Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perguruan tinggi (PT) sebagai pusat penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan akan berperan sangat penting di era milenium baru, Di Indonesia peran perguruan tinggi mulai ditunjukkan sejak kebangkitan nasional pertama sampai jaman revolusi kemerdekaan, dan berlanjut terus di masa orde baru hingga saat ini yang juga ikut menentukan perjalanan hidup bangsa dan negara kita. Sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang pendidikan merupakan tugas dan kewenangan daerah, maka trend pendidikan tinggi semakin mengarah pada dcmokratisasi dan desentralisasi yang setanjutnya akan membawa PT ke arah yang lebih serius untuk menjadikan masyarakat perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi diri dan wilayahnya. Terkait dengan kemandirian PT yang sering disebut dengan otonomi perguruan tinggi, maka Fokus permasalahan dua tahun terakhir ini adalah masalah manajemen. Paradigma haru pendidikan tinggi menghendaki otonomi pendidikan tinggi dalam arti pengelolaan yang seluas-luasnya atas segala potensi sumber daya yang dimiliki secara manajerial. Permasalahan utama yang terkait erat dengan otonomi PT adalah pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak tahun 2000 empat PTN (UI, UGM, IPB dan 1TB) dinyatakan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum atau Pergurun Tinggi Badan Hukum Negara (P 4311....1 berdasarkan PP No. 152-155/2000. Finis 2001 adalah awal masa h'ansisi bagi 4 PT-131-IMN lcrsehut untuk menerapkan PP tersebut-yang direncanakan sampai 2005 karcna banyak hal yang harus dilakukan dan untuk kemandirian PT tersebut terutama dalam penataan pegawai termasuk dosen, dan pengelolaan keuangan. Atas dasar hal-hal tersebut maka tesis ini ingin menganalisa potensi otonomi PT BHMN dalam menyongsong pcnerapan paradigma baru pendidikan tinggi yaitu menganalisa struktur/sumber anggaran/pembiayaan PT-BHMN; mengkaji potensi PTBHMN berdasarkan model alokasi anggarannya terhadap struktur/sumber pembiayaannya; dan memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi dampak pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi terhadap kinerja PTN. Total pembiayaan/annggaran 4 PT-BHMN selama 12 tahun anggaran (1990/91-2001) menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi dan fluktuasi antar komponennya bervariasi antara D1K dan DIKS di masing-masing perguruan tinggi. Hasil pendataan model alokasi di 4 (empat) PT-BHMN kurang memuaskan karena tidak signifikannya beberapa variabel yang mempengaruhi alokasi anggarnn baik DIP, DIK maupun DIKS. Namun demikian hasil analisis dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan otonomi di pendidikan tinggi dengan adanya signifikansi antara penurunan alokasi DIP di tahun-tahun mendatang dengan kebijakan pemerintah sesuai PP No 152 - 155 Tabun 2000 Tentang Penerapan 4 PT-BHMN tersebut, dimana secara bertahap alokasi DIP yang merupakan subsidi bagi keempat PT-BHMN tersebut akan berkurang untuk mempersiapkan kemandirian PT-BHMN. Di sisi lain, DIKS yang merupakan sumber dana "asli" PT, tahun-tahun mendatang akan terus meningkat penerimaannya, sesuai dengan kebijakan otonomi yang akan diterapkan untuk mendukung kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan karena DIKS diharapkan akan menutup pengurangan alokasi DIP atau pengurangan subsidi pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai status dan tujuan otominya PTBHMN tidak bisa lagi mengandalkan sumber pembiayaan dari DIP dan D1K yang berasal dari pemerintah. DIP secara berlahap harus dikurangi yang pada akhirnya tidak disediakan lagi. Oleh karena itu sumber pembiayaan yang harus dipacu penerimaannya adalah DIKS yang bersumber dari masyarakat. SPP merupakan yang merupakan sumber utama selain subsidi pemerintah sebagai salah satu komponen DIKS kenaikannya tidak dapat dihindarkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan. Selain itu PT-BHMN perlu mengembangkan sistem yang mengarah kepada subsidi silang, dimana yang kaya/berlebih atau lebih mampu membayar lebih banyak/mahal sedangkan yang tidak mampu akan mendapat subsidi baik dari pemerintah maupun masyarakat peserta didik yang lebih mampu. Pala subsidi silang ini harus ditingkatkan dengan sistem pendataan yang lebih baik dan akurat. Penerimaan anggaran DIKS juga dapat ditingkatkan dengan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-Iembaga yang relevan misalnya : kerjasama dengan industri dan kalangan bisnis dengan asas saling menguntungkan; kerjasama dengan pemerintah daerah (PropinsilKabupaten/Kota) sekaligus turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah di era otonomi; bermitra dengan lembaga/institusi di dalam dan di luar negeri dalam upaya pengembangan kawasan seta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pergeseran peran pemerintah, maka mekanisme pendanaan PT oleh pemerintah juga hendaknya mengalami perubahan. Mekanisme baru ini diharapkan diterapkan dengan mekanisme pendanaan berbasis block finding yang besarnya tergantung pada jumlah lulusan yang dihasilkan dengan mutu yang tcrjamin. tidak hanya didasarkan kepada jumlah peserta didik/mahasiswa yang terdaftar, disamping juga dengan sistem kompetisi berdasarkan pengelompokan PT."

"Universitas Indonesia (UI) merupakan universitas terbaik dari 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan pemeringkatan Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) pada tahun 2019. Secara ideal, UI sebagai PTN BH harusnya dikelola melalui prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, UI melakukan rangkaian perbaikan dari tahun ke tahun dalam berbagai aspek. Namun, upaya UI dalam memperbaiki tata kelolanya tampaknya tidak sejalan dengan pencapaian kinerja UI dalam Laporan Kinerja Tahunan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori good university governance yang dikembangkan oleh The Arabic World Initiative/ the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI/MCI) program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan postpositivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019 secara keseluruhan belum berjalan optimal yang mana terdapat 8 dari 14 indikator good university governance tidak tercapai. Delapan indikator yang tidak tercapai tersebut antara lain: misi universitas, struktur manajemen, strategi, alat manajemen untuk memotivasi dan memonitor staf, otonomi dalam mengelola sumber daya manusia, otonomi keuangan, integritas keuangan, dan partisipasi. Hambatan yang ditemukan terkait dengan good university governance di Universitas Indonesia yaitu tidak adanya partisipasi dalam pembuatan misi selain pihak rektorat serta dalam pengelolaan akademik, tidak adanya aturan mengenai seleksi terbuka untuk pengisian posisi kepemimpinan di bawah Rektor UI dan Dekan yang ada di UI, tidak meratanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di semua unit UI, serta tidak updatenya informasi yang tertera pada website ui.ac.id. Saran yang diberikan adalah perbaikan aturan, alat evaluasi kinerja staf, sosialisasi aturan keuangan, serta memaksimal pendapatan non biaya pendidikan lewat pemanfaatan aset dan pembuatan ventura.

---

Universitas Indonesia (UI) is the best university out of 11 Legal Entity State Universities (PTN BH) based on the ranking of the Quacquarelli Symonds (QS) Institute in 2019. Ideally, UI as a PTN BH should be managed through the principles of good governance. In order to achieve its vision and mission, UI has made a series of improvements from year to year in various aspects. However, UI's efforts to improve governance do not appear to be in line with UI's performance achievements in the Annual Performance Report. The theory used in this research is the theory of good university governance developed by The Arabic World Initiative / the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI / MCI) program. This study aims to analyze the application of the principles of good university governance at UI as a state university in 2014-2019. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of good university governance at UI as a PTN BH in 2014-2019 has not run optimally, where 8 of the 14 indicators of good university governance have not been achieved. The eight indicators that were not achieved included: university mission, management structure, strategy, management tools to motivate and monitor staff, autonomy in managing human resources, financial autonomy, financial integrity, and participation. The obstacles found related to good university governance at the University of Indonesia are the absence of participation in making missions other than the rector and in academic management, the absence of rules regarding open selection for filling leadership positions under UI Chancellors and Deans at UI, unequal targets Employee Performance (SKP) in all UI units, as well as not updating the information on the ui.ac.id website. Suggestions given are improvement of rules, staff performance evaluation tools, socialization of financial regulations, and maximizing non-education income through asset utilization and venture creation."

"Perguruan Tinggi sampai saat ini masih dipercaya mempunyai kekuatan akademik dan moral untuk dijadikan mitra dalam pengembangan masyarakat madani sebagai agent of change dalam membawa bangsa Indonesia ke arah kemajuan. Peran strategis itu memerlukan suatu perubahan dalam manajemennya..."

"ABSTRAKStudi ini meneliti hukum dan peraturan yang membentuk dasar hukum tata kelola universitas negeri dan implikasinya bagi otonomi akademik dan non-akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap kebijakan dan praktik tata kelola akademik dan non-akademik dan menemukan dukungan alternatif dari konsep dan praktik manajemen universitas dari studi hukum dan peraturan tentang pendidikan tinggi dan undang-undang tentang keuangan negara. Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perguruan tinggi negeri dalam konteks otonomi akademik, masih terlalu didominasi oleh pemerintah. Dalam otonomi non-akademik juga belum sepenuhnya dilaksanakan seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama internasional.

---

ABSTRACT

This study examines the laws and regulations that form the legal basis of governance of state universities and their implications for academic and non-academic autonomy. The purpose of this study is to find answers to policies and practices of academic and non-academic governance and find alternative support of university management concepts and practices from the study of laws and regulations on higher education and legislation on state finance. Data analysis is using qualitative by studying the ideal concept (according to regulation, observation and documentation). The results of this study conclude that the governance of state universities in the context of academic autonomy is still too dominated by the government. In non-academic autonomy is also not yet fully implemented such as organizational structure, staffing, finance, and international cooperation."

"Setiap perguruan tinggi memiliki otonomi sebagai kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur urusannya sendiri yang juga dapat diaktualisasikan dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, dimana di Universitas Indonesia (UI) sendiri, salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi dilakukan dengan memberlakukan penerapan parkir berbayar. Dalam pengelolaannya, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, pengelolaan parkir di kawasan universitas tidak hanya dilakukan oleh pihak internal UI saja, tetapi juga mengajak pihak eksternal yaitu PT. Securindo Packatama sebagai mitra pengelola tempat parkir. Akan tetapi, sistem parkir ini sempat menuai polemik dan kebingungan dari kalangan sivitas akademika dan masyarakat. Oleh karena itu, bentuk penerapan kebijakan parkir berbayar tersebut serta kewenangan pihak UI terkait penyelenggaraan kebijakan parkir berbayar UI menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam kasus, diketahui bahwa status UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah memberikan UI keistimewaan untuk memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan UI dengan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab demi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pihak UI dapat terus mensosialisasikan lebih lanjut pentingnya pemberlakuan kebijakan parkir berbayar agar kebijakan parkir dapat berjalan lebih optimal.

---

Every higher education has an autonomy as its power to manage its own affairs which can also be actualized by providing facilities and infrastructure, where at the University of Indonesia (UI), one of the form of higher education autonomy is implemented by imposing the application of paid parking. In its management, based on Rector Regulation University of Indonesia No. 3 Year 2019, parking management in the university area is not only done by internal parties from UI, but also invites external parties, namely PT. Securindo Packatama as parking lot management partner. However, this parking system caused polemic and confusion from academicians and the public. Therefore, the implementation of the paid parking policy as well and authority of UI internal parties related to the parking policy is the background of this thesis. The research method used in this study is normative juridical research method and the type of data used in this study is secondary data analyzed using library research methods supplemented by interviewing relevant informants. Based on facts described in the case, it is known that the status of UI as a Legal Entity State University has given UI the privilege to utilize its wealth in the form of land and the results of its utilization controlled as UI revenue by managing its finance responsibly for the sake of the Three Pillars of Higher Education. Therefore, it is hoped that UI can further socialize the importance of the paid parking policy implementation therefore the parking policy can run more optimally."

"Standard Operating Procedures atau sering disingkat SOP adalah sebuah rangkaian (alur) kerja dan kegiatan dari suatu institusi yang bersifat baku dan dibuat dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dalam melakukan pekerjaan rutin dari institusi tersebut. Selain itu SOP juga dirancang untuk mengantisipasi ketidakseragaman langkah-langkah dan cara setiap individu pekerja perpustakaan dalam melakukan tugasnya dan menimbulkan ketidakteraturan dan inefisiensi pada lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini adalah perpustakaan. Perpustakaan Universitas Indonesia yang memiliki tujuan untuk mendukung institusi induknya (Universitas Indonesia) menjadi sebuah World Class University dan juga menjadi Research University berusaha untuk terus menerus meningkatkan kinerjanya sebagai sebuah institusi pendukung pendidikan salah satunya dengan mengaplikasikan SOP dalam kegiatan operasional sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SOP yang disusun oleh berbagai pihak yang berkompetensi baik secara akademis maupun empiris terhadap situasi yang terjadi di perpustakaan ini pada awal implementasinya direspon dengan baik oleh para staf yang bekerja di lapangan karena mereka berpendapat bahwa adanya SOP memang mempermudah pekerjaan mereka, terutama jika mereka harus berpindah bagian. Akan tetapi situasi lapangan yang dinamis dan cepat berubah tidak diikuti dengan revisi berkesinambungan pada SOP yang telah ada sehingga para staf perpustakaan mengalami kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan mereka sesuai dengan SOP dan menjadikan tidak lagi bekerja sesuai dengan SOP yang baku. Situasi ini merupakan hal yang dilematis bagi para staf karena di satu sisi mereka ingin bekerja sesuai dengan standar yang baku namun di sisi lain standar yang ada tidak lagi sesuai dengan apa yang mereka hadapi di lapangan."

"Pokok pikiran (tesis) dari penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi desa sebagai upaya dalam mengembangkan demokrasi di Desa terutama melalui suatu lembaga demokrasi yang Baru yaitu BPD, yang untuk Desa Perajin dimulai sejak tahun 2001. Tesis ini berupaya mempelajari pemikiran dari Toqueville (dalam Juliantara, 2000), dan Maryati (2001) bahwa suatu pemerintahan yang tidak membangun institusi pemerintahannya sampai ke tingkat daerah adalah pemerintahan yang tidak memiliki semangat demokrasi karena tidak ada semangat kebebasan. Adapun ciri otonomi desa itu meliputi: (1) Kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri; (2) Kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsinya; (3) Kontrol masyarakat Desa terhadap jalannya Pemerintahan Desa; (4) Masyarakat mampu untuk mempengaruhi keputusan desa.Masalah yang diteliti adalah mengenai pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsi BPD sebagai implementasi otonomi desa apakah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus. Dengan desain penelitian deskriptif; dan pendekatan penelitian kualitatif dari Moleong (2001). Unit analisis adalah kasus pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD Perajin selama kurun waktu 2001-2002. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau teknik dokumentasi, pengamatan, dan wawancara mendalam dengan anggota BPD, Pemerintah Desa, Masyarakat pemilih, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kabupaten, Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan BPD Perajin, dan Masyarakat Desa Perajin yang menjadi informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan otonomi desa sebagaimana yang tertuang dalam UU No.22 tahun 1999 merupakan peluang untuk mengembangkan demokrasi di desa, karena adanya perubahan struktur kekuasaan dan pemisahan kekuasaan kepala desa selaku penyelenggara pemerintah desa dengan BPD sebagai lembaga legislatif di desa. Hal itu sejalan dengan Lapera (2001:37-40), (2) Proses pembentukan BPD berjalan cukup demokratis,berlangsung Luber dan tanpa campur tangan pemerintah desa atau kecamatan, (3) Ketidaksiapan Pemerintah Desa menerima perubahan terutama dalam hal pelaksanaan fungsi BPD, khususnya sebagai lembaga pengawas Pemerintah Desa dan pembuat peraturan desa. Dengan demikian terlihat bahwa peranan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sangat penting dalam pengembangan demokrasi di desa melalui BPD. Terutama pengertian dan kesadarannya terhadap kedudukan BPD yang merupakan mitra sejajar dari Pemerintah Desa, dan fungsi BPD.Adapun kontribusi dan yang membatasi Studi ini adalah: (1) Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai implementasi dari otonomi desa dalam upaya mengembangkan demokrasi di Desa melalui BPD baik pada proses pembentukannya ataupun pelaksanaan fungsinya. (2) Hasil studi ini dapat membantu menentukan strategi yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD. (3) Studi ini hanya membatasi spesifik-kasuistik, hanya membahas proses pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsinya sebagai implementasi dari otonomi desa khususnya dalam sebagai upaya mengembangkan demokrasi, dan dilakukan pada satu Desa selama kurun waktu 2001-2002; hasilnya barangkali tidak dapat ditarik secara umum dan berketanjutan, baik pada pembentukan BPD periode berikutnya ataupun pelaksanaan fungsi BPD di masa yang akan datang. Selain itu juga studi ini hanya melihat dua fungsi dari BPD yaitu fungsi dalam membuat peraturan desa dan pengawasan terhadap pemerintah desa, dari keseluruhan ataupun empat fungsi yang dimilikinya.Dari Penelitian ini direkomendasikan: (1) perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif atau mengena kepada masyarakat langsung, dan juga perlu dibangun komunikasi yang efektif antara warga dengan BPD juga Pemerintah Desa. Hal itu sebagai upaya pendidikan politik kepada masyarakat desa terutama menyangkut BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa. (2) Perlu adanya pembekalan terhadap anggota BPD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban. (3) Untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang masih melekat terutama budaya paternalistik dan sangat dominannya kepala desa, maka Kepala Desa dan perangkatnya harus ditanamkan kesadaran bahwa keberadaan BPD bukanlah sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugasnya ataupun membatasi ruang geraknya (4) Pemerintah Kabupaten harus memberi kejelasan mengenai persentase pembagian hasil dari sumber daya alam yang berasal dari Desa. Dengan demikian Desa mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai rumah tangganya."

"Nowadays the existence of foundations are assessed inadequate anymore with their original aims, that are social and human ones. Now the operation of many foundations are intented to get profit/advantage that is commonly called profit oriented. That's why this research will discuss about the commercial characteristic of foundations among private universities. According to the assumption developing in the society, foundations of private universities established with the social aim in the education field have carried out many violations in their operations. But in the reality profits and advantages received by private universities are solely used for the sake of operational fee in the operation of those educational foundations, in other words the money collected from students are returned to students."