Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kesetiaan warganegara Amerika keturunan Jepang (juga dikenal sebagai Japanese American) selama Perang Dunia Ke II. Pada saat terjadinya Perang Dunia II, Pemerintah Amerika sedang berperang dengan Kekaisaran Jepang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa selama peperangan tersebut berlangsung, tidak ada warganegara Amerika keturunan Jepang yang terbukti di pengadilan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara Amerika (Bailey 1978:27). Bahkan, Nisei Battalion, yaitu batalion tentara Amerika yang seluruhnya terdiri atas prajurit keturunan Jepang, bertempur secara berani di pihak Amerika, dan menjadi batalion yang paling banyak menerima tanda jasa dari pemerintah Amerika selama Perang Dunia Ke II. Padahal, di masa Perang Dunia Ke II berlangsung, pemerintah Amerika menginternir ratusan ribu warga Japanese American di kamp-kamp interniraa Dan kondisi masyarakat Amerika di masa itu masih sangat diskriminatif terhadap kaum imigran kulit berwama, termasuk para keturunan Jepang.Sucheng Chan (1991: xis) mengatakan bahwa para imigran dari Asia membuat mekanisme survival untuk dapat mempertahankan hidup di Amerika. Untuk dapat menyesuaikan dengan masyarakat Amerika, mereka harus berusaha untuk berasimilasi kedalam masyarakat Amerika yang pada masa itu didominasi oleh golongan WASP (White Anglo Saxon Protestant). Jika dilihat dari teori asimilasi Milton M. Gordon, mama kaum kulit berwarna ini di masa itu tidak akan bisa terasimilasi secara sepenuhnya kedalam masyarakat Amerika, karena tatanan masyarakat di masa itu tidak memungkinkan asimilasi secara menyeluruh.Dengan menggunakan metode perpustakaan, yaitu dengan meneliti fakta-fakta sejarah yang ada, make penulis berkesimpulan bahwa kesetiaan yang ditunjukkan oleh warganegara Amerika keturunan Jepang (juga dikenal dengan istilah Japanese American) di waktu itu adalah salah satu contoh dari mekanisme untuk survival sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Chan diatas. Tekad ini, diwujudkan dalam usaha mereka untuk berasimilasi dengan masyarakat Amerika, yaitu dengan cara menjadi orang Amerika yang setia. Hal ini misalnya tercermin dalam pemyataan James Sakumoto, salah satu ketua JACL (Japanese American Citizens League) , bahwa kaum Nisei (warganegara Amerika Serikat keturunan Jepang generasi ke dua) harus berusaha untuk "make their contribution to the greatness of American life". (Takaki 1989:223). Mengingat tatanan masyarakat di masa itu yang tidak memungkinkan mereka untuk terasimilasi secara sepenuhnya, maka menurut penulis, bukan proses asimilasinya itu sendiri yang menyebabkan mereka bersetia kepada pemerintah Amerika. Yang terjadi adalah justru sebaliknya, bahwa kesetiaan yang mereka tunjukkan adalah bagian dari usaha mereka untuk berasimilasi dengan masyarakat Amerika, sebagai sebuah mekanisme survival yang mereka tempuh demi melestarikan kelangsungan hidup mereka di tanah Amerika.

---

This thesis investigates the loyalty of the Japanese-Americans during World War II, where the American Government is at war with the Empire of Japan. It is established as a historical fact that no Japanese-American was ever proven to be guilty of treason against the United States of America (Bailey 1978:27). In fact, the Nisei Battalion, a Battalion of US Soldiers which were composed entirely of Japanese-Americans, fought bravely at the side of the US, and went on to be the most decorated combat unit during World War II. Ironically, at the same time during World War II, the American Government interned hundreds of thousands of Japanese-Americans in concentration camps. And the American (WASP) society at that time behaves in a very discriminatory manner towards the colored minority, including the Japanese Americans.

Sucheng Chan (1991:xiv) said that the Asian immigrants who chose to stay in the USA had to fashion their own mechanism to ensure their own survival. To be accepted by the Americans, they must make a strong effort to be assimilated into the American society, which, at that time, are still dominated by the WASP community. However, if we use Milton M. Gordon's theories of assimilation in American life, we can conclude that the conditions of those days does not permit the colored minority to be fully assimilated into the American society.

By using the qualitative method, which is done by analyzing existing historical facts in the library, this writer concludes that the loyalty of the Japanese Americans at that time can be considered as one of the mechanism of survival as stated by Sucheng Chan. They tried hard to be accepted into the American society by showing their efforts to be recognized as loyal American citizens. These efforts can be seen from the statements of James Sakumoto, one of JACL (Japanese American Citizens League) leader at that time, that the Nisei (second generation American citizens) must strive to "make their contribution to the greatness of American life". (Takaki 1989:223). Therefore, This writer also concludes that it is not the process of assimilation itself which caused the Japanese-Americans to become loyal to the US government, but the loyalty that the Japanese-Americans were showing was a part of their efforts to become assimilated into the American society, and thus to ensure their survival in American soil."

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa."

"Pengembangan pariwisata di Hawaii, Amerika Serikat, merupakan sebuah fenamena menarik, karena Hawaii merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Amerika Serikat yang berhasil mendatangkan banyak wisatawan dan devisa bagi negara bagian tersebut. Pengembangan tersebut telah berhasil membukukan kunjungan wisatawan 3 juta orang pada tahun 1970 sementara devisa yang diperoleh mencapai lebih dari 3.000 juta dolar Amerika pada tahun 1980 (Farrel, 1982 :24). Hawaii, sebagai negara bagian Amerika Serikat di kawasan Pasifik memiliki peran sangat strategis baik secara geografis, ekonomis, maupun politis. Dari aspek geografis, Hawaii menjadi jalur lalu lintas gerak manusia dari kawasan Amerika ke Asia Timur dan Pasifik maupun sebaliknya. Dari aspek ekonomi, Hawaii lama menjadi lintasan dari berbagai macam kegiatan perdagangan termasuk kepariwisataan, sementara dari aspek politisnya, Hawaii digunakan sebagai pangkalan Amerika Serikat di kawasan Pasifik.Dewasa ini, pendapatan Hawaii dari sektor pariwisata dan militer, disamping dari gula dan nanas, menjadi andalan pendapatan negara bagian tersebut. Walaupun berbagai macam aspek yang melingkupi Hawaii sangat menarik untuk dibahas, namun hal itu tidak dilakukan karena fokus tesis ini mengarah pada terjadinya pergeseran budaya sebagai dampak dari pengembangan kepariwisataan di daerah tersebut.Keunikan Hawaii sebagai salah satu negara bagian di Amerika Serikat antara lain adalah Hawaii merupakan satu-satunya negara bagian yang berbentuk kepulauan, dengan luas wilayah paling kecil, dan diantara penduduk yang multi-etnis, bangsa kulit putih menjadi kelompok minoritas (Luedtke, 1986:226). Dilihat dari komposisi etnis demografisnya pada tahun 1977 masyarakat Hawaii terdiri dari warga keturunan Jepang sebanyak 36,9 persen, Campuran (Hawaii dengan Caucasia atau Hawaii dengan suku lain) sebanyak 17,1 persen, Caucasia 21,2 persen, Filipina 12,3 persen, Cina 6,4 persen, Polynesia 2,1 persen dan Puerto Rico 1,9 persen, Korea 1,3 persen dan bangsa lain 0,8 persen (Nordyke, 1967:67). Persentase yang relatif besar dari warga Hawaii keturunan Jepang menjadi salah satu pertimbangan mengapa pembahasan tesis ini mengarah kepada kelompk etnis ini untuk digunakan sebagai sampel, mewakili penduduk setempat. Disamping itu kenyataan bahwa warga Hawaii asli tidak pernah mencurigai orang Jepang dan menyebutnya sebagai saudara orang Hawaii (akin to the Hawaiians), sebagai imigran yang diinginkan (desirable immigrant), dan sebagai bangsa yang diyakini tidak akan banyak mempengaruhi identitas Hawaii (will not much affect the identity of the Hawaiian) (Hillbrand dikutip oleh Nordyke, 1967:37) menguatkan alasan mengapa masyarakat Hawaii keturunan Jepang menjadi fokus bahasan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra Pemerintah, bahkan menjadi pelaku utama pembangunan.Pada umumnya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota bersifat heterogen, individualis dan hubungan antara sesamanya kurang terjalin secara akrab. Keadaan itu antara lain disebabkan tantangan kehidupan kota yang keras. Hampir tak ada kesempatan yang luang bagi orang kota, penuh dengan kesibukan dan selalu kelihatan seperti kekurangan waktu. Sehingga, untuk mengajak masyarakat kota bermusyawarah, bergotong-royong, kerja bakti, ronda malam dan lain sebagainya, tidaklah mudah. Disamping itu, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan.Dalam negara berkembang, posisi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan, Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menciptakan suasana yang kondusif. Untuk dapat memberikan masukan dan langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh, penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan P3KT di Kabupaten Bekasi.Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis dilakukan dalam bentuk kualitatif. Namun demikian, akan dikemukakan data kuantitatif dalam bentuk tabel sebagai hasil pengolahan data yang berasal dari teknik kuesioner.Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan P3KT pada umumnya dapat dikatakan berjalan lancar. Target fisik dan target fungsional dapat dicapai dan masyarakat telah menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih rendah, sungguhpun kondisi maupun potensi masyarakat memungkinkan untuk turut berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu diambil langkah kebijaksanaan dengan mengemukakan pertimbangan dan saran antara lain dengan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kebijaksanaan."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaruh penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan tentang gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam memperbarui undang-undang tentang hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, bersifat deskriptif dan preskriptif. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar hakim harus mampu menguasai metode penemuan hukum terutama dalam mengadili gugatan warga negara agar menyamakan persepsi tentang konsep gugatan warga negara dan agar pembentuk undang-undang segera mengakomodir mekanisme gugatan warga negara ke dalam undang-undang hukum acara perdata dimana putusan-putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukumnya.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the effect of the lawmaking by the judge through a court decision on the citizen lawsuit against renewal the law of civil procedure. This study uses empirical and normative research, descriptive and prescriptive. The research data were analyzed using qualitative method. The researcher suggests that judges must have the ability of lawmaking method, especially in adjudicate of citizen lawsuit in order to make the perception of the concept of citizen lawsuit and that the legislators promptly accommodate citizen lawsuit mechanism in the law of civil procedure in Indonesia."

"Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga rujukan yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memutus gugatan citizen lawsuit adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan hukum gugatan citizen lawsuit di Indonesia dan perbandingannya dengan Negara Amerika Serikat dan India serta bagaimana akibat hukum jika warga negara sebagai pihak ketiga ingin membatalkan suatu perjanjian yang termasuk tindakan dalam ranah hukum privat dengan menggunakan mekanisme citizen lawsuit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/PDT.G/2020/PN.BJN. Bentuk hasil penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis dan hasil penelitian ini menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya dapat menambah materi mengenai gugatan citizen lawsuit pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) agar terciptanya suatu kepastian hukum. Namun, dalam jangka waktu dekat selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ini, Mahkamah Agung seyogyanya dapat segera membentuk pedoman mengenai gugatan citizen lawsuit yang dapat diformulasikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang diharapkan mampu menjelaskan hal-hal spesifik dalam gugatan citizen lawsuit. Kemudian warga negara yang nantinya akan mengajukan gugatan citizen lawsuit diharapkan dapat lebih teliti dalam menganalisis hubungan hukum dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan karena baik pihak penggugat maupun tergugat dalam suatu gugatan harus betul-betul mempunyai kedudukan serta kapasitas yang tepat menurut hukum.

---

Citizen lawsuit is a mechanism for citizens to sue the responsibility of state administrators for their negligence in fulfilling the rights of citizens. Citizen lawsuits have not been specifically regulated in the regulations in Indonesia so the reference that can be used by judges to decide on citizen lawsuits is the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/11/2013 concerning the Implementation of Guidelines for Handling Environmental Cases. This study will discuss the development of citizen lawsuits in Indonesia and their comparison within the United States and India and what are the legal consequences if a citizen as a third party wants to cancel an agreement which includes actions in the realm of private law by using a citizen lawsuit mechanism based on a case study Bojonegoro District Court Number 29/PDT.G/2020/PN.BJN. The form of the results of the research in this thesis is descriptive-analytical and the results of this study suggest that the House of Representatives should be able to add material regarding citizen lawsuits to the Draft Civil Procedure Law (RUU HAPER) to create legal certainty. However, soon for 1 (one) to 2 (two) years, the Supreme Court should be able to immediately form guidelines regarding citizen lawsuits that can be formulated in a Supreme Court Regulation (PERMA) which is expected to be able to explain specific things in the lawsuit especially in the citizen lawsuits and hope through citizens who will sue lawsuits regarding citizen lawsuits they become more careful in which is expected to be able to explain specific things in the lawsuit especially in the connection of law and legal basis of suing the citizen lawsuit, because both the plaintiff and the defendant in a lawsuit must have the right position and capacity according to the law."