Utara adalah "Kalijodo" yang letaknya di RT 001, RT 003, RT 004, RT 005 dan RT 006 pada RW 05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan yang merupakan pemukiman kumuh liar. Sebagai pemukiman kumuh, Kalijodo memiliki sejarah yang mewujudkan kondisi masyarakatnya saat ini. Lokasi pelacuran Kalijodo dimulai dengan kehadiran orang-orang Tionghoa untuk melakukan tradisi "Cungbeng" sejak 1950-an yang mengundang daya tarik untuk berkunjung dan sambil memancing ikan di Kali Banjir Kanal yang airnya bersih dan jernih sekaligus dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mencari jodoh. Dalam perkembangannya dari tahun 1950-an sampai dengan tahun 1991-an, lokasi ini sudah berdiri rumah-rumah tempat tinggal dan rumah atau wisma bagi para Pelacur.Sejak tahun 1992, dilakukan pengusuran oleh pihak pemerintah daerah, sehingga warga berpindah ke lokasi pelacuran Kalijodo yang terletak di sebelah Timur Kali Banjir kanal dengan nama Jalan kepanduan dua. Sebagai lokasi pelacuran di pemukiman kumuh liar Kalijodo RW 05 yang berada di 5 (lima) RT tersebut, berpenduduk 1.481 orang dari 317 Kepala Keluarga, sedangkan jumlah Pelacur terikat berjumlah 195 orang dan Pelacur bebas (Freelance) sekitar 250 orang.Pelacuran sebagai salah satu masalah sosial, sering dipandang sebagai profesi yang haram karena dampaknya dapat menghancurkan kredibilitas sebuah rumah tangga, namun disisi lain harus diterima eksistensinya sesuai dengan tuntutan budaya masyarakat. Begitu halnya pelacuran Kalijodo dalam kenyataannya fungsional dalam sistem social masyarakat setempat yang warganya sangat tergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Penelitian terhadap pelacuran Kalijodo, menggunakan teori Patron klien dari James Scoot, Keith R. Legg, Peter Blau dan teori Mikro Obyektif (teori 3 faktor) untuk mengetahui corak keteraturan sosial pada kehidupan masyarakat, sekaligus mendapatkan gambaran mengenai karakteristik Pelacur di lokasi tersebut. Untuk memahami makna yang ada dalam sesuatu gejala sosial, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi untuk memahami gambaran kehidupan masyarakat melalui pengamatan terlibat dengan pengumpulan data mengunakan pengamatan, wawancara terstruktur dan spontan.Hasil penelitian mengenai kehidupan Pelacur di pemukiman kumuh liar kalijodo menunjukkan adanya keteraturan sosial sebagai wujud dari hubungan sosial antara sesama Pelacur, dengan germo dan warga setempat yang didasari pada pola-pola hubungan Patron klien dengan jenis Patron; pemilik tanah, pemilik modal, Ketua RW dan Bapak Yus yang masing-masing berperan dalam kehidupan Pelacur di pemukiman kumuh liar Kalijodo."

"Prostitusi itu pada hakekatnya adalah komersialisasi pelayanan khusus yang pada umumnya dijajakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dengan memberikan imbalan materi khususnya uang. Walaupun demikian pelacuran dicela masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa pelacuran itu merupakan perilaku seksual menyimpang, perbuatan bejat, tidak bermoral, dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Pelakunya dianggap sebagai sampah masyarakat yang menjijikan dan bahkan ada yang beranggapan mengganggu stabilitas serta merupakan salah satu sumber penyebab penyebaran penyakit kelamin. Karenanya terdapat kecenderungan masyarakat untuk menempatkan praktek pelacuran itu di suatu lokasi yang terpencil dan jauh dari lingkungan masyarakat. Namun tidak demikian halnya dengan lokasi pelacuran Boker, dimana pelacur dan lokasi pelacuran berada dalam satu lingkungan pemukiman dengan warga masyarakat.Dalam keadaan yang demikian, timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya kedua belah pihak beradaptasi dalam lingkungan yang tidak saling mendukung? Dimana para pelacur memerlukan kebebasan dari norma-norma sosial yang dapat memperkenankan kegiatannya, sementara itu penduduk memerlukan tempat bermukim dan mendidik anak-anaknya yang bebas dari kegiatan sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku umum. Oleh karena itu dalam kajian ini dibahas bagaimana para wanita tuna susila yang hidup di komplek pemukiman penduduk tersebut berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, sehingga praktek pelacuran bisa terus berlangsung. Mengapa hal itu bisa berlangsung? Asumsi saya adalah bahwa kegiatan yang disebut pelacuran itu ternyata mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk warga setempat. Sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk membuat keteraturan sosial yang disepakati baik yang tertulis maupun lisan. Adapun tujuan pengkajian ini untuk mengetahui dan memahami pola-pola hubungan sosial yang mencerminkan adanya keteraturan sosial. Hasil kajian saya menunjukkan bahwa baik pelacur maupun penduduk setempat memahami akan kedudukan dan peranan masing-masing dalam membina kehidupan sehari-hari. Masing-masing pihak berusaha untuk saling menghormati dengan sejauh mungkin menekan terjadinya konflik. Para pelacur menyadari akan kedudukannya sebagai warga pendatang yang cari makan untuk sementara waktu. Di lain pihak penduduk setempat memahami profesi pelacur yang mencari nafkah sesuai dengan kemampuan. Disamping itu para pelacur juga berusaha menyesuaikan diri dengan cara antara lain. (I) Para pelacur tinggal di rumah-rumah kontrakan di tengah-tengah lingkungan warga setempat, (2) Pelacur yang akan memasuki rumah kontrakan menandatangani kesepakatan dengan pemilik rumah, (3) Pelacur aktif mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan warga setempat, (4) Pelacur membantu warga yang terkena musibah. Dengan mengetahui hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu kepolisian untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi khususnya yang timbul di lokasi pelacuran Boker serta memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Timur tentang manfaat dari pelacuran dan apabila akan melakukan penertiban tentu dapat dilaksanakan dengan arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pelacuran sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dalam melakukan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data: metode pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Adapun hasil penelitian saya dapatkan bahwa: hubungan sosial antara pelacur dengan warga setempat telah menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dimana para pelacur mendapatkan keuntungan karena mereka bisa melakukan kegiatan pelacuran tanpa diganggu warga bahkan warga memberikan perlindungan kepada pelacur, sebaliknya dengan adanya lokasi pelacuran Boker memberikan manfaat kepada warga setempat diantaranya memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bisnis bagi warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pelacur dengan warga setempat dan sebaliknya hubungan yang saling menguntungkan tadi menciptakan keteraturan sosial."

"Kebijakan sosial pemerintah daerah dalam menghapus perilaku asusila dengan menghapus lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) ternyata tidak dapat mencapai tujuan yang di harapkan....."

"Keberadaan wilayah Resosialisasi Boker di Kelurahan Ciracas ini merupakan tempat pelacuran yang statusnya tidak mendapat ijin resmi dari pemerintah, walaupun demikian para pelacur yang bekerja di tempat tersebut resmi terdaftar oleh Suku Dinas Sosial Kanwil Jakarta Timur. Wilayah Resosialisasi Boker ini memiliki kekhasan tersendiri arena tempat ini menyatu dengan pemukiman masyarakat di kelurahan ini. Dengan kondisi yang demikian sangat memungkinkan warga di sekitar Wilayah Resosialisasi ini terpengaruh oleh kegiatan yang ada di tempat tersebut. Sebagian besar warga di daerah ini menyatakan tidak senang dengan adanya tempat pelacuran di dekat tempat tinggal mereka, karena dikhawati.rkan anak-anak mereka terkena pengaruh buruk. tapi banyak yang menyatakan bahwa mereka merasa daerah ini cukup nyaman, dan menyatakan tidak ingin pindah dari tempat yang sekarang mereka huni karena pertimbangan dekat dengan tempat kerja mereka, juga mereka merasa banyak famili yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Disisi lain sebagian besar warga di daerah penelitian ini rasa dapat mengambil manfaatnya dengan adanya wilayah sosialisasi Boker di dekat tempat tinggal mereka, terutama yang nampak adalah dari segi ekonomi. Dengan adanya keramaian di daerah tersebut, mereka dapat membuka usaha berdagang, ngontrakan rumah, mengontrakan kamar, dan berbagai usaha lain yang merupakan sumber penghasilan sampingan maupun pengasilan utama mereka."

"Skripsi ini bertujuan menggambarkan eksistensi Kramat Tunggak selama periode Gubernur Ali Sadikin dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuannya dengan gaya penulisan naratif deskriptif. Kramat Tunggak adalah lokalisasi prostitusi di Jakarta yang diresmikan pada 1971. Sebagai referensi penulisan, penelitian ini memperolehnya dari buku, dokumen, dan wawancara. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kramat Tunggak bukan hanya sebuah lokalisasi prostitusi tetapi juga berperan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi. Kemudian, keberadaan Kramat Tunggak tidak serta merta menghapus praktek prostitusi di tempat lain. Keberadaan Kramat Tunggak juga mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada pula yang menentangnya.

---

This Thesis tries to explain about the existence of Kramat Tunggak during Ali Sadikin’s era by using the historical method with narrative approach. Kramat Tunggak was a localized area of prostitution which legalized government of Ali Sadikin in 1971. As the references, this thesis used some literature: books, documents, and interviews. The result of this thesis proved that Kramat Tunggak was not only the localization area but also the rehabilitation center. However, Kramat Tunggak did not clearly annihilate a prostitute in another place. In another hand, Kramat Tunggak had earned various opnions: some people agreed with Kramat Tunggak whereas some people not."

"Kemiskinan dari dulu hingga kini masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan mencakup pada berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pada kehidupan anak-anak. Oleh karena kemiskinan ini banyak anak-anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja. Pekerjaan yang nmereka lakukan tak jarang sangat membahayakan kesehatan mereka baik fisik, mental dan sosialnya. Padahal organisasi buruh internasional sudah mengeluarkan konvensi yang melarang anak-anak untuk bekerja terutama jenis-jenis pekerjaan terburuk yang disebutkan dalam Konvensi ILO NO.182. Salah satu pekerjaan terburuk itu adalah anak sebagai pelacur, obyek pornografi dan memperdagangkan anak-anak untuk tujuan pelacuran.Dalam dunia pelacuran ada berbagai pihak yang terlibat, yang menjadikan usaha pelacuran ini menjadi langgeng. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran ini belum mendapatkan sanksi, kecuali mucikari ( Pasal 297 KUHP). Pemberian sanksi ini sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah bagi anak yang dilacurkan. Oleh. karena anak yang dilacurkan dianggap sebagai korban maka mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang dilacurkan ini sifatnya khusus.Menyadari hal tersebut maka PBB memberikan pedoman bagi Negara-negara dalam melaksanakan perlindungan secara khusus terhadap anak-anak yang dilacurkan. Pedoman tersebut yaitu Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 24 september 2001.Dengan ditanda tanganinya protocol tersebut maka Indonesia harus mempunyai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang dilacurkan, ketentuan ini tercakup dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.Untuk itu, tesis ini akan meneliti dan menganalisa tentang bagaimana bentuk perlindungan yang dilaksanakan Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak yang dilacurkan, apakah sesuai dengan peraturan yangada ataukah belum. selain itu, adanya perlindungan bisa berjalan dengan balk apabila dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Pencegahan ini bisa dilakukan oleh orang tua, masyarakat, Negara dan LSM-LSM. Untuk itu dalam penelitian ini diteliti dan dianalisa tentang pencegahan seperti apa yang bisa menjadikan jumlah anak yang dilacurkan bisa berkurang kalau bisa dapat dihilangkan.Di akhir pembahasan tesis ini, diteliti dan dianalisa tentang hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dilacurkan dan dalam rangka menjalankan pencegahan. Hambatan itu bisa pada faktor penegak hukumnya, sarana dan prasarana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam menjadikan anak korban dari pelacuran."