Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan Pemerintah Daerah yang sangat penting kepada masyarakat, sebab kematian merupakan hal yang alami, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda oleh manusia, yang selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan petak makam yang diperlukan oleh masvarakat.Penelitian dalam tesis ini merupakan gambaran tentang pentingnya masalah penyediaan lahan pemakaman di kota-kota besar khususnya kota Jakarta, dimana luas lahan yang ada semakin kritis akibat pertumbuhan kota dan penduduk yang relatif sangat cepat.Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyediaan lahan pemakaman, saat ini Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan satu pola pemakaman yaitu pemakaman sistem tumpang, diharapkan dengan penerapan pola pemakaman sistem tumpang ini, masalah kebutuhan lahan pemakaman dapat teratasi walaupun hanya untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penerapan pola pemakaman sistem tumpang dibandingkan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas pemakaman tradisional/biasa, pada taman pemakaman umum di wilayah Jakarta Timur.Penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para ahli waris pengguna petak makam di TPU pondok Kelapa, Pondok Ranggon, dan Penggilingan. Sedangkan sampelnya adalah 100 ahli waris yang dipilih secara purposive sampling. Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dan wawancara mendalam, untuk itu instrumen yang dipergunakan adalah kuesioner, catatan lapangan serta perlengkapan audio visual yang menunjang proses pengumpulan data dan informasi.Beberapa teori dan pendapat para pakar dipergunakan dalam memperkuat analisis masalah diantaranya : teori efesiensi Rowan Jones dan Pendlebury, Teori efesiensi dari Mardiasmo, Pendapat Prof. Dr. Martani Huseini dan Hari Lubis tentang pendekatan constituency dalam mengukur efektifitas serta pandangan dari Stephen P. Robins tentang efektifitas suatu organisasi.Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama tingkat efesiensi dan efektivitas pola pemakaman sistem tumpang lebih tinggi dibandingkan pola pemakaman tradisional/biasa. Kedua yaitu berdasarkan fakta dan data pola pemakaman sistem tumpang belum optimal dilaksanakan di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas pola pemakaman sistem tumpang hanya dapat dihasilkan untuk jangka waktu tertentu, sehingga dengan aturan/prosedur dan tata cara pelaksanaan yang ada saat ini maka akan terdapat batas waktu di mana pola tersebut tidak efisien dan efektif lagi.Atas dasar kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang disampaikan yaitu pertama sosialisasi pola pemakaman sistem tumpang kepada masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat lebih tahu dan mengerti yang pada akhirnya peran serta masyarakat akan meningkat dalam mendukung penerapan pola pemakaman sistem tumpang. Kedua yaitu nilai retribusi pemakaman sistem tumpang perlu disesuaikan kembali, sehingga pendapatan retribusi pemakaman terutama retribusi pemakamam sistem tumpang akan lebih meningkat. Selanjutnya yang keti.ga adalah perlu dipikirkan kembali mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya ketidak efisien dan keefektifan pola pemakaman sistem tumpang yang suatu saat nanti pasti terjadi."

"Skripsi ini mengkaji kesiapan pelayanan pengurusan pemakaman online di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Pelayanan pemakaman online dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan pemakaman di Jakarta. Namun sampai saat ini pelayanan pengurusan pemakaman online belum berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post postivist dan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan belum siapnya beberapa faktor terkait dengan kesiapan electronic government dan kesiapan public e service seperti kurangnya kesiapan infrastruktur telekomunikasi kurangnya tingkat konektivitas antar lembaga dalam hal sharing berbagi data terkait dengan data pemakaman kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan belum siapnya dana dan anggaran.

---

This thesis discusses about the readiness of arrangement funeral online services in Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta. Funeral online services were made to overcome the problems of funeral services in Jakarta. However the funeral online services have not been implemented This research used post positivist paradigm and descriptive design.

The results showed unreadiness to several factors associated with electronic government readiness and public e service readiness such as the lack of readiness of the telecommunications infrastructure lack the level of connectivity among institutions in terms of sharing data related to the funeral the lack of readiness of human resources and unprepared funds and budget."

"Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) selalu menjadi idaman bagi warga kota. Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang kehadirannya adalah syarat mutlak dalam sebuah kota yang layak huni dan beradab dengan memberi jaminan hak hidup dan hak mati kepada setiap warganya, berpotensi untuk dijadikan RTH apabila direncanakan dan ditata dengan tepat. Selain tentunya memiliki nilai ekologis dalam fungsinya sebagai RTH kota, TPU juga merupakan aset, dan investasi kota jangka panjang dalam nilai ekonomi, edukatif, dan estetis.Namun di kota-kota besar di Indonesia, tempat ini sering malah terabaikan dan membuatnya menjadi sesuatu yang merusak pemandangan, terlihat menakutkan, dan tempat terjadinya berbagai tindakan kriminal. Sejauh mana TPU dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari RTH kota, akan dibahas di dalam penulisan karya ilmiah ini."

"High population growth and limited availability of land in Yogyakarta require proper planning and management in order to accomodate various uses including cemeteries. This research aims at developing GIS-based Decision Support Systems for both setting priority for managing the existing cemeteries and finding location for new cemeteries. Evaluation criteria covering policy, economic, physical, ecological and socio-cultural aspect related to lands were developed. The spatial-based Analytical Hierrarchy Proses (AHP) was applied to determine weight of each criterion which then they are used to develope suitability maps. The spatial multi-criteria evaluation (SMCE) and GIS overlay operations were applied to determine priority cemeteries and also to find suitable locations for new cemeteries. The result show that GIS-based decision support system combined with AHP and SMCE is able to set up priority cemeteries in Yogyakarta. It is also presented that using the criteria, and combine with the Yogyakarta city spatial plan, there is no suitable location to developed as new cemeteries within the area of Yogyakarta City."

"Penelitian ini menyelidiki ketersediaan masa depan pemakaman Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pemakaman penduduknya dan mengeksplorasi potensi optimalisasi ruang terbuka hijau aktif (taman dan hutan kota) untuk digunakan sebagai pemakaman. Selain itu, penelitian ini mengkaji sikap masyarakat terhadap rencana optimalisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kondisi terkini pemakaman Jakarta dinilai melalui proyeksi kematian dan ketersediaan pemakaman. Potensi optimalisasi ruang terbuka hijau aktif dianalisis menggunakan analisis kesesuaian lahan. Sikap masyarakat diukur melalui kuesioner online, mengumpulkan tanggapan dari 223 partisipan mengenai pengalaman, persepsi, dan preferensi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaman di Jakarta hanya dapat menampung pemakaman hingga tahun 2038 sebelum terjadi defisit, dengan asumsi kota ini tetap konsisten dengan rencana yang ada. Optimalisasi ruang terbuka hijau aktif dapat menciptakan sekitar 178.406 petak pemakaman tambahan, yang berpotensi menunda defisit hingga tahun 2042. Pendapat publik mengenai optimalisasi ini terbagi, dengan 58% setuju dan 42% tidak setuju. Meskipun masyarakat mengakui pentingnya pemakaman, banyak yang masih memiliki persepsi negatif karena legenda urban yang diperkuat oleh penggambaran media dalam film horor dan acara uji nyali. Temuan ini menekankan perlunya pendidikan publik yang komprehensif dan dialog untuk mengatasi kekhawatiran dan membangun konsensus mengenai solusi pengelolaan pemakaman yang berkelanjutan.

---

This study investigates the future availability of cemeteries in Jakarta to meet the burial needs of its population and explores the potential of optimizing active green spaces (parks and urban forests) for cemetery use. Additionally, it examines public attitudes towards this optimization proposal. The study employs both quantitative and qualitative methods. The current state of Jakarta's cemeteries is assessed through mortality projections and cemetery availability analysis. The potential for optimizing active green spaces is analyzed using land suitability analysis. Public attitudes are measured through an online questionnaire, collecting responses from 223 participants (N: 223) regarding their experiences, perceptions, and preferences. The findings indicate that Jakarta's cemeteries can only accommodate burials until 2038 before a deficit occurs, assuming the city remains consistent with current plans. Optimizing active green spaces could create around 178,0406 additional burial plots, potentially delaying the deficit until 2042. Public opinion on this optimization is divided, with 58% in favor and 42% opposed. While the public acknowledges the importance of cemeteries, many still hold negative perceptions due to urban legends reinforced by media portrayals in horror films and paranormal shows. These findings highlight the need for comprehensive public education and dialogue to address concerns and build consensus towards sustainable cemetery management solutions in Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 (Perda Nomor 6 Tahun 1999) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 dikaitkan dengan kebutuhan akan tanah pemakaman. Ternyata keterbatasan tanah bukan terjadi bagi orang yang hidup saja akan tetapi berlaku pula bagi orang yang sudah meninggal. Besarnya angka kematian dalam setiap harinya dan kebutuhan akan tanah pemakaman yang terbatas di wilayah DKI Jakarta ditekankan dalam penulisan ini. Dalam Perda tersebut diatur mengenai Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditargetkan untuk DKI Jakarta sampai tahun 2010, dimana tempat Pemakaman merupakan salah satu klasifikasi dari Ruang Terbuka Hijau.Tempat Pemakaman dalam Pasal 14 Perda Nomor 6 Tahun 1999 di kategorikan sebagai kawasan hijau binaan sedangkan dalam Pasal 5 dan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan merupakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik. Dalam Pasal 14 ayat (5) Perda Nomor 6 Tahun 1999 diatur bahwa kawasan yang termasuk dalam bagian kawasan hijau binaan tidak dapat diubah peruntukannya dan Pasal 12 ayat (3) PMDN juga dijelaskan bahwa RTHKP Publik tidak dapat dialih fungsikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan tipologi penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian dilapangan terdapat penyimpangan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 1999, Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) PMDN, salah satunya Perubahan peruntukan sebagian tanah pemakaman yang menjadi areal hunian dan non hunian milik swasta, yakni TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan yang ditukar oleh pemerintah dengan pihak swasta dengan cara ruilslag atau tukar guling.Banyak pertimbangan pemerintah memberikan izin perubahan peruntukan tersebut akan tetapi hasil penelitian menyarankan agar pemerintah konsisten terhadap Perda nya dan lebih selektif dan bijak dalam memberikan izin perubahan peruntukkan lahan terutama apabila tanah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari urgensi kepentingan umum. karena pemberian izin yang menyimpang dengan RTRW dikenakan sanksi pidana dan apabila Perda tersebut dianggap sudah tidak dapat memenuhi perkembangan kota DKI Jakarta baiknya Pemerintah meninjau kembali dengan merubah atau merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Perda tersebut.

---

This thesis discusses the effectiveness of the Regulation of the Special Region of the Capital City of Jakarta Number 6 of the Year 1999 (Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999) regarding the regional spatial planning of 2010 linked to the needs of cemetery area. Apparently the scar city of land is not only towards the living but it is also applicable to the dead. The mortality rate each day and the needs of limited cemetery area in the territory of the Special Region of the Capital City of Jakarta are emphasized in this thesis. In the Local Government?s Regulation, it is stipulated that the percentage of Green?s Opened Spaces which is targeted for the Special Region of the Capital City of Jakarta up to the year 2010, in which cemetery Area constitutes one of the classifications of Green?s Opened Spaces.Cemetery Area in Article 14 of the Local Government?s Regulation Number 6 of the year 1999 is categorized as fostered green zone, whereas in Article 5 and Article 1 paragraph (19) of the Regulation of the Minister of Domestic Affairs no. 1 of the Year 2007 regarding the Structure of Green?s Opened Space of Urban Area, it constitutes Public Urban Area?s reen?s Opened Spaces. In Article 14 paragraph (5) of the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, it is stipulated that zones included in fostered green zones cannot be changed/replace with regard to its allocation and in Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, it is normative and empirical law research with descriptive analitycal research?s typology.From the result of field research, there are difference between the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, Article 14 paragraph (5) and Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, one of them is the change of allocation of parts of cemetery area to become privately owned residential and non residential area, which is Menteng Pulo Public Cemetery Area, Tebet, South Jakarta, which is replaced by the government and the private party by menas of exchange or swap.There are many considerations of the government in granting such permit for the change of allocation, however, the result of research suggests that the government should be consistent with is own Local Government?s Regulation and should be more selective and wise in granting permit for the change of allocation of area, especially if such area previously constitutes a part of public interest urgency, because the granting of permit which is deviating from Local Spatial Planning will be penalized by criminal sanction and if such Local Government?s Regualtion is no longer considered accommodating the urban development of the Special Region of the Capital city of Jakarta, it would be better that the Government review it by menas of amending or revising the Local Spatial Planning or such Local Government Regulation."

"Bukti-bukti tentang adanya agama Islam di Indonesia sudah ada jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah ini. Bukti-bukti ini berupa batu-batu nisan yang berisikan tulisan Arab. Salah satu batu nisan yang memperlihatkan permunculan kaligrafi Islam yang tertua adalah batu nisan yang terdapat di Leran. Jawa Timur, 12 km dari kota Gresik. Makam yang merupakan salah satu objek penelitian studi arkeologi Islam banyak dijumpai dimana-mana. Makam menurut Islam harus dibuat sesederhana mungkin dengan memberi tanda berupa kayu atau batu, namun manusia ingin melahirkan aspirasi dengan berbagai seni, termasuk ragam bias di batu nisan. Sebagai artefak, makam dapat dijadikan sebagai bukti pertumbuhan budaya Islam pada suatu waktu dan suatu kawasan. Penelitian yang dilakukan di Komplek Pemakam Gunung Sembung bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap gaya penulisan, tehnik penulisan, cara penulisan, dan isi tulisan dengan cara pengklasifikasian.Hasil dari pengklasifikasian ini akan diketahui gaya penulisan, tehnik penulisan, cara penulisan, dan isi tulisan apa yang paling dominan terdapat pada komplek pemakaman ini. Dari klasifikasi yang diiakukan dihasilkan bahwa gaya yang paling dominan adalah gaya Naskhi, tehnik penulisan yang paling dominan adalah tehnik gores, pada cara penulisan, yang paling dominan adalah cara penulisan biasa sedangkan isi tulisan yang paling dominan adalah nama tokoh dari enam pokok kandungan isi yang terdapat pada komplek pemakaman ini."