Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan.Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan :· Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ?· Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ?Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya.Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya.Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan.Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional.Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri.Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah."

"Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, permasalahan pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas karena permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk upaya peningkatan kompetensi sangat diperlukan terlebih dengan tuntutan tugas yang dihadapi kian komplek yang membawa implikasi pada pentingnya mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.Pelatihan bukan merupakan satu-satunya jalan untuk peningkatan kompetensi tersebut, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, kebutuhan setiap eselon atau pelaksanaan tugas sesuai kompetensinya. Dalam setiap upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui program pelatihan maka harus dilakukan melalui penilaian kebutuhan pelatihan ( training needs assessment).Dengan training needs assessment berdasarkan kompetensi yang jelas standarnya maka dapat disusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk menganalisa pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan pengelompokkan berbagai kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan Kolb. Standar kompetensi tersebut adalah kompetensi afektif, kompetensi perceptual, kompetensi simbolik dan kompetensi perilaku yang dikelompokkan sebagai kompetensi khusus. Selain itu digunakan standar kompetensi umum dari BKN dan juga dilakukan TNAT Mc. Cann yang menunjukkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal dengan menggolongkan tingkatan penguasaan kompetensi ke dalam kategori Introductory, Exploratory, Comfort, dan Mastery.Dalam kajian kompetensi ini yang menjadi responden adalah pejabat eselon III dan eselon IV yang berjumlah 150 orang akan dipilih sebagai sampet penelitian sebesar 40% yang dianggap dapat mewakili populasi sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu stratified random sampling. Penelitian lapangan (survei) yang dilakukan dalam menganalisa data sumberdaya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan dalam memetakan kompetensi menggunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan dengan perangkat lunak Statistics Package for Social Science (SPSS) dan Microsoft Excel serta menggunakan teknik kualitatif berupa teknik interpretatif.Secara umum dari hasil penelitian dapat diketahui tingkat pencapaian kompetensi hampir mendekati nilai optimal, perbedaan nilai aktual dan nilai ideal relatif kecil dan tidak begitu signifikan oleh karena itu TNA berbasis kompetensi belum diperlukan. Walaupun demikian pengembangan terus diupayakan untuk memperkecil kesenjangan kompetensi yang dapat diatasi melalui pelatihan dan ada juga yang tidak dapat diatasi dengan pelatihan. Untuk masalah pelatihan akan dilakukan pengidentifikasian pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan masalah yang diatasi di luar pelatihan, tidak termasuk dalam penelitian ini.Atas dasar temuan tersebut, terdapat saran penyempurnaan terhadap manajemen atau sistim pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi yakni penyusunan program pelatihan yang komprehensif, penyampaian materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang disusun lebih variatif, terprogram dan konkrit. Implementasi pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara sentralisasi maupun desentralisasi atau dapat dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kebutuhan program pendidikan gelar maupun kebutuhan pelatihan teknis administrasi. Mengingat lingkungan organisasi selalu berkembang seyogyanya dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan secara berkesinambungan."

"Biro Keuangan mempunyai tugas membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan departemen. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini dilakukan terhadap tugas yang diberikan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selam ini dilakukan mcngacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum bisa dijadikan pedoman untuk rnenilai tingkat kinerja Biro Keuangan yang sebenamya. Dalam penelitian ini penulis mempraktekan pengukuran kinetja dengan pendekatan Balanced Scorecard. Alat pengukuran jni mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pcmbelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bfsnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan.Populasi untuk perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dan perspektif Proses Bisnis Internal adalah pegawai Biro keuangan yang berjumlah 77 orang. Adapun mengambilan sampelnya (selain indikator kehandalan sistem informasi) menggunakan teknik sensus. Sedangkan sampel untuk indikator kehandalan sistem informasi menggunakan non random sampling yaitu hanya pejabat Biro Keuangan yang berjumlah 17 orang. Populasi untuk pelanggan adalah pegawai yang ada pada Sekretariat Jenderal selain Biro Keuangan dan pejabat pegawai yang mengurus biaya mutasi/pindah. Teknik pengambilan sarnpelnya non random sampling, untuk pegawai Sekretariat Jenderal berjumlah 65 orang dan 50 orang untuk pejabat/pegawai yang mengurus biaya mutasilpindah. D.isamping itu untuk teknik pembobotan menggunakan 6 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Sekretariat Jenderal yaitu dua orang pejabat eselon 11 dan empat orang pejabat eselon Ill.Hasil dari penelitian dapat disimpu!kan bahwa kinerja Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 35, dan hasil pengukuran skor serta bobot yang diberikan oleh para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,57 angka ini masuk dalam kategori cukup baik.Perincian hasil pengukuran ini adalah sebagai berikut ; kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi rnemperoleh skor 9 ruasuk dalam predikat cukup baik. kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan menggunakan satu indikator, yaitu operasi memperoleh skor 4 masuk dalam kategori baik, kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh skor 18 masuk dalam predikat baik dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapnn anggaran memperoleh skor 4 masuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85~1 %.

---

Bureau of Finance has the task to develop and implement financial management for the Ministry of Law and Human Rights. In order to see the success of the program and activities that have been carried out on the tasks assigned, the bureau has to do performance measurement. The diving performance measurement is done based on the financial aspects and Government Accountability Report (LAKIP). The results of both reports cannot be used as guidelines for assessing the performance level of the actual condition of Finance Bureau. In this study author analyze performance measurement practices in the bureau using the Balanced Scorecard approach, This approach was used to measure the performance from four perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective and financial perspective. Population for growth and teaming perspective and Internal Business Processes perspective is Finance Bureau staff total 77 people. The sampling (other than the information system reliability indicator) is using census techniques. The sample taken to study the indicator of reliability of information systems using non-random sampling of lhe total population of Finance Bureau officials. Population to the customer is employee to the Secretariat General and employees who take care of the cost of mutation I move, Sample taking technique of non random sampling, for the General Secretariat staff are 65 people and 50 people for officers/employees who take care of the cost of mutation I move. In addition to weighting techniques author using 6 expert respondents taken from officlais at the Secretariat General of the two echelon II officials and four echelon Ill officials.

Results of research can be concluded that the performance of the Bureau of Finance Ministry of Law and Human Rights using the Balanced Scorecard approach is wen with the total score of 35, and the results of measurement and weighting scores given by experts for ali aspects of this figure is 3.57 in the good category.

The details of these measurements are as follows: learning and growth performance as measured by employee satisfaction, internalization of the vision and mission and capabilities of information systems scored 9 in the predicate is quite good, internal business process performance as measured by using a single indicator, namely the operation scores 4 fall into either category, customer performance as measured by five indicators namely tangibility, reliability, responsiveness, assurance and Empathy scores of 18 in both the predicate and performance on the financial aspects, as measured by indicators of budget absorption of 4 scores entered in the

category very well with budget for the absorption rate 85,31%."

"Penelitian ini berfokus pada manajemen TI yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM (Setjen). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori tentang kinerja, pengukuran kinerja, Business Balanced Scorecard, analisa current performance dengan COBIT, serta teori tentang manajemen strategis dan manajemen TI. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 69 responden terdiri dari pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Setjen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran masih rendah dan 2) upaya strategis yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja manajemen TI adalah menetapkan sasaran hasil pengembangan TI di departemen, mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mencapai sasaran hasil tersebut, dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana yang ditetapkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Setjen perlu mengoptimalkan kinerja manajemen TI dengan cara meningkatkan kinerja perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, segera membuat membuat Rencana Strategis TI (IT Strategic Plan) atau Rencana Induk TI (IT Master Plan) yang terintegrasi secara rinci sehingga menjadi dasar bagi pengembangan Teknologi Informasi yang lebih komprehensif, melakukan perubahan struktur dan tugas pokok Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) Biro Perencanaan menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan organisasi manajemen TI.

---

This research focuses on IT management implemented by Secretariat General of Department of Law and Human Rights (Setjen). This research is using quantitative with descriptive method.This research uses theories on performance, performance measurement, Business Balanced Scorecard, current performance analysis with COBIT, also theories on strategic management and IT management. Respondents in this research consist of 69 respondents consist of officials of echelon II, III, and IV, and also staff working at Setjen. Data collection is using questionnaire, while analysis refers to theories and concepts related to performance measurement of TI management.After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that : 1) performance of TI management viewed from perspectives of financial, customer, internal business process and growth and learning is low and 2) strategic effort which should be implemented to achieve good performance of TI management are to establish outcomes of TI development in department, to develop policies and plans to achieve the outcome, and to allocate resources to implement the policies and plans established. The findings suggest that Setjen should optimize the performance of IT management by improving the performance of financial, customer, internal business process and growth and learning perspectives, formulate IT Strategic Plan and IT Master Plan which are detail integrated so they become a basis for more comprehensive Information Technology development, start structural change and duties of Data Management Division of Planning Bureau, and start advanced research on organization development of IT management."

"Sedemikian pentingnya informasi bagi organisasi/pemerintahan sehingga saat ini informasi diberdayakan melalui berbagai media sebagai hasil dari sebuah teknologi yang melahirkan media-media penghantar informasi disebut sebagai teknologi informasi (TI) yang bertujuan agar informasi dapat diperoleh dan dikonsumsi dengan lebih mudah dan cepat, contoh yang paling populer mengenai media teknologi informasi adalah internet. Media internet menjadi penghantar informasi yang sangat efektif dan efesien. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory dan lainnya yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.Dalam era global para pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan (decision making) tertentu untuk pengembangan solusi yang baru maupun perubahannya akan digantikan oleh peranan informasi yang didukung oleh teknologi informasi yang tepat. Salah satu modal yang harus ditingkatkan untuk menghadapi hal tersebut adalah efektifitas pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi teknologi informasi terhadap kualitas informasi HAM pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dan menjelaskan tentang Teknologi Informasi Sumber daya Manusia.terhadap kualitas informasi HAM.Penelitian ini dilakukan melalui metode survey dengan pendekatan metodologi kuantitatif, sehingga penulis menyebarkan kuisioner kepada karyawan di Sekretariat dan Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Hasil Penelitian menunjukkan koefisien korelasi nilai hitung t sebesar 4,7862 dan nilai tabel t sebesar 1,6939. Berdasarkan nilai tersebut, jika dibandingkan terlihat nila hitung t lebih besar dari nilai tabel t atau 4,7862 > 1,6939. Dengan demikian hipotesis nol (H0) yang menyatakan : "Tidak ada hubungan antara teknologi informasi dengan kualitas informasi?.Berdasarkan hasil pengujian terhadap 34 responden diketahui bahwa terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara teknologi informasi dengan kualitas informasi. Kualitas informasi tidak akan dapat tersaji dan tidak dapat dipergunakan jika tidak ada teknologi informasi yang mendukung, sehingga teknologi informasi sangat berperan terhadap kualitas informasi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan berguna sebagai bahan acuan bagi penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Berdasarkan hasil tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM perlu mengembangkan teknologi informasi, fasilitas seperti LAN di setiap bidang teknis, meningkatkan kecepatan koneksi internet untuk menampung email serta menambah fasilitas, kualitas informasi harus relevan, akurat, tepat waktu. Hal ini merupakan informasi yang strategis untuk pengampilan keputusan, sehingga penyediaan informasi harus diperhatikan untk memberikan kepuasan pengguna informasi.

---

Of the short important information for organization/government, so now , information use by various media as result of technology which born information medias is called information technology. It aim to in order that information will get and consumption with easily and faster. The popular example about information technology is internet. Internet media can be effective and efficient information delivery. The information technology developing can increase working capability and all of activity can do with fast, exact and accurate, so, it can be increase productivity. Growth of information technology can improve performance and enable various activity can be executed swiftly, precisely and accurate, so that finally will improve productivity. Growth of information technology show the popping out of various activity type being based on this technology, like egovernment, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, and other, which is all the things have electronics based.In globalization, organization leader make special decision for new solution developing or change, will be replaceable with information role which is supported by exactly information technology. One of thing must increase to face it, using effectively information technology Therefore, This Research aim to explain information technology implication toward Human Right Information Quality at Agency of Human Right Research and Development and to explain about Human Resources Technology Information toward Human Right Information Quality.This Research is done by Survey Method with approach of Quantitative Methodology. So, Author give questioner to employee in Secretary Office and Central of Research and Development at Agency of Human Research and Development. Result of research indicate coefficient regression direction is 0,732 with regression similarity is y = a + bx = 19,9 + 0,732x. Point P in ANOVA output is more small than α degree which is using (0,05) or 0,000 < 0,05, so H0 refuse. It mean there are influence information technology toward Human Right information Quality. Information quality will not be used if there are not supporting information technology, so, information technology is very role toward information quality and influence each other for making information quality and using as based education for Agency for Human Right Research and Development.Based on that?s result, Agency of Human Right Research and Development need to develop information technology, facilities like local area network in every technical field, increase speed internet connection server for email saving and increase database facilities. Information quality must be relevant, accurate, on time. It is strategic information to making decision, so information providing must be attention to give information user satisfaction."

"Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asahi Manusia Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebiajakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengedalian yang lebih mating

---

The research analyzes the planning and controlling aspects in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management functions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages which includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. From the analysis of interview results, it can be concludes that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, distribursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transparency on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pengembangan sumber daya manusia apamtur pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptitf Berdasarkan hasil pcnclitian bahwa pada dimensi strategi ditemukan tidak adanya perencanaan strategi mcngcnai pengcmbangan pegawai dan tidak adanya koordinasi antara Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia (khususnya Kanwil Banten) dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat mengenai kebutuhan diklat yang dipcrlukan. Dimensi Struktur Kanwil Banten ditemui : (1) tidak adanya baperjakat: (2) tingkatan yang terdapat antara top manajemen dengzm tingkatan hirarki yang paling rendah pada Kanwil Banten yang bersifat administratif masih terlalu tinggi yaitu 5 tingkat organisasi, sehingga masih banyak staf yang mempunyai beban tugas terlalu ringan; (3) rendahnya peran kanwil dalam pengembangan pegawai. hal ini karena pengembangan pegawai masih tersemral pada Sckrctaris Jcnderal (kantor pusat); (4) pendelegasian wewenang dalam pengembangan pegawai masih setengah hati. Pada dimensi sistem ditemui kemampuan pegawai kanwil dalam melaksanakan lugas cukup baik, namun sikap pcgawai akan aktualisasi diri rendah sehingga penilaiazm prestasi atau kinclja individu meniadi rendah. Pada dimensi gaya kepernimpinan ditemui masih tcrpusatnya kekuasaan/kewenangan pada pimpinan. Pada dimensi kebutuhan pokok pegawai ditemui renilahnya gaji yang diterima pegawai. Pada dimensi kemampuan teknis pegawai, sudah ada upaya peningkatan kemampuan teknis pegawai melalui diklat, namun belum ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perubahan prcstasi pcgawai setelah di training.Kesimpulan peneliti dari temuan tersebut adalah tidak adanya koordinasi kanwil-kanwil diseluruh indonesia khususnya Kanwil Banten dengan BPSDM dan Sekretaris Ienderal. Penulis menyarankan : (1) rnembual renstra mengenai pengembangan pegawai dan melakukan koordinasi dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi; (2) Mcningkatkan peran kanwil dalam pengembzmgan pegawai; (3) sistem pengembangan sebagaimana terdapat pada undang-Lmdang masih sccara umum sehingga perlu ada kebiijakan intern mengenai indikator keberhasilan sebagai penggati dari DP3, sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai. (4) perlu membentuk sosok pemimpin yang delegatif untuk menuju pcrkembangan kemampuan pegawai, (5) lerpenuhinya kebutuhan pokok pcgawai, (6) meningkatkan pclatihan teknis yang berhubungan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia

---

The purpose of this research was to know the apparatus of human resource development coordination in District Otiice of law and human right department in Banten year 2008-2009. This research is qualitative descriptive interpretive. Base on the output of the research that is on the strategic dimension is found that there is no strategic planning about the staffs development and no coordination between District Offices in Indonesia (especially in the District Office of Banten) with BPSDM as the supporter of education and training for the education and training requirement that needed. In the District Office of Banten?s dimension structure are found; (I) no baperjakat; (2) the level that exist between top management with the lowest hierarchy level in the District Office of Banten administratively still too high which has 5 levels of organization, so that still many staffs who have no burden of duty, (3) the role of the District Office to develop its staff is still low, it is because 'in developing the staff is still centralized on the General Secretary (central office) (4) the authority delegation to develop the staff is still with a "half heart". In the system dimension is found that the capability of the staff in the District Office in implementing the duty is good enough. But the staffs attitude of self actuality is low so that the achievement appraisal or individual work becomes low. In leadership style dimension is found that there is a power/authority centralized on the leader. In the staff's basic need dimension is found that there is still having a small salary that accepted by the staff. In the staffs technical capability dimension, there has been an effort to develop the staff?s technical capability through education and training, but there is no staff yet to know how far the change of the staffs achievement aficr being trained.

The conclusion of researcher from those findings is 1 there is no coordination between District Offices in Indonesia especially the District Office of Banten with thc committee of Law and Human Right Resource Development and General Secretary in developing the staff. The writer suggest : (1) make a strategic planning about the staff?s development and do the coordination with BPSDM as the supporter of education and training, so that the staffs are motivated to develop their achievement; (2) develop the District 0ffice?s role in developing the staff; (3) the development system that exist in the laws is still general so it needs the internal policy about the successful indicator as the substitute of DP3, so it can develop the staffs motivation; (4) need to shape the figure of the leader who is delegate to develop the staffs capability; (5) fulfill the staffs basic need; (6) develop technical training which connect to the law and human right."

"ABSTRAKPusat Rekod adalah sebagai tempat 'mink menj arr n kelangsungan hfdup rekod yang telah mensasuld Masa inaktfif, dan bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan rekod pada unit - unit kerja, memudahkan pengawasan, dan untuk mendapatkan rekod vital serta dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan perawatan. Sehubungan dengan hail tersebut, penelitian pada skripsi ini membahas tentang manajemen Pusat Rekod di lingkungan Pusat Rekod Fakultas Sastra UI dilihat dari segi kondisi fisiknya dan pengelolaan rekod dinamis inaktif. Tujuan skripsi ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Pusat Rekod yang dapat menunjang kelancaran tugas administrasi di lingkungan Fakultas, serta sejauhmana keberhasilan temu kembali informasi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa irdormasi dapat berhasil diketemukan. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara kepada petugas Pusat Rekod serta Penyebaran kuisioner yang dibagikan langsung kepada respanden yang pernah manggunakan jasa infornasi mellaui Pusat Rekod. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pusat Rekod dalam melakukan pelayanan temu kembali informasi keberhasilanmya hanya 29% dan yang naenjawab tklak berhasil diketemukan 36%. Faktor penghambat salah satunya adalah tidak semua unit kerja menyerahkan/memindahkan rekod-rekodnya ke Pusat Rekod Fakultas Sastra UI, serta dalam melakukan penyimpanan rekod dinamis Fakultas Sastra UI masih mangguakan sistem desentralisasi. Upaya yang harus dilakukan supaya Pusat Rekod Fakultas Sastra dapat berdaya guna seoptimal mungkin dengan cara melakukan mensosialisasikan Pusat Rekod ke setiap Unit kerja dan mempunyai program perpindahan yang baku. Fakultas Sastra hams menpunyai sistem prosedur penyimpanan yang baku, karena Fakultas Sastra UI adalah organisasi yang rentang tugasnya sangat luas/kompleks. Pembinaan sumberdaya manusia dibidang kearsipan untuk setiap unit kerja harus ditingkatkan, dengan melalui pendidikan dan latihan, kursus-kursus dan seminar.

---

"

"Tesis ini membahas pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas pelayanan Biro Kepegawaian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Struktur organisasi dianalisa dengan menggunakan indikator yang diturunkan dari Teori Organisasi Robbins, sedangkan kualitas pelayanan dianalisa menggunakan Teori Kualitas Pelayanan dari Parasuraman,Zeithaml dan Berry. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan adanya korelasi antara struktur organisasi yang digunakan dengan kualitas pelayanan, maka restrukturisasi organisasi pelayanan publik sangat penting dikaji demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

---

This thesis discusses the influence of organizatonal structure of the quality of Bureau Officer Ministry of Law and Human Rights. Organizational Structure analyzed by using indicators that are derived from the Organization Theory by Robbins, analyzed the quality of services while using the Service Quality Theory of Parasuraman, Zeithaml and Berry. This research is quantitative research design with descriptive. Results of research to find the correlation between the organizational structure that is used with the quality or services, the restructuring of public service organization is very important in order to review the quality of public services effectively and efficiently."