Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi Mengenai Pers dan Pemilu di Indonesia masih sangat langka. Studi-studi yang senacam pernah dilakukan dalam batas-batas tertentu, terutama pada pemilu 1977 dan 1982, sementara penelitian-penelitian yang sifatnya partial juga pernah dilakukan. Namun demikian, ,penelitian yang melihat secara khusus terhadap cara suatu liputan serta interaksi antara pers dan proses kampanyenya sendiri belum banyak dan bahkan barangkali belum pernah dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dipilih sebagai pokok kajian. Pokok masalah penelitian ini berkaitan secara langsung dengan cara penyajian berita serta pilihan isu berita ten-tang pemilu. Apakah hal tersebut merupakan hal yang utama dari suatu proses penyampaian bdrita yang dikatakan sebagai medium aspirasi politik bagi pembacanya? Kerangka acuan teoritik yang digunakan adalah merupakan sintesa dari pikiran-pikiran Lippmann (1924,1965), Lasswell (1948), Klapper(1960) dan Patterson(1980) yang mengarah kepada exposure media, dampak media dan potensi media. Metoda yang digunakan adalah analisis isi surat kabar selama masa kampanye pemilu 1987 dari 10 surat kabar yang terbit di Ibukota Jakarta dan di daerah. Dengan menggunakan alat ukur yang dituntut dalam suatu studi analisis isi, maka diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: Pada umumnya surat kabar-surat kabar yang diamati pada masa kampanye pemilu 1987 lebih banyak menampilkan topik-topik berita yang hanya mendasarkan atas apa yang diperkirakan disukai oleh .pembacanya, akan tetapi kurang melihat kepada isu yang di kampanyekan. Topik berita yang secara substantif berisi isu-isu kampanye tidak banyak mengisi halaman-halaman surat kabar, akan tetapi justru didominir oleh topik-topik berita yang non-substantif sifatnya. Keadaan ini tidak saja dijumpai di surat kabar-surat kabar Ibukota, akan tetapi juga di daerah. Liputan-liputan berita yang tinggi lebih banyak diberikan kepada kontestan GOLKAR dan sangat kurang untuk PPP' maupun PDI. Dari Cara liputan semacam ini terdapat suatu korelasi yang lemah antara liputan berita disatu pihak dengan perolehan kursi dilain pihak. Liputan yang tinggi terhadap Go1kar ada kecenderungan mencerminkan kuatannya ikatan-ikatan yang sifatnya paternalistik antara para dengan elit penguasa, sedangkan ikatan-ikatan premordial di antara surat kabar-surat kabar baru muncul pada saat mereka mempertanyakan jati-dirinya masing-masing. Walaupun demikian ada di antara surat kabar yang memperlihatkan secara tegas sifat partisan-nya kepada salah satu kontestan yang ada. Cara penyajian ini justru lebih memberi warna kepada kebijakan redaksional surat kabar-surat kabar tersebut. Kurangnya isu yang ditampilkan semasa kampanye, ada kecenderungan mendorong surat kabar untuk menyajikan topik-topik berita yang bernada sloganistik. Pada satu sisi surat kabar miskin akan materi kampanye, akan tetapi pada`sisi lain kaya dengan aspek hiburannya. Kedua hal ini telah mewarnai kampanye-kampanye selama ini. Gaya berkampanye dari para tokoh merupakan salah satu daya tarik di dalam setiap penampilan. Ada kecenderungan dan relevansi antara liputan media (media exposure) yang tinggi dengan perolehan suara dalam pemilu untuk jabatan-jabatan wakil rakyat. Studi ini perlu dilakukan lebih dalam, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan analisis isi dan yang secara langsung pula berkaitan dengan para pemilih dan calon pemilih baru."

"Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 diKota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut.Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yangdiraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaDepok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadapkemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologipartai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019.Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancaramendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok padaPemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggisebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karenadidukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologiIslam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : WalikotaDepok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensisikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres.Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebutsaling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperanmeningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS.

---

This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok

City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in

this victory.

The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved

by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD)

Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this

victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory

of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries

to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the

2019 concurrent elections.

Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and

literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study

reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent

Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%,

thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors.

Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and

cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the

Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as

an opposition party and in the choice of the presidential election coalition.

In this study it is concluded that these internal and external factors complement

and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS

winning efforts."

"Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, baik putusan yang dikeluarkan dalam Pemilu maupun Pemilukada sering megeluarkan putusan yang bersifat “kontroversial” dan problematik yang mana menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta ahli hukum karena dianggap kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat kekuatan putusan yang dikeluarkan MK sangat “kuat”, MK diharapkan dapat menentukan metode atau konsep pendekatan yang tepat dalam menjawab segala isuisu konstitusionalitas yang ada. Diantara bentuk metode atau konsep pendekatan yang dilakukan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan PHPU adalah judicial activism dan judicial restraint, dimana konsep tersebut dianggap oleh beberapa orang memiliki hal yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

---

Election is a mechanism provided by the state in fighting for all the needs of its people and a reflection of the democratic system. The election in Indonesia is carried out consistently based on the principles expressly stated in the Constitution, which is also influenced by several factors. One of these factors is the role of the court institution which is obliged to act impartially and effectively in overseeing the implementation of the Election. The Constitutional Court as a court institution that has the authority to settle PHPU cases, in practice, both decisions issued in the General Election and regional head elections, often issue decisions that are “controversial” and problematic which lead to pros and cons among the public and legal experts because they are deemed insufficient to give a sense justice to society. Considering the strength of the decisions issued by the Constitutional Court is very "strong", the Court is expected to be able to determine the method or concept of the right approach in answering all existing constitutionality issues. Among the methods or concepts used by the Constitutional Court Judges in resolving the PHPU were judicial activism and judicial restraint, where these concepts were considered by some to have contradicting matters with one another"

"Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan media massa cetak seperti Republika dalam memberitakan kampanye capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada Pemilu 2004, karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden/wapres dilakukan secara langsung. Penelitian ini juga menarik untuk mengetahui partisipasi politik media massa dalam pelaksanan pemilu secara langsung.Teori Partisipasi Media, Teori Political Marketing, Teori Partisan dan Teori Transisi Demokrasi digunakan sebagai landasan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisa berita, artikel, tajuk rencana dan foto dari dua pasangan capres-cawapres serta wawancara dengan Redaksi Pelaksana Republika dan dua anggota tim kampanye pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla.Temuan penelitian ini menunjukkan lewat kebijakan pemberitaannya serta penekanan terhadap unsur informasi, aktualitas, dan pemberdayaan umat, Republika telah berpartisipasi dalam pemilu sebagai sumber informasi bagi masyarakat (pemilih). Namun, sesuai Teori Partisipasi Media, Republika juga memiliki keterbatasan ruang (halaman) dan waktu (deadline) sehingga informasi politik kepada pembaca tidak lengkap. Tidak lengkapnya informasi serta disaringnya infonnasi oleh redaksilredaktur membuat proses konsolidasi demokrasi lewat peran media massa cenderung tidak maksimal.Sesuai Teori Pers Libertarian, Republika tidak menghadapi ancaman kebebasan pers berupa pembredeilan dan sensor dari pemerintah (penguasa). Namun, Teori Pers Libertarian kehilangan relavansinya karena Republika menghadapi ancaman dari massa pendukung capres-cawapres. Sementara sesuai Teori Partisan, Republika dapat bersikap non-partisan karena tidak ada keterkaitan modal, manajemen redaksi, serta aliansi politik Republika terhadap capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu 2004.

---

Writer was interested to study the mass media's policy such as Republika Daily in presenting the President-Vice President campaign news for Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla in Presidential Election 2004, because for the first time in Indonesia history the Election was held directly. The study is also interesting in its way to discover mass media politic participations in this direct Presidential Election.

The Media Participation Theory, Political Marketing Theory, Participants Theory and Democracy Transition Theory are used as the foundation and reference in this study. The method used in this study is descriptive-qualitative method. Data collecting being done throughout news analyzes, articles, reviews and photos of the two pairs of president-vice president candidates along with the interviews with the Republika's Implementation Editor and two members of Team Campaign from both pairs Megawati - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.

The findings in this study have shown that throughout its news release policy and the stresses in information elements, actualizations, human resources, Republika had participated in the election as the source of information for the society (voters). However, as being said in the Media Participation Theory, Republika also had limitations in space (limited pages) and timelines (deadlines) that politic information could not received completely by its readers. The incomplete of information and the censored information by the editor had made the democracy consolidation process through the mass media tend to un-maximum.

In accordance to the Libertarian Press Theory, Republika did not facing any thread of press freedom such as a close down or bans from the government (the authority). However, the Libertarian Press Theory does lose its relevance for Republika did face the threads from the supporters of both pairs of candidates. Meanwhile, in accordance to the Participant Theory, Republika could act non-participant because of the lack of interrelatedness in its financial to the participants, editor's management, and politic alliances with the president-vice president candidates participating in the 2004 general election."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok. Hal ini berangkat dari rendahnya partisipasi pemilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok, dalam tiga pelaksanaan pilkada terakhir seperti Pilgub Jabar tahun 2013, Pilwalkot tahun 2015, dan Pilgub Jabar tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui signifikansi pengaruh identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok, sehingga memiliki partisipasi pemilih yang rendah dalam tiga pilkada terakhir. Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial oleh Tracey Raney dan Loleen Berdahl, dan kemudian dipadukan dengan konsep identitas sosial perkotaan oleh Marco Lalli dan dorongan untuk memilih oleh Blais dan Galais. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis uji kekuatan hubungan antar variabel Somers’D. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa dalam uji kekuatan hubungan terdapat pengaruh antara identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok, meskipun dengan nilai Somers’D 0.327 atau bernilai lemah. Namun, temuan tersebut sudah mampu digeneralisasi ke tingkat populasi karena nilai signifikansi 0.000 < α (0,05). Temuan lain dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam masyarakat yang tidak menggunakan hak suara dalam pilkada terakhir terakhir yakni Pilgub Jabar tahun 2018, terdapat pengaruh antara identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih dengan nilai Somers’D 0.600 atau bernilai sedang. Temuan dalam penelitian ini pada akhirnya sesuai dengan argumen peneliti, yakni terdapat pengaruh antara identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok.

---

This research discusses the impact of social identity toward the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict during the 2013 gubernatorial elections, the 2015 mayoral elections, and the 2018 gubernatorial elections. The purpose of this research is to measure the impact of social identity toward the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict. This research adopts the social identity theory developed by Tracey Raney and Loleen Berdahl, that is combined with the urban related identity concept developed by Blais and Galais. This research used a quantitative method and its variables are tested using the Somers’D method. Based on the findings of this research, social identity has, in fact, impacted the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict, even though it shows a 0.327 Somers’D value, which is considered relatively weak. Nonetheless, the findings of this research can still be generalized to the population level, as the significance is valued at 0.000 < α (0,05). In addition to that, this research also finds that based on the voters that didn’t use their voting rights during the 2018 gubernatorial elections, social identity has impacted the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict, that shows a 0.600 Somers’D value. The findings of this research clearly indicates that social identity does have an impact on the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict."

"The hold fair and free general election requires the protection for voters, for the parties participating in the election, and for the public in general from all fears, intimidations, bribery, and other malpractices. If the election is won through malpractices, then it will be difficult to tell if the leaders or the legislators are true representatives of the people. This article comprehensively explores the issues around criminal conducts on the election process particularly in Indonesia so as to provide a reference to those who participate in the 2004 General Election in a more democratic manner."

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"Keberadaan penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus independen, netral, dan taat kepada undang-undang dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberikan amanat untuk menjaga independensi KPU dan Bawaslu dan memastikan penegakan etika oleh keduanya. Skripsi ini membahas sejauh mana peran dan wewenang DKPP dalam penegakan etika oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia, mulai dari menerima laporan hingga menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan maupun anggota KPU dan Bawaslu, serta petugas penyelenggara Pemilu, baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

---

The presence of a good election management body is critical to ensure election implementation is in accordance with mandate of the 1945 Constitution of Indonesia. According to Law Number 15 of 2011 governing Election Management Body, election management body consists of General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu). In carrying out their duties, both KPU and Bawaslu must be independent, neutral, and complying with laws and Code of Ethics of Election Management Body. According to Law Number 15 of 2011, the Honorary Council of Election Management Body (DKPP) is given a mandate to keep KPU and Bawaslu's independence and to ensure ethics enforcement done by these bodies. This essay discusses the scope of DKPP's roles and authority in ethics enforcement by Election Management Body in Indonesia, starting from receiving a report to taking action against ethics code violations done by heads or members of KPU and Bawaslu, and officers of Election Management Body, either permanent or temporary officers."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 144 pemilih. Sampel dipi1ih berdasarkan pada metode stratified random sampling dan systematic random sampling. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pemilih dengan menggunaKan daftar pertanyaan. Dari hasil wawancara ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabulasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat orientasi politik pemilih terhadap obyek-obyek pemilu. Analisis secara kuantitatif dengan uji statistik Chi Square dan Coefficient of Contingency digunakan untuk menguji faktor sosial ekonomi pemilih yang diduga berpengaruh dan seberapa jauh berpengaruh terhadap arientasi politik pemilih. Dan untuk mengetahui hipotesis (Ho) ditarima atau ditolak digunakan koreksi pembanding x2 tabel degree of freedom = 2 pada taraf signifikansi 0, 05. Hasil penelitian terhadap orientasi politik pemilih menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih bervariasi pada tingkat kriteria " rendah" , "sedang" dan "tinggi". Hasil penelitian terhadap faktor sosial ekonomi pemilih menunjukkan bahwa di antara 5 variabel yang diteliti dengan uji statistik Chi Square, variabel jenis kelamin, umur dan penghasilan tidak berpengaruh (non significant) terhadap orientasi politik pemilih, sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh (significant) terhadap orientasi politik pemilih. Namun, berdasarkan uji statistik Coefficient of Contingency terhadap variabel pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kurang berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel sosial, ekonomi yang diteliti tidak menunjukan hubungan yang berarti terhadap orieritasi politik pemilih."