Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perlunya transparansi dalam program-program pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang disposonri oleh lembaga-lembaga dana internasional seperti bank dunia dan IMF. Dalam pelaksanaan proyek SAADP (Sulawesi Agriculture Area Development Project) di desa Atowatu, kecamatan Soropian kabupaten kendari, Sulawesi Tenggara - sebagai kasus dalam penelitian ide transparansi tersebut juga menjadi pendekatan yang harus dilakukan oleh masyarakat penerima program. Namun sejak awal pelaksanaannya tahun 1999 hingga saat ini (2003), penerapan transpanransi khususnya dalam pengelolaan dana belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan antara lain masyarakat tidak mengetahui secara jelas/pasti dan benar tentang dana proyek, dan belum adanya sosial dari masyarakat terhadap proses-proses pengelolaan dana, yang berakibat munculnya kasus-kasus korupsi dana proyek.Untuk itu, melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat dalam proyek dan pengkajian dokumen, penelitian mencoba mendikripsikan dan menganalisis bagaimana proses penerapan ide transparansi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pada masyarakat sasaran yang menjadi kasus penelitian ini.Transparansi adalah ide/gagasan baru (inovasi) sehingga yang menjadi pijakan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori adopsi tekhnologi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers atau lebih dikenal dengan diffusion of inovation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana proses suatu inovasi disampaikan pada masyarakat sasaran, dan bagaimana proses masyarakat mengambil keputusan mengadopsi inovasi tersebut.Teori ini juga menjelaskan bahwa penerapan suatu inovasi berjalan melalui tahapan-tahapan antara lain: pengenalan, pengenalan lebih jauh, pengambilan keputusan, dan tahap penggunaan/implementasi. Kemudian proses adopsi tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor karakteristik sosial budaya masyarakat sasaran, peran metode pengenalan, dan peran para agent yang memperkenalkan inovasi tersebut.Hasil-hasil temuan lapangan dan analisis menunjukkan bahwa pada penggarapan ide transparansi pengelolaan dana dalam kasus penelitian ini juga dilakukan melalui pengenalan (sosialisasi). Sementara implementasi dari ide transparansi tersebut belum terlaksana, dalam arti masyarakat belum menjalankan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana proyek. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang tidak valid terhadap dana proyek, sistim pembukuan yang buruk, dan tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dalam proses pengelolaan dana proyek.Belum berjalannya (belum diadopsinya) prinsip trasnparansi tersebut disebabkan oleh: (i) sosialisasi ide transparansi hanya dilakukan melalui secara formal dan instant (pada saat persiapan proyek) pertemuan; (ii) peran fasilitator (sebagai agent) tidak efektif dalam arti fasilitator tidak melakukan upaya pemberdayaan (empowemment) khususnya penyadaran akan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan dana proyek, (iii) sikap mental) masyarakat (khususnya pengelola dana proyek) yang cenderung tidak jujur (praktek KKN), dan (iv) kuatnya nilai-nilai primordial (kekeluargaan) di desa sasaran proyek yang ditunjukkan dengan tidak adanya kontrol terhadap pengelola dana karena masyarakat desa sasaran adalah mayoritas dari masyarakat desa sasaran adalah keluargalkerabat para pengelola dana proyek.Perencanaan ke depan, bahwa dalam menerapkan prinsip transparansi pada suatu program/proyek bagi masyarakat, pendekatan/metode sosialisasi perlu dilakukan dengan sosialisasi informal dan berkelanjutan, perlu upaya-upaya pemberdayaan pada masyarakat, khususnya advokasi (penyadaran) akan hak-hak mereka terhadap pengelolaan dana, dan perlunya melakukan assessment (identifikasi dan pengkajian) awal tentang krakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat, sebelum proyek diimplementasikan."

"Penelitian ini bertujuan membuat model dasar penentuan alokasi anggaran yang optimal dalam pengelolaan kebersihan kota peserta Program Bangun Praja.Data yang digunakan berupa data 39 kota yang mengikuti Program Bangun Praja pada tahun 2003/2004 diambil dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup c.q Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan variabel terikat besar anggaran kebersihan kota dan variabel bebas berupa jumlah penduduk terlayani, luas layanan, jumlah alat angkut, sampah terangkut, letak TPA dan jumlah personil. Pendugaan dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa tersebut diperoleh model terbaik. Model tersebut adalah bahwa anggaran kebersihan kota dipengaruhi terbesar oleh variabel jumlah alat angkut (ALAT), jumlah penduduk yang terlayani (JPT), jumlah personil (PERSON), dan jumlah pasar (PSR). Koefisien determinasi yang ditunjukkan sebesar 0,8687. Dengan menggunakan alat analisa EVEWS 3.1 diperoleh probabilitas t variabel ALAT sebesar 0,0468, variabel JPT sebesar 0,0248, variabel PERSON sebesar 0,0101 dan variabel PSR sebesar 0,0000, lebih kecil dari a 5%. Persamaan model tersebut adalah ANGG =-2596,5010+15,79316 ALAT+0,005627 J PT +3,908995 PERSON+396,1444 PSR.Simulasi dilakukan pada 5 kota, Kota Jakarta Utara, Bandung, Depok, Surakarta dan Salatiga. Nilai tingkat kebersihan kota-kota tersebut berdasar penilaian Program Bangun Praja relatif rendah dibanding dengan kota lain. Kenyataan ini didukung dengan dari hasil simulasi bahwa jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota di bawah estimasi anggaran.Kesimpulan penelitian ini adalah Model alokasi anggaran kebersihan kota peserta Program Bangun Praja yang diajukan cukup baik untuk menjelaskan pola penentuan alokasi anggaran kebersihan kota (data KLH tahun 2004). Variable yang berpengaruh besar adalah jumlah alat angkut, jumlah penduduk yang terlayani, jumlah personil, dan jumlah pasar.Dari hasil simulasi, dengan sumber daya yang ada agar kota-kota tersebut dapat manambah tingkat kebersihan kotanya harus pula meningkatkan jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota."

"This study examines the influence of public participation and public policy transparancy on the relationship between knowladge and budgeting control. The sample was drawn from province of Daerah Istimewa Yogyakarta. There are 47 legislative participated in this study."

"Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar.Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya."

"Tesis ini membahas penerapan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L Batan untuk tahun anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan komponen pengauggaran terpadu telah tercapai, sementara komponen penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah terkendala pada data perkiraan maju. Sedangkan penerapan komponen penganggaran berbasis kinerja telah sampai pada tahap kesesuaian antara input dan output kegiatan dengan sasaran program dan mnstra Batan. Pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai perencanaan program dan kegiatan serta penyusunan anggaran, amat dibutuhkan untuk dapat menerapkan tiga komponen penganggaran pada penyusunan RKA-K/L.

---

This thesis discusses the implementation of three budgeting components in the formulation of Batan?s RKA-K/L for fiscal year 2003. This research is qualitative research with a descriptive design. The results showed that the objectives of unified budgeting component has been reached, while the components of budgeting in the medium-term expenditure framework is constrained at forward estimated data. Meanwhile the implementation of performance-based budgeting component has reached the level of conformity between input and output activities with program goals and Batan's strategic plan. Good knowledge and comprehension of planning programs and budget formulation is required to be able to implementing the three budgeting components in the formulation of RKA- K/L."

"ABSTRAKPembangunan yang utama merupakan pembangunan yang memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas manusia. Tesis ini menganalisis pengaruh belanja daerah untuk bidang pendidikan terhadap pembangunan manusia di era desentralisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Data Panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah untuk urusan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia di era desentralisasi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi arah dan secara statisitik signifikan dari variabel bebas terhadap pembangunan manusia yaitu Angka Melek Huruf.

---

ABSTRACTThe most important development is a development that provides benefits to human improvement. This thesis analyzes the influence of regional spending for education on human development in the era of decentralization. This study uses a quantitative approach with panel data regression with fixed effect method. The results show that regional spending for education have a significant impact on the quality of human development in the era of decentralization. This is demonstrated by the consistency of the direction and statistical significance of variables representing the quality of human development, namely Literacy Rate."

"Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty."

"Dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan salah satu asas terpenting dalam pengelolaan hubungan pusat ke daerah. Bersama dengan dana desentralisasi, dekonsentrasi mencoba membantu negara dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dana anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan terhadap kesejahteraan. Dengan menggunakan IPM, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup sebagai indikator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dana APBD yang berpengaruh terhadap kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan.

---

Deconcentration and asistance task is one of the most important principles in managing relationship between central and its territories. Along with decentralization funds, deconcentration tries to help nation resolving welfare issues. This study wanted to see the influence of education and health funds on regional government budgets, deconcentration and assistance task to welfare. By using HDI, school duration average, and life expectancy as indicator, the result of this study show that just regional government budget have an influence to welfare, education and health. Deconcentrastion& assistance task funds do not have an influence."